Upaya islah antara Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) dengan Agung Laksono, disambut baik Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Terlebih, mantan Ketua umum Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) selaku pihak penengah dalam islah tersebut.
Menurut Fadli, islah yang ditawarkan Wakil Presiden itu merupakan inisiatif terbaik guna mengakhiri konflik internal antara kepengurusan hasil Musyawarah Nasional (Munas) Ancol Jakarta dengan Munas Bali.
“Islah itu bagus. Saya kira proses islah dalam partai politik adalah inisiatif bagus. Ini tidak akan menjadi merusak demokrasi,” kata Fadli Zon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (26/5/2015).
Fadli tak sepakat jika ada yang menganggap islah itu berbau politis karena motivasinya agar Partai Golkar dapat mengikuti pemilu kepala daerah (pilkada) serentak pada Desember 2015 mendatang.
Menurutnya, mekanisme perdamaian atau islah suatu partai politik lebih utama daripada perpecahan. Perpecahan, hanya akan memperburuk kualitas demokrasi di Indonesia.
“Ya ini sebuah kemajuan bagi jalannya demokrasi. Bagus-bagus saja kalau Golkar islah. Kalau ada perpecahan juga tidak bisa bagus bagi demokrasi Indonesia,” pungkas Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan, usulan revisi Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) yang diajukan atas inisiatif sejumlah anggota Komisi II DPR masih relevan di tengah upaya islah yang ditempuh oleh dua kepengurusan di Partai Golkar.
“Kita lihat saja nanti, (revisi UU Pilkada) ini adalah salah satu kesepakatan yang kita anggap dapat menyelesaikan masalah,” kata Fadli Zon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (26/5/2015).
Fadli menambahkan, DPR akan melihat respons dari seluruh anggota saat usulan revisi UU Pilkada ini telah diajukan. Jika mayoritas menghendaki, lanjut Fadli, maka revisi adalah keniscayaan.
“Bagaimana respons dari anggota juga nanti kita lihat apakah ini masih bisa dan relevan. Kalau masih bisa ya revisi. Revisi ini masih ada waktu dua bulan hingga pendaftaran. Karena yang paling rawan adalah masa pendaftaran,” ucap Fadli.
Dorongan untuk melakukan perbaikan atau merevisi UU Pilkada semakin masif di parlemen. Hingga kini, usulan tersebut telah ditandatangani oleh 27 anggota Komisi II.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta dunia internasional, United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan negara-negara Muslim peduli nasib dan masa depan pengungsi Rohingya dari Myanmar.
Demikian disampaikan Fadli mewakili Tim Pemantau DPR melakukan kunjungan kerja ke Privinsi Aceh (Minggu, 24/5). Hadir bersama Fadli (Gerindra), Anggota DPR Firmandez (Golkar), Fadhlullah (Gerindra) dan Bachtiar Ali (Nasdem).
Mereka sangat menaruh perhatian terhadap pengungsi Rohingya yang ditampung di beberapa kabupaten dan kota di Aceh.
Rombongan meninjau salah satu penampungan pengungsi di Aceh Tamiang. Di sana terdapat 48 pengungsi Rohingya, terdiri 12 perempuan dan 36 laki-laki. Kondisi pengungsi tampak sehat.
Peninjauan dilanjutkan ke pos penampungan pengungsi di Pelabuhan Kuala, Kota Langsa. Di tempat itu sebanyak 683 pengungsi ditempatkan di gudang pelabuhan berukuran sekitar 20×40 meter. Di sana terdapat dapur umum dan posko kesehatan.
“Kami memberikan apresiasi kepada Pemkab Aceh Tamiang, Pemkot Langsa, serta pihak terkait yang telah peduli dan menampung para pengungsi ini atas dasar kemanusiaaan,” ujar Fadli dalam keterangannya.
Ia juga meminta pemerintah pusat segera merumuskan kebijakan dan berkoordinasi dengan parlemen terkait permasalahan penanganan pengungsi Rohingya tersebut
Indonesia sudah bersikap akan menampung imigran Rohingya asal Myanmar untuk sementara waktu. Namun, menurut Wakil Ketua DPR Fadli Zon, pemerintah harus segera memanggil Dubes Myanmar untuk meminta penjelasan soal imigran Rohingya.
“DPR akan segera memanggil pemerintah untuk kita sama-sama bicarakan masalah pengungsi Rohingya ini,” kata Fadli saat meninjau tempat penampungan imigran Rohingya di Langsa, Aceh Timur, Minggu (24/5/2015).
