Menko PMK Muhadjir Effendy menyebut Indonesia kini dalam situasi darurat militer penanganan COVID-19. Namun, pihak istana menyebut masih dalam darurat kesehatan, mana yang benar?
Adalah Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP), Jaleswari Pramodawardhani yang menegaskan Indonesia masih berada dalam darurat kesehatan. Kondisi ini sudah ditetapkan lewat produk hukum yang diteken Presiden Joko Widodo sejak 31 Maret 2020 lalu.
Aturan itu masih berlaku sampai sekarang.
“Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 ini merujuk pada Keppres No 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan Corona Virus Disease 2019,” kata Jaleswari, Sabtu (17/7).
Dia menyatakan saat pemerintah berfokus memperkuat pelaksanaan PPKM mikro dan PPKM darurat. Yakni di bawah kendali penuh gubernur, wali kota, dan bupati. Kendali itu merujuk pada instruksi Menteri Dalam Negeri dalam pelaksanaannya.
“Presiden memimpin dan mengendalikan upaya pemulihan pandemi COVID-19 selama 24 jam. Dengan mengerahkan seluruh kekuatan pemerintah di tingkat pusat dan daerah. Presiden percaya sinergi dan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat akan membuahkan hasil pulihnya situasi segera,” terang Jaleswari.
Di luar pemerintah, sorotan sudah bermunculan. Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara menilai pernyataan Muhadjir kurang tepat.
“Sepertinya kurang tepat kalau dikatakan darurat militer. Mungkin lebih tepatnya darurat kesehatan publik. Karena penyebaran COVID-19 belum terkendali. Sementara korban yang meninggal-jatuh sakit terus bertambah,” ujar Beka.
Sorotan serupa datang dari politisi Partai Gerindra Fadli Zon. Dia mengkritik pernyataan Muhadjir bahwa Indonesia darurat militer.
“Pernyataan ini ngawur. Kok bisa mengatakan sekarang darurat militer. Mana militernya? Sirkus pernyataan ini hanya menambah daftar kurangnya konsep dan pengetahuan elementer plus koordinasi penanganan COVID,” cuit Fadli Zon lewat akun Twitter-nya.
enteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (MenkoPolhukam) Mahfud MD menceritakan asyiknya menonton Sinetron Ikatan Cinta saat PPKM Darurat.
Cerita asyiknya Mahfud MD itu mendapat kritikan dari politikus Partai Gerindra, Fadli Zon
Di tengah ganasnya amukan Covid-19 di Indonesia,Fadli Zon menilai pelaksanaan PPKM Darurat yang tidak dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak dapat terkendali dengan baik.
“Inilah kalau komando pengendalian tidak langsung dipimpin Presiden. Ada yang sibuk, berjibaku di lapangan, ada yang asyik nonton sinetron Ikatan Cinta,” tulis Fadli, dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Twitter @fadlizon, Jumat, 17 Juli 2021.
Anggota DPR RI itu menyarankan agar Jokowi mengambil alih kepemimpinan dalam pelaksanaan PPKM Darurat Jawa Bali yang saat ini masih dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.
Fadli menilai jika PPKM Darurat dipimpin oleh Jokowi secara langsung, para menteri akan mempunyai tugas dan peran yang jelas untuk saling berkoordinasi guna mengendalikan penularan Covid-19 di Indonesia.
“Saran saya pak @jokowi ambil alih kepemimpinan penanganan darurat Covid-19. Semua menteri ada tanggung jawab masing-masing,” kata Fadli.
Lebih lanjut, Fadli menyindir Mahfud MD yang asyik menonton sinetron Ikatan Cinta di masa PPKM Darurat.
Sebelumnya,Mahfud MD bercerita asyik menonton sinetron Ikatan Cinta di masa PPKM Darurat.
Bahkan,MenkoPolhukam itu mengkritik alur cerita dan proses hukum yang ditayangkan dalam sinetron tersebut.
PPKM memberi kesempatan kpd sy nonton serial sinetron Ikatan Cinta. Sarah yg mengaku dan minta dihukum krn membunuh Roy langsung ditahan. Padahal pengakuan dlm hukum pidana itu bkn bukti yg kuat,” ungkap Mahfud.
Untuk diketahui, pemerintah menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa Bali dari 3-20 Juli 2021, guna mencegah penularan Covid-19 yang semakin tinggi di Indonesia
Anggota DPR RI Fadli Zon senang mendengar vaksin berbayar dibatalkan pemerintah.
