Kebakaran gedung Sekretariat Negara, Kamis (21/3/2013) petang, mengundang tanda tanya atas faktor pengamanan dan keamanan kawasan Istana. Gedung tersebut berada di lingkungan yang kerap disebut sebagai “ring satu”.
“Kebakaran ini menunjukkan safety dan security Kompleks Istana Negara kurang terjaga. Seharusnya, hal ini bisa dicegah dan diantisipasi sejak dini. Kompleks Istana selayaknya dilengkapi dengan pengamanan yang ketat dan canggih,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon dalam siaran pers, Kamis (21/3/2013) malam.
Fadli mengatakan, Sekretariat Negara adalah gedung yang sangat penting. “Banyak dokumen negara tersimpan di sana sehingga tingkat security-nya juga harus bagus. Bagaimana bisa gedung ini terbakar?” tanya dia. Fadli berharap benar-benar tak ada dokumen negara yang terbakar atau rusak dalam pemadaman api.
Menurut Fadli, keamanan dan keselamatan Kompleks Istana harus ditingkatkan. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang. “Karena bangunan itu merupakan aset berharga negara dan bagian vital dari aktivitas roda pemerintahan,” imbuh Fadli.
Meski mengecam pengamanan dan keamanan gedung, Fadli mengatakan, Partai Gerindra menyatakan ikut prihatin atas musibah tersebut. Dia pun berharap tak ada korban jiwa ataupun terluka dari kebakaran tersebut.
Fadli Zon, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menilai isu ancaman terjadinya kudeta atau usaha menggulingkan pemerintahan SBY hanya pepesan kosong. Apalagi, tegasnya, tak ada tradisi kudeta seperti sering terjadi di Thailand atau negara lain selama ini di Indonesia.
“Sekalipun ada niat kudeta, pertanyaannya siapa yang akan menggerakkan? Siapa mau kudeta dengan apa? Karenanya, sebaiknya isu ini dihentikan, tak produktif dan pembodohan politik,” tegas Fadli kepada Tribunnews.com, Jakarta, Selasa (19/3/2013).
Melihat kondisi Indonesia sekarang, dia tegaskan, untuk terjadi kudeta dari luar itu sangat tak mungkin. Justru yang paling mungkin itu self-coup.
Karena itu, menurutnya, wacana adanya pihak luar yang mau makar atau kudeta merupakan wacana kosong. Sangat berlebihan dan paranoid. Isu ini tak produktif bagi kinerja pemerintahan sendiri.
Fadli Zon juga menilai tidak ada upaya untuk menggulingkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Menurut Fadli, saat ini tidak ada keadaan yang membuat posisi pemerintahan terancam.
Jika melihat model kudeta yang pernah ada, kata dia, sebagian besar selalu melibatkan militer aktif. Seperti terjadi di Portugal 1974, Chili 1973, dan Liberia 1980. Atau setidaknya melibatkan orang dalam pemerintahan.
Kudeta bisa juga self-coup, yakni kudeta yang digerakan oleh pemerintah itu sendiri dengan bantuan militernya. Tujuannya untuk mendapatkan ekstra constitutional power. Seperti terjadi di Peru masa Alberto Fujimori.
Sebelumnya, Fadli Zon tak percaya ada pihak-pihak yang akan menggulingkan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Apalagi, dia tegaskan, pemerintahan SBY sudah diambang pintu selesai masa kekuasaannya.
“Tidak ada. Saya kira siapa sih yang mau menggulingkan pemerintah,” tegas Fadli Zon, kepada wartawan di Warung Daun Jakarta, Sabtu (15/3/2013).
Dia malah menenggarai isu kudeta atau penggulingan ini dibangun pemerintah sendiri. Karena hingga kini kondisi dan situasi bangsa dan negara ini baik-baik saja. Tidak ada yang mengganggu pemerintahan SBY sejauh ini.
“Jangan-jangan itu isu yang dibangun sendiri. Mungkin yang mengganggu itu dari dalam dirinya sendiri. Jadi tidak ada yang menggoyang. Saya yakin kok tidak ada yang ingin menggoyang toh juga mau berakhir,” tegas dia.
“Kalau ada yang menggoyang pasti itu dari dalam dirinya sendiri. Saya tidak percaya. Siapa sih yang mau menggulingkan Presiden? Dulu kan juga seperti itu ada yang mau menembak dan sebagainya. Tapi kenyataannya tidak ada,” ujarnya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai survei calon presiden menjelang pemilu bisa menjadi indikator dalam bursa pemilu 2014. Namun jika hasil survei tersebut diintervensi oleh oknum tertentu sama saja dengan menipu.
