Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai, perlu dilakukan perbaikan di internal tim kepresidenan. Hal ini terkait kesalahan penyebutan tempat kelahiran Presiden RI pertama, Soekarno, pada pidato yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat peringatan Hari Pancasila, 1 Juni lalu, di Blitar.
Fadli mengatakan, perbaikan itu khususnya dalam hal penyaringan teks pidato presiden. Menurut dia, kesalahan dalam pidato Presiden Joko Widodo sangat fatal.
“Itu proklamator dan pendiri bangsa kita. Misalnya seperti George Washington salah tempat lahirnya di mana,” ujar Fadli, Jum’at (05/06/2015), seusai kunjungan di DPRD DIY, Yogyakarta.
Ia berharap peristiwa tersebut tidak terulang kembali dan dilakukan perbaikan dalam mekanisme internal terkait penyaringan teks pidato presiden.
“Zaman dulu itu ada tiga sampai empat penyaringan teks pidato Presiden,” kata dia.
Fadli menyebutkan, pada pemerintahan Soeharto, sebelum sampai ke presiden, teks pidato itu melalui tiga tahap penyaringan. Dalam proses ini, menurut dia, Menteri Sekretaris Negara harus berperan dan melakukan pengecekan terakhir sebelum sampai ke tangan presiden.
“Presiden pun perlu mengoreksi lagi. Jangan dibaca bulat-bulat bisa bahaya,” kata Fadli.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) salah menyebutkan tempat kelahiran bapak Proklamator Indonesia Soekarno saat merayakan Hari Kelahiran Pancasiala 1 Juni. Dalam pidatonya, presiden menyebut Blitar adalah tempat kelahiran Soekarno.
Waketum DPP Gerindra Fadli Zon mengatakan, sebagai kader PDIP, Presiden Jokowi juga harus mengetahui sejarah partainya, termasuk tempat kelahiran dari ayah Megawati Soekarno Putri tersebut. Fadli pun sampai menyebutkan kembali apa yang pernah dikatakan Presiden Soekarno yakni jangan sekali-kali melupakan sejarah.
“Sebagai kader dari partai yang merupakan bapak ideologisnya, masa tidak tahu tempat kelahirannya. Maka harus jas merah (jangan sekali-kali lupakan sejarah) Kelahiran itu kan sejarah basic. Pelajaran sekolah dasar,” kata Fadli di DPR, Jumat (5/6).
Namun, Wakil Ketua DPR itu memaklumi kejadian tersebut. Akan tetapi, kata dia, seharusnya Jokowi mengetahui tempat kelahiran Presiden Soekarno.
“Ini hanya kepeleset lidah. Kalau tidak tahu ya kebangetan. Mudah-mudahan itu keselip lidah,” ujar Fadi.
Sebelumnya, tempat kelahiran Presiden pertama RI Soekarno menjadi perbincangan hangat di media sosial belakangan ini. Pemicunya, pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat peringatan Hari Kelahiran Pancasila 1 Juni lalu menyebut Soekarno lahir di Blitar, Jawa Timur. Padahal, Soekarno lahir di Surabaya.
Rupanya salah ucap Jokowi ini berasal dari tim komunikasi Istana. Adakah Sukardi Rinakit yang memberikan informasi bahwa Soekarno lahir dan disemayamkan di Blitar.
“Kesalahan tersebut sepenuhnya adalah kekeliruan saya dan menjadi tanggung jawab saya. Karena ketika Presiden sedang menyusun pidato tersebut, beliau bertanya pada saya tentang Blitar. Saya menjawab bahwa Bung Karno lahir dan disemayamkan di Blitar. Presiden waktu itu meminta saya untuk memeriksa karena seingat beliau, Bung Karno lahir di Surabaya,” kata Sukardi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (6/5).
