Sekjen Partai Gerindra Fadli Zon menegaskan pihaknya hingga saat ini belum memikirkan untuk bergabung dengan koalisi.
“Kita belum memikirkan itu (koalisi). Gerindra bukan partai koalisi,” ujar Fadli saat ditemui usai melaporkan Ketua HKTI Oesman Sapta di Polda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (26/2/2011).
Menurut Fadli, Gerindra ingin bersikap objektif dan proporsional. Apabila ada partai yang mendukung rakyat akan didukung, begitu juga sebaliknya.
“Kita dukung apabila ada yang dukung rakyat, kalau ada yang tak dukung rakyat ya kita nggak dukung wacana itu. Kita belum ada sikap,” jelasnya.
Saat ditanyakan sikap Partai Gerindra, yang dalam usulan Hak Angket Mafia Pajak melakukan penolakan, Fadli menjelaskan hal tersebut merupakan independensi dari Gerindra sendiri sebagai partai politik.
“Sikap itu tidak didasari iming-iming politik, independen, artinya sangat mendukung pemberantasan mafia pajak sampai ke akar-akarnya, masalah ini ranah hukum,” tandasnya.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto membantah rumor adanya anggota DPR asal Gerindra yang disuap untuk mendukung hak angket mafia pajak.
“Ini namanya saja laporan. Ini kan belum terjadi, anggota kita tidak menerima, karena itu kita harus mengeceknya dulu,” kata Prabowo di sela-sela Rakernas HKTI di Hotel Sahid, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (25/2/2011) malam.
Praktik percobaan suap-menyuap menurut Prabowo sudah sering terjadi, apalagi dalam dunia politik. “Kita ini orang Indonesia, sama-sama tahu bahwa praktik semacam itu sudah sering,” kata Prabowo.
Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menambahkan, adanya isu suap merupakan hal biasa, dan bagian dari dinamika politik.
“Ini bagian dari dinamika politik. Memang ada operasi politik seperti itu, kita bisa lihat fenomena itu ada di mana-mana. Tapi itu memang kejadian yang nyata,” kata Fadli Zon.
Berarti Wajar dong pak? “Bukan wajar, tapi sering kali terjadi, itu adalah fact of life. Dari pihak kami ada dua orang tapi saya kira mungkin lebih, itu diiming-imingi tapi belum terjadi,” katanya.
Soal adanya kabar KPK akan mengusut dugaan suap terkait hak angket mafia pajak ini, Fadli Zon mengatakan, “Masalah Century, Gubernur BI jauh lebih besar ketimbang yang belum terjadi. Ini masih upaya, saya kira masih kecil lah,” kata Fadli Zon.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon enggan melaporkan kasus dugaan suap hak angket perpajakan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia mau melapor ke KPK jika kasus Bank Century dan suap pemilihan Dewan Gubernur Senior (DGS) BI dituntaskan oleh KPK.
“Saya mau melaporkan kasus itu jika kasus Bank Century dan suap Gubernur BI selesai,” tandas Fadli kepada wartawan di sela-sela Rakernas HKTI di Jakarta, Jumat (25/2/2011) malam.
Saat ini, Fadli melihat urgensi dari pelaporan suap angket pajak tersebut. Apalagi, KPK masih banyak tumpukan kasus yang belum selesai. “Saya belum melihat urgensinya. KPk dan lembaga penegak hukum lainnya sudah banyak PR. Saya hanya menyampaikan peristiwa yang terjadi, bukan cerita ataupun manuver, tidak ada hubungannya dengan itu,” tuturnya.
Bagi Fadli, fenomena suap kerap terjadi dalam pergulatan politik di mana-mana. “Fenomena yang terjadi dalam suap itu terjadi dalam pergulatan politik, terjadi di parpol, munas OKP. Ini sebenarnya sangat berbahaya,” tandasnya.
Sebelumnya, Fadli mengaku mendapat laporan lisan dari dua anggota Fraksi Partai Gerindra di DPR bahwa ada pihak yang menawarkan suap agar mereka berbalik mendukung hak angket mafia hukum dan perpajakan dalam sidang paripurna DPR RI beberapa waktu lalu.
Sikap Partai Gerindra yang sejalan dengan partai koalisi pemerintah menolak hak angket pajak memicu spekulasi masuknya partai besutan Prabowo Subianto dalam koalisi yang dipimpin Partai Demokrat. Apa benar Gerindra akan ikut koalisi mendukung Presiden SBY?
“Kalau pembicaraan-pembicaraan soal itu sampai sekarang kita belum ada langkah-langkah itu, dan kami bersifat pasif tidak proaktuif dalam hal ini, karena memang targetnya bukan itu,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon di sela-sela acara Rakernas HKTI di Hotel Sahid, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (25/2/2011) malam.