“Alhamdulillah suara rakyat didengarkan. Vaksin berbayar memang harus dibatalkan, tak etis dan inkonsisten,” kata Fadli Zon, dikutip dari akun Twitter miliknya, Sabtu (17/7).
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini menyarankan agar Presiden Jokowi mengambil alih komando penangnanan Covid-19 agar semua menteri terlibat dan punya tanggung jawab.
Saran saya, Pak @jokowi segera ambil alih kendali komando penanganan Covid-19 langsung di bawah Presiden,” tandas Fadli Zon.
Dokter spesialis penyakit dalam, dr Andi Khomeini Takdir Haruni SpPD juga menyambut baik pembatalan vaksin berbayar.
“Saya senang mendengar kabar dibatalkannya vaksin berbayar. Itu mencegah makin berlarutnya isu kesenjangan sosial makin lebar,” kata dr Andi Khomeini Takdir di akun Twitter miliknya, @dr_koko28.
Semua Vaksin Gratis
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyampaikan Presiden Joko Widodo membatalkan vaksin berbayar atau vaksin Gotong Royong yang semula akan disalurkan melalui Kimia Farma.
Menurut Pramono, vaksin berbayar dibatalkan setelah Presiden Jokowi mendapatkan masukan dan respons dari masyarakat.
Hal itu dikatakan Pramono dalam keterangan pers melalui Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (16/7).
Presiden telah memberi arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semua dibatalkan dan dicabut sehingga semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan,” ucap Pramono.
Pramono mengatakan terkait dengan vaksinasi Gotong Royong, mekanismenya tetap dilakukan melalui perusahaan, di mana perusahaan yang akan menanggung biaya vaksinasi bagi seluruh karyawannya.
“Sehingga mekanisme seluruh vaksin, baik itu vaksin Gotong Royong maupun yang sekarang mekanisme sudah berjalan, digratiskan pemerintah,” kata Pramono.
Politikus Partai Gerindra Fadli Zon menyindir cuitan Mahfud MD di Twitter. Sindiran ke Menko Polhukam itu telak banget.
Seperti diketahui, Mahfud MD sebelumnya menyatakan bahwa Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat memberinya kesempatan untuk menonton serial sinetron Ikatan Cinta.
“Inilah kalau komando pengendalian covid-19 tidak langsung dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi),” ujar Fadli dalam akun Twitter-nya. GenPI.co sudah diizinkan mengutip cuitannya, Jumat (16/7).
Menurut Fadli Zon, di tengah pandemi dan PPKM Darurat ini, para pembantu presiden sedang sibuk masing-masing.
“Ada yang sibuk berjibaku di lapangan, ada yang asyik nonton sinetron Ikatan Cinta,” tuturnya.
Oleh sebab itu, Fadli Zon menyarankan Jokowi untuk segera ambil alih kepemimpinan penanganan darurat covid-19.
Hal tersebut merupakan upaya semua menteri memiliki tanggung jawab masing-masing.
Di akhir kata, Fadli Zon juga mempersilahkan Mahfud MD untuk melanjutkan aktivitas menonton sinetronnya. “Selamat nonton Pak,” tandasnya.
Sebelumnya, Mahfud MD mengaku sedang asyik menonton sinetron Ikatan Cinta dalam masa PPKM Darurat.
Bahkan, dirinya juga engatakan bahwa pemahaman hukum sang penulis cerita tidak pas
“Sarah yang mengaku dan minta dihukum karena membunuh Roy langsung ditahan. Padahal pengakuan dalam hukum pidana itu bukan bukti yang kuat,” ujar Mahfud MD.
Dirinya lantas mengungkapkan bahwa dalam hukum pidana, tidak sembarang orang bisa ditahan apabila mengaku sebagai penjahat dan menjadi kambing hitam.
“Kalau begitu, nanti banyak orang berbuat jahat lalu menyuruh (membayar) orang untuk mengaku sebagai pelaku,” tandasnya.
Fadjroel Rachman menjadi calon Duta Besar RI untuk Kazakhstan. Hal itu membuat kursi juru bicara Presiden Joko Widodo akan kosong.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, mengungkapkan kriteria jubir baru untuk Jokowi. Fadli menyebut seorang jubir harus memiliki pengendalian diri yang tinggi.