Sukardi mengakui saat proses penyusunan pidato itu salah memberikan informasi kepada Jokowi. Informasi ini, kata dia, diperoleh pula dari sebuah website di internet tanpa dikoreksi lebih jauh.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon heran bagaimana Presiden Joko Widodo bisa salah menyebut tempat lahir Presiden pertama RI Soekarno di dalam pidato resminya. Jokowi menyebut Blitar sebagai tempat lahir Soekarno, padahal sang proklamator lahir di Surabaya. Fadli berharap kesalahan yang dilakukan Jokowi ini hanya bersifat teknis.
“Mudah-mudahan ini ‘kepeleset lidah’. Kalau memang tidak tahu, ya kebangetan,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2015).
Fadli mengatakan, masyarakat umum saja seharusnya mengenal sosok yang membawa Indonesia menuju kemerdekaan itu. Seharusnya, Jokowi yang merupakan Presiden RI tidak mungkin salah menyebut tempat kelahiran Soekarno.
“Dia kan kader partai yang mengusung Soekarno sebagai basis ideologi,” ucap Fadli.
Pidato Jokowi ketika memperingati hari Pancasila di Blitar, Senin (1/6/2015), ramai dibicarakan di media sosial. Sambil membaca lembaran kertas, Jokowi menyebut Blitar sebagai kota kelahiran Bung Karno.
“Setiap kali saya berada di Blitar, kota kelahiran proklamator kita, bapak bangsa kita, penggali Pancasila, Bung Karno, hati saya selalu bergetar,” kata Jokowi setelah menyapa para hadirin.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyadari kalau peran pers sangat penting terutama dalam menyampaikan hasil-hasil yang telah dicapai DPR.
”Kalau tidak ada pers, apa yang dikerjakan DPR tidak bunyi dan tidak sampai ke masyarakat,” kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon pada acara pembukaan Press Gathering Wartawan Koordinatoriat DPR dengan tema “Membangun Kebersamaan Dengan Check and Balance Antara Pres dan DPR” di Hotel Melia, Yogyakarta, Jumat (5/).
Menurut Fadli Zon, sinergi pers dengan DPR sangat diperlukan terutama dalam mempublikasikan tugas -tugas legislasi yang telah dilakukan DPR. Sebab kata dia kalau DPR berbuat salah dalam melaksakan tugasnya maka blow up di media sangat tinggi sekali.
Fadli Zon mengatakan pihaknya bisa memahami mengapa DPR kalau salah sedikit saja, diekspos besar-besaran. Misalnya dalam kasus ijazah palsu dan lain-lain.
“Kalau ada yang salah di DPR menjadi berita seksi. Makanya tak hanya pres, DPR pun harus melakukan koreksi,” ujarnya.
Terkait dengan sorotan publik terkait masalah legislasi, dia menegaskan kalau publik tidak terlalu peduli dan paham bahwa dalam proses legislasi tidak hanya DPR saja yang dilibatkan tapi juga kalangan akademisi.
Namun Fadli Zon mengakui kalau lemahnya proses legislasi di DPR karena starting kerja anggota DPR lambat karena harus melakukan penyesuaian pola pembuatan RUU yang tadinya di Baleg namun sekarang diserahkan ke komisi-komisi.
“Komisi-komisi sekarang yang menjadi tulang punggung. Di sisi lain, anggota DPR saat ini mayoritas anggota baru,” demikian Fadli Zon.
Kesalahan tempat lahir proklamator kemerdekaan Indonesia, Soekarno dalam pidato Presiden Jokowi dinilai Fadli Zon adalah kesalahan fatal. Menurutnya kesalahan tersebut harus menjadi warning pada SOP pembuatan pidato Presiden.
Dia pun membandingkan mekanisme pembuatan pidato di pemerintahan Presiden Jokowi dengan di era pemerintahan Presiden Soeharto. Menurutnya di zaman Soeharto, pembuatan pidato harus melalui melalui tiga saringan.
“Zaman Pak Harto dulu, itu ada staf memberikan itu ke sekretariat, dari sekretariat ke bagian pembuatan pidato, kemudian Mensesneg, baru kemudian Presiden,” katanya saat ditemui seusai kunjungan di DPRD DIY, Jumat (5/6).