“Menurut saya ya survei itu harusnya menjadi indikator bagi partai politik maupun capres ataupun calon kepala daerah. Tapi kalau survei itu sudah diotak-atik dan ditukangi, ini sebenarnya sudah menipu diri sendiri,” ujar Fadli, Senin (18/3/2013).
Menurut Fadli, jika suatu survei dilakukan dengan biaya dari kelompok tertentu maka lembaga survei tersebut harus transparan menyebutkan sumber dananya. Tentunya dengan menjunjung tinggi metodologi ilmiah yang boleh salah tapi tidak boleh bohong.
“Walaupun pesanan harusnya dinyatakan survei pesanan, tapi jangan mengkhianati metodologi ilmiah. Selain menipu diri sendiri ya menipu rakyat,” ujar Fadli.
Fadli merasa banyak survei bursa capres 2014 bermunculan tidak mengganggu dirinya. Walau ada beberapa kejanggalan yang ia nilai dari survei LSI terakhir.
“Kami tidak terganggu dengan survei yang ada. Apalagi kalau survei itu banyak keanehan seperti survei LSI Denny JA ini,” tutup Direktur Institute for Policy Studies ini.
Survei LSI terakhir saat ini dilakukan dengan metode multistage random sampling dengan wawancara tatap muka dengan 1.200 orang responden. Margin of error 2,9 persen. Berikut elektabilitas masing-masing kandidat capres, berdasarkan survei LSI, jika Pilpres digelar Minggu (17/3) kemarin:
Sementara Jokowi dan JK hanya ditempatkan pada kandidat cawapres saja, berikut kandidat cawapres paling potensial versi LSI Denny JA jika Pemilu diadakan sekarang:
1. Joko Widodo: 35,2 persen
2. Jusuf Kalla: 21,2 persen
3. Hatta Rajasa: 17,1 persen
4. Mahfud MD: 15,1 persen
5. Suryadharma Ali: 2,9 persen
6. Muhaimin Iskandar: 2,2 persen
7. Anis Matta: 1,9 persen
8. Nama lain (Chairul Tanjung, Gita Wirjawan): 2,1 persen
Belum memutuskan: 2,3 persen
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menegaskan jika pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Prabowo Subianto, Senin (11/3) lalu merupakan inisiatif pihak Istana. Hal itu disampaikan Fadli di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (17/3).
“Dari kronologinya, saya ditelepon Pak Sudi Silalahi Sabtu lalu dan mengundang Pak prabowo untuk datang ke istana. Waktu itu Pak Prabowo mengatakan 11-12 Maret itu mau ke NTT untuk kampanye Gubernur. Tapi kalau presiden meminta waktunya, tentu kita menyesuaikan lagi pada Pak Sudi. Kemudian Pak Sudi menyampaikan kembali kalau Presiden akan menerima Pak Prabowo hari Senin, 13 Maret jam 15.30,” terang Fadli Zon kepada wartawan.
Dikatakan Sekjen Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), tak penting membahas pihak siapa yang mengundang atau diundang, yang penting isi pembicaraannya.
“Bagi saya ini bukan soal penting kok siap yang mengundang siapa. Ini sepele juga, sama istana kok seolah-olah membesarkan hal ini. Kami melihat substansi pertemuan itu cukup bagus karen menyangkut bidang yang cukup komprehensif mulai dari kebijakan luar negeri, perdagangan, ekonomi, investasi, pertanian sampai birokrasi. Jadi itu menurut saya seharusnya, bukan siapa yang mengundang siapa. Ini kan jadi lucu dan remeh temeh, yang tidak penting dan tidak perlu diungkapkan,” beber Fadli.
Sebelumnya, Presiden SBY mengungkapkan pertemuannya dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto maupun tujuh jenderal purnawirawan TNI bukanlah dari pihaknya, melainkan dari yang bersangkutan.
“Pertemuan dengan tujuh jenderal atas permintaan mereka lewat Pak Sudi. Pak Prabowo melalui SMS kepada saya ketika sedang di luar negeri, dan mengatakan siap bertemu saya setelah ia kembali ke Tanah Air,” jelasnya saat bertemu 20 pemimpin redaksi maedia massa di Istana Negara, Jumat (15/3).
Dua pekan terakhir masyarakat di resahkan dengan melambungnya harga bawang, baik putih maupun merah di pasaran, di sebabkan dipermaikan para tengkulak. Pasalnya, harga di petani tetap stabil.
