Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon angkat bicara soal pernyataan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini yang menyinggung Papua pada saat memarahi para aparatur sipil negara (ASN) di Balai Wyata Guna, Kota Bandung, Jawa Barat, karena kecewa atas kinerjanya dalam menyiapkan dapur umum.
“Pernyataan Menteri Sosial ini menyiratkan seolah Papua jadi tempat hukuman ASN yang tak becus,” kata Fadli dalam cuitannya di akun twitter miliknya @fadlizon, Selasa (13/7/2021).
Mantan Wakil Ketua DPR RI ini menganggap, pernyataan menteri asal PDI-Perjuangan itu masuk dalam kategori sensitif karena dinilai telah mendeskreditkan Papua itu sendiri. Oleh karena itu, Fadli meminta agar Risma bisa bertanggung jawab atas pernyataannya tersebut.
Sebaiknya cabut saja pernyataan sensitif seperti ini,” ujarnya.
Untuk diketahui, Menteri Sosial Tri Rismaharini melakukan pengecekan kesiapan dapur umum di Kawasan Wyata Guna, Jalan Pajajaran, Kota Bandung, Selasa (13/7/2021). Sayangnya, mantan Wali Kota Surabaya ini mengaku kecewa dan memarahi para petugas Kemensos.
“Temen temen itu kerja di kementrian sosial, bukan di rehabilitasi sosial. Mulai sekarang, saya tidak mau lagi lihat seperti ini, kalau ada seperti ini lagi, saya pindah semua ke Papua,” kata Risma.
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Fadli Zon, menyebut bahwa jika ada pihak yang bisa membuat Covid-19 bisa terkendali maka mendapatkan julukan ‘The King of Covid’ dan ‘Lord Covid’.
“Kalau ada yang jagoan membuat Covid-19 sangat sangat terkendali bisa dijuluki ‘The King of Covid’ atau ‘Lord Covid’,” kata Fadli melalui akun Twitternya, Senin (12/7).
Seperti diberitakan sebelumnya, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan bahwa kondisi Covid-19 di Indonesia terkendali.
Jadi kalau ada yang berbicara bahwa tidak terkendali keadaannya, sangat-sangat terkendali. Jadi yang bicara tidak terkendali itu bisa datang ke saya, nanti saya tunjukkin ke mukanya bahwa kita terkendali, jadi semua kita laksanakan,” kata Luhut seperti disiarkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (12/7).
Luhut menjelaskan bahwa masalah mengenai obat-obatan, oksigen, dan tempat tidur pasien Covid-19 bisa selesai dengan baik.
“Bahwa kita punya masalah, saya berkali-kali sampaikan yes kita punya banyak masalah dan ini masalah kita perbaiki dengan tertib karena tim saya ulangi tim bekerja sangat kompak,” katanya.
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Fadli Zon, mengatakan bahwa vaksin Covid-19 berbayar harusnya dibatalkan.
“Vaksin Gotong Royong (berbayar) harusnya dibatalkan, bukan ditunda. Uang membeli vaksin pakai uang rakyat trus dijual lagi ke rakyat. Semoga juga bukan vaksin hibah negara sahabat yang diperjualbelikan,” kata Fadli melalui akun Twitternya, Senin (12/7).
Fadli mengatakan bahwa BUMN itu harusnya melayani masyarakat bukan mencari untung dari masyarakat.
BUMN itu bentuk intervensi negara untuk melayani rakyat bukan cari untung dari rakyat,” lanjut cuit @fadlizon.
Seperti diketahui, pemerintah membuka vaksinasi gotong royong berbayar. Vaksinasi berbayar bisa didapat di klinik Kimia Farma.
Vaksin Gotong Royong (berbayar) harusnya dibatalkan, bukan ditunda. Uang membeli vaksin pakai uang rakyat trus dijual lg ke rakyat. Smg jg bukan vaksin hibah negara sahabat yg diperjualbelikan. BUMN itu bentuk intervensi negara utk melayani rakyat bukan cari untung dr rakyat.
