Menko PMK Muhadjir Effendy menyebut Indonesia kini dalam situasi darurat militer penanganan COVID-19. Namun, pihak istana menyebut masih dalam darurat kesehatan, mana yang benar?
Adalah Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP), Jaleswari Pramodawardhani yang menegaskan Indonesia masih berada dalam darurat kesehatan. Kondisi ini sudah ditetapkan lewat produk hukum yang diteken Presiden Joko Widodo sejak 31 Maret 2020 lalu.
Aturan itu masih berlaku sampai sekarang.
“Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 ini merujuk pada Keppres No 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan Corona Virus Disease 2019,” kata Jaleswari, Sabtu (17/7).
Dia menyatakan saat pemerintah berfokus memperkuat pelaksanaan PPKM mikro dan PPKM darurat. Yakni di bawah kendali penuh gubernur, wali kota, dan bupati. Kendali itu merujuk pada instruksi Menteri Dalam Negeri dalam pelaksanaannya.
“Presiden memimpin dan mengendalikan upaya pemulihan pandemi COVID-19 selama 24 jam. Dengan mengerahkan seluruh kekuatan pemerintah di tingkat pusat dan daerah. Presiden percaya sinergi dan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat akan membuahkan hasil pulihnya situasi segera,” terang Jaleswari.
Di luar pemerintah, sorotan sudah bermunculan. Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara menilai pernyataan Muhadjir kurang tepat.
“Sepertinya kurang tepat kalau dikatakan darurat militer. Mungkin lebih tepatnya darurat kesehatan publik. Karena penyebaran COVID-19 belum terkendali. Sementara korban yang meninggal-jatuh sakit terus bertambah,” ujar Beka.
Sorotan serupa datang dari politisi Partai Gerindra Fadli Zon. Dia mengkritik pernyataan Muhadjir bahwa Indonesia darurat militer.
“Pernyataan ini ngawur. Kok bisa mengatakan sekarang darurat militer. Mana militernya? Sirkus pernyataan ini hanya menambah daftar kurangnya konsep dan pengetahuan elementer plus koordinasi penanganan COVID,” cuit Fadli Zon lewat akun Twitter-nya.