Penetapan bendera Gerakan Aceh merdeka (GAM) sebagai simbol Provinsi Aceh dalam Qanun Nomor 3 tahun 2013 tentang bendera dan lambang Aceh menuai pro dan kontra. Perbedaan pandangan itu dianggap suatu hal yang wajar.
“Sejauh perbedaan tersebut tak mengarah pada konflik yang menganggu situasi damai di Aceh,” jelas Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon dalam pesan singkatnya kepada Liputan6.com di Jakarta, Rabu (3/4/2013).
Fadli mengusulkan 3 solusi menyelesaikan polemik bendera GAM ini. Pertama, diadakan upaya dialogis dan demokratik, yakni melalui mekanisme yang terlembaga. Kedua, proses yang berjalan memperhatikan aspirasi warga dan Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia, pada 15 Agustus 2005. Dalam MoU Helsinki artikel 1.1 Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh dan 1.1.5 Aceh memiliki hak untuk menggunakan simbol-simbol wilayah termasuk bendera, lambang dan hymne.
“Dan ketiga, yang paling utama, polemik ini harus memelihara situasi damai dan menunjang iklim kondusif masyarakat Aceh dalam melakukan aktivitas ekonominya dan membangun kesejahteraannya,” ucap Fadli.
Dia pun mengimbau agar menghargai aspirasi warga Aceh. “Namun sebagai bendera NKRI harus Merah Putih. Perlu dicatat, rakyat Aceh sangat berjasa dalam kemerdekaan RI dan ikut dalam mempertahankan kemerdekaan RI tahun 1945-1949. Aceh punya saham terhadap kemerdekaan RI,” kata pria kelahiran Jakarta, 1 Juni 1971 ini.
Di sisi lain, ucap Fadli, polemik ini merupakan evaluasi juga bagi pemerintah pusat, untuk terus mengawal proses pembangunan perdamaian di Aceh. Karena diperlukan sebuah pendekatan khusus mengingat Aceh baru saja terbebas dari konflik.
“Sehingga, respons yang diberikan pusat tak reaksioner ketika ada gejolak-gejolak di masyarakat Aceh,” ujar Fadli. “Untuk menangani ini, pemerintah pusat, provinsi dan perwakilan masyarakat perlu duduk bersama,” tambahnya.
Kementerian Dalam Negeri menyampaikan surat klarifikasi terkait Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh kepada Pemerintah Provinsi Aceh. Qanun yang disahkan DPR Aceh itu menuai kontroversi karena menggunakan lambang organisasi separatis GAM.
“Surat dari Mendagri atas nama pemerintah pusat sudah disampaikan. Dan diberikan waktu 15 hari kepada pemerintah dan legislatif Aceh untuk mempelajarinya,” kata Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan di Banda Aceh, Selasa 2 April kemarin.(Ais)
Kerusuhan memalukan terjadi di Palopo, Sulawesi Selatan, Minggu (31/3/20130 kemarin, usai penghitungan suara pemilihan wali kota.
Sejumlah gedung penting dibakar massa yang mengamuk termasuk kantor walikota, kantor camat hingga kantor partai politik. Mereka tak puas dengan hasil pilkada.
“Ini bukan kejadian pertama kali. Sudah berulang kali pilkada diakhiri kerusuhan. Peristiwa ini menunjukkan demokrasi kita cenderung mengarah pada anarki. Anarki kekerasan maupun anarki politik uang,” Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon mengingatkan, Senin (1/4/2013).
“Ini merupakan refleksi kita, belum siap berdemokrasi. Apalagi demokrasi itu dilakukan tak bertanggung jawab. Kita memang telah memilih jalan demokrasi, dan itu baru jalan kalau ada tanggung jawab dari semua pihak. Kalau demokrasi hanya prosedur sementara isinya kriminal, ini berbahaya,” ujarnya.
Fadli mengingatkan kembali, masih banyak kelemahan pesta demokrasi langsung. Seperti, penyelenggaraan yang tak profesional, masih banyak masalah DPT, kejujuran dan keadilan penyelenggara, dan politik uang. Demokrasi akhirnya menjadi mahal dan transaksional.