Politisi Partai Gerindra Fadli Zon ikut merespons vonis 4 tahun penjara yang dijatuhkan untuk Habib Rizieq Shihab di kasus hoaks hasil swab RS Ummi, Bogor.
Melalui cuitan di akun Twitter-nya, Fadli Zon pun mengungkapkan penilaian pribadinya atas vonis yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur kepada Habib Rizieq Shihab itu.
Sebagai informasi, Majelis Hakim PN Jakarta Timur telah memutuskan Habib Rizieq Shihab dijatuhi hukuman 4 tahun penjara atas kasus hoaks atau berita bohong soal hasil swab.
Saat pembacaan vonis, Kamis, 24 Juni 2021, Habib Rizieq Shihab dianggap terbukti telah melanggar dakwaan primer lantaran menyebarkan berita bohong hingga menimbulkan keonaran.
Habib Rizieq Shihab disebut telah melanggar pasal 14 ayat 1 undang-undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana juncto pasal 55 ayat 1.
Diberitakan Pikiran-Rakyat.com sebelumnya, dalam agenda pembacaan vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sempat memaparkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.
Perempuan memainkan peran penting untuk mendukung perdamaian, keamanan dan stabilitas. Dimana, peran perempuan saat ini semakin signifikan dan sangat berpengaruh dalam seluruh kehidupan bermasyarakat.
Demikian dikatakan Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon saat mengikuti virtual teleconference antara Parlemen Indonesia-Afganistan dengan tema ‘Empowering Women And Supporting Peace Process’ dari Gedung DPR RI, Rabu (23/6).
Fadli juga mengakui, masih banyak kesulitan dan tantangan yang dihadapi kaum perempuan baik dari aspek struktural maupun kultural.
“Secara struktural perempuan saat ini seringkali masih diabaikan dalam berbagai kebijakan politik, sosial, ekonomi maupun dalam proses pembuatan kebijakan. Namun, pada saat yang sama, sebagian besar perempuan secara budaya distigmatisasi karena memiliki kapasitas yang lebih lemah untuk berkontribusi pada pembangunan masyarakat,” terang Fadli.
Ke depannnya, politisi Fraksi Partai Gerindra ini menginginkan tujuan agenda pembangunan harus sejalan dengan target kesetaraan gender sebagai upaya untuk membuka akses seluas-luasnya bagi perempuan untuk berpartisipasi terhadap segala bentuk pembangunan masyarakat. “Memberikan perempuan lebih banyak kapasitas untuk terlibat dalam ranah sosial, ekonomi, dan politik,” ujar Fadli.
Sebagai Anggota Biro Komisi International Parliamentary Union (IPU) untuk Demokrasi dan HAM, Fadli menekankan, penguatan posisi perempuan dalam memajukan hak asasi manusia. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki dan menghilangkan segala macam diskriminasi terhadap perempuan, yang pada prinsipnya dapat memenuhi HAM itu sendiri.
“Kita sebagai Anggota DPR berada di garda terdepan untuk menjawab tantangan yang dihadapi perempuan. Kita bisa menjadi ujung tombak gerakan pemberdayaan perempuan sebagai katalisator proses demokratisasi. Perempuan harus lebih aktif dalam segala jenis partisipasi politik dan suara mereka harus sangat diperhatikan. Kemudian, perempuan juga harus didorong untuk lebih terlibat dalam proses-proses pembuatan kebijakan,” urai Fadli.
Wakil Rakyat dapil Jawa Barat V ini meyakini, perempuan memiliki potensi besar untuk mendukung proses perdamaian. Melalui agenda ini, diharapkan Indonesia dan Afghanistan memiliki lebih banyak kesempatan untuk bekerja sama dalam menangani pemberdayaan perempuan. “Saya percaya bahwa diskusi ini akan menghasilkan kesimpulan yang bermanfaat dan membuka jalan bagi kerja sama yang lebih erat antara Indonesia dan Afghanistan,” tutupnya.
