Blog

Koleksi Fadli Zon Mulai Dokumen Bung Karno Hingga Koin Majapahit

Fadli Zon berani bertaruh, koleksi koin miliknya lebih banyak dari koleksi yang dimiliki oleh Bank Indonesia. “Bu Mega pernah mampir ke sini (galeri miliknya) berjam-jam beliau melihat satu persatu yang ada,” kata Fadli Zon kepada tribun. Salah satu sejarah yang rapih tersimpan oleh Fadli adalah ratusan koin lama. Fadli belum berani memastikan apakah koin lama yang juga tersimpan di galerinya adalah peninggalan Kerajaan Borneo. “Masih perlu penelitian lebih lanjut,” kata Fadli.

Koin atau alat tukar diduga berasal dari era Kerajaan Borneo ini berbentuk bulat berwarna hitam pekat. Ada sekitar puluhan. Yang lain, alat tukar zaman Kerajaan Majapahit, sampai nilai tukar di zaman Kerajaan Samudera Pasai yang terbuat dari emas. Koin zaman penjajahan Belanda sampai koin berlempeng emas bergambar Soekarno yang banyak diburu para pengagumnya juga ada.

Ingin mengenal Soekarno lebih dekat, Fadli Zon juga menyimpan banyak kenangan salah satu tokoh proklamator ini. Foto-foto yang belum pernah dipublikasikan ke publik, ada digaleri miliknya.

Ada juga dokumen Bung Karno menjadi Ketua Muhammadiyah cabang Provinsi Bengkulu saat dalam pembuangan oleh penjajah Belanda ketika itu. Fadli seakan sulit mengungkap, banyaknya kisah tentang Bung Karno semasa hidup yang diabadikan dalam bentuk foto yang kini disimpannya. Belum lagi berbagai dokumen-dokumen sejarah tentang Bung Karno. Termasuk, berupa surat-surat, foto-foto kongres rakyat tahun 1955, sampai dokumentasi eksekusi terhadap Kartosurwiryo, tokoh DI TII.

“Ini tongkat milik Mohammad Room. Yang ini tongkat milik Muhammad Hatta,” kata Fadli yang meletakkan kedua tongkat bersejarah itu, dekat dengan pintu masuk, sejajar dengan barang-barang bersejarah lainnya. Fadli mengaku seorang ‘kutu buku’ kegemarannya membaca buku tertular kakeknya. Koleksi buku-buku kakeknya, masih ia simpan dan terus diperbanyak hingga sekarang.

“Total buku sekitar 1800-an. Kebanyakan buku-buku tua, buku soal serjarah Indonesia, budaya, ekonomi politik,” ujar sarjana Program Studi Rusia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia dan Master of Science (MSc) Development Studies dari The London School of Economics and Political Science (LSE) Inggris.

Mata kemudian tertuju pada album yang diletakkan di atas meja. Ternyata, poster-poster film jaman dulu berkuran 10X10 cm tersimpan rapi. Foto Rhoma Irama, saat masih jaya di eranya saat memerankan film Satria Bergitar, sampai poster film Rano Karno Muda saat berduet dengan Paramitha Rusadi, juga tersimpan rapih.

Yang tak kalah menarik, meski Fadli bukan perokok, namun ia mengkoleksi puluhan rokok kretek home industri. Paling tidak, mereka yang suka seni, begitu masuk ke dalam galeri Fadli Zon, sudah dimanjakan dengan patung kayu karya Hendra Gunawan dan lukisan karya Le Mayeur. Le Mayeur adalah seorang pelukis menetap di Bali. tahun 1930-an.

Gerindra: Pemerintah Gagal Jaga Kerukunan Umat

Partai Gerindra mendesak pemerintah segera mengusut tuntas insiden penyerangan terhadap jemaat Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang dan perusakan gereja di Temanggung, Jawa Tengah.

Desakan ini disampaikan oleh Wakil Wakil ketua umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon dalam keterangan persnya, Rabu (8/2/2011). “Soal Temanggung dan Cikeusik harus dikecam. Mestinya damai, kita harus hargai proses hukum, kita harus menjaga kerukunan umat beragama,” ujarnya.

Gerindra menilai peran Kepolisian dalam melindungi masyarakatnya masih kurang dan tidak mampu memberikan rasa aman untuk menjalani kehidupan sehari-hari.

“Ini bentuk kurangnya perhatian negera dalam memprotek warganya, ini bukan kecolongan lagi. Ini menunjukan bahwa kepercayaan masyarakat kepada aparat sudah berkurang buktinya ada korban dalam kejadian ini dan aparat juga tidak melakukan apapun saat kejadian tersebut,”paparnya.