“Orang yang menjadi jubir itu orang yang mempunyai pengendalian diri yang tinggi. Tidak mudah terpancing, tidak mudah emosional. Tidak mudah diprovokasi dan selalu memilih dengan bahasa, diksi yang terkontrol,” kata Fadli, Kamis (15/7).
Menurutnya, jubir harus paham dengan apa yang disampaikan oleh presiden. Fadli menyebut seorang jubir juga tidak boleh mencampurkan opini pribadi dalam menyampaikan informasi dari presiden.
“Sebaiknya jubir itu orang yang memang memahami betul apa yang disampaikan oleh presiden atau pun pemerintah, dan jubir itu harus orang yang tenang,” ujarnya.
“Namanya jubir ya jadi mengedepankan hasil-hasil yang memang harus disampaikan dan tidak campur dengan opini pribadi atau pandangan pribadi,” imbuh Fadli.
Menurutnya, jangan sampai jubir presiden melakukan kesalahan yang bisa menimbulkan kegaduhan.
“Semaksimal mungkin tak boleh melakukan kesalahan, apalagi dengan diksi-diksi yang dianggap menimbulkan kegaduhan polemik dan sebagainya,” katanya.
Fadli menilai jubir presiden sebelumnya sering melakukan kesalahan.
“Kalau kita lihat belakangan ini dari pemerintahan Pak Jokowi, jubir-jubir itu sering kali offside. Menurut saya karena ada masuk emosi pribadi, ada masuk pendapat pribadi dan bahkan kadang-kadang menimbulkan polemik yang tidak perlu,” pungkasnya.
Mantan Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai merupakan kenyataan bahwa saat ini keadaan Indonesia sangat kritis. Menghadapi pandemi Covid-19 fasilitas kesehatan justru berada di ujung tanduk. Hal ini berdampak pada seluruh sektor mulai sosial, ekonomi, budaya, hingga lapangan politik.
“Bahkan bisa mengarah pada krisis yang berkepanjangan,” ujar Wakil Ketua Umum Parati Gerindra itu dalam program acara di saluran youtube Refly Harun, dikutip Rabu (15/7/2021).
Kenyataan yang dirasakan masyarakat ini berbeda sekali dengan diagnosa pemerintah bahwa situasi masih dapat diatasi. ”Ketua tim saat ini mengatakan keadaan sangat terkendali, memberikan message berbeda dengan yang dirasakan mereka yang sedang berjuang melawan pandemi. Menurut saya ini menimbulkan masalah besar,” tutur Fadli.
Dia membaca bahwa kesadaran atau sense of crisis para pengambil kebijakan dalam situasi pandemi tidak merata. Ini bisa dilihat salah satunya dari tetap dibiarkannya tenaga kerja asing masuk dengan relatif leluasa ketika aktivitas masyarakat dibatasi lewat berbagai kebijakan, termasuk PPKM Darurat. Baginya ini memang menimbulkan masalah psikologis yang besar di masyarakat.
”Di saat gerak rakyatnya dibatasi sehingga berdampak pada ekonomi keluarga mereka, ini malah orang asing melenggang mendapatkan pekerjaan. Ini menimbulkan distrust,” kata dia.
Fadli Zon mengaku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Yang pasti, lanjut Fadli, rumah sakit dan fasilitas kesehatan sudah kolaps. ”Kita harus gunakan akal sehat dan hati nuradi melihat keadaan sekarang ini. Kita tidak tahu takdir apa setelah ini,” kata Fadli.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, menilai vaksin Covid-19 berbayar adalah kebijakan yang tidak etis.
“Meskipun pelaksanaannya telah ditunda, namun kebijakan Pemerintah untuk membuka opsi vaksin berbayar secara individual di tengah pandemi adalah kebijakan tidak etis, bahkan cenderung amoral,” kata Fadli melalui akun Twitternya, Kamis (15/7).
Menurutnya, vaksin Covid-19 harus disediakan secara gratis untuk masyarakat. Fadli menyebut WHO telah mengkritisi kebijakan vaksin berbayar.
Di tengah situasi pandemi, vaksin seharusnya menjadi ‘public goods’, yang harus disediakan negara bagi semua orang secara gratis. WHO juga telah mengkritisi kebijakan vaksin gotong royong berbayar ini karena tidak etis dan mempersempit akses rakyat pada vaksin,” ujarnya.
