Rusuh karena Pilkada langsung kembali terjadi. Yang terakhir melanda Palopo, Sulsel. Kantor pemerintah dibakar karena salah satu calon dikalahkan KPUD. Bukti rusuh Pilkada ini dinilai sebagai gambaran bahwa masyarakat Indonesia belum siap berdemokrasi.
“Hal ini pun merupakan refleksi kita belum siap berdemokrasi, apalagi demokrasi itu dilakukan tak bertanggung jawab. Kita memang telah memilih jalan demokrasi, dan itu baru jalan kalau ada tanggung jawab dari semua pihak. Kalau demokrasi hanya prosedur sementara isinya kriminal, ini berbahaya,” kata Waketum Gerindra Fadli Zon dlam keterangannya, Selasa (2/4/2013).
Masih banyak kelemahan pesta demokrasi langsung. Seperti penyelenggaraan yang tak profesional, masalah DPT, kejujuran dan keadilan penyelenggara, dan politik uang.
“Demokrasi akhirnya menjadi mahal dan transaksional,” jelas Fadli.
Berkaca dari kasus di Palopo, yang utama yang harus dilakukan yakni hukum harus ditegakkan. Bila tidak, ini akan menjadi modus di daerah-daerah lain.
“Aparat penegak hukum harus bisa mencegah dan antisipasi kejadian serupa. Ini mencemarkan wajah demokrasi kita dan meresahkan warga,” jelasnya.
Ke depan perlu dipikirkan pilkada serentak, bahkan jika perlu pimpinan daerah dipilih oleh DPRD. “Tentu harus dikaji baik buruknya,” terangnya.