Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengakui adanya kendala dalam membahas undang-undang. Wakil Ketua DPR Fadli zon mengakui kinerja dewan sedang disorot terutama masalah legislasi.
“Meskipun publik tidak terlalu aware,” kata Fadli dalam acara pressgathering wartawan di Yogyakarta, Sabtu (6/6/2015).
Fadli mengatakan terdapat 37 program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas. Dua rancangan yang telah menjadi undang-undang. Sebanyak 26 RUU usulan DPR, 10 RUU usulan pemerintah dan 1 RUU usulan DPD. Dari pemerintah baru masuk satu usulan naskah akademik yakni RUU Hak Paten. Sedangkan DPR masih dalam tahap penyusunan.
”Memang terkendala, starting kita terhambat,” ujar Politisi Gerindra itu.
Selain itu, Fadli Zon mengingatkan masalah ijazah palsu lalu prostitusi online yang dilakukan RA. Menurut Fadli pemberitaan mengenai kasus tersebut cukup banyak.
“Padahal masalahnya enggak terlalu banyak. Kita enggak tahu RA tapi yang bertanya banyak. Kalau salah DPR, menjadi seksi,” kata Fadli.