Fadli Zon kembali menegaskan posisi Gerindra saat ini bukanlah partai oposisi atau pun pendukung koalisi. Kebijakan pro rakyatlah yang didukung, sementara yang menyengsarakan rakyat akan ditolak.
“Kami bukan partai koalisi atau oposisi. Kebijakan yang pro rakyat kita dukung, yang tidak kita tolak,” tegas Fadli. Terkait dengan pilihan Gerindra yang menolak hak angket pajak, menurutnya sama sekali tidak ada tendensi apapun, termasuk iming iming politik.
“Kami harus tegaskan dalam pengambilan keputusan kemarin untuk menentukan hak angket pajak itu tidak didasarkan pada iming-iming politik atau deal deal politik. Jadi murni sikap independen Gerindra untuk memutuskan,” ujarnya.
Wasekjen Partai Demokrat Saan Mustopa mengatakan bahwa Partai Demokrat akan mengambil inisiatif awal guna merangkul Partai Gerindra bergabung bersama sekretariat gabungan (setgab).
“Ya kita akan lakukan, tentu untuk kebaikan kenapa tidak kita jemput,” kata Saan seusai diskusi di Warung Daun, Jakarta Pusat, Sabtu (26/2/2011).
Kita menghargai kebersamaan dengan Gerindra dalam barisan paripurna kemarin,itu bukan didasarkan pertimbangan-pertimbangan pragmatis. Tapi, pertimbangan rasional dan objektif.
“Kalau memang kebersamaan di paripurna hak angket pajak itu dikatakan Ggerindra menunggu dilanjutkan, maka kita dengan senang hati dan terbuka akan menindaklanjuti,” paparnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan jika Partai Demokrat menawarkan bergabung dalam koalisi parpol mitra pemerintah, pihaknya akan mempertimbangkan. Namun, dia juga menegaskan tidak akan mengambil sikap untuk lebih dahulu menawarkan diri masuk ke koalisi.
“Kalau ada tawaran, kita pertimbangkan. Tapi itu tergantung kepada Ketua Dewan Pembina (Prabowo Subianto). Tapi kita tidak akan meminta-minta,” ujar Fadli Zon sebelum pembukaan Rakernas I Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di Jakarta, Jumat (25/2/2011) malam.
Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto mengatakan, keputusan Fraksi Gerindra DPR untuk menolak usulan pembentukan panitia khusus hak angket pajak merupakan analisa politik partainya. Terkait sikap Gerindra itu, Prabowo pun membantah telah ada tawaran dari Partai Demokrat kepada partainya untuk bergabung di kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.
“Tidak ada (tawaran masuk kabinet), tidak ada sama sekali. Ini bukan deal politik. Itu (penolakan terhadap hak angket) sikap yang kami ambil karena analisia politik kami sendiri,” kata Prabowo dalam keterangan pers di acara Rapat Kerja Nasional I Himpunan Kerukunan Tani Indonesia di Hotel Sahid Jaya, Jumat malam, 25 Februari 2011.
Bagi Gerindra, masing-masing partai punya sikap dalam pansus hak angket, demikian juga dengan Gerindra. “Masing-masing punya sikap. Sikap kami jelas. Sudah selesai itu,” ujar dia.
Terkait kemungkinan Gerindra masuk dalam koalisi, Prabowo menyatakan tidak menutup kemungkinan itu. Bagi dia, masing-masing partai punya konstituen, ideologi, dan manifes perjuangan. “Kami harus lihat nanti apakah sesuai dengan manifes perjuangan kami, ideologi kami,” kata bekas Panglima Kostrad TNI Angkatan Darat itu.
Apalagi, kata Prabowo, dari awal dirinya menegaskan Gerindra bukanlah partai oposisi. Pada saat kebijakan pemerintah berkuasa menguntungkan rakyat, maka Gerindra akan mendukung. Begitu pun sebaliknya, pada saat tidak menguntungkan rakyat, Gerindra akan mengkritisi. “Sangat sederhana kok. Dan itu sudah kami buktikan,” ujarnya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai, adanya upaya penyuapan terhadap dua anggota Fraksi Gerindra menunjukkan adanya permainan mafia di dalam proses hak angket perpajakan. Hal itu dikemukakan Fadli Zon ketika dihubungi, Jumat (25/2).
“Upaya suap itu untuk mengubah posisi supaya memenangi hak angket. Bisa saja oknum-oknum mafia yang melakukannya. Jadi maling teriak maling. Kita tidak mau menjadi alat permainan begitu,” ujarnya.
Sebelumnya, Fadli Zon mengaku mendapat laporan dari dua orang anggota Fraksi Gerindra bahwa ada upaya suap untuk mengegolkan usulan hak angket perpajakan. Namun ia enggan mengungkapkan nama dua kader yang dimaksud, dan siapa pemberinya.
