Tindak kekerasan yang dialami Jamaah Ahmadiyah di Cikeusik, Banten, beberapa hari lalu, menjadi cerminan bahwa pemerintah tidak bisa memberikan jaminan penegakan hukum bagi warga negaranya.
Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Fadli Zon di kantornya, Jakarta, Rabu (9/2/2011). “Lembaga pemerintah yang berkompeten harus bisa menegakkan hukum dan memberikan jaminan kepada warga negaranya agar tidak menjadi dampak sosial,” katanya.
Menurutnya, beberapa kejadian sebelumnya yang menimpa Jamaah Ahmadiyah seharusnya bisa menjadi pelajaran bagi pemerintah agar bisa menjelaskan di mana posisi Ahmadiyah.
“Pemerintah harusnya menjelaskan di mana posisi Ahmadiyah dan seharusnya ada jalan keluar dan mediasi sehingga tidak menimbulkan konflik,” paparnya.
Dia juga menilai kejadian yang menewaskan tiga Jamaah Ahmadiyah ini bukan rekayasa kelompok tertentu, kejadian ini juga menunjukkan intergritas sosial sudah semakin terkikis. Ahmadiyah, menurutnya, merupakan bagian dari sekte-sekte yang cukup meresahkan masyarakat karena berada di luar mainstream yang diakui.
“Harusnya pemerintah segera melarang dengan tindakan tegas sehingga tidak terjadi penghakiman oleh masyarakat. Saya kira berdasarkan pandangan MUI, Ahmadiyah di luar mainstream,” pungkasnya.