Mayoritas keris yang dipamerkan di DPR dalam rangka Pameran Keris Nusantara adalah koleksi Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Salah satu yang paling dia banggakan adalah keris Singosari.
“Ini yang paling tua, dari abad ke-11,” ucap Fadli saat menunjukkan koleksinya itu di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/5/2015).
Kurator pameran, Basuki Teguh Yuwono menceritakan keistimewaan keris tersebut. Salah satunya adalah kelangkaannya.
“Dalam dunia perkerisan, tangguh Singosari sangat langka. Jumlahnya tidak banyak,” ucap Basuki.
Dia menuturkan, keris-keris ini kemungkinan besar tertinggal saat ada ekspansi ke Melayu. Yang menarik dari keris Singosari ini adalah detailnya yang sempurna.
“Ini adalah kesempurnaan dari protoripe awal sebuah keris. Kedetailannya sempurna,” ujar Basuki.
Selain keris Singosari, Fadli juga memamerkan puluhan keris lain miliknya serta tokoh-tokoh lainnya yaitu Mendagri Tjahjo Kumolo, pengacara Adnan Buyung Nasution, dan anggota F-PKB Lukman Edy. Pameran ini berlangsung hingga Minggu (24/5).
Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Bangsa (Harkitnas), DPR menggelar pameran Keris Nusantara. Pameran berlangsung di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, rencananya akan berlangsung mulai hari ini, Rabu (20/5/) hingga Minggu (24/5) mendatang.
Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, yang hadir dalam acara pembukaan pameran mengungkapkan, keris harus dilestarikan sebagai warisan budaya khas Indonesia. Dalam kesempatan ini, Fadli Zon juga berkesempatan untuk memamerkan puluhan keris miliknya.
“Keris ini khas asli Indonesia. Kita harapkan ini diapresiasi oleh seluruh bangsa Indonesia,” kata Fadli di sela-sela acara pemeran Rabu (20/5).
Fadli mengaku, memiliki koleksi keris hingga 1.200 bilah. Sejumlah keris yang dipamerkan berasal dari Fadli Zon Library yakni keris Singosari.
Namun, ada pula beberapa tokoh yang juga memajang koleksinya, mulai dari anggota F-PKB Lukman Edy dan Mendagri Tjahjo Kumolo.
DPR akan menggelar Pameran Keris Nusantara pada besok hari, Rabu 20 Mei 2015. Acara yang diklaim pertama kali diadakan di DPR ini, akan diselenggarakan di Gedung Nusantara IV MPR/DPR/DPD RI, dimulai pada pukul 13.00 WIB.
Pameran Keris Nusantara ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh pada 20 Mei setiap tahunnya, dan sekaligus melestarikan budaya bangsa Acara dimulai dengan laporan Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyastiti, dilanjutkan dengan Pemutaran Film Dokumenter Keris Nusantara. Berikutnya, sarasehan dengan tema Keris Nusantara sebagai Simbol Kebangkitan Nasional.
Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam Fadli Zon didaulat menjadi keynote speech, dengan didampingi pembicara Haryono Suparno dan Erman Suparno. Bertindak sebagai moderator, Jimmy S. Haryanto.
Direncanakan, segenap pimpinan lembaga negara akan menghadiri acara ini. Di antaranya, pimpinan DPR, pimpinan MPR, pimpinan DPD, menteri dalam negeri, menteri pendidikan dan kebudayaan, hingga menteri pariwisata. Tak lupa, anggota DPR pun turut diundang.
Kemudian, dirjen Sejarah dan Nilai Budaya Kemendikbud, dirjen Unesco, kepala Badan Ekonomi Kreatif, pengurus Sekretariat Nasional Keris Indonesia, pengurus Lingkar Keris Nusantara, dan ketua Museum Rekor Indonesia.
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) telah mengabulkan gugatan Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical). Artinya, SK Menkumham yang mengesahkan kubu Agung Laksono sebagai pengurus Golkar dibatalkan. Jika kemudian Menkumham Yasonna H. Laoly melakukan banding, maka tindakan itu sudah masuk dalam ranah kejahatan politik.
Begitu kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta (Selasa, 19/5).
“Ya kalau benar, ini bukti dia telah melakukan kejahatan politik. Menkumham ini memang menteri paling bermasalah sepanjang sejarah perjalananan bangsa,” kata wakil ketua umum DPP Gerindra itu.
Fadli menyebut sikap banding yang diajukan Menkumham sebagai sikap yang lucu. Pasalnya, Menteri Yasona merupakan menteri hukum yang tak mampu menghormati hukum.
“Dia ajukan banding itu lucu ya. Ini menunjukkan dia tidak punya kredibilitas,” tandasnya
Jelang Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei dan peringatan reformasi 21 Mei, serangkaian aksi diagendakan mahasiswa. Beberapa elemen dan organisasi mahasiswa rencananya akan turun ke jalan untuk menggulingkan pemerintahan Jokowi yang dinilai telah keluar dari Nawacitanya.