Seperti diketahui, aksi kekerasan terhadap jemaat Ahmadiyah terjadi di Kampung Pendeuy, Desa Umbulan, Cikeusik, Pandeglang, Banten pada Minggu (6/2/2011) siang. Dalam penyerbuan itu sebanyak, 3 jemaat Ahmadiyah tewas.

Anggota jemaat Ahmadiyah yang tewas adalah Mulyadi, Tarno dan Roni. Mulyadi adalah warga setempat atau tuan rumah, sedangkan Roni adalah jemaah yang datang dari Jakarta. Sementara, 5 lainnya luka berat dan masih dalam perawatan di RS Malingping.

Segera Tetapkan Posisi Ahmadiyah

Tindak kekerasan yang dialami Jamaah Ahmadiyah di Cikeusik, Banten, beberapa hari lalu, menjadi cerminan bahwa pemerintah tidak bisa memberikan jaminan penegakan hukum bagi warga negaranya.

Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Fadli Zon di kantornya, Jakarta, Rabu (9/2/2011). “Lembaga pemerintah yang berkompeten harus bisa menegakkan hukum dan memberikan jaminan kepada warga negaranya agar tidak menjadi dampak sosial,” katanya.

Menurutnya, beberapa kejadian sebelumnya yang menimpa Jamaah Ahmadiyah seharusnya bisa menjadi pelajaran bagi pemerintah agar bisa menjelaskan di mana posisi Ahmadiyah.

“Pemerintah harusnya menjelaskan di mana posisi Ahmadiyah dan seharusnya ada jalan keluar dan mediasi sehingga tidak menimbulkan konflik,” paparnya.

Dia juga menilai kejadian yang menewaskan tiga Jamaah Ahmadiyah ini bukan rekayasa kelompok tertentu, kejadian ini juga menunjukkan intergritas sosial sudah semakin terkikis. Ahmadiyah, menurutnya, merupakan bagian dari sekte-sekte yang cukup meresahkan masyarakat karena berada di luar mainstream yang diakui.

“Harusnya pemerintah segera melarang dengan tindakan tegas sehingga tidak terjadi penghakiman oleh masyarakat. Saya kira berdasarkan pandangan MUI, Ahmadiyah di luar mainstream,” pungkasnya.

Gerindra Perintahkan Kader Vote Pulau Komodo

Wakil ketua Umum DPP Gerindra, Fadli Zon menyatakan keprihatinan atas konflik yang terjadi antara pihak Kementerian Budaya dan Pariwisata dengan penyelenggara tujuh keajaiban dunia, New7wonders.

“Kalau konflik ini berkepenjangan juga gak baik, ini mengundang keprihatinan karena akan berdampak negatif pada kelangsungan upaya memperoleh pengakuan dunia pada Komodo dan Indonesia,” kata Fadli dalam siaran persnya, Rabu (8/2/2011).

Padahal katanya, Komodo sebagai satu-satunya hewan purba yang hidup di Indonesia, menjadi salah satu finalis dalam ajang internasional untuk ditetapkan sebagai salah satu dari 7 keajaiban yang baru di dunia.

“Pengakuan dunia terhadap keberadaan pulau komodo sebagai salah satu keajaiban dunia akan memberi manfaat besar bagi perkembangan pariwisata sebagai salah satu keajaiban dunia akan memberi manfaat yang besar bagi perkembangan pariwisata dan akan sumber masuknya devisa bagi indonesia,” ucapnya.

Kendati demikian, Gerindra meminta agar pemerintah mengambil langkah-langkah strategis untuk mencegah negatif dari konflik yang timbul dengan pihak New7wonders secara dialogs dan transparan agar tidak memberikan pengaruh buruk terhadap investasi asing di Indonesia.

“Jangan sampai promosi tersebut merugikan negara, posisi Gerindra kali ini untuk mengimbau agar masyarakat kader Gerindra voting keajaiban masyarakat yang harus dukung melalui website, atau internet,” ucapnya.

Selain itu, pemerintah juga harus menjelaskan kepada masyarakat banyak,konflik yang terjadi, mengingat tempo lalu Menbudpar menggugat pihak New7wonders.

“Agar mencegah terjadinya kebingungan di masyarakat,gerindra meminta kejelasan serta transparansi mengenai pembiayaan yang diperlukan dan biaya yang telah dikeluarkan untuk mengupayakan pulau Komodo menjadi salah satu keajaiban dunia,” tegas Fadli.