“Dengan tingkat vaksinasi yang baru menyentuh kurang lebih 5 persen penduduk, kebijakan mengubah vaksin menjadi ‘private goods’ adalah sebuah keputusan tak pantas,” lanjutnya.
Fadli juga menyoroti pernyataan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, yang menyebut bahwa vaksin berbayar berkaitan dengan bisnis.
“Menteri Kesehatan sendiri telah mengakui bahwa vaksin berbayar adalah bisnis murni. Tentu yang namanya bisnis mencari keuntungan. Ini bisa dianggap mengail di air keruh. @KemenkesRI,” kata Fadli.
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah sudah meminta bantuan internasional untuk menangani pandemi Corona Virus Desease 2019 atau COVID di tanah air.
Permintaan bantuan tersebut disampaikan karena kasus COVID-19 di Indonesia terus mengalami lonjakan, bahkan kasus harian tembus hingga angka 50 ribu kasus.
“Kami kami sudah menerima bantuan internasional jadi jangan Anda bilang kita.. Kita kita sudah semua sudah, semua tentu sudah kita lakukan, bertahap, bertingkat, dan berlanjut,” kata Luhut dalam konferensi pers virtual, Kamis (15/07/2021).
“Jadi bukan tidak minta bantu, kita minta bantu tapi tentu bantu-bantu yang menurut kita yang kita tidak bisa tangani,” sambungnya.
Lebih jauh Luhut menjelaskan, bantuan meliputi vaksin COVID-19 hingga oksigen. Negara yang turut memberikan bantuan ke Indonesia, kata dia, yaitu Jepang, Singapura, China, Uni Emirat Arab (UEA), dan Australia.
“Ini Anda lihat negara-negara yang sudah kita hubungi dan mereka sudah jalan. Dari Singapura dari United Emirat Arab juga dari Tiongkok, juga dari Australia juga dan lokal produk kita sendiri pun sudah ada membuat ventilator,” urai Luhut.
“Termasuk oksigen konsentrator teman-teman yang di Jogja itu sudah buat kita dorong juga kita manfaatkan juga untuk membangun industri dalam negeri,” imbunya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa bantuan tersebut akan disebar ke sejumlah rumah sakit yang ada di Indonesia. Ia berharap bantuan yang diterima Indonesia bisa membuat fasilitas rumah sakit menjadi lebih baik.
Saran Fadli Zon, Kibarkan Bendera Putih
Seruan agar Indonesia ‘mengibarkan bendera putih’ alias minta bantuan pihak asing sudah diserukan oleh banyak pihak. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon menilai penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia memburuk. Menurutnya, Indonesia harus segera meminta bantuan dunia internasional terutama negara-negara yang terbukti sudah berhasil mengatasi pandemi.
“Pemerintah kita harus bersikap realistis menghadapi gelombang baru COVID-19. Infrastruktur kesehatan, logistik, serta jumlah tenaga kesehatan kita terbukti sudah berada di ambang batas, sehingga tak akan sanggup lagi menghadapi situasi yang terus memburuk. Suka atau tidak suka, kita harus segera meminta bantuan dunia internasional, terutama negara-negara yang terbukti sudah berhasil mengatasi pandemi. Ini merupakan persoalan kemanusiaan,” katanya, Jumat (09/07/2021).
Menurut Fadli Zon, ada beberapa alasan kenapa Indonesia membutuhkan langkah luar biasa mengatasi gelombang baru COVID-19 ini. Pertama, dalam dua pekan terakhir sudah terjadi berkali-kali rekor kasus baru COVID-19 di Tanah Air.
“Hanya tinggal soal waktu rekor itu akan segera menembus angka 40 ribuan, lalu 50 ribuan, jika kita tak segera mengambil langkah luar biasa,” jelas Fadli Zon.
Kedua, lanjut Fadli, kebijakan yang sudah diambil pemerintah belum memadai untuk memutus kedaruratan. Meski berjudul Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dan diterapkan di wilayah Jawa-Bali, kebijakan ini tak bisa dianggap luar biasa.
Menurut Fadli, dalam praktiknya di lapangan, kebijakan ini belum bisa membatasi kegiatan masyarakat. Dia bilang, sebagian masyarakat merasa perlu mencari nafkah harian untuk kebutuhan hidup sehari-hari karena pemerintah tidak memberi kompensasi atas pembatasan ini.
“Apalagi, di sisi lain, hingga hari ini Pemerintah masih saja membuka pintu bandara dan pelabuhan. TKA asing dari China masih bisa melenggang masuk. Keadaan ini membuat sebagian masyarakat merasa didiskriminasi,” ucapnya.