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon angkat bicara terkait aksi tersebut. Menurutnya, aksi demo tersebut sebagai aksi yang sah untuk dilakukan. Meski demikian Fadli mengingatkan demo tersebut tetap harus memiliki dasar-dasar yang kuat.
“Kalau ada aksi atau dukungan dari mahasiswa menurut saya sah-sah saja. Hal itu bisa dilakukan asal didompleng dasar dan intelektualitas yang kuat. Jadinya bagus,” kata Fadli saat ditemui di kompleks DPR, Selasa (19/5/2015).
Dikatakannya, tugas para mahasiswa memang melakukan suatu kajian dan analisa. Kajian analisa tersebut pada akhirnya akan bertujuan untuk melakukan perubahan.
“Mahasiwa kan tugasnya melakukan suatu kajian dan analisa yang kemudian menjadi pergerakan mahasiswa untuk perubahan. Maka itu sah-sah saja,” kata Fadli.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengungkapkan hingga kini DPR belum menerima surat pengunduran politikus PDIP Puan Maharani dan Tjahjo Kumolo sebagai anggota DPR. Dia mengimbau proses itu dipercepat.
“Surat pengunduran diri Puan dan Tjahjo hingga saat ini belum ada di kesekjenan. Jadi hingga sekarang masih tercatat sebagai anggota DPR,” kata Fadli kepada detikcom, Senin (18/5/2015).
Bila surat sudah diterima kesekjenan, maka nantinya akan diserahkan ke pimpinan DPR untuk kemudian diproses ke KPU. DPR kemudian akan melakukan proses pergantian antar waktu.
“Kita imbau segera ada surat pengunduran diri agar segera diproses,” ujar Waketum Gerindra ini.
Meski masih tercatat, Fadli mengatakan bahwa Puan dan Tjahjo saat ini sudah tidak menerima gaji. Kesekjenan, menurut Fadli, sudah memahami keadaannya.
“Gaji sudah tidak diberikan,” ujarnya.
Sebelumnya, Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto menyebutkan bahwa proses PAW Puan dan Tjahjo masih diproses. Pengganti Puan adalah yang disiapkan adalah politikus PDIP bernama Darmawan Prasodjo. Sedangkan pengganti Tjahjo yang disiapkan bernama Tuti Rusdiyono.
Terkait nasib para pengungsi Rohingya yang tak jelas, Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta Kementerian Luar Negeri untuk sigap membantu. Hal lain yang harus segera dilakukan ialah, memasukkan masalah pengungsi antarnegara dalam Undang-Undang Keimigrasian.
“Secara simultan harusnya diplomasi kita di Kementerian Luar Negeri harusnya aktif dalam melakukan hal itu. Myanmar juga bagian dari negara ASEAN, Asia Tenggara,” ujarnya di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (18/5).
Meskipun ada prinsip untuk tidak saling ikut campur antar kedua negara, namun masalah kemanusiaan ini harus segera diatasi. “Tapi saya pikir dalam hal kemanusiaan ada baiknya ini disuarakan,” ungkapnya.
Di sisi lain, kata dia, masih belum ada bagian dalam Undang-Undang Keimigrasian yang mengatur masalah pengungsi. “Kita harus memikirkan Undang-Undang Keimigrasian kita yang mengatur masalah pengungsi, masalah orang-orang yang meminta masuk suaka ke dalam Negara Indonesia. Ini kita harus atur itu, kita belum punya aturannya tentang itu,” jelasnya.
Menurut Fadli Zon, para pengungsi Rohingya tengah dalam kesulitan dan Indonesia harus dukung lewat kemanusiaan. Dia sangat yakin jika masyarakat juga ingin pemerintah bergegas membantu para pengungsi.
“Saya kira tidak ada salahnya kita sekarang membantu para pengungsi Rohingya. Kita perlakukan yang sakit diobati. Saya kira suasana kebatinan masyarakat Indonesia juga ingin itu yang dilakukan oleh pemerintah,” tutupnya.
Seperti diketahui, lebih dari 700 muslim Rohingya dan Bangladesh terdampar di Aceh. Para pengungsi ini ditolong oleh nelayan yang sedang berlayar.
Pengungsi Rohingya ini datang dengan dua kapal pada 10 Mei kemarin. Anak-anak, wanita, tua dan muda berdesakan dalam kapal tersebut. Indonesia bekerja sama dengan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), akan mendata para pengungsi tersebut.
“Menurut si nelayan, kapal mereka hampir tenggelam dan para nelayan itu menolongnya. Ada enam kapal nelayan yang membantu,” terang Kepala Kepolisian Kota Langsa, Aceh, Indonesia, Sunarya, seperti dikutip dari The Straits Times, Jumat (15/5).
