Tidak Mudah Membangun Bank Pertanian

Tidak Mudah Membangun Bank Pertanian

Tidak Mudah Membangun Bank PertanianMantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah mengatakan, sebelum adanya bank pertanian maka optimalisasi bank yang sudah ada seperti BRI dinilai menjadi solusi terbaik bagi penyediaan dana sektor pertanian.

“Pemerintah bisa memaksimalkan jaringan yang sudah dimiliki PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Sebab membangun jaringan itu sulit,” katanya dalam diskusi bulanan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dengan tema “Menggagas Bank Tani” di kantor HKTI Ragunan, kemarin.

Menurut Burhanuddin, sektor usaha pertanian memiliki risiko tinggi. Sebab usaha pertanian umumnya merupakan proyek jangka panjang, sedangkan sistem pengumpulan dana bank berlangsung dalam jangka pendek.

Karena itu, pengelolaan bank pertanian tidak bisa disamakan dengan bank umum. Jika pengelolaan bank umum diterapkan untuk bank pertanian, maka akan terjadi ketidaksesuaian antara dana yang disalurkan untuk usaha pertanian dengan dana yang dikumpulkan dari nasabah.

Burhanuddin menilai pemerintah belum menunjukkan komitmennya untuk membangun bank yang ramah terhadap sektor pertanian. Dia mengusulkan, komitmen bisa ditunjukkan dengan amandemen UU Bank Sentral agar Bank Indonesia diperbolehkan membeli surat utang di pasar perdana.

“Kalau Bank Indonesia bisa membeli surat utang di pasar perdana, hasilnya bisa digunakan untuk membiayai petani,” katanya didampingi pengurus HKTI Dr.Ir. Endang S. Thohari.

Dia mengakui dalam hal pembentukan UU perbankan serta sector ekonomi lainnya peran asing sangat besar. Bahkan draf UU yang diajukan seringkali sudah didikte kekuatan dari luar seperti IMF.

Terkatung-katungnya ide pembentukan bank pertanian menurut Burhanuddin antara lain disebabkan oleh pengaruh International Monetary Fund (IMF) yang kelewat besar. Menurutnya, sebelum krisis 1998, perbankan di Indonesia memiliki fokusnya masing-masing, termasuk fokus BRI untuk pembiayaan sektor pertanian. Sayangnya, Letter of Intent (LoI) yang ditandatangani Indonesia dengan IMF mengharuskan pemerintah untuk menghapuskan kekhususan sektor tersebut. (faisal)

Teks : Petani di Indramayu kesulitan meminjam dari bank sehingga jadi mangsa tengkulak