Tindakan penganiayaan warga Papua oleh oknum anggota TNI Angkatan Udara (AU) dinilai sebagai tindakan memalukan.
Anggota Komisi I DPR, Fadli Zon meminta agar dua oknum anggota TNI AU yang berbuat kasar terhadap warga di Papua dipecat. Bahkan dihukum agar masalah yang terjadi tidak semakin besar menjadi skala nasional hingga internasional.
Jangan sampai masalah ini menggelinding cepat jadi bola salju nasional-internasional,” ucap Fadli Zon kepada wartawan, Rabu (28/7).
Menurut Fadli, masalah ini amat sensitif, sehingga diperlukan ketegasan khusus dalam menyikapinya.
“Rasis dan tak berperikemanusiaan terhadap orang Papua dan disabilitas. Ini sangat sensitif,” ujar politikus Gerindra ini.
Fadli meminta TNI AU memproses hukum kedua oknum anggota TNI AU tersebut secara transparan. Menurutnya, seharusnya aparat TNI atau Polri bertindak secara lebih bijak dan berempati.
“Sebaiknya (proses hukum) transparan agar ada pelajaran,” jelas Fadli.
Menko Polhukam Mahfud MD meminta para prajurit TNI mengedepankan pendekatan yang humanis dalam menyelesaikan persoalan.
“Pokoknya (prajurit) pendekatannya harus humanis, persuasif, dialogis, dan restorative justice,” kata Mahfud kepada wartawan.
Mahfud mengatakan siapa pun prajurit yang melanggar pendekatan tersebut akan ditindak. Termasuk oknum TNI AU yang menginjak kepala.
“Yang melanggar cara pendekatan itu ya ditindak. (Oknum TNI AU) sudah ditindak. Itu sudah ditangani oleh KSAU,” ujarnya.
Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau), Marsma TNI Indan Gilang Buldansyah menyebut insiden itu terjadi di salah satu warung makan di Merauke pada Senin (26/7).
Saat itu, terjadi keributan antara seorang warga yang diduga mabuk tersebut dan pemilik warung makan.
“Insiden yang diawali oleh keributan seorang warga yang diduga mabuk dengan pemilik warung,” kata Indan Gilang dalam keterangannya.
Indan menyebut saat itulah oknum POM AU datang ke lokasi dan berupaya melerai warga yang mabuk itu dengan pemilik warung.
Saat proses penahanan warga yang mabuk itulah terjadi tindakan menginjak kepala yang dilakukan oleh salah satu oknum TNI AU tersebut.
“Melibatkan dua anggota POM AU yang bermaksud melerai, kini dalam penanganan petugas Lanud Merauke,” ucapnya.
TNI AU juga telah meminta maaf atas insiden itu. Dia juga menyampaikan penyesalan atas tindakan yang dilakukan oknum TNI AU itu.
“TNI AU menyatakan penyesalan dan permohonan maaf,” ucapnya.
Politisi Partai Gerindra, Fadli Zon baru-baru ini menyoroti terkait kabar bahwa hotel akan menjadi fasilitas untuk anggota DPR yang menjalani isolasi mandiri (isoman).
Fadli Zon mengatakan bahwa dia telah memberikan saran kepada pimpinan DPR sejak awal Juni melalui surat resmi.
Dalam surat tersebut, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (BKSAP DPR RI) itu menyarankan agar dapat menggunakan Wisma DPR sebagai tempat untuk karantina atau isoman.
“Sy telah menyarankan sejak awal Juni via surat resmi pd Pimpinan DPR agar memanfaatkan Wisma DPR di Kopo utk Isoman/karantina,” kata Fadli Zon sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun Twitter @fadlizon, Jumat, 30 Juli 2021.
Fadli Zon mengatakan bahwa dalam pelaksanaan karantina tersebut dapat dipantau langsung oleh unit pelayanan kesehatan DPR RI.
“dipantau unit pelayanan kesehatan @DPR_RI,” ujarnya.
Dia juga menyebut bahwa dengan memanfaatkan Wisma DPR, maka tidak perlu mengeluarkan anggaran bagi penyewaan hotel.