Pimpinan DPR dan pimpinan Komisi II DPR menemui Presiden Joko Widodo untuk membahas pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang dijadwalkan mulai berlangsung pada Desember 2015
Kelima pimpinan DPR yang hadir adalah Ketua DPR Setya Novanto, Wakil Ketua Fadli Zon, Wakil Ketua Agus Hermanto, Fahri Hamzah, Wakil Ketua Taufik Kurniawan.
Pimpinan Komisi II adalah Rambe Kamaruzaman (Golkar), Ahmad Riza Patria (Gerindra), Wahidin Halim (Demokrat) dan Mustafa Kamal (PKS).
Sebelum pertemuan, Rambe mengatakan pertemuan ini akan membicarakan pilkada serentak.
“Harus dibicarakan seluruhnya. Dikonsultasikan lah dengan presiden, sebab kalau kita mau melakukan revisi, karena membentuk UU itu kan DPR dengan presiden, ya harus kita sampaikan kepada Presiden,” kata Rambe, Senin.
Dia mengungkapkan ada beberapa poin yang ingin direvisi.
“Terbatas lah. Dengan catatan memang, kita tidak usah mengganggu jadwal dan program pilkada yang sebenarnya,” katanya.
Rambe mengatakan dalam revisi ini, DPR mengusulkan agar pilkada serentak berjalan efisien dan efektif.
“Jadi asas pilkada serentak ini kita harus masukkan di dalam revisi UU yang baru, untuk efisien dan efektif,” katanya.
Baru-baru ini sebuah pameran ekonomi kreatif digelar di Jakarta dengan menyajikan sejumlah talk show yang menghadirkan sejumlah narasumber dari beberapa perwakilan negara ASEAN. Dalam talk show itu dibahas soal persiapan Indonesia dengan segala UKM (Usaha Kecil Masyarakat) untuk menyambut MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) 2015.
Salah satu perwakilan dari DPR RI, yakni Fadli Zon mengatakan negara Indonesia memiliki dan menghasilkan produk kreatif yang tak kalah bersaing dengan produk impor. Apalagi, Indonesia sangat terkenal dengan batik dan makanan khas nusantaranya.
Fadli pun mengatakan bahwa produk Indonesia akan sulit ditiru karena memiliki keunikan sendiri.
“Mengenai maraknya produk tiruan, selama produk kreatif Indonesia memiliki keunikan, akan sulit ditiru,” ujar Fadli Zon.
Fadli pun menilai Indonesia akan mampu bersaing dalam produk kreatifnya melalui pengemasan yang baik.
“Saya kira ekonomi kreatif, terutama pemberdayaan dan penguatan UKM penting, mengingat sektor ini kadang terabaikan. Keberpihakan terhadap UKM diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam upaya peningkatan kualitas baik dari aspek produk, pemasaran, dan packaging,” kata Fadli menanggapi pameran dan edukasi ini sembari menegaskan keyakinan bahwa sektor informal akan menghidupi perekonomian Indonesia.
Acara ini menghadirkan pembicara dari kawasan ASEAN, antara lain: Mr. Anil Kumar Nayar, Duta Besar Negara Republik Singapura, dan Mr. Naim Abdul Rahman dari Trade Commissioner, Embassy of Malaysia in Indonesia-Trade Office. Talkshow di hari ke-2 ini dihadiri oleh 200 peserta yang berasal dari perwakilan negara-negara di kawasan ASEAN dan di luar kawasan ASEAN, seperti perwakilan kedutaan: Korea, Irak, dan Nigeria.
Sementara itu mengenai posisi peluang UKM Indonesia menghadapi MEA 2015, Ina Hagniningtyas Krisnamurthi, Direktur Kerjasama Ekonomi ASEAN Kemlu RI, mengungkapkan bahwa Indonesia harusnya lebih siap dengan apa yang dipunyai Indonesia, yaitu sumber daya alam.
“Indonesia bisa karena memiliki sumber daya alam yang siap dieksplorasi, Indonesia mampu bersaing. Masalahnya sekarang adalah sumber daya manusia yang secara kreatif, cerdas bisa memanfaatkan sumber daya alam ini,” katanya.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai tak perlu ada undang-undang khusus yang dibuat untuk menjerat pelaku prostitusi. Menurut dia, prostitusi adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari dan sudah terjadi sejak zaman dulu kala.
“Ini kan dari zaman Nabi Adam sudah ada prostitusi,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/5/2015).
Fadli menilai, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ada sekarang sudah cukup untuk mengatur mengenai prostitusi. Jika dirasa belum cukup, maka KUHP bisa saja direvisi untuk memperketat aturan mengenai praktik prostitusi.
Terkait prostitusi online yang marak belakangan ini, Fadli menilai, tantangan untuk menertibkannya lebih sulit, karena kemajuan teknologi yang berkembang pesat. Namun, hal tersebut juga bisa diatur dengan merevisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik.
“Tinggal bagaimana mencegah dan menjadikan ini suatu tatanan yang tidak menganggu masalah secara publik,” ucap Politisi Partai Gerindra itu.