Ketiga, Fadli menambahkan, kemampuan infrastruktur kesehatan Indonesia sudah di ambang batas. Menurut data Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), saat ini okupansi tempat tidur di berbagai rumah sakit di Jakarta, Banten, Yogyakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah sudah mencapai 100 persen.
Kata Fadli, PERSI menyampaikan bahwa jumlah kasus aktif telah meningkat di 28 provinsi. Tabung oksigen dan oksigennya sendiri menjadi langka dan tak memenuhi kebutuhan mereka yang membutuhkan. “Terjadi panic buying untuk sejumlah obat, vitamin bahkan susu,” ucapnya.
Wabah saat ini, kata dia, memang masih berpusat di Jawa, namun lonjakan kenaikan kasus, lonjakan okupansi ruangan di rumah sakit juga terjadi di luar Jawa, seperti Kalimantan Barat, Lampung dan Kepulauan Riau. Jika kasus ini terus meningkat, krisis bukan hanya akan terjadi di rumah sakit-rumah sakit di Jawa, tapi juga di berbagai provinsi lain di luar Jawa.
Anggota Komisi I DPR RI itu menambahkan, menurut data Lapor COVID-19 pekan lalu tercatat ada 265 kematian di luar rumah sakit pada saat orang-orang mengisolasi diri di rumah. Atau mengantri untuk mendapatkan tempat tidur darurat.
“Data ini bisa memberikan gambaran bagaimana infrastruktur kesehatan ini sudah tak lagi bisa melayani pasien-pasien baru yang terus bermunculan. Banyak mereka yang terpapar tak bisa ke rumah sakit karena penuh dan terpaksa isolasi mandiri tanpa pengawasan dokter atau tenaga medis,” ucapnya.
Keempat, lanjut Fadli, adalah krisis tenaga kesehatan. Dia menyebut, sejak awal pandemi, jumlah dokter yang meninggal akibat COVID-19 di Indonesia telah melebihi angka 400 orang.
Bila digabungkan dengan tenaga kesehatan lain seperti perawat, jumlah kematian nakes sudah menembus angka seribu orang. Dia bilang, para dokter dan tenaga kesehatan lainnya adalah pejuang dengan perlengkapan terbatas.
“Menurut Ikatan Dokter Indonesia (IDI), tingkat kematian tenaga kesehatan di Indonesia berada di urutan ketiga tertinggi di dunia, bahkan menjadi yang tertinggi di Asia. Jika krisis ini terus memburuk, kita mungkin masih bisa membuka rumah sakit darurat, namun tenaga kesehatan tidak bisa disediakan secara instan,” tuturnya.
Kelima, lanjut Fadli adalah krisis ketersediaan vaksin. Hingga kini, jumlah penduduk Indonesia yang telah menerima vaksin sekitar kurang dari 5 persen. Dia bilang, meski pada 30 Juni lalu pemerintah mengumumkan telah menerima 118,7 juta dosis vaksin Sinovac dan AstraZeneca, namun jumlah ini jauh dari cukup untuk memvaksinasi 181,5 juta orang atau 70 persen dari populasi.
Fadli menyebut, sebagai perbandingan Kanada memiliki 338 juta dosis vaksin, atau 5 kali dari jumlah populasi mereka. Inggris, memiliki jumlah vaksin 3,6 kali jumlah populasi, dan Amerika Serikat memiliki dosis vaksin 2 kali lipat jumlah populasinya.
Menurutnya, dengan tingkat ketersediaan vaksin yang rendah, serta laju vaksinasi yang juga lambat tanpa langkah luar biasa, RI tidak akan bisa menghadapi tsunami COVID-19. Terlebih, angka-angka yang sejauh ini diumumkan pemerintah diyakini tidak mewakili kondisi lapangan sebenarnya. Kata dia, ada banyak kasus tidak dilaporkan dan tidak bisa ditangani oleh pemerintah.
“Dengan alasan-alasan tadi, pemerintah harus segera mengambil langkah luar biasa dan meminta bantuan dunia internasional. Kibarkan bendera putih dan buka tangan lebar menerima bantuan dari negara-negara sahabat apalagi yang sudah berhasil mengatasi pandemi. Kita sangat membutuhkan intervensi global untuk meredam jumlah korban lebih banyak,” tuturnya.