Sebagaimana diketahui, sebelumnya, Sekretariat Jenderal DPR RI menerbitkan Surat Edaran bernomor SJ/09596/SETJEN DPR RI/DA/07/2021.
Surat Edaran itu berisi informasi terkait penyediaan fasilitas isolasi mandiri untuk anggota DPR yang terpapar positif Covid-19 tanpa gejala maupun gejala ringan.
Fasilitas isoman tersebut kabarnya disediakan di dua hotel bintang tiga di Jakarta yaitu Hotel Ibis dan Hotel Oasis.
Penyediaan fasilitas isoman di hotel bintang tiga bagi anggota DPR itu kemudian menarik banyak pihak yang turut berkomentar.
Anggota DPR Fadli Zon mengingatkan pemerintah untuk fokus menyelamatkan manusia di era pandemi saat ini.
Fadli mengaku sejak awal pandemi sudah mengusulkan diberlakukannya kebijakan lockdown atau karantina wilayah. Menurutnya, masyarakat akan paham jika diberlakukan kebijakan tersebut.
“Masyarakat akan paham, namun jangan berkilah berganti nama yang akan menyulitkan diri sendiri,” jelas Fadli dikutip Suara Islam Online, Jumat (30/7) melalui diskusi catatan demokrasi di salah satu stasiun televisi.
Menurutnya, kalau pemerintah melakukan lockdown atau karantina wilayah itu kita bisa meredakan pandemi lebih cepat.
“Tetapi harus ada kompensasi, kompensinya itu harus langsung dikirim (bantuan lansung tunai) atau cash transfer, itu yang paling penting,” jelas Fadli.
Ia mencontohkan yang berlaku di Amerika Serikat (AS). “Kalau tidak salah tahun lalu mereka mentrasfer setiap bulan 1200 dollar ke seluruh warga Amerika,” ungkap Politisi Gerindra itu.
Ia yakin masyarakat akan mengerti jika dilakukan lockdown. “Asal diberi kompensasi, di transfer saja uangnya,” tandas Fadli.
Seperti diketahui, dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan disebutkan bahwa selama dalam karantina wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
Kemudian, Pasal 8 UU 6/2018 menegaskan bahwa setiap orang juga mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama karantina.
Yang dimaksud dengan “kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya” antara lain kebutuhan pakaian dan perlengkapan mandi, cuci, dan buang air.
Selain itu, setiap orang mempunyai hak memperoleh perlakuan yang sama dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.
Politisi Fadli Zon baru-baru ini melayangkan pujian kepada Gubernur DKI Jakarta, yakni Anies Baswedan.
Fadil Zon tak segan-segan untuk memberi ucapan selamat atas kerja keras yang menurutnya telah dilakukan oleh Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Pasalnya, Gubernur DKI, Anies Baswedan, baru saja mengunggah kondisi salah satu RS alias rumah sakit di Jakarta yang mulai sepi.
RS itu dikatakan mulai sepi setelah dilakukannya program Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di DKI Jakarta.
Fadli Zon pun dengan gercep menanggapi foto-foto kondisi RS sepi yang diunggah oleh Anies tersebut.
Ia tampak memberikan apresiasi tinggi atas kesuksesan kerja keras yang telah dilakukan oleh Anies melalui media sosial Twitter miliknya.
Namun, selain ditujukan untuk Anies, Fadli Zon juga tak lupa memberi ucapan selamat kepada sang Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, yakni Ahmad Riza Patria.
Mengucap syukur, Fadli Zon tampak lega telah terjadi penurunan kasus Covid-19 di Ibu Kota Jakarta.
Alhmdulillah terjadi penurunan di Jakarta,” tulis Fadli Zon, seperti dikutip terkini.id pada Selasa, 27 Juli 2021, via Twitter.
“Selamat atas kerja keras Gubernur @aniesbaswedan Wagub @ArizaPatria dan seluruh jajaran pemerintah DKI.”
Selain ditujukan untuk Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria selaku gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