“Pembakaran terhadap gedung-gedung penting seperti di Palopo ini sangat berbahaya jika tak dihentikan. Kalau hukum tak ditegakkan, bisa jadi akan menjadi modus di daerah-daerah lain,” tegas Fadli.
Aparat penegak hukum harus bisa mencegah dan antisipasi kejadian serupa. Peristiwa ini, imbuhnya, mencemarkan wajah demokrasi kita dan meresahkan warga.
“Ke depan, perlu dipikirkan pilkada serentak. Bahkan, jika perlu pimpinan daerah dipilih oleh DPRD. Tentu, harus dikaji baik buruknya,” katanya.
Terjadinya kerusuhan di Palopo, Sulawesi Selatan pada Minggu (31/3), mendorong Partai Gerindra untuk mulai mendorong pemikiran ulang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang menjadi pemicu rusuh.
“Ke depan, perlu dipikirkan pilkada serentak, bahkan jika perlu, pemimpin daerah dipilih oleh DPRD. Tentu harus dikaji baik dan buruknya,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon di Jakarta, Senin (1/4).
Dia menjelaskan, pihaknya sangat prihatin mengenai terjadinya kerusuhan di Palopo usai penghitungan suara pemilihan walikota. Sejumlah gedung penting dibakar massa yang mengamuk termasuk kantor walikota, kantor camat, hingga kantor partai politik.
“Mereka tak puas dengan hasil pilkada,” imbuhnya.
Fadli Zon mengatakan, ini bukan kejadian pertama kali. Sudah berulang kali pilkada diakhiri kerusuhan. Peristiwa ini menunjukkan demokrasi Indonesia cenderung mengarah pada anarkistis kekerasan dan anarkistis politik uang.
Hal ini pun merupakan refleksi, Indonesia belum siap berdemokrasi, apalagi demokrasi itu dilakukan tak bertanggung jawab.
“Kita memang telah memilih jalan demokrasi, dan itu baru jalan kalau ada tanggung jawab dari semua pihak. Kalau demokrasi hanya prosedur sementara isinya kriminal, ini berbahaya,” tandasnya.
Pembakaran terhadap gedung-gedung penting seperti di Palopo sangat berbahaya jika tak dihentikan. Kalau hukum tak ditegakkan, kata Fadli, bisa jadi akan menjadi modus di daerah-daerah lain.
“Aparat penegak hukum harus bisa mencegah dan antisipasi kejadian serupa. Ini mencemarkan wajah demokrasi kita dan meresahkan warga,” tandasnya.
Rusuh karena Pilkada langsung kembali terjadi. Yang terakhir melanda Palopo, Sulsel. Kantor pemerintah dibakar karena salah satu calon dikalahkan KPUD. Bukti rusuh Pilkada ini dinilai sebagai gambaran bahwa masyarakat Indonesia belum siap berdemokrasi.
“Hal ini pun merupakan refleksi kita belum siap berdemokrasi, apalagi demokrasi itu dilakukan tak bertanggung jawab. Kita memang telah memilih jalan demokrasi, dan itu baru jalan kalau ada tanggung jawab dari semua pihak. Kalau demokrasi hanya prosedur sementara isinya kriminal, ini berbahaya,” kata Waketum Gerindra Fadli Zon dlam keterangannya, Selasa (2/4/2013).
Masih banyak kelemahan pesta demokrasi langsung. Seperti penyelenggaraan yang tak profesional, masalah DPT, kejujuran dan keadilan penyelenggara, dan politik uang.
“Demokrasi akhirnya menjadi mahal dan transaksional,” jelas Fadli.
Berkaca dari kasus di Palopo, yang utama yang harus dilakukan yakni hukum harus ditegakkan. Bila tidak, ini akan menjadi modus di daerah-daerah lain.
“Aparat penegak hukum harus bisa mencegah dan antisipasi kejadian serupa. Ini mencemarkan wajah demokrasi kita dan meresahkan warga,” jelasnya.
Ke depan perlu dipikirkan pilkada serentak, bahkan jika perlu pimpinan daerah dipilih oleh DPRD. “Tentu harus dikaji baik buruknya,” terangnya.
Dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terpilih menjadi Ketua Umum menggantikan posisi Anas Urbaningrum. Dengan demikian, ada 4 posisi yang diemban SBY yaitu Ketua Dewan Pembina, Ketua Majelis Tinggi, dan Ketua Dewan Kehormatan.
Kondisi ini dianggap menimbulkan kesan kurang baik. Sebab SBY akan dianggap enggan kehilangan kekuasaan dan kewenangan di tubuh partai yang ia dirikan. Atau anggapan lain terjadi sentralisasi kekuasaan di tubuh Partai Demokrat. “Ini kelihatannya bukan aset negara, tapi aset SBY,” jelas pengamat politik Siti Zuhro di Jakarta, Minggu (31/3/2013).
Sejumlah pihak juga khawatir. Dengan menjabat 4 posisi, SBY tidak fokus pada tugasnya sebagai Presiden. Tapi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menghargai proses yang sedang berjalan. “Kita harus hargai kalau memang itu aspirasi,” ucap Fadli di Denpasar.
Banyak alasan suara kader disalurkan untuk SBY. Sosok SBY dianggap mampu menyatukan seluruh kader. Ia mengisi posisi hingga 2015 mendatang sesuai dengan syarat yang diajukan.
Namun SBY seakan telah membaca kekhawatiran banyak pihak. Sesaat setelah terpilih secara aklamasi dalam KLB di Denpasar, Bali, SBY menunjuk 3 kader terbaik untuk mendampinginya. Jabatan itu terhitung baru di tubuh Partai Demokrat.
Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan misalnya dipercaya sebagai Ketua Harian Partai Demokrat. Dia akan membantu Ketua Umum SBY menjalankan roda partai. Lalu Menteri Perhubungan EE Mangindaan. Dia ditunjuk sebagai Ketua Harian Dewan Pembina. Sedangkan Ketua DPR Marzuki Alie, dipercaya menjalankan tugas sebagai Wakil Ketua Majelis Tinggi.
Mereka akan bertugas dan melaporkan tugas-tugasnya kepada SBY sebagai Ketua Umum, Ketua Dewan Pembina, Ketua Majelis Tinggi, Ketua, dan Dewan Kehormatan.(Ais)
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai ketua umum partai Demokrat dituntut untuk bisa membagi waktunya, sebagai ketua umum partai sekaligus sebagai kepala negara. Pernyataan itu ditegaskan Fadli Zon saat menjadi narasumber dalam diskusi di dapur selera, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (31/03/2013).
“Saya pikir dengan sendirinya, SBY harus membagi waktunya. Walaupun itu urusan manajemen rumah tangga partai demokrat,” ujarnya.
Politisi Partai Gerindra itu mengungkapkan, keputusan SBY untuk menjadi ketua umum dan menunjuk pengurus harian untuk menjalankan roda organisasi partai adalah jalan yang terbaik.
“Yang paling penting adalah pernyataan presiden yang akan fokus dalam urusan negara. Dan menunjuk ketua harian mungkin jalan keluarnya. Kita lihat saja, tentu saja saya sebagai Partai Gerindra tidak bisa mencampuri urusan partai lain,” ungkapnya
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono konsisten melaksanakan tugasnya sebagai kepala negara, setelah terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat. SBY secara aklamasi terpilih sebagai ketua umum dalam Kongres Luar Biasa Partai Demokrat, Sabtu (30/3/2013), yang berlangsung di Bali.
“Seperti pernyataan SBY kemarin yang bilang kalau dirinya akan fokus dengan urusan negara meski terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Menurut saya, urusan negara itulah yang harus diprioritaskan,” kata Fadli, seusai mengisi sebuah diskusi, di Jakarta, Minggu (31/3/2013).
Menurutnya, penunjukan ketua harian yang akan membantu tugas-tugas SBY di partainya merupakan keputusan tepat. Dengan demikian, kata Fadli, SBY dapat tetap fokus mengurusi persoalan negara.
“Tetapi kembali lagi, nantinya masyarakat lah yang akan menilai apakah benar Pak SBY itu akan benar-benar mengurusi persoalan negara, atau justru mengurusi urusan partai,” katanya.
