Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendukung permintaan Komisi II agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Hal itu dilakukan karena anggaran yang diajukan KPU untuk penyelenggaraan Pilkada serentak cukup besar.
“Saya kira wajar karena biaya KPU besar. Ini lucu. masa pilkada serentak kan harusnya efektif efisien tapi malah naik anggarannya Rp 4 triliun dari Rp triliun jadi Rp 7 Triliun. Ini konyol jadi harus diaudit. Audit kinerja,” kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (22/5/2015).
Menurut Politisi Gerindra, hal tersebut perlu dikoreksi. Pasalnya, pelaksanaan pilkada serentak seharusnya lebih murah. Tetapi malah menjadi mahal.
“Saya kira suatu prinsip yang harus kita koreksi apa yang diajukan oleh KPU itu. Oleh karena itu kita minta BPK untuk audit KPU.
Ia pun menilai KPU tidak professional karena juga bekerja dengan muatan politis. Apalagi KPU dibayangi dengan ancaman rusuh bila Pilkada tidak terselenggara dengan baik.
“Win-win solutionnya harusnya hal-hal yang belum diatur harus diadopsi. Toh kpu sendiri yang minta karena nggak punya payung hukum. Setelah diusulkan, mereka sendiri menolak kan lucu. KPU sekarang nggak profesional. Ketidakprofesionalnya kemana-mana,” ujarnya.