Sanksi yang diberikan Federasi Sepakbola Dunia (FIFA) akibat pembekuan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) oleh Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi menimbulkan kekecewaan di berbagai kalangan. Sebab, hal ini bisa mengakibatkan kemunduran Sepakbola Indonesia dan tentunya merugikan masyarakat.
“Ini hal yang patut disayangkan karena sejarah sepak bola Indonesia sangat buram, pengembangan olahraga nasional mengalami kemunduran,” kata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Fadli Zon di Gedung DPR, Senin (1/6).
Oleh karena itu, Fadli menyarankan agar pemerintah bisa memperbaiki sistem yang menimbulkan kerugian ini dalam waktu dekat. Sebab menurutnya, jika dibiarkan terlalu lama maka akan menimbulkan dampak yang cukup besar di Indonesia.
“Saya lihat ini merupakan suatu hal yang sangat patut diperbaiki karena dampaknya se-Indonesia. Dan saya kira ini mengganggu kesenangan rakyat. Ekonomi jatuh, kok PSSI dilakukan seperti ini,” imbuh Fadli.
Salah satu cara untuk memperbaikinya adalah dengan bersikap profesional, yaitu tidak mengorbankan suatu lembaga apapun hanya karena tidak menyukai satu pihak. Fadli menegaskan agar pemerintah tidak mengambil kebijakan yang salah.
“Pemerintah harus memperbaiki kebijakannya terhadap PSSI. Jangan hanya karena orang sehingga PSSI sebagai lembaga dikorbankan. Ini suatu kesalahan suatu kebijakan. Bedakan antara institusi dan pengurus,” imbuhnya.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai sejarah persepakbolaan Indonesia semakin buram. Apalagi saat ini Indonesia dijatuhi sanksi FIFA.
“Ini hal yang patut disayangkan. Sejarah sepakbola Indonesia jadi buram, ini berpengaruh pada pengembangan olahraga nasional. Kita berada di suatu masa kemunduran,” kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (1/6/2015).
Fadli berharap pemerintah Jokowi-JK mengkaji permasalahan ini dengan lebih seksama. Banyak klub yang terancam guling tikar bila pemerintah tidak bijak.
“Jadi Pemerintah seharusnya bisa lakukan proses pemulihan dalam waktu dekat dan mengevaluasi tindakannya, karena itu salah,” kata Fadli.
Dia mendapat laporan, Komisi X DPR telah menerima banyak aspirasi dari publik dan banyak lembaga terkait. Mungkin saja dewan menggunakan haknya untuk mendalami kasus ini. Interpelasi dan hal bertanya misalnya.
“Sehingga ada mungkin saja ada hak dari anggota untuk bertanya atau yang lain. Mengapa ini dilakukan Menpora dan pemerintah,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.
Kecaman juga dilontarkan Wakil Ketua DPR Agus terhadap kebijakan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrowi. Agus meminta pemerintah tidak berbangga melihat FIFA menjatuhkan sanksi kepada PSSI.
“Kita di-banned kok bangga. Kita enggak boleh bangga. Kita enggak boleh bermain di laga internasional, hanya tarkam (antar kampung) saja, kok bangga,” kritik Agus di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (1/6/2015).
Menurut dia, banyak dampak negatif akibat pilihan Menpora ini. Salah satunya nasib orang dan lembaga yang terkait dengan Industri Sepakbola Indonesia menjadi terancam. Karena tidak sedikit orang yang menggantungkan hidupnya ke industri ini.
“Dengan dibekukan, maka jadi kesulitan ekonomi baik itu pemain, suporter, malapetaka yang direncanakan ini menurut saya jangan terjadi lagi,” jelas dia.
“Ini seperti malapetaka yang direncanakan. Kami sampaikan pada Menpora. Pikirkan kembali, jangan merencanakan malapetaka,” harap dia.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendapat kejutan di hari ulang tahunnya yang ke-44. Bukan cuma dapat pesta kejutan kecil-kecilan dari keluarga dan kerabat, Museum Rekor Indonesia (MURI) juga memberi ‘hadiah’.