Selain itu, Fadli meminta agar pemerintah segera memanggil Dubes Myanmar. Myanmar harus bisa memberi penjelasan soal masalah etnis Rohingya ini.
“Dubes harus segera dipanggil, minta penjelasan. Sebenarnya bagaimana posisi imigran Rohingya ini,” jelasnya.
Di Langsa, ada sekitar 1.200 imigran Rohingya asal Myanmar dan Bangladesh yang ditampung sementara. Mereka diselamatkan usai terkatung-katung beberapa bulan di tengah laut.
Namun, tempat penampungan imigran Rohingya asal Myanmar dan Bangladesh dipisahkan. Pasalnya, antar kedua kelompok sangat rawan terjadi gesekan.
Imigran Rohingya asal Bangladesh sebenarnya bertujuan untuk menuju ke Malaysia. Mereka ingin mencari pekerjaan di Malaysia. Sedangkan Rohingya Myanmar pergi karena terusir dari negaranya sendiri.
Sikap Indonesia untuk menerima pengungsi etnis Rohingya dari Myanmar dan Bangladesh menjadi perhatian dunia. Di Indonesia, ratusan warga Rohingya ditempatkan di tempat pengungsian sementara dan diberi fasilitas memadai.
Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, Minggu (24/5/2015) meninjau kondisi para pengungsi Rohingya yang berada di Langsa, Aceh Timur. Di Langsa, sedikitnya ada 1.200 imigran Rohingya yang diselamatkan setelah terkatung-katung selama berbulan-bulan di tengah laut.
Fadli dan rombongan, tiba di Langsa, Aceh Timur sekitar pukul 14.00 WIB. Untuk menuju Langsa, diperlukan perjalanan darat dari Bandara Kuala Namu, Medan selama 5 jam.
Di Langsa, pemerintah daerah setempat menyiapkan tempat khusus sebagai penampungan warga Rohingya. Sebuah gudang kosong berukuran sekitar 40×20 meter dijadikan tempat penampungan sementara.
Sesampainya di lokasi, Fadli Zon langsung meninjau keadaan para pengungsi. Saat tiba, pengungsi tengah makan siang.
“Ini kami ingin meninjau langsung keadaan para pengungsi Rohingya di Langsa. Ini para pengungsi yang berhasil diselamatkan setelah terkatung-katung di tengah lautan,” kata Fadli.
Sebagian besar imigran terlihat dalam keadaan sehat. Tempat imigran laki-laki dan perempuan dipisahkan kain panjang warna merah.
Semua fasilitas dasar pengungsian tersedia untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi. Mulai dari kasur, persedian makan, air bersih, dapur umum, hingga fasilitas kesehatan.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang juga kolektor keris memamerkan koleksinya kepada Dubes Rusia Mikhail Y Galuzin. Keris-keris itu masih dipamerkan di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI bersama dengan koleksi milik Mendagri Tjahjo Kumolo dan lainnya.
Sebelumnya Dubes Mikhail mengadakan pertemuan tertutup terlebih dahulu dengan Fadli Zon di ruang pimpinan DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (22/5/2015). Setelah itu bersama dengan seorang kurator, mereka menuju area pameran.
Satu per satu keris-keris yang ada di etalase itu diperlihatkan kepada Dubes Mikhail. Salah satu keris tertua adalah peninggalan zaman kerajaan Singosari abad XIII-XIV.
“Ini Keris Jawa tapi ditemukan di Sumatera. Mungkin saat ekspansi ke sana,” kata sang kurator.
Wajah Dubes Mikhail tampak terkejut mendengar usia keris berlekuk (luk) 5 tersebut. Kemudian sang kurator kembali memberikan fakta mengejutkan lainnya.
“Keris ini terbuat dari meteorit sehingga sangat tajam,” kata dia dan Dubes Mikhail pun geleng-geleng kepala.
Sayangnya tak semua keris yang dipamerkan sempat dilihat satu per satu. Sehingga Dubes Rusia belum sempat melihat ‘golok raksasa’ koleksi Tjahjo Kumolo yang gagangnya terbuat dari tanduk domba.
“It’s amazing!” kata Mikhail setelah melihat-lihat keris.
Sebelum pulang Mikhail diberikan sebuah keris sebagai kenang-kenangan. Keris tersebut adalah kamardhikan atau dibuat setelah zaman kemerdekaan.