Tidak selesai di situ, menurutnya Presiden juga harus melakukan koreksi terlebih dahulu dan tidak dibacakan begitu saja.
“Presiden pun juga harusnya kemudian mengoreksi lagi, tidak dimakan bulat-bulat, tidak dari seorang memberikan kertas lalu dimakan bulat-bulat. itu bahaya,” ujarnya.
Dia pun mengingatkan jika ucapan Presiden bisa berdampak luas, sehingga jika terjadi kesalahan bisa menjadi sangat fatal. Oleh karena itu dia meminta Mensesneg, Pratikno untuk membenahi mekanisme internal.
“Ini warning, jadikan momentum perbaikan SOP dalam tubuh kepresidenan, fungsikanlah Setneg secara proporsional,” tandasnya.
Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra, Fadli Zon bersama sejumlah anggota DPR RI lainnya mengadakan kunjungan kerja ke Provinsi DI Yogyakarta, Jumat (5/6/2015). Mereka mengadakan kunker sebagai anggota tim otonomi khusus DPR RI untuk memantau pelaksanaan keistimewaan di DIY.
Fadli Zon didampingi anggota DPR RI lainnya seperti Titik Soeharto, Andika Pandu Purugabaya dari dapil DIY, Saan Mustofa dan M Natsir dari Fraksi PKS. Di Yogyakarta, rombongan bertemu langsung dengan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X di kantor gubernur di Kepatihan. Setelah itu rombongan melanjutkan pertemuan dengan DPRD DIY. Di DPRD DIY, rombongan bertemu langsung dengan Ketua DPRD DIY, Yoeke Indra Laksana dan sejumlah anggota dewan lainnya.
“Kunjungan kami untuk mencari informasi lebih mendalam terkait pelaksanaan Undang Undang Keistimewaan DIY Nomor 13 Tahun 2012,” jawab Fadli Zon saat bertemu dengan anggota DPRD DIY.
Dalam pertemuan dengan Sultan, kata dia, tim mempunyai beberapa catatan terkait pelaksanaan undang undang tersebut di antaranya masalah pertanahan yaitu sertifikasi tanah Sultan Ground dan magersari, masalah kelembagaan dan masalah penyerapan anggaran dari Dana Keistimewaan.
Selain DIY, tim otonomi khusus lintas fraksi ini juga akan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan otonomi khusus Provinsi NAD dan Papua.
Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, mendesak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) segera melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap dua kadernya yang masih merangkap jabatan di eksekutif dan legislatif, yakni Puan Maharani (Menko PMK) dan Tjahjo Kumolo (Mendagri).
Namun, Politisi Partai Gerindra itu lebih menyoroti rangkap jabatan Puan Maharani yang memimpin Kementerian yang menyuarakan gerakan revolusi mental yang juga program `jualan` Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK). Sehingga, sebutnya, hal ini sama saja Puan yang saat ini belum mengundurkan diri sebagai anggota dewan, merusak revolusi mental pemerintahan Jokowi-JK.
“Saya kira ini masalahnya kan menteri (Puan) yang menangani masalah revolusi mental katanya. Jadi jangan sampai dipertanyakan `bagaimana kok ini pengunduran diri saja belum tapi mau melakukan sosialisasi revolusi mental`. Ini kan bisa dikritik, kasian nanti lho,” kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2015).
Adanya temuan buku nikah serta akta cerai palsu di Jakarta Timur, menambah panjang daftar sindikat pemalsuan di Indonesia. Pasalnya, kasus tersebut mencuat setelah kepolisian membongkar sindikat ijazah palsu di Jakarta.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengaku belum mengetahui. Meski demikian, ia menyebut di Indonesia saat ini serba palsu.
“Saya belum tahu itu (buku nikah palsu). Jadi serba palsu ya,” ujar Fadli usai rapat paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2015).
Politikus Partai Gerindra itu menambahkan, pihaknya akan mengecek informasi tersebut sebelum mengambil langkah-langkah yang akan dilakukan. “Belum, nanti saya lihat dulu infonya,” imbuhnya.
