Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Fadli Zon berharap, status hubungan diplomatik antara Uni Eropa dan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dapat membuka peluang kerja sama di berbagai bidang baru.
“Semoga, meningkatnya status hubungan kedua entitas, dari dialog menjadi partner strategis dapat membangun bidang baru. Mulai dari ketahanan kesehatan regional dan pengembangan energi terbarukan,” ujarnya, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (22/6/2021). Fadli menilai kedua bidang tersebut berpeluang untuk memperkuat pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Pemulihan ekonomi dapat dilakukan melalui investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan baru.
Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menghadiri dan menjadi pembicara dialog daring antara Parlemen Eropa dengan Parlemen Negara-negara ASEAN (AIPA), Selasa (22/6/2021). Mewakili Parlemen Indonesia, Fadli menjadi pembicara di sesi panel pertama bersama Ketua Komite Perdagangan Internasional Parlemen Eropa Bernd Lange.
Dalam sesi itu, politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini menyampaikan pentingnya masa depan perdagangan antara Uni Eropa-ASEAN. Khususnya, kata Fadli, terkait pendekatan bilateral dan kemungkinan pengaktifan kembali negosiasi perdagangan regional antara Uni Eropa dengan ASEAN.
Sebab negosiasi tersebut sempat ditunda untuk memberikan kesempatan bagi negosiasi bilateral. “Ada optimisme bahwa ke depan hubungan dagang antara Uni Eropa dengan ASEAN akan terus meningkat dan berkembang. Terlebih, hubungan diplomatik antara Uni Eropa dan ASEAN sudah memasuki usia ke-44 tahun,” jelas Fadli. Apalagi, lanjut dia, Uni Eropa-ASEAN adalah mitra strategis yang memiliki banyak kesamaan. Utamanya, dalam komitmen menjaga multilateralisme dan tatanan internasional.
Demikian halnya dengan negosiasi perdagangan regional. Menurut Fadli penawaran ini akan dapat dilanjutkan apabila negosiasi-negosiasi bilateral telah berhasil disepakati.
Dalam kesempatan tersebut, Fadli mengajak Parlemen Eropa agar lebih aktif melakukan dialog. Terutama terkait isu-isu yang masih menjadi hambatan dalam perdagangan, seperti kelapa sawit. Sebab, sampai saat ini, kelapa sawit seringkali mendapatkan penilaian tidak adil jika dibandingkan dengan minyak nabati lainnya. “Kelapa sawit dikategorikan sebagai high risk indirect land used change (ILUC) oleh Uni Eropa. Padahal, tingkat produktivitasnya lebih tinggi ketimbang minyak nabati lain yang lebih menghabiskan banyak lahan ketimbang kelapa sawit,” ujar Fadli.
Ia menegaskan, diskriminasi soal minyak sawit dari Indonesia harus ditiadakan. Menurut Fadli, diskriminasi terhadap produk pertanian tidak akan membantu negara berkembang. “Justru sebaliknya, diskriminasi produk pertanian malah semakin memperburuk kehidupan para petani yang tergantung pada komoditas itu,” kata Fadli dalam keynote speech-nya.