“Aturan Perdagangan harus di tegakkan, bawang putih dan merah serta komoditi lain, biar petani terlindungi dan konsumen juga sejahtera. Karena mahalnya harga ituhanya di tingkat para pedagang bukan di Petani,” ujar ketua HKTI Bangkalan, Suhudi, kepada Seruu! Minggu (17/3/2013) malam.
Ia menjelaskan, harga bawang putih dan merah dari petani awalnya murah dan standar, tapi dilakukan penimbunan komoditas tersebut, ketika permintaan tinggi maka harga dipermainkan oleh para pedagang.
“Itulah makanya pemerintah jangan hanya memikirkan kekuasaan saja, tapi pikirkan nasib rakyat,” ungkapnya.
Ia menerangkan, Oesman sapta selaku ketua umum HKTI sudah mewarning dari sejak awal, tapi tidak pernah dianggap oleh pemerintah dan pemerintah cuma reaktif gerakannya tak pernah serius dari dulu.
“Sedangkan HKTI tak mau dilibatkan yang dilayani pemerintah cuma DPR saja,” tandasnya.
Lanjut Suhudi, pemerintah harus segera dapat menangani secara komprehensif dan sistematis, yakni dibahas mulai sekarang perencanaannya dengan melibatkan berbagai pihak yang berkaitan.
“Dengan tujuan biar beberapa waktu ke depan tidak ada masalah lagi yg merugikan rakyat secara keseluruhan,” pungkasnya.
Partai Gerinda mengatakan, pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, 11 Maret lalu, terjadi atas undangan Presiden. Hal itu diutarakan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon di Jakarta, Sabtu (16/3).
Saat itu Fadli Zon mendampingi Prabowo Subianto. Fadli membantah ada pembicaraan mengenai isu penggulingan pemerintahan. Fadli Zon menilai, isu penggulingan pemerintahan hanyalah isu yang dibuat-buat. Partai Gerindra justru berharap agar Pemerintahan SBY bisa selesai dan lancar hingga akhir masa jabatan 2014 nanti.
Usu penggulingan pemerintahan Presiden SBY merebak setelah Prabowo memenuhi undangan Presiden SBY pada 11 Maret lalu. Isu penggulingan pemerintah SBY juga pernah muncul tahun lalu ketika Presiden SBY menyatakan ada yang berambisi menjadi presiden dan ingin menggulingkan pemerintahannya.
Fadli Zon menjelaskan, pertemuan Prabowo dengan Presiden SBY saat itu membicarakan ekonomi, perdagangan, investasi, pertanian hingga birokrasi. Menurut Fadli Zon, saat ini pemerintahan masih berjalan normal, dan tidak ada keadaan yang membuat pemerintahan terancam. Fadli justru heran ketika permasalahan ‘siapa yang mengundang’ dibesar-besarkan.
Elektabilitas Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam survei LSI Maret 2013 tak lagi dalam posisi puncak. Gerindra pun menyebut survei tersebut agak aneh.
“Agak aneh survei LSI kali ini. Perlu dicek metodologi dan samplenya,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon kepada Metrotvnews.com, Senin (18/3).
Sementara itu, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Martin Hutabarat menyoroti hasil lainnya survei LSI yakni soal duet Prabowo dengan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa.
Bagi Martin, hasil survei tersebut akan menjadi pertimbangan dalam menentukan siapa yang menjadi calon wakil presiden bagi Prabowo di Pemilu 2014.
Martin menyampaikan, hubungan pribadi antara Prabowo dan Hatta sendiri selama ini sangat baik. Sehingga tak akan menjadi hambatan apabila keduanya nanti sepakat untuk dipasangkan.
“Namun masalahnya bagi Gerindra sekarang adalah bagaimana membuat agar elektabilitas partai dapat meningkat mendekati elektabilitas Prabowo sebagai capres. Apabila elektabilitas Gerindra tidak dapat mengejar popularitas Prabowo maka niat utk menduetkan Prabowo dan Hatta pun akan mengundang ketidakpastian,” tandasnya.
Gerindra mempertanyakan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI). Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon meragukan metode survei yang dilakukan LSI.
“Perlu dicek metodologi dan samplenya,” kata Fadli saat dihubungi, Senin (18/3/2013).
Dalam survei yang dipublikasikan LSI pada Minggu (17/3) kemarin, ada tiga hal utama yang disurvei, yaitu elektabilitas parpol, capres dan cawapres.
Pada elektabilitas capres, Prabowo menempati urutan ketiga di bawah Megawati Soekarnoputri dan Aburizal Bakrie. Hasil ini dipertanyakan oleh Fadli Zon karena berbeda dengan hasil survei lain yang posisi dua besarnya selalu diisi oleh Prabowo dan Megawati.