Seperti diketahui, Polres Metro Jakarta Timur telah membongkar jaringan pembuat buku nikah dan akta cerai palsu. Adapun tarif jasa pembuatan buku tersebut sebesar Rp300 ribu. Polisi pun telah menetapkan tiga orang tersangka atas kasus tersebut.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon memperingatkan Menteri ESDM Sudirman Said akan dipanggil paksa jika kembali absen. “Kita punya mekanisme juga nanti untuk memanggil paksa,” ujar Fadli.
Politikus Partai Gerindra itu meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memasukkan nama Sudirman Said sebagai salah satu menteri yang harus direshuffle. “Menteri-menteri kayak gitu direshuffle saja, tidak ada gunanya,” kritiknya.
Sependapat dengan Fadli, Anggota Komisi VII Ramson Siagian cukup kesal dengan sikap pimpinan Komisi VII yang tidak mengambil tindakan dengan mangkirnya Menteri Sudirman Said.
“Pimpinan Komisi VII lembek, karena tidak mau panggil Sudirman Said, padahal kita perlu membahas fungsi pengawasan dengan ditutupnya Petral (Pertamina Energy Trading Limited),” ujar Ramson.
Dia menjelaskan pada dasarnya DPR perlu mengetahui setelah dilakukan pembubaran, nasib Petral ke depannya seperti apa. “Anggarannya seperti apa? Dan jaringan migasnya seperti apa setelah Petral dibubarkan,” terangnya.
Seperti diketahui, Menteri ESDM Sudirman Said kerap mangkir dari panggilan Komisi VII DPR, Salah satunya rapat kerja Komisi VII dengan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) yang direncanakan pada Kamis (21/5/2015) batal, karena Sudirman berhalangan hadir.
Wakil DPR RI Fadli Zon berharap pemerintah jangan ikut campur masalah-masalah internal partai. Sebaliknya, Kabinet Kerja fokus dalam permasalahan yang lebih penting seperti pelemahan rupiah.
“Yang kita harapkan dari pemerintah sekarang ini sebenarnya, masalah-masalah internal partai politik itu harusnya jangan terlalu banyak diikut campurin,” kata Fadli di Jakarta, Kamis (4/6/2015).
Menurut politikus Partai Gerindra, pemerintah juga diminta jangan ikut campur terlalu banyak soal PSSI dan masalah lain. Negara diminta untuk mengurusi hal yang penting-penting.
“Urusan ekonomi, rupiah yang semakin melemah dan lain-lain karena menurut saya ekonomi kita ini bisa ambruk dalam waktu dekat, akhir tahun ini kalau cara pemerintah mengelola pemerintahan seperti sekarang gitu ya. Dan saya kira kita ini diambang suatu krisis besar,” ujarnya.
Artinya, kata Fadli pemerintah tidak usah ikut campur terlalu banyak masalah konflik internal. “Ya yang tidak perlu diurusin jangan diurusin, yang perlu diurusi malah ga diurusin gitu lho, ini pemerintah sekarang ini menurut saya begitu loh. Yang tidak masalah dibikin masalah, yang masalah tidak diselesaikan,” jelasnya.
Selain itu, pemerinta juga terlalu dalam mengikuti masalah soal PSSI.
“Ya iya memang. Ya itu kan urusan PSSI, apa urusannya pemerintah ikut campur terlalu dalam? Ya itu kan urusan PSSI sebagai institusi lembaga yang punya otonomi juga, ruang gitu loh,” katanya.
“Jadi mestinya tidak usah ikut campur ini malah ikut campur. Urusan yang lain tidak diurus, urusan seperti partai-partai itu kan urusan internal masing-masing harusnya (pemerintah) tidak usah ikut campur,” ulangnya.
“Urusan ekonomi ga ada yang beres. Ya saya pikir pemerintah harus fokus pada masalah-masalah yang memang menjadi masalah jangan yang tidak ada masalah dibikin masalah, yang masalah tidak diselesaikan,” pungkasnya.
