Wacana Presiden tiga periode semakin hangat jadi perbincangan.
Apalagi setelah mantan tokoh lembaga Survei, M Qodari kampanyekan pasangan Jokowi-Prabowo di Pilpres 2024.
Hal ini membuat Fadli Zon menanggapi wacana itu.
Dirinya merasa kasihan dengan Presiden Jokowi.
Pasalnya, saat ini Indonesia lagi menghadapi situasi yang sulit soal ekonomi dan pandemi covid-19.
“Persoalan saat ini kita hadapi cukup berat dari ekonomi dan pandemi covid masa jabatan presiden berakhir 2024, kita sekarang di 2021, kasihan pak Jokowi, masih ada 3 tahun kok sudah heboh membicarakan 2024,” ujarnya.
Terkait kampanye Jokowi-Prabowo yang diusulkan M Qodari, Fadli Zon menilai hal ini kurang etis.
“Politik itu kerap terjadi di last minute, apa yang dilakukan Qodari merupakan anomali, karena datang dari tokoh survei, terlebih bukan datang dari tokoh politik, apalagi tokoh akademisi yng memiliki jarak dari politik,” ujarnya.
Menurutnya , M Qodari ini sudah terlalu dekat dengan politik sehingga wacana yang diusulkannya itu pasti akan menimbulkan polemik.
“Bang Qodari ini adalah sosok yang nempel di politik,dan sangat untung, kan enak banget posisinya, tentu ini menimbulkan polemik,” katanya.
Fadli Zon pun menyebutkan bahwa Presiden Jokowi tidak akan berminat.
“Pak Jokowi mengatakan sendiri tidak berminat, saya tidak tahu apakah Pak Qodari ini sudah tahu terkait jawaban Jokowi itu serius atau bercanda, saya tidak tahu,” ujarnya.
Fadli Zon sebenarnya juga ingin mengajukan Prabowo sebagai Presiden di Pilpres 2024.
Sebagai orang Gerindra, saya mengajukan Pak Prabowo sebagai presiden di 2024, jangan-jangan mengajukan Jokowi-Prabowo ini sebagai upaya agar Prabowo ini tidak maju,” ujar Fadli Zon sambil tersenyum.
Menurutnya, isu Jokowi-Prabowo ini sangat tidak produktif di saat Indonesia sedang mengalami kesulitan ekonomi dan pandemi covid-19.
Fadli Zon mengaku sebenarnya tidak ingin merespons wacana M Qodari terkait pencalonan Pilpres 2024.
Sebelumnya, M Qodari mengatakan majunya Jokowi sebagai Presiden pada pemilu mendatang bersama Prabowo Subianto akan mampu menekan ongkos politik dan menghindari benturan warga.
“Undang-Undang Dasar itu sangat biasa diamandemen. Di Indonesia sudah 3 kali. Di Amerika lebih dari 25 kali.”
“Amandemen itu sendiri ada aturannya di UUD. Itu bukan barang haram. Ada aturannya, selama dipenuhi itu bisa,” kata Qodari saat ditemui usai syukuran JokPro 2024, di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Sabtu (19/6/2021).
M Qodari juga menyebutkan jika Jokowi dan Prabowo bersatu, maka banyak partai yang akan mendukung dan bisa menghindari perpecahan bangsa.
“Tantangannya saat ini adalah komunikasi kepada masyarakat, soal UUD itu bisa diatur lewat amandemen” ujar M Qodari.