Setelah menggelar pameran keris Nusantara beberapa waktu lalu, DPR menggelar pameran batu akik di Gedung Nusantara hari ini. Dalam pameran itu, koleksi batu akik milik Wakil Ketua DPR Fadli Zon paling mendominasi. Fadli Zon memamerkan 200 batu akik koleksinya yang berasal dari Fadli Zon Library.
Sekjen DPR Winantuningtyastiti mengatakan, pameran tersebut digelar sebagai upaya membentuk ekonomi kreatif, sehingga dapat ditularkan ke pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat batu dunia.
“Dalam rangka DPR dorong ekonomi kreatif masyarakat, bantu industri batu mulia pengrajin UKM dan dorong masyarakat untuk jadikan Indonesia pusat batu mulia sedunia,” kata Winan disela-sela pameran, Senin (8/6).
Sementara itu, Fadli Zon mengatakan, batu akik dewasa ini menjadi fenomena di kalangan masyarakat. Sehingga, DPR menilai pameran ini dapat menjadi inspirasi bagi pelaku ekonomi kreatif untuk menjadikan batu akik sebagai lahan baru meraup keuntungan.
“Sekarang banyak yang kurang jelas, nasib ekonomi kurang jelas, rupiah kurang jelas nasibnya, PSSI juga belum jelas, tapi batu akik kita cukup jelas. Bahkan akik kita mungkin nomor satu di dunia,” kata Fadli.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu juga memamerkan batu akik seberat 70 kilogram yang telah mendapatkan rekor MURI sebagai batu akik terbesar di Indonesia. Batu akik tersebut menjadi sasaran foto bagi pengunjung yang hadir.
Dalam pameran tersebut, tak hanya anggota dan pimpinan dewan yang memamerkan koleksi batu akiknya, ternyata Mantan Wakil Bupati Garut Dicky Chandra juga turut memamerkan koleksi batu akik asal Garut.
Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, meminta Presiden Joko Widodo dan seluruh jajarannya untuk konsisten menerapkan Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2014 yang dikeluarkan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Yuddy Chrisnandi.
Substansi dari surat edarannya itu mengimbau penyelenggara negara untuk hidup sederhana, termasuk dalam penyelenggaraan pernikahan.
“Jokowi mesti konsisten. Pemimpin itu kan harus memberi contoh,” kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Senin 8 Juni 2015.
Dalam edarannya itu, Yuddy menetapkan para pejabat yang melakukan resepsi pernikahan dibatasi hanya 400 undangan.
Sedangkan Jokowi menyebarkan 4.000 undangan untuk pernikahan putra sulungnya dengan putri Solo, Selvi Ananda, yang rencananya akan digelar pada Kamis, 11 Juni 2015. Perbedaan ini menurut Fadli bukan contoh yang baik bagi masyarakat.
“Kalau menteri buat aturan, tapi pemimpinnya yang melanggar berbahaya. Nanti tidak didengar lagi sama rakyat,” ujar Fadli.
Politisi Partai Gerindra itu mengkritik Yuddy yang justru membela Jokowi meski jelas-jelas melanggar aturan yang dikeluarkan olehnya. Menteri Yuddy dianggap tidak konsisten.
“Kalau mau dibatasi ya dibatasi, jangan kita buat aturan tapi kita sendiri yang melanggar,” tuturnya.
Fadli menilai, aturan mengenai gaya hidup sederhana itu sangat baik apabila diterapkan oleh semua penyelenggara negara. Namun, ia pesimis aturan itu dapat direalisasikan karena Presiden sendiri telah melanggar aturan tersebut.
Berikut perintahnya:
1. Membatasi jumlah undangan resepsi penyelenggaraan acara seperti pernikahan, tasyakuran, dan acara sejenis lainnya maksimal 400 undangan dan membatasi jumlah peserta yang hadir tidak lebih dari 1.000 orang.
2. Tidak memperlihatkan kemewahan dan/atau sikap hidup yang berlebihan serta memperhatikan prinsip-prinsip kepatutan dan kepantasan sebagai rasa empati kepada masyarakat.
3. Tidak memberikan karangan bunga kepada atasan atau sesama pejabat pemerintah.
4. Membatasi publikasi advertorial yang menggunakan biaya tinggi
Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta Presiden Joko Widodo hanya menyebar maksimal 400 undangan ke acara pernikahanan putranya, Gibran Rakabuming dengan Selvi Ananda pada 11 Juni 2015.
Sebab, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sudah mengeluarkan edaran yang membatasi pesta penyelenggara negara maksimal 400 orang.
“Mestinya Jokowi bisa konsisten. Pemimpin itu kan memberi contoh,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/8/2015).
Fadli menilai, aturan mengenai gaya hidup sederhana ini sangat baik apabila diterapkan oleh semua penyelenggara negara. Namun, Fadli pesimistis para penyelenggara negara dapat mematuhi aturan itu jika Presiden saja melanggarnya.
“Kalau buat aturan, tapi pemimpinnya yang melanggar, nanti tidak didengerin lagi,” ucap politisi Partai Gerindra ini.