“Ini keris pamornya Nilam Sari, menandakan keharmonisan. Cocok untuk seorang dubes yang menjalin keharmonisan dua negara,” kata sang kurator saat menyerahkan keris bersama Fadli Zon.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendukung permintaan Komisi II agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Hal itu dilakukan karena anggaran yang diajukan KPU untuk penyelenggaraan Pilkada serentak cukup besar.
“Saya kira wajar karena biaya KPU besar. Ini lucu. masa pilkada serentak kan harusnya efektif efisien tapi malah naik anggarannya Rp 4 triliun dari Rp triliun jadi Rp 7 Triliun. Ini konyol jadi harus diaudit. Audit kinerja,” kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (22/5/2015).
Menurut Politisi Gerindra, hal tersebut perlu dikoreksi. Pasalnya, pelaksanaan pilkada serentak seharusnya lebih murah. Tetapi malah menjadi mahal.
“Saya kira suatu prinsip yang harus kita koreksi apa yang diajukan oleh KPU itu. Oleh karena itu kita minta BPK untuk audit KPU.
Ia pun menilai KPU tidak professional karena juga bekerja dengan muatan politis. Apalagi KPU dibayangi dengan ancaman rusuh bila Pilkada tidak terselenggara dengan baik.
“Win-win solutionnya harusnya hal-hal yang belum diatur harus diadopsi. Toh kpu sendiri yang minta karena nggak punya payung hukum. Setelah diusulkan, mereka sendiri menolak kan lucu. KPU sekarang nggak profesional. Ketidakprofesionalnya kemana-mana,” ujarnya.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta Ketua Panitia Seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Destry Damayanti tidak rangkap jabatan. Selain jabatan Ketua Pansel, Destry diketahui juga staf ahli Menteri BUMN Rini Soemarno.
Karena itu Fadli meminta Destry memilih salah satu jabatan antara Ketua Pansel atau staf ahli. “Tidak bisa dia memegang keduanya karena akan muncul conflict of interest,” kata Fadli saat ditemui di kompleks DPR RI, Jumat (22/5) Fadli mengungkapkan jika Destry memilih untuk jadi ketua pansel maka dia harus melepas jabatannya di Kementerian BUMN, begitu juga sebaliknya. Menurut Fadli, semua elemen akan mengawasi kinerja pansel KPK dengan baik sebagai penentu calon komisioner KPK.
Pengawasan dilakukan oleh banyak pihak karena Pansel harus terdiri dari orang yang punya independensi tinggi dan tidak memiliki kepentingan sama sekali bekaitan dengan jabatan yang diembanya.
“Kami harap orang-orang yang dipilih adalah orang yang tidak membawa kepentingan titipan dari suatu lembaga atau kelompok,” kata Fadli. Sembilan anggota pansel ini juga diharapkan bisa bekerja lebih optimal.
DPR menurut Fadli juga akan mengingatkan Jokowi jika memang ia belum mengetahui posisi Destry sebagai staf ahli Menteri Rini.
“Kami akan koreksi jika Jokowi tahu itu, karena itu tidak bisa. Bagusnya dia (Destry) pilih saja jadi staf ahli dan tinggal mencari pengganti agar tidak polemik,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.
Fadli menambahkan DPR jelas tidak ingin pansel KPK dijadikan untuk tempat menitip orang.
Sebelumnya Jokowi telah menunjuk sembilan orang sebagai panitia seleksi calon pimpinan KPK. Sembilan orang perempuan dipercaya untuk menyeleksi calon komisioner lembaga antirasuah.
Mereka adalah Destry Damayanti, Enny Nurbaningsih, Betti S. Alisjahbana, Harkristuti Harkrisnowo, Yenti Garnasih, Supra Wimbarti, Natalia Subagyo, Diani Siadiawati, dan Meuthia Ganierochman.
Saat mengumumkan sembilan nama anggota pansel KPK itu, Jokowi berharap komisioner yang terpilih nantinya mampu memperkuat kelembagaan dan meningkatkan sinergi KPK dalam rangka membangun sistem pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Keris, senjata para leluhur bangsa Indonesia membuat Wakil Ketua (Waket) DPR RI Fadli Zon ‘tergila-gila’ karena menurutnya sangat menarik yang sulit untuk diutarakan.
Ha itu diutarakan Fadli Zon di sela-sela Pembukaan Pameran Keris memperingati Hari Kebangkitan Nasional oleh Ketua DPR RI Setya Novanto.