“Agak aneh survei LSI kali ini,” ujarnya.
Selain itu, keanehan survei itu adalah tak ditempatkannya dua tokoh yang kerap disebut sebagai capres potensial, yaitu Jokowi dan Jusuf Kalla, dalam jajaran capres. Kedua tokoh itu hanya masuk dalam survei cawapres.
Berikut beberapa hasil survei LSI Denny JA yang dianggap aneh:
Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah mengatakan, sebelum adanya bank pertanian maka optimalisasi bank yang sudah ada seperti BRI dinilai menjadi solusi terbaik bagi penyediaan dana sektor pertanian.
“Pemerintah bisa memaksimalkan jaringan yang sudah dimiliki PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Sebab membangun jaringan itu sulit,” katanya dalam diskusi bulanan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dengan tema “Menggagas Bank Tani” di kantor HKTI Ragunan, kemarin.
Menurut Burhanuddin, sektor usaha pertanian memiliki risiko tinggi. Sebab usaha pertanian umumnya merupakan proyek jangka panjang, sedangkan sistem pengumpulan dana bank berlangsung dalam jangka pendek.
Karena itu, pengelolaan bank pertanian tidak bisa disamakan dengan bank umum. Jika pengelolaan bank umum diterapkan untuk bank pertanian, maka akan terjadi ketidaksesuaian antara dana yang disalurkan untuk usaha pertanian dengan dana yang dikumpulkan dari nasabah.
Burhanuddin menilai pemerintah belum menunjukkan komitmennya untuk membangun bank yang ramah terhadap sektor pertanian. Dia mengusulkan, komitmen bisa ditunjukkan dengan amandemen UU Bank Sentral agar Bank Indonesia diperbolehkan membeli surat utang di pasar perdana.
“Kalau Bank Indonesia bisa membeli surat utang di pasar perdana, hasilnya bisa digunakan untuk membiayai petani,” katanya didampingi pengurus HKTI Dr.Ir. Endang S. Thohari.
Dia mengakui dalam hal pembentukan UU perbankan serta sector ekonomi lainnya peran asing sangat besar. Bahkan draf UU yang diajukan seringkali sudah didikte kekuatan dari luar seperti IMF.
Terkatung-katungnya ide pembentukan bank pertanian menurut Burhanuddin antara lain disebabkan oleh pengaruh International Monetary Fund (IMF) yang kelewat besar. Menurutnya, sebelum krisis 1998, perbankan di Indonesia memiliki fokusnya masing-masing, termasuk fokus BRI untuk pembiayaan sektor pertanian. Sayangnya, Letter of Intent (LoI) yang ditandatangani Indonesia dengan IMF mengharuskan pemerintah untuk menghapuskan kekhususan sektor tersebut. (faisal)
Teks : Petani di Indramayu kesulitan meminjam dari bank sehingga jadi mangsa tengkulak
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menilai aksi kekerasan premanisme yang menyerang kantor Koran Tempo di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan malam tadi mengancam sistem demokrasi Indonesia. Penegak hukum diminta usut tuntas aksi kekerasan itu. Karena media massa yang merupakan bagian dari pilar demokrasi.
“Hukum harus ditegakkan. Apalagi itu terjadi kepada media, dan itu ancaman bagi demokrasi kita,” kata Fadli Zon saat ditemui di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (16/3/2013).
Lebih lanjut, Fadli juga menjelaskan seharusnya di era demokrasi saat ini pola premanisme dan ancaman terhadap media massa tidak boleh terjadi lagi. Karena itu, bila ada yang merasa dirugikan masalah pemberitaan sebaiknya menempuh jalan dialog dan jalur hukum. Bukan dilakukan dengan cara premanisme.
“Saya pikir itu sudah tidak ada lagi di zaman sekarang. Dan itu cukup mengagetkan juga ada intimidasi terhadap media,” kata Fadli.
Kantor Koran Tempo diserang sejumlah orang tak dikenal. Para pelaku melempari kaca kantor hingga pecah. Massa perusak membawa parang, pedang, batu, dan besi. Kejadian berlangsung sekitar pukul 23.00 WIB.
Polisi menegaskan, penyerangan ini tidak terkait pemberitaan. “Tidak terkait dengan pemberitaan, baik koran maupun majalah,” kata Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resor Jakarta Selatan Ajun Komisaris Besar Polisi Yossie Prihambodo di depan Kantor Koran Tempo, Sabtu (16/3/2013) dini hari. (Ism)
