Terjadinya kerusuhan di Palopo, Sulawesi Selatan pada Minggu (31/3), mendorong Partai Gerindra untuk mulai mendorong pemikiran ulang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang menjadi pemicu rusuh.
“Ke depan, perlu dipikirkan pilkada serentak, bahkan jika perlu, pemimpin daerah dipilih oleh DPRD. Tentu harus dikaji baik dan buruknya,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon di Jakarta, Senin (1/4).
Dia menjelaskan, pihaknya sangat prihatin mengenai terjadinya kerusuhan di Palopo usai penghitungan suara pemilihan walikota. Sejumlah gedung penting dibakar massa yang mengamuk termasuk kantor walikota, kantor camat, hingga kantor partai politik.
“Mereka tak puas dengan hasil pilkada,” imbuhnya.
Fadli Zon mengatakan, ini bukan kejadian pertama kali. Sudah berulang kali pilkada diakhiri kerusuhan. Peristiwa ini menunjukkan demokrasi Indonesia cenderung mengarah pada anarkistis kekerasan dan anarkistis politik uang.
Hal ini pun merupakan refleksi, Indonesia belum siap berdemokrasi, apalagi demokrasi itu dilakukan tak bertanggung jawab.
“Kita memang telah memilih jalan demokrasi, dan itu baru jalan kalau ada tanggung jawab dari semua pihak. Kalau demokrasi hanya prosedur sementara isinya kriminal, ini berbahaya,” tandasnya.
Pembakaran terhadap gedung-gedung penting seperti di Palopo sangat berbahaya jika tak dihentikan. Kalau hukum tak ditegakkan, kata Fadli, bisa jadi akan menjadi modus di daerah-daerah lain.
“Aparat penegak hukum harus bisa mencegah dan antisipasi kejadian serupa. Ini mencemarkan wajah demokrasi kita dan meresahkan warga,” tandasnya.