Fadli menyebut, beberapa langkah lain yang harus segera dilakukan pemerintah adalah segera menutup sementara gerbang lalu lintas internasional, terlebih untuk TKA yang tidak esensial. Kemudian, batasi mobilitas dan penerbangan domestik hanya untuk keperluan logistik dan kesehatan.
“Saya usulkan agar Presiden langsung yang memimpin situasi darurat ini sehingga semua kementerian dan lembaga fokus menghadapi darurat pandemi bersama-sama. Koordinasi di satu komando kendali dari pusat hingga daerah. Penanganan COVID-19 di negara kita tidak akan berhasil selama para pejabat pelaksananya bekerja rangkap jabatan,” jelasnya.
“Tanpa keputusan luar biasa, kita akan membuat krisis ini menjadi semakin panjang dan lama dengan korban rakyat semakin banyak termasuk berdampak parah pada situasi ekonomi dan sosial,” tutup Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI ini.
Baru-baru ini publik dihebohkan dengan pernyataan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.
Dalam pernyataannya Mensos Risma seolah geram terhadap kinerja ASN, yang dinilainya tak becus dalam bekerja.
Oleh karena itu, Mensos Risma mengancam ASN yang tidak becus dalam bekerja akan dipindahkan tugasnya ke wilayah Papua
Mengetahui hal tersebut, banyak netizen yang mengira bahwa Mensos Risma merupakan sosok yang rasis terhadap Papua
Bahkan politisi Partai Gerindra Fadli Zon turut menyoroti langkah yang diambil oleh Mensos Risma.
Dalam unggahannya,Fadli Zon menyoroti pernyataan Mensos Risma yang mengisyaratkan bahwaPapua merupakan tempat hukuman bagi ASN yang tak becus bekerja.
“Pernyataan Menteri Sosial ini menyiratkan seolah Papua jd tempat hukuman ASN yg tak becus,” tulis Fadli Zon dilansir galajabar dari akun Twitter @fadlizon pada Rabu, 14 Juli 2021.
Lebih lanjut Fadli Zon menilai bahwa pernyataan Mensos Risma masuk kategori sensitif karena seolah Papua sebagai tempat hukuman bagi ASN yang tak becus bekerja.
Karena dianggap sesuatu yang sensitif, Fadli Zon meminta Mensos Risma untuk mencabut pernyataan soal Papua tersebut.
Sebaiknya cabut saja pernyataan sensitif seperti ini,” tulisnya.
Sebelumnya, mantan Wali Kota Surabaya itu mengaku tidak akan memecat ASN yang tidak bekerja serius, tetapi akan memindahkan ke Papua
Hal tersebut disampaikannya oleh Mensos Risma ketika melakukan kunjungan kerja di Wyta Guna Bandung, Jawa Barat pada Selasa, 13 Juli 2021.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, mengatakan bahwa vaksin gotong rotong berbayar murni urusan business to business.
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Fadli Zon, menyebut bahwa itu adalah bisnis Covid-19.
“Ada kemajuan dari Menkes yaitu pengakuan bahwa vaksin gotong royong (berbayar) adalah bisnis murni. Ini namanya bisnis covid,” ujar Fadli melalui akun Twitternya, Rabu (14/7).
Sebelumnya, Budi menjelaskan bahwa vaksin gotong royong didorong agar vaksinasi Covid-19 bisa berjalan cepat.
“Memang vaksin gotong royong waktu di awal adalah merespons kebijakan ini dibikin untuk merespons karena ada persepsi kalau pemerintah akan kurang gesit, kurang cepat, dibandingkan dengan swasta, di awal memang dibikin seperti itu,” kata Budi dalam rapat Komisi IX yang disiarkan YouTube DPR RI, Selasa (13/7).
Budi mengatakan bahwa vaksin gotong rotong murni urusan business to business.
“Yang kedua, vaksin gotong royong ini pure business to business, jadi dikelola oleh BUMN, Bio Farma Group, dengan produsennya kami tidak terlibat, kemudian dijual juga oleh Bio Farma, waktu itu keputusannya dikoordinasikan lewat kami. Kami hanya terlibat bahwa itu vaksinnya apa dan jumlahnya berapa banyak, itu saja kami terlibat,” jelasnya.
Ada kemajuan dr Menkes yaitu pengakuan bahwa vaksin gotong royong (berbayar) adalah bisnis murni. Ini namanya bisnis covid.