Kemenbudpar vs New7wonders Komisi X Diminta Panggil Jero Wacik

Partai Gerindra mendorong Komisi X memanggil Kemenbudpar guna menjelaskan konflik yang terjadi antara Kemenbudpar dan penyelenggara tujuh keajaiban dunia yang baru new7wonders.

“Kami akan meminta komisi X agar memanggil Kemenbudpar untuk mengetahui apa yang terjadi sebenarnya, sejauh mana transparansi yang dilakukan, berapa banyak dana yang sudah dikeluarkan,” ujar Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Fadli Zon di Jakarta, Rabu (9/2/2011).

Menurutnya untuk menyelesaikan masalah ini Pemerintah harus menjelaskan kepada masyarakat secara utuh, selama ini penjelasan yang ada, lanjutnya hanya bersifat parsial.

“Harus dijelaskan kepada masyarakat jangan tiba-tiba keluar uang sekian,” terangnya.

Dia mengatakan, jika Pulau Komodo menjadi salah satu tujuh keajaiban dunia yang baru, tentunya akan berdampak pada pemasukan devisa negara dan menaikkan perekonomian.

“Gerindra mendukung segala upaya untuk meningkatkan devisa negara, pariwisata merupakan salah satu sektor strategis untuk menaikkan devisa dan perekonomian,” paparnya. Dia meyakini masalah antara Kemenbudpar dan new7wonder bisa diselesaikan dengan cara dialog. “Kalau konflik ini berkepanjangan juga tidak baik, ini mengundang keprihatinan karena akan berdampak negatif pada kelangsungan upaya memperoleh pengakuan dunia,” pungkas Fadli.

Gerindra Desak Pemerintah Perjelas Posisi Ahmadiyah

Bentrokan yang terjadi antara jemaah Ahmadiyah dan warga di beberapa daerah telah menyebabkan banyak korban jiwa. Hal tersebut membuat partai Gerindra mendesak pemerintah untuk memperjelas posisi Ahmadiyah kepada publik.

“Pemerintah harus bisa menjelaskan dimana posisi Ahmadiyah,” tegas Wakil Ketua Gerindra, Fadli Zon dalam konferensi persnya di Fadli Zon Library, Jalan Danau Limboto C2/96, Benhil, Jakarta Pusat, Rabu (9/2/2011).

Kepada wartawan, Fadli Zon menjelaskan bahwa MUI telah menolak Ahmadiyah sebagai bagian dari Islam. Namun disisi lain, Ahmadiyah enggan untuk melepas atribut keislamannya.

Harusnya, dengan kenyataan ini, pemerintah harus bisa memfasilitasi adanya penyelesaian secara dialog dengan pihak-pihak terkait. “Salah satunya mungkin dengan membuat agama baru atau tidak tetap dengan nama Ahmadiyah tetapi tidak memakai atribut Islam,” pungkasnya.

Lagu Genjer-genjer Sampai Keris Peninggalan Singosari

Bukan Danau Limboto yang berada di Provinsi Gorontalo. Namun, Jalan Danau Limboto, di daerah Penjernihan, Jakarta Pusat. Di situlah, sebuah koleksi sejarah tersimpan rapih oleh Fadli Zon, politikus muda yang dikenal dekat dengan Prabowo Subianto.

Bagi yang suka sejarah dan benda seni, sayang untuk meluangkan waktu sebentar di Fadli Zon Library ini. Begitu masuk ke dalam, setiap sudut mata memandang, sudah disuguhkan berbagai benda seni, peninggalan-peninggalan lama yang masih tersimpan rapih di rumah yang memiliki dua lantai ini.

Tribunnews.com berkesempatan menyambangi Fadli Zon Library. Disela-sela obrolan panjang lebar dengan Fadli, telinga kemudian dimanja sebuah lagu yang kini sulit sekali bisa didengarkan. Dicari, mungkin juga susah.

Lagu Genjer-genjer yang dinyanyikan oleh seniman tempo doeloe, Bing Slamet. Lagu yang pernah dilarang di era Orde Baru ini masih terdengar bersih dalam piringan hitam koleksi Fadli Zon. Ada ratusan piringan hitam yang dikoleksi Fadli, kebanyakan lagu-lagu tempo dulu, disimpan dilantai atas gallery miliknya yang kerap menjadi tempat diskusi bagi para pemerhati seni.