Terkait alasan Menpan-RB Yuddy Chrisnandi yang menganggap pernikahan Gibran tak menyalahi surat edarannya karena melibatkan rakyat, menurut Fadli, tidak bisa diterima
“Mau rakyat atau siapapun sama saja. Kalau mau dibatasi, ya dibatasi. Jangan kita buat aturan tapi kita sendiri yang melanggar,” ujarnya.
DPR menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memilih Panglima TNI yang dapat mengayomi seluruh angkatan dan aparat keamanan lainnya.
Sosok pengayom dibutuhkan untuk mencegah adanya kecemburuan di internal TNI yang membayakan pertahanan negara.
“Saya kira yang dibutuhkan ini adalah sosok Panglima TNI yang bisa mengayomi semua matra dan juga komunikasi dengan aparat lain, termasuk aparat keamanan, kepolisian,” kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon usai acara press gathering koordinatoriat wartawan parlemen di Hotel Melia Purosari, Yogyakarta, Minggu 7 Juni 2015.
Fadli menjelaskan, sudah menjadi rahasia umum pecahnya dwi fungsi ABRI dan juga pemisahan fungsi antara pertahanan dan keamanan masih menimbulkan ekses.
Oleh karena itu, kata dia, peran Panglima TNI menjadi sangat penting dalam menjaga stabilitas keamanan. “Saya kira itu tidak bisa dipisahkan, meskipun ini sudah semakin kecil eksesnya,” kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu.
Namun demikian, lanjut Fadli, siapapun yang akan dipilih menjadi Panglima TNI merupakan kewenangan presiden. Apakah panglima berasal dari Angkatan Darat (AD), Angkatan Udara (AU), Angkatan Laut (AL).
“Saya kira itu terserah Presiden, kalau Presiden merasa perlu AD lagi tidak masalah atau AU maupun AL, terserah Presiden,” tandasnya.
Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dituding tak sensitif menghadapi melemahnya nilai tukar rupiah atas dolar Amerika Serikat yang mencapai Rp 13 ribu.
“Jadi harusnya pemerintah sekarang ini mempunyai sense kedaruratan. Kalau tidak ada rasa kedaruratan akan bisa dikagetkan dengan situasi dadakan,” kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Yogyakarta, Minggu (7/6/2015).
Fadli mengaku sudah berkeliling ke setiap daerah. Ia melihat banyak masyarakat merasakan ekonomi semakin sulit. ”Saya kira banyak keluhan dari semua sektor ekonomi terjadi penurunan produksi di bidang apa saja,” ujarnya.
Menurut dia, kondisi tersebut sangat memprihatinkan di tengah melemahnya rupiah. Pelemahan rupiah bisa diatasi lewat ekspor barang, tapi sulit dilakukan. Karena industri dalam negeri membutuhkan komponen impor.
”Jadi harus impor dulu baru ekspor. Yang ada akan terjadi kebangkrutan di banyak pabrik-pabrik kalau tidak ada terobosan pemerintah di bidang ekonomi dalam waktu dekat,” ungkap politikus Partai Gerindra itu.
Fadli menilai persoalan pelemahan rupiah merupakan persoalan serius. Ia meminta pemerintah harus segera mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Apalagi, masyarakat akan segera memasuki bulan Ramadhan.
“Kemudian nanti akan ada faktor-faktor eksternal termasuk kenaikan suku bunga, kalau ini terjadi bisa efek penularannya cepat sekali,” tutur Fadli.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai sosok Panglima TNI ke depan harus mampu mengayomi semua matra di institusi tersebut dan juga membangun komunikasi dengan Kepolisian. “Saya menilai dibutuhkan sosok calon Panglima TNI yang bisa mengayomi semua matra dan juga menjalin komunikasi dengan aparat lain seperti kepolisian,” kata Fadli di Yogyakarta, Sabtu (6/6).
Dia menjelaskan kedua hal itu penting dimiliki oleh calon Panglima TNI karena tantangan institusi tersebut di masa depan semakin besar. Fadli secara khusus menilai bahwa komunikasi dengan Kepolisian dibutuhkan karena pasca pemisahan fungsi pertahanan dan keamanan, masih menimbulkan ekses di kedua institusi tersebut.
“Saya kira itu tidak dapat dipisahkan (komunikasi TNI-Polri dan pemisahan fungsi pertahanan-keamanan), namun saat ini eksesnya sudah semakin kecil,” ujarnya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan, pemilihan Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo sehingga dirinya tidak mempermasalahkan asal matra Panglima TNI itu. Fadli menjelaskan dalam UU No 34 tahun 2004 tentang TNI tidak diatur mengenai pergiliran asal matra Panglima TNI.
“Presiden tidak melanggar UU apabila memilih Panglima TNI secara acak, tidak berdasarkan urutan (AD, AL, dan AU),” ujarnya.
Menurut dia, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono membuat satu tradisi dengan menggilir jabatan Panglima TNI dari tiga matra di institusi tersebut. Dia mengatakan pergiliran itu hanya tradisi sehingga bisa dilanjutkan atau tidak oleh Presiden Jokowi, namun apapun keputusannya tetap memiliki konsekuensi.