Wacana Presiden tiga periode semakin hangat jadi perbincangan.
Apalagi setelah mantan tokoh lembaga Survei, M Qodari kampanyekan pasangan Jokowi-Prabowo di Pilpres 2024.
Hal ini membuat Fadli Zon menanggapi wacana itu.
Dirinya merasa kasihan dengan Presiden Jokowi.
Pasalnya, saat ini Indonesia lagi menghadapi situasi yang sulit soal ekonomi dan pandemi covid-19.
“Persoalan saat ini kita hadapi cukup berat dari ekonomi dan pandemi covid masa jabatan presiden berakhir 2024, kita sekarang di 2021, kasihan pak Jokowi, masih ada 3 tahun kok sudah heboh membicarakan 2024,” ujarnya.
Terkait kampanye Jokowi-Prabowo yang diusulkan M Qodari, Fadli Zon menilai hal ini kurang etis.
“Politik itu kerap terjadi di last minute, apa yang dilakukan Qodari merupakan anomali, karena datang dari tokoh survei, terlebih bukan datang dari tokoh politik, apalagi tokoh akademisi yng memiliki jarak dari politik,” ujarnya.
Menurutnya , M Qodari ini sudah terlalu dekat dengan politik sehingga wacana yang diusulkannya itu pasti akan menimbulkan polemik.
“Bang Qodari ini adalah sosok yang nempel di politik,dan sangat untung, kan enak banget posisinya, tentu ini menimbulkan polemik,” katanya.
Fadli Zon pun menyebutkan bahwa Presiden Jokowi tidak akan berminat.
“Pak Jokowi mengatakan sendiri tidak berminat, saya tidak tahu apakah Pak Qodari ini sudah tahu terkait jawaban Jokowi itu serius atau bercanda, saya tidak tahu,” ujarnya.
Fadli Zon sebenarnya juga ingin mengajukan Prabowo sebagai Presiden di Pilpres 2024.
Sebagai orang Gerindra, saya mengajukan Pak Prabowo sebagai presiden di 2024, jangan-jangan mengajukan Jokowi-Prabowo ini sebagai upaya agar Prabowo ini tidak maju,” ujar Fadli Zon sambil tersenyum.
Menurutnya, isu Jokowi-Prabowo ini sangat tidak produktif di saat Indonesia sedang mengalami kesulitan ekonomi dan pandemi covid-19.
Fadli Zon mengaku sebenarnya tidak ingin merespons wacana M Qodari terkait pencalonan Pilpres 2024.
Sebelumnya, M Qodari mengatakan majunya Jokowi sebagai Presiden pada pemilu mendatang bersama Prabowo Subianto akan mampu menekan ongkos politik dan menghindari benturan warga.
“Undang-Undang Dasar itu sangat biasa diamandemen. Di Indonesia sudah 3 kali. Di Amerika lebih dari 25 kali.”
“Amandemen itu sendiri ada aturannya di UUD. Itu bukan barang haram. Ada aturannya, selama dipenuhi itu bisa,” kata Qodari saat ditemui usai syukuran JokPro 2024, di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Sabtu (19/6/2021).
M Qodari juga menyebutkan jika Jokowi dan Prabowo bersatu, maka banyak partai yang akan mendukung dan bisa menghindari perpecahan bangsa.
“Tantangannya saat ini adalah komunikasi kepada masyarakat, soal UUD itu bisa diatur lewat amandemen” ujar M Qodari.
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Fadli Zon berharap, status hubungan diplomatik antara Uni Eropa dan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dapat membuka peluang kerja sama di berbagai bidang baru.