“Saya mendapat data dan laporan secara informal, secara lisan dari anggota fraksi. Mereka menceritakan bagaimana alotnya proses hak angket di paripurna. Ada upaya mengiming-imingi misalnya jika mau memindahkan pilihan supaya menerima hak angket,” ungkapnya.
Meskipun demikian, sambung dia, Partai Gerindra tidak akan memperpanjang percobaan penyuapan tersebut ke proses hukum. Pihaknya hanya akan melakukan antisipasi agar kejadian serupa tidak terjadi kembali.
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mempertimbangkan untuk masuk ke dalam koalisi partai-partai politik pendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Kalau ada tawaran, kami pertimbangkan,” kata Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon saat ditemui dalam acara Rakernas Himpunan Kerukungan Tani Indonesia (HKTI), Jumat (25/2) malam, di Hotel Sahid, Jakarta.
Menurut Fadli, keputusan Gerindra soal bergabung atau tidak dalam koalisi akan sangat tergantung pada Ketua Dewan Pembina Gerindra, Prabowo Subianto. “Itu tergantung Dewan Pembina,” ujarnya.
Jika ada tawaran masuk koalisi, Gerindra menganggap hal itu idak ada hubungannya dengan sikap partai yang menolak usulan pembentukan panitia khusus hak angket perpajakan, seperti sikap Partai Demokrat. “Kami tidak meminta imbalan. Sebab, yang terbaik bagi Gerindra, lebih baik kalau kami berkonstribusi pada pemerintah. Kami tahu diri,” kata dia.
Fadli menegaskan partainya tidak terlalu berharap dengan tawaran koalisi. Namun, jika benar ada tawaran, maka partainya akan mempertimbangkan. “Kami tak berharap, kalau ada kami pertimbangan,” kata dia.
Usulan pansus hak angket pajak diusung oleh Partai Golkar, PDI Perjuangan, PKS, dan Hanura. Kubu suara pengusung angket pajak kalah dua suara dibanding kubu yang menolak angket, yakni Partai Demokrat, PAN, PPP, PKB, dan Gerindra. Saat voting dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa lalu, jumlah pendukung angket 264 suara, sedangkan yang menolak 266 suara. Gerindra menjadi penentu kemenangan setelah berbalik menolak angket.
Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Fadli Zon memastikan keluarnya Muchdi Pr dari partai berlambang burung Garuda tersebut.
“Pak Muchdi sudah resmi keluar karena sudah mengajukan surat tertanggal 21 Februari 2011,” kata Fadli Zon di Jakarta, Jumat.
DPP Gerindra secara resmi telah menerima surat pengunduran diri Muchdi tanggal 23 Februari 2011.
Menurut Fadli Zon, mundurnya Muchdi, yang sebelumnya juga menjabat Wakil Ketua Umum DPP Gerindra, sebenarnya sangat disesalkan. “Mundurnya Pak Muchdi sangat disesalkan karena beliau ikut mendirikan partai dan berkontribusi besar pada partai,” kata Fadli Zon.
Muchdi Pr dikabarkan mundur dari Gerindra karena hendak bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), bahkan hendak maju dalam pencalonan ketua umum partai berlambang Ka’bah tersebut. “Mudah-mudahan beliau betah di PPP dan mendapatkan apa yang diinginkan,” kata Fadli Zon.
Partai Gerindra menyatakan tak ada perhitungan mengenai kemungkinan bergabung dalam koalisi saat mempertimbangkan keputusan terkait usulan hak angket perpajakan menyusul sikap yang mengejutkan dari Gerindra dengan menolak usulan hak angket. Sementara itu, wacana akan bergabungnya Gerindra ke tubuh koalisi bertambah hangat.
Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menegaskan tak ada pembicaraan dengan Demokrat sejauh ini. “Sampai sejauh ini belum, kami tidak ada target dalam konteks pengambilan keputusan soal hak angket.
Semata-mata kami memutuskan keputusan. Tentu saja kami akan bersikap pasif, partai kami bukan oposisi dan bukan koalisi,” ungkapnya kepada wartawan, Senin (28/2/2011).
Menurutnya, Gerindra juga bukan oposisi. Selama ini Gerindra ingin mendukung program nyata pemerintah yang prorakyat dan menolak program-program yang menyengsarakan rakyat.
Fadli mengemukakan berbagai kemungkinan bisa terjadi. Namun, dirinya tak mau berandai-andai tentang kemungkinan tawaran penghargaan dari Demokrat terkait sikapnya terhadap usulan hak angket. Demokrat sendiri menjadi komandan dalam kubu menolak hak angket.
“Kami tidak ingin berharap-harap. Tapi jika ada kepentingan bangsa, kami akan pertimbangkan, ” tandasnya.