Dilantai ini, juga tersimpan buku-buku bersejarah. Termasuk, buku-buku soal Partai Komunis Indonesia. Fadli juga menyimpan buku tentang kisah PKI yang ditandatangani oleh DN Aidit, tokoh PKI. Ratusan jumlahnya.  Dilantai bawah, juga tersimpan buku-buku langka. Termasuk naskah naskah kuno Serat Cabolek yang ditulis oleh Yosodipuro, Lokapala, juga Wulangreh. Naskah ini berwujud tulisan tangan, disalin dari buku aslinya sekitar tahun 1800-an dalam huruf Jawa Kuno. Buku tertua yang menjadi koleksi Fadli Zon adalah, sebuah tulisan Rumphius tahun 1747.

“Buku ini menjadi acuan oleh Belanda dijaman penjajahan. Buku ini menjelaskan tentang flora, rempah-rempah Ambon,” terang Fadli.

Mata kemudian dimanjakan di galery Fadli Zon dilantai dua. Disana tersimpan kurang lebih 1800 keris, tombak badik yang ditata begitu rapih. Di sini, sebuah lemari besar memanjang juga memuat buku-buku bersejarah lain. Sulit rasanya untuk menjelaskan satu persatu buku apa saja yang disimpan Fadli Zon.

Keris yang disimpan Fadli, tak hanya karya para empu dari Jawa. Fadli juga mengkoleksi puluhan, mungkin ratusan keris dari Sumatera, Kalimantan, juga Sulwesi. Keris tertua yang tersimpan, sebuah keris berasal dari jaman Singosari. Hingga kini, Fadli mengaku masih memburu keris-keris lain, terutama yang berasal dari luar Jawa.

“Saya suka keris karena bagian dari budaya bangsa. Ketika keris dibuat dengan mantra, energi, harapan, kesungguhan. Wajar kalau ada keris yang memiliki energi,” kata Fadli Zon.  Fadli juga bercerita, keris nogosiluman berasal dari Jawa dan Sumatera. “Hanya dihitung dengan jari yang mengerti soal keris. Di antaranya, Toto Brojodiningrat, Teguh Yuwono,” ujarnya.

Gerindra: Pemerintah Tak Mampu Beri Proteksi Bagi Rakyat

Adanya beberapa peristiwa yang mengatasnamakan agama seperti kasus Cikeusik dan Temanggung dinilai oleh Wakil Ketua Partai Gerindra, Fadli Zon semakin menunjukkan bahwa Negara tidak mampu memberikan proteksi terhadap warga negaranya.

“Negara tidak mampu menegakkan kenyaman. Kenapa harus terjadi peristiwa hingga menimbulkan korban jiwa,” ujarnya di Fadli Zon Library, Jakarta Pusat, Rabu (9/2/2011).

Kasus pembakaran Temanggung dan aksi brutal di Cikeusik, imbuh Fadli Zon, adalah perbuatan yanga sangat dikecam. Segala sesuatu harus diselesaikan dengan proses hukum yang berlaku di Indonesia. Namun terjadi dua insiden ini semakin menujukkan pemerintah dan aparat kepolisian belum mampu menangani keributan ini. “Ini bukan kecolongan lagi. Aparat sudah mendapat info tapi keributan tetap terjadi,” tandasnya.

Gerindra: Selesaikan Konflik Kemenbudpar dan New7Wonders

Partai Gerindra meminta pemerintah untuk segera menyelesaikan konflik yang terjadi antara Kementerian Budaya dan Pariwisata (Kemenbudpar) dan pihak penyelengara New7Wonders terkait penetapan Pulau Komodo sebagai salah satu tujuh keajaiban dunia baru.

“Polemik ini akan berdampak negatif pada kelangsungan upaya memperoleh pengakuan dunia terhadap Pulau Komodo,” ujar Wakil Ketua DPP Gerindra, Fadli Zon dalam konferensi persnya di Fadli Zon Library, Jalan Danau Limboto C2/96, Benhil, Jakarta Pusat, Rabu (9/2/2011).

Fadli menambahkan, pemerintah harus bisa menyelesaikan konflik ini secara dialogis dan transparan agar tidak berpengaruh negatif terhadap investasi asing di Indonesia.

“Polemik ini akan berdampak negatif pada kelangsungan upaya memperoleh pengakuan dunia terhadap Pulau Komodo,”

Pada dasarnya, Gerindra sangat mendukung Pulau Komodo sebagai salah satu keajaiban dunia. Pasalnya, hal ini akan mendukung perekonomian Indonesia. Tak hanya itu, pengakuan terhadap Pulau Komodo akan memberikan manfaat terhadap perkembangan pariwisata bagi Indonesia. “Karena akan menjadi income yg sangat baik bagi perekonomian kita, termasuk menyediakan lapangan pekerjaan,” imbuhnya.