Fadli menambahkan, terpilihnya SBY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat merupakan hal yang sah-sah saja. Selama, dalam proses pelaksanaan pemilihan tersebut berjalan secara demokratis.
“Kalau memang terpilihnya SBY merupakan sebuah aspirasi dari para anggotanya, saya perlu kita hargai bersama keputusan tersebut,” ujarnya.
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terpilih menjadi Ketua Umum Partai melalui Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Bali.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon, mengatakan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat merupakan hak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Saya pikir ini aspirasi dari dalam Partai Demokrat, ya harus kita hargai, dan itu hak beliau,” ujarnya saat ditemui usai diskusi di Rumah Makan Dapur Selera di Jalan Soepomo, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (31/3/2013).
Terkait dengan posisi SBY yang juga menjabat Presiden RI, Fadli Zon mengatakan itu tak jadi soal. Asalkan, katanya, SBY tetap dapat fokus mengemban tugas negara.
“Dan seperti pernyataan Presiden, beliau katanya akan tetap fokus mengurus negara, ya memang seharusnya,” katanya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, mengatakan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat merupakan hak dari SBY, selama yang bersangkutan tetap fokus melaksanakan tugas-tugasnya sebagai presiden.
“Saya pikir ini aspirasi dari dalam Partai Demokrat, ya harus kita hargai, dan itu hak beliau,” ujarnya saat ditemui usai diskusi di Rumah Makan Dapur Selera di Jalan Soepomo, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (31/3/2013).
Fadli menilai selama yang bersangkutan bisa tetap fokus melakukan tugas-tugas negara dalam kapasitasnya sebagai presiden, seperti yang dikatakan SBY, tentu tidak ada yang perlu dipermasalahkan dengan terpilihnya SBY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
“Dan seperti pernyataan presiden, beliau katanya akan tetap fokus mengurus negara, ya memang seharusnya,” tukasnya.
Selain itu disebutkan nantinya Partai Demokrat akan memiliki Ketua Harian sehingga tidak semua hal ditangani oleh Ketua Umum. Hal ini Fadli harap bisa mengurangi beban tugas SBY sebagai Ketua Umum Demokrat.
“Ya dengan sendirinya, itu kan urusan Demokrat. Yang penting harus fokus urus negara, katanya mau tunjuk ketua harian, kita lihat saja,” tuturnya.
Ketika ditanya apakah dengan terpilihnya SBY sebagai ketua umum akan efektif meningkatkan elektabilitas Partai Demokrat yang sempat terpuruk, Fadli enggan mengomentarinya, menurutnya hal tersebut merupakan urusan internal Demokrat.
“Saya tidak bisa mencampuri. Jangan tanya saya, kalo tanya saya pasti Gerindra yang saya bilang akan meningkat,” tandasnya.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono konsisten melaksanakan tugasnya sebagai kepala negara setelah terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat. SBY secara aklamasi terpilih sebagai ketua umum dalam Kongres Luar Biasa Partai Demokrat, Sabtu (30/3/2013), yang berlangsung di Bali.
“Seperti pernyataan SBY kemarin yang bilang kalau dirinya akan fokus dengan urusan negara meski terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Menurut saya, urusan negara itulah yang harus diprioritaskan,” kata Fadli, seusai mengisi sebuah diskusi, di Jakarta, Minggu (31/3/2013).
Menurutnya, penunjukan ketua harian yang akan membantu tugas-tugas SBY di partainya merupakan keputusan tepat. Dengan demikian, kata Fadli, SBY dapat tetap fokus mengurus persoalan negara.
“Tetapi kembali lagi, nantinya masyarakatlah yang akan menilai apakah benar Pak SBY itu akan benar-benar mengurusi persoalan negara atau justru mengurusi urusan partai,” katanya.
Fadli menambahkan, terpilihnya SBY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat merupakan hal yang sah-sah saja selama dalam proses pelaksanaan pemilihan tersebut berjalan secara demokratis.
“Kalau memang terpilihnya SBY merupakan sebuah aspirasi dari para anggotanya, saya perlu kita hargai bersama keputusan tersebut,” ujarnya.