Pameran berlangsung 20 -24 Mei 2015 di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (20/5).
Menurutnya, dia sendiri punya banyak koleksi keris sebanyak 1.200 keris berbagai macam dan dari berbagai daerah.
“Di mobil saya ada keris bernama Junjung Derajat asal Sumatera. Dihitung-hitung sudah dua tahun selalu di mobil, ya, karena menarik saja. Saya juga selalu ingin dia ikut di mobil,” kata Fadli,
Kenapa senang keris, karena menurut Fadli, kita punya budaya unik dan unggul, yakni keris.
Pameran seperti ini penting, sebab sekarang keris sudah diakui Unesco sebagai warisan dunia, kita punya tanggungjawab besar untuk kelestarian dan perkembangan keris, sambungnya.
Pameran di hari Kebangkitan Nasional ini, menurut Fadli, untuk menggugah kepada masyarakat untuk mengerti tentang keris, terlebih sudah jadi warisan dunia. Ia mengingatkan, di masa lampau, para pejuang kita, yang juga tokoh agama punya keris.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon punya hobi cukup unik. Mengoleksi keris. Tak tanggung-tanggung, politikus Gerindra ini mengaku memiliki 1.200 keris dari seluruh wilayah nusantara.
“Saya mengumpulkan koleksi Nusantara, ada 1.200an,” kata Fadli, di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2015).
Fadli mengaku tertarik dengan keris sejak masa kuliah, sekitar tahun era 90-an. Hobi Fadli berawal sejak saat berkuliah di Universitas Indonesia. Saat itu ia membeli keris asal Jawa dengan pamor beras tumpah seharga Rp2juta.
“Saya tergerak saat itu karena banyak keris kita yang dibeli orang Malaysia. Waktu itu saya beli keris pertama karena keris itu mau dibeli orang Malaysia. Jadi sebelum dibeli, saya beli duluan,” kata dia.
Kini koleksi keris Fadli terus bertambah, ada yang berasal dari kerajaan Singosari yang dibuat pada abad 11. Ada juga keris Nogo Siluman, yang merupakan keris Pangeran Diponogoro. Bahkan tak hanya keris, tombak pusaka dari berbagai kerajaan juga dimiliki oleh pria kelahiran Jakarta ini.
“Ada tombak-tombak pusaka dari berbagai kerajaan seperti Pagaruyung, Majapahit dan lain-lain” beber Fadli.
Fadli mengaku dalam merawat 1.200 bilah kerisnya itu tak perlu modal banyak. Sebab keris ini dia rawat sendiri dan habt dicuci setahun sekali.
“Enggak banyak (biayanya). ‘Ngejamas’ itu cuma Rp50 ribu. Ngejamas itu diwarangi, karatnya dibuka, kemudian dikasih item, dikeluarkan pamornya, terus dikasih minyak. Itu setahun sekali,” kata Fadli.
Kini 200 dari 1200 bilah keris miliknya itu, dipamerkan di Gedung Parlemen, Senayan, dalam rangka peringatan Hari Kebangkitan Bangsa, 20 Mei dengan tema ‘Keris Nusantara Sebagai Simbol Kebangkitan Bangsa’.
Pameran ini dibuka oleh Ketua DPR Setya Novanto dan dihadiri sesepuh keris Indonesia Haryono Haryoguritno dan Ketua Serikat Nasional Perkerisan Indonesia (SNKI) Erman Soeparno.
Kata Fadli, keris merupakan kebudayaan khas Indonesia dan sudah diakui UNESCO pada tahun 2005 sebagai warisan agung budaya dunia. Keris pun sudah ada sejak abad 10 dan masih awet hingga saat ini.
Karena itu, pameran keris yang diadakan di gedung Nusantara itu dapat membuka mata dunia tentang keris di Indonesia. Sebab, di beberapa negara nama ‘keris’ sudah dipakai untuk simbol komersil.
“Pameran ini sebagai penghargaan untuk leluhur kita. Kita ingin ajak rakyat ke rumah rakyat,” tambah Fadli.
“Kita harap pemerintah bangun museum keris. Masa kita kalah dengan Malaysia. Di Malaysia stadion olahraganya, lambangnya, monumennya itu keris. Singapura airlines, loungenya itu bernama Keris. Karena pendekatannya mistik tadi ya sehingga orang takut. Padahal keris tidak harus mistik. Kita bisa gunakan pendekatan budaya,” tutup Fadli.