Pemerintah Didesak Berangus Mafia Pajak

Pemerintah didesak tidak bertindak setengah hati, tetapi menabuh genderang perang total memberangus para mafia perpajakan. Sebab, reformasi di tubuh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dinilai belum mampu mengubah perilaku oknum aparat yang kerap melakukan penyimpangan.

Demikian kumpulan pendapat Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon, anggota Komisi XI DPR Arif Budimanta, dan Ketua Bidang Politik DPP AMPI Dwi Aroem Hediatie, yang disampaikan secara terpisah di Jakarta, kemarin.
“Kultur dan perilaku di Ditjen Pajak sudah sangat kronis, sehingga sulit untuk bisa mengharapkan dan mendapatkan aparatur yang baik,” kata anggota Komisi XI DPR Arif Budimanta di sela diskusi Forum Demokrasi Indonesia (FDI) di Jakarta, akhir pekan lalu.
Menurut dia, rusaknya mental aparatur pajak yang sudah sistemik ini juga dibuktikan dari hasil penilaian kinerja Ditjen Pajak yang dilakukan Badan Pemeriksa keuangan (BPK).
Audit kinerja BPK menyebutkan bahwa hampir seluruh aparatur pajak bertindak diluar prosedural dan tidak memahami aturan yang berlaku.
“Ini merupkan audit resmi yang konstuitusional yang dilakukan oleh lembaga negara. Harusnya ini direspon, karena jika tidak maka jelas melaggar aturan secara konstitusional,” katanya.
Munculnya kasus Gayus Tambunan, tutur Arif, semakin jelas membuktikan ke pada publik bahwa reformasi yang dijalankan selama ini di Ditjen pajak dengan segala fasilitas yang diberikan oleh negara telah gagal.
Lebih lanjut, ucap dia, adanya institusi pengawas internal yang ada yang dilakukan secara berlapis pun tidak mampu memperbaiki kinerja para aparatur pajak.
“Kerusakan yang terjadi seolah sudah menggurita sehingga adanya kenaikan gaji dan juga sistem yang dibuat tidak mampu. Untuk itu, yang diperlukan adalah restrukturisasi aparatur pajak,” ujarnya.
Dia menyebutkan, bahwa peneriman pajak merupakan harapan pendapatan negara yang berpotensi menggantikan pendapatan negara dari sektor komoditas.
Dengan pengelolaan pajak yang benar, diyakininya, Indonesia harusnya tidak perlu berhutang. “Dalam 10-15 tahun ke depan penerimaan pajak menjadi tumpuan besar negara mengingat sektor komoditas yang sulit untuk diharapkan,” katanya.
Rusak Negara
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon juga mengatakan bahwa kasus Gayus Tambunan jelas merusak dan merugikan potensi pendapatan negara.
Ia juga mengatakan, bahwa praktik mafia tidak hanya terjadi di perpajakan tetapi juga sudah ada di semua elemen bangsa tak hanya di eksekutif, legislatif dan juga di yudikatif. “Semua elemen sudah dikuasai oleh mafia,” katanya.
keberadaan rakyat sebagai pemberi amanat sudah tidak ada lagi. Sebab, sejak reformasi liberalisasi tidak hanya terjadi di ekonomi tetapi juga terjadi di politik. “Semua menjadi mata pencarian dan anggaran negara menjadi perburuan rente,” katanya.
Terkait pajak, Fadli menegaskan bahwa seharusnya Indonesia bisa mencontoh negara maju seperti Amerika dan Singapura dengan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pajak. “Di negara maju penarikan pajak jelas pengembaliannya ke masyarakat,” katanya.
Yang dibutuhkan sekarang ini, tutur dia, harusnya bukan hanya perbaikan sistem tetapi juga filosifi pajak disosialisasikan kemasyarakat.
Sementara itu, Dwi Aroem mengatakan, AMPI mendukung hak angket pemberantasan mafia pajak. “Ini sebagai usaha menyelamatkan pendapatan negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hak angket ini tak semata-mata menyangkut permasalahan pajak, tetapi untuk mengatasi dan menunjukkan betapa lemahnya hukum, peraturaan, birokrasi di negara kita,” ujarnya.
Menurut dia, subtansi hak angket adalah mengatasi permasalahan pajak yang notabene merupakan pemasukan negara untuk pembangunan. “Karena itu, penegakan hukum harus adil dan berimbang,” ujarnya.
Dia mengatakan, dalam persidangan kasus Gayus Tambunan, terungkap bahwa ada 150 perusahaan nasional dan asing yang kasus pajaknya ditangani langsung oleh Gayus.