Hadiah itu berupa piagam MURI untuk salah satu koleksi batu akik Fadli Zon yang beratnya mencapai 70 kilogram.
“Fadli Zon Library atas rekor perpustakaan pribadi dengan koleksi cincin batu akik terbesar,” tulis piagam yang diserahkan langsung oleh Ketua yayasan MURI Jaya Suprana kepada Fadli Zon.
Cincin batu akik Fadli ini terbuat dari batu Panca Warna Garut dengan dimensi 50x50x50. Ikatan cincin Akik terbuat dari baja.
Fadli Zon mengaku tidak berniat memecahkan rekor MURI dalam menyiapkan cincin ini. Dia awalnya hanya ingin membuat monumen cincin akik.
“Saya enggak sangka. Awalnya ini saya buat untuk mengikuti fenomena akik yang terjadi di masyarakat. Saya sendiri baru mulai koleksi akik setahun belakangan,” kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (1/6/2015).
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengusulkan agar kewenangan penyadapan yang dimiliki KPK dikaji ulang. Politisi Gerindra ini menilai, penyadapan yang dilakukan KPK selama ini ilegal.
“Di negara maju, tidak boleh melakukan penyadapan tanpa izin. Saya kira ini harus diatur supaya KPK tidak sembarangan melakukan penyadapan,” kata Fadli Zon dalam diskusi Polemik Sindo bertajuk ‘Duh KPK’ di Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (30/5/2015).
Padahal selama ini KPK banyak mendapatkan bukti-bukti korupsi dari penyadapan. Namun menurutnya seharusnya penyadapan dilakukan jika memang telah ada dugaan tindak pidana korupsi yang mengarah kepada orang tersebut.
“Tapi kalau semua pejabat misalnya disadap, saya kira tidak benar. Kemudian secara random. KPK kan (selama ini) bisa melakukan penindakan dengan penyadapan ilegal,” ujarnya.
Namun Fadli mengaku tak takut jika dirinya disadap. Bahkan ia menduga dirinya memang telah disadap oleh KPK.
“Saya tidak takut (disadap). Sejak zaman Soeharto nomor handphone saya tidak ganti,” ucap Fadli.
Koalisi Merah Putih (KMP) hanya mengakui Partai Golkar versi Munas Bali, yaitu Aburizal Bakrie (Ical) sebagai ketua umumnya. Keputusan tersebut berdasarkan pembacaan dari keputusan sela.
“Kalau KMP kan jelas, dari keputusan sela aja Pak Aburizal Bakrie yang ditetapkan,” kata wakil Ketua DPR, Fadli Zon di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (30/5).
Namun politikus Partai Gerindra ini tidak mau ikut campur secara dalam terkait sengketa internal Golkar. Akan tetapi dia berharap agar Golkar segera islah.
“Saya kira itu kan masalah internal dari partai politik. Kalau islah bagus, itu yang kita harapkan terjadi,” ungkapnya.
Rencananya sore nanti akan ada pertemuan antara kubu Aburizal Bakrie dengan Agung Laksono. Pertemuan akan berlangsung di rumah dinas Wakil Presiden, Jusuf Kalla di daerah Sunda Kelapa, Jakarta.
Mereka mengagendakan pembahasan tingkat lanjut terkait keikutsertaan Golkar dalam Pilkada. Tentunya momentum islah tersebut dimungkinkan mengesahkan pengurus Golkar mana yang sah.
Selain itu rencananya kedua kubu akan membawa masing-masing lima orang untuk menjadi saksi pertemuan itu. Kemungkinan besar mereka akan dinamai Tim Kesepakatan. Mereka dibentuk untuk melakukan penjaringan calon yang akan bersaing dalam Pilkada.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai, kerja panitia seleksi KPK dalam menjaring pimpinan KPK baru akan berat. Sebab, lembaga antirasywah itu tengah berada di tepi jurang kepercayaan.
Fadli menyebut ada dua hal yang harus diperhatikan Srikandi Pansel KPK. Sembilan perempuan ini harus cakap untuk mengevaluasi sistem dan figur capim KPK itu sendiri.
“Sudah saatnya sistem penegakan hukum khususnya dalam hal pemberantasan korupsi di Indonesia dievaluasi,” kata Fadli dalam diskusi Polemik bertajuk ‘Duh! KPK’ di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (30/5/2015).
Sementara untuk figur-figur yang memimpin KPK baik pimpinan dan pejabat struktural harus orang yang benar-benar mau memikirkan negara. Bukan sosok yang hanya mencari status.
“Memang sebaiknya orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya, bukan ingin cari status. Harus negarawan. Bukan negarawan honorer, kadang-kadang negarawan, kadang-kadang tidak. Harusnya tidak punya lagi ambisi politik. Harus punya pengabdian,” ujar politikus Gerindra ini.
KPK memiliki kewenangan yang kuat dalam upaya pemberantasan korupsi. Lembaga ini mendapat kepercayaan yang begitu kuat dari masyarakat dan dianggap sebagai penyelamat negara.
“Lembaga ini sangat bagus jadi harus diisi orang-orang yang sempurna. Seharusnya yg duduk di KPK adalah orang yang sudah selesai dengan masalah dirinya, tidak punya lagi ambisi politik,” ujar Fadli dalam diskusi Polemik Sindo Trijaya bertajuk ‘Duh KPK’ di Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (30/5/2015).
Sementara menurutnya saat ini di dalam institusi KPK terjadi konflik kepentingan. Fadli menilai, KPK sering asal-asalan saat menetapkan seseorang sebagai tersangka korupsi.
“Orang bisa dijadikan tersangka setahun, nanti buktinya bisa dicari sambil lewat. Padahal dia sudah ditahan. Ini saya kira jelas pelanggaran prosedur hukum dan pelanggaran hak orang yang bersangkutan,” urainya.
Sementara itu mantan tim perumus UU KPK tahun 2002, Firman Jaya Daeli mengatakan, seharusnya ada lembaga independen lain yang mengawasi KPK. Sebab pengawasan terhadap KPK tidak cukup melalui internalnya sendiri.
“Memang perlu dikontrol, namun lembaga ini tidak mengintervensi penyelidikan dan penyidikan. Kita selamatkan KPK nya. Orngnya (yang berada di dalam KPK) dikontrol,” tuturnya.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengungkapkan, hingga hari ini, Jumat (29/5/2015), Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani belum mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota DPR. Menurut dia, setelah menjabat menteri, Puan seharusnya mundur dari DPR.
“Padahal, Puan ini kan sudah jadi menteri, sudah sewajarnya mengundurkan diri. Tapi, sampai hari ini, belum ada surat pengunduran dirinya,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.
Fadli mengaku akan segera mengirimkan surat resmi kepada Puan jika dalam waktu dekat tidak ada surat pengunduran diri yang diterima oleh DPR.
Sementara itu, lanjut Fadli, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sudah mengirimkan surat pengunduran dirinya beberapa waktu lalu. Namun, hingga saat ini, PDI Perjuangan belum mengajukan pengganti Puan dan Tjahjo.
“Seharusnya, secepatnya bisa ditentukan penggantinya agar rakyat di dapil mereka juga punya wakil,” ujar politisi Partai Gerindra ini.
Meski demikian, Fadli memastikan tidak ada gaji ataupun hak-hak yang diterima baik oleh Puan maupun Tjahjo setelah mereka menjadi menteri.
“Secara administratif (gaji) itu masih dicatat, tetapi tidak dikirimkan,” ujarnya.
Kamis (28/05/03) sore, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon bersama Fahri Hamzah menerima kunjungan para tokoh dari Forum Indonesia Peduli Syam (FIPS) di ruang kerjanya di Gedung Nusantara III Lantai 3 DPR RI, Jakarta.
“Tadi adalah para tokoh yang peduli dengan kondisi Suriah (FIPS), terkait dengan keberadaan para pengungsi dan masalah kemanusiaan,” ujar Fadli Zon kepada sejumlah wartawan usai menerima kunjungan para tokoh FIPS tersebut.
Lebih lanjut Fadli Zon menyampaikan, jika mereka (perwakilan dari para tokoh FIPS.red) akan berangkat ke perbatasan Suriah melalui Turki dalam rangka untuk memberikan bantuan kemanusiaan.
“Saya rasa itu adalah tindakan yang sangat terpuji sebagai salah satu bentuk sikap kepedulian masyarakat Indonesia terhadap saudara Muslim di Suriah,” ujar Fadli Zon mengapresiasi.
Menurut Fadli Zon banyak sekali kesalahan pahaman persepsi bahwa membantu Suriah itu seolah-olah ikut membantu ISIS. Padahal persepsi itu, lanjutnya, merupakan kesalahan yang sangat fatal.
“ISIS itu jelas salah tetapi kalau kita lihat masalah kemanusian yang terjadi di Suriah sangat luar biasa besarnya. Ada sekitar 2 juta lebih pengungsi yang terlantar di Suriah,” ungkap Fadli Zon prihatin.
Untuk itu, Fadli Zon menegaskan jika masyarakat Muslim di Indonesia harus memberikan fokus perhatian kepada para pengungsi tersebut. Apalagi di Indonesia masyarakat Muslimnya adalah mayoritas.
“Saya rasakan solidaritas itu sangat penting dan perlu dibangun dengan saudara muslim di Suriah. Itulah yang akan dilakukan para tokoh dari FIPS tersebut,” pungkas Fadli Zon.
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengatakan pihaknya masih akan melihat reaksi anggota DPR terkait usulan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang diajukan sebagaian anggota komisi II DPR RI. Menurutnya, revisi UU ini hanya menjadi salah satu opsi untuk menyelesaikan masalah keikutsertaan parpol berkonflik di Pilkada serentak akhir tahun ini.
Opsi untuk merevisi UU Pilkada ini muncul karena ada permasalahan yang terjadi sebelum masa pendaftaran Pilkada dimulai Juli nanti. Sebab, dua partai polotik yang saat ini tengah berkonflik terancam tidak dapat mengikuti Pilkada serentak. Sebab, KPU tegas tidak akan menerima pendaftaran parpol yang tengah berkonflik.
Dalam aturan yang menjadi dasar KPU menerima pendaftaran parpol di Pilkada, harus ada Surat Keputusan Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Padahal, dua parpol, Golkar dan PPP, salah satu pengurusnya memegang SK dari Menkumham.
Persoalannya, SK Menkumham itu belum berlaku karena belum ada putusan final di pengadilan. Dalam aturannya, KPU hanya akan menerima putusan pengadilan yang inkrah atau final dan mengikat. Kalau belum ada putusan inkrah sebelum masa pendaftaran dimulai, maka parpol berkonflik harus islah.
“Kalau kita anggap, jalan yang sekarang ada (revisi) bisa ditempuh, masih ada 2 bulan lagi,” katanya di kompleks parlemen, Selasa (26/5).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menambahkan, DPR hanya ingin mengantisipasi potensi di awal masa pendaftaran yang akan sangat rawan nanti. Sebab, faktanya, saat ini ada perpecahan di dua partai politik di Indonesia. Menurutnya, ini tidak bagus untuk demokrasi di Indonesia, karena masalah itu membuat dua parpol tertua di Indonesia ini tidak dapat mengikuti Pilkada.
Saat ini, Golkar memang tengah mengupayakan untuk islah antar dua kepengurusan. Soal masih relevan atau tidak usulan revisi UU ini diajukan ketika islah sudah tercapai di dua parpol tersebut, Fadli menyerahkan seluruhnya pada anggota DPR. Sebab, usulan untuk revisi UU Pilkada ini masih membutuhkan jalan panjang sesuai mekanisme proses pengajuan Undang-Undang yang berlaku di DPR.
“Kalau islah ada islah di semua parpol itu paling bagus,” tegasnya.