“Tradisi lalu dianggap adil kemudian saat ini Presiden mengambil kebijakan yang berbeda maka konsekuensi dan risikonya harus dihadapi,” katanya.
Dia meyakini Presiden Jokowi bisa melihat kebutuhan di TNI sehingga memilih sosok Panglima TNI yang cocok dengan kebutuhan tersebut.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengakui adanya kendala dalam membahas undang-undang. Wakil Ketua DPR Fadli zon mengakui kinerja dewan sedang disorot terutama masalah legislasi.
“Meskipun publik tidak terlalu aware,” kata Fadli dalam acara pressgathering wartawan di Yogyakarta, Sabtu (6/6/2015).
Fadli mengatakan terdapat 37 program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas. Dua rancangan yang telah menjadi undang-undang. Sebanyak 26 RUU usulan DPR, 10 RUU usulan pemerintah dan 1 RUU usulan DPD. Dari pemerintah baru masuk satu usulan naskah akademik yakni RUU Hak Paten. Sedangkan DPR masih dalam tahap penyusunan.
”Memang terkendala, starting kita terhambat,” ujar Politisi Gerindra itu.
Selain itu, Fadli Zon mengingatkan masalah ijazah palsu lalu prostitusi online yang dilakukan RA. Menurut Fadli pemberitaan mengenai kasus tersebut cukup banyak.
“Padahal masalahnya enggak terlalu banyak. Kita enggak tahu RA tapi yang bertanya banyak. Kalau salah DPR, menjadi seksi,” kata Fadli.
Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, dalam acara pressgathering DPR, di Yogjakarta, Jumat (5/6/2015).
Menurutnya, tanpa peran media, maka suara DPR akan menjadi sumbang dan informasi tidak sampai ke publik. “Memang betul media adalah pilar keempat demokrasi. Karena tanpa ada media, tanpa ada pers, suara DPR itu tidak akan terdengar,” kata Fadli.
Untuk itu, kata Fadli, jika ada yang kontroversi dengan kinerja kedewanan, maka volume pemberitaan media cukup tinggi. Menurutnya, hal itu cukup wajar dengan harapan masyarakat terhadap kinerja dewan yang lebih baik.
“Kalau ada yang salah sedikit aja dari DPR blow upnya tinggi. Ini wajar karena harapan masyarakat tinggi. Contoh masalah ijazah palsu, masalah RA dan lain-lain. Kalau dilihat jumlah beritanya banyak bangat, padahal kita nggak tau apa yang dimaksud, jadi seksi. Good news is bad news. Tapi DPR memang perlu introspeksi apalagi kita sudah punya MKD,” kata Fadli.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, sebagai kader PDIP, Presiden Jokowi juga harus mengetahui sejarah partainya, termasuk tempat kelahiran dari ayah Megawati Soekarnoputri tersebut. Fadli pun sampai menyebutkan kembali apa yang pernah dikatakan Presiden Soekarno yakni jangan sekali-kali melupakan sejarah.
“Sebagai kader dari partai yang merupakan bapak ideologisnya, masak tidak tahu tempat kelahirannya. Maka harus jas merah (jangan sekali-kali lupakan sejarah) Kelahiran itu kan sejarah basic. Pelajaran sekolah dasar,” kata Fadli di DPR, Jumat (5/6).
Namun, Wakil Ketua DPR itu memaklumi kejadian tersebut. Akan tetapi, kata dia, seharusnya Jokowi mengetahui tempat kelahiran Presiden Soekarno.
“Ini hanya kepeleset lidah. Kalau tidak tahu ya kebangetan. Mudah-mudahan itu keselip lidah,” ujar Fadli.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta Presiden Joko Widodo berkonsentrasi menyelesaikan persoalan bangsa. Menurut Fadli, Presiden Jokowi tidak perlu bersikap yang tidak sesuai dengan tugasnya.
“Beliau (Jokowi) sibuk kedepan. Jangan sibuk bagi-bagi kartu. Itu tugas ketua RT. Kasihan Ketua RT kalau tugasnya diambil terus sama presiden,” kata Fadli Zon dalam acara Press gathering Wartawan di Yogyakarta, Jumat (5/6/2015) malam.
Fadli mencontohkan Presiden Jokowi yang sering membuat acara membagi-bagikan kartu kepada masyarakat. Padahal, Politisi Gerindra itu mengingatkan pelemahan mata uang Rupiah terhadap Dollar.
“Ini dollar sampai akhir tahun kalau tidak ditangani dengan benar, bisa menembus angka Rp 15.000 rupiah. Presiden masih optimis, mudah-mudahan ada benarnya,” tuturnya.
Namun, ia pun mengakui seluruh pihak saling mengintrospeksi. Rakyat, katanya, mengharapkan peran pemerintah. Sedangkan DPR, lanjutnya, mengakui pentingnya peran pers. “Kalau tidak ada pers tidak ada suara,” kata Fadli.