“Semoga, meningkatnya status hubungan kedua entitas, dari dialog menjadi partner strategis dapat membangun bidang baru. Mulai dari ketahanan kesehatan regional dan pengembangan energi terbarukan,” ujarnya, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (22/6/2021). Fadli menilai kedua bidang tersebut berpeluang untuk memperkuat pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Pemulihan ekonomi dapat dilakukan melalui investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan baru.
Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menghadiri dan menjadi pembicara dialog daring antara Parlemen Eropa dengan Parlemen Negara-negara ASEAN (AIPA), Selasa (22/6/2021). Mewakili Parlemen Indonesia, Fadli menjadi pembicara di sesi panel pertama bersama Ketua Komite Perdagangan Internasional Parlemen Eropa Bernd Lange.
Dalam sesi itu, politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini menyampaikan pentingnya masa depan perdagangan antara Uni Eropa-ASEAN. Khususnya, kata Fadli, terkait pendekatan bilateral dan kemungkinan pengaktifan kembali negosiasi perdagangan regional antara Uni Eropa dengan ASEAN.
Sebab negosiasi tersebut sempat ditunda untuk memberikan kesempatan bagi negosiasi bilateral. “Ada optimisme bahwa ke depan hubungan dagang antara Uni Eropa dengan ASEAN akan terus meningkat dan berkembang. Terlebih, hubungan diplomatik antara Uni Eropa dan ASEAN sudah memasuki usia ke-44 tahun,” jelas Fadli. Apalagi, lanjut dia, Uni Eropa-ASEAN adalah mitra strategis yang memiliki banyak kesamaan. Utamanya, dalam komitmen menjaga multilateralisme dan tatanan internasional.
Demikian halnya dengan negosiasi perdagangan regional. Menurut Fadli penawaran ini akan dapat dilanjutkan apabila negosiasi-negosiasi bilateral telah berhasil disepakati.
Dalam kesempatan tersebut, Fadli mengajak Parlemen Eropa agar lebih aktif melakukan dialog. Terutama terkait isu-isu yang masih menjadi hambatan dalam perdagangan, seperti kelapa sawit. Sebab, sampai saat ini, kelapa sawit seringkali mendapatkan penilaian tidak adil jika dibandingkan dengan minyak nabati lainnya. “Kelapa sawit dikategorikan sebagai high risk indirect land used change (ILUC) oleh Uni Eropa. Padahal, tingkat produktivitasnya lebih tinggi ketimbang minyak nabati lain yang lebih menghabiskan banyak lahan ketimbang kelapa sawit,” ujar Fadli.
Ia menegaskan, diskriminasi soal minyak sawit dari Indonesia harus ditiadakan. Menurut Fadli, diskriminasi terhadap produk pertanian tidak akan membantu negara berkembang. “Justru sebaliknya, diskriminasi produk pertanian malah semakin memperburuk kehidupan para petani yang tergantung pada komoditas itu,” kata Fadli dalam keynote speech-nya.
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menyatakan bahwa DPR RI sangat mengapresiasi langkah Uni Eropa (EU) untuk membantu setiap negara ASEAN dan di tingkat regional dalam mengatasi krisis kesehatan. Selain memperkuat sistem kesehatan, kerja sama kawasan regional juga penting untuk mengurangi dampak ekonomi dan sosial dari pandemi Covid-19.
“Sebagai dua blok regional paling maju di dunia, dengan kemitraan yang telah terjalin selama lebih dari 40 tahun, saya yakin akan lebih banyak kemajuan yang dicapai dalam hubungan kedua kawasan di masa depan. Tidak hanya secara bersama-sama mengatasi tantangan global, termasuk krisis kesehatan saat ini,” kata Fadli dalam dialog virtual antara AIPA dan Parlemen Uni Eropa (EP), Selasa (22/6/2021).
