Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mempertimbangkan untuk masuk ke dalam koalisi partai-partai politik pendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Kalau ada tawaran, kami pertimbangkan,” kata Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon saat ditemui dalam acara Rakernas Himpunan Kerukungan Tani Indonesia (HKTI), Jumat (25/2) malam, di Hotel Sahid, Jakarta.
Menurut Fadli, keputusan Gerindra soal bergabung atau tidak dalam koalisi akan sangat tergantung pada Ketua Dewan Pembina Gerindra, Prabowo Subianto. “Itu tergantung Dewan Pembina,” ujarnya.
Jika ada tawaran masuk koalisi, Gerindra menganggap hal itu idak ada hubungannya dengan sikap partai yang menolak usulan pembentukan panitia khusus hak angket perpajakan, seperti sikap Partai Demokrat. “Kami tidak meminta imbalan. Sebab, yang terbaik bagi Gerindra, lebih baik kalau kami berkonstribusi pada pemerintah. Kami tahu diri,” kata dia.
Fadli menegaskan partainya tidak terlalu berharap dengan tawaran koalisi. Namun, jika benar ada tawaran, maka partainya akan mempertimbangkan. “Kami tak berharap, kalau ada kami pertimbangan,” kata dia.
Usulan pansus hak angket pajak diusung oleh Partai Golkar, PDI Perjuangan, PKS, dan Hanura. Kubu suara pengusung angket pajak kalah dua suara dibanding kubu yang menolak angket, yakni Partai Demokrat, PAN, PPP, PKB, dan Gerindra. Saat voting dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa lalu, jumlah pendukung angket 264 suara, sedangkan yang menolak 266 suara. Gerindra menjadi penentu kemenangan setelah berbalik menolak angket.