Sayangnya saat ini kesenjangan vaksin secara global masih terjadi. Ini tentu berisiko memperpanjang pandemi, termasuk di Asia Tenggara. Saat ini, 75 persen vaksin dinikmati oleh 10 negara, dan hanya 0,4 persen dinikmati oleh negara berpenghasilan rendah. Sedangkan ASEAN sejauh ini baru memvaksinasi sekitar 7,8 persen dari populasinya. Kondisi ini, serta meningkatnya penularan Covid-19 di kawasan saat ini, terutama ASEAN yang membutuhkan lebih banyak vaksin secara tepat waktu.
“Posisi kita (Parlemen Indonesia) jelas seperti apa yang ada depan mata, adalah bagaimana menghadapi gelombang kedua Covid-19, jangan sampai collaps health security kita. Ke depan harus memaksimalkan vaksin sebagai salah satu cara untuk mengendalikan vatalities, apalagi sudah cukup banyak mutasi variannya. Kita harus melihat apa yang di depan mata kita dulu, faktanya sekarang tingat penularan sedang tinggi, pertambahan kasus harian tinggi,” ungkap Fadli kepada Parlementaria.
Parlemen Indonesia juga memandang perlu untuk memberikan dukungan terhadap proposal yang diajukan oleh beberapa negara di WTO, mengenai pengabaian sementara ketentuan terkait Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPS) Agreement on Vaccine. Melalui Konferensi Parlementer WTO, DPR RI telah menyatakan dukungan terhadap usulan tersebut, sikap yang juga sejalan dengan Pemerintah Indonesia.
Dalam masa krisis ini, Fadli memandang penting bagi parlemen dan anggota parlemen untuk mendorong masing-masing pemerintah, untuk memastikan langkah-langkah yang diambil pemerintah selaku pemangku kebijakan. Upaya yang tepat tentu akan menjamin berbagai hal. Tidak hanya ketersediaan vaksin, tetapi juga akses yang adil dan terjangkau untuk pasokan barang dan jasa kesehatan, peralatan medis, serta sebagai vaksin.
Sebagai informasi, Uni Eropa telah menjadi mitra ASEAN sejak tahun 1977 dan kedua belah pihak telah mengembangkan kerja sama di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. EU juga secara aktif mendukung integrasi ASEAN dan upaya membangun komunitas ASEAN.
Sebagai mitra dagang terbesar setelah Tiongkok, Uni Eropa dinilai menjadi partner penting bagi ASEAN. Kerja sama kedua belah pihak juga memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi di kawasan, melalui berbagai bidang, antara lain infrastruktur konektivitas, logistik, regulasi, inovasi, mobilitas dan bantuan pendidikan.
Munculnya pertanyaan memilih antara Al-Quran atau Pancasila dalam tes wawasan kebangsaan menuai polemik. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana, belum lama ini menjelaskan alasan dibalik munculnya poin pertanyaan tersebut.
Dikatakan Bima, bahwa alasan yang mendasari adanya pertanyaan itu lantaran hasil indeks moderasi bernegara (IMB-68) dan profiling jeblok. Bahkan ia menegaskan pertanyaan itu paling sering digunakan oleh teroris untuk merekrut calon-calon teroris.
Menyinggung alasan Kepala BKN, Politikus Gerindra Fadli Zon justru menilai upaya menghadap-hadapkan antara Al-Quran dan Pancasila merupakan bentuk penghinaan terhadap agama.
Bahkan Fadli Zon menyatakan langkah tersebut mempertentangan antara Al-Quran dengan Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia.
“Pertanyaan pilih Al Qur’an atau Pancasila jelas menghina agama sekaligus mempertentangkan Islam dan Pancasila,” kata Fadli Zon dalam laman Twitternya, Senin (21/6/2021).
Ia menegaskan modus yang dipakai TWK ini jelas merupakan teknik adu domba. Ia pun meminta agar dalang dibalik pembuatan soal TWK ini diusut.
“Cara-cara ini adalah teknik adu domba. Harus segera diusut dalangnya,” tegas Ketua BKSAP DPR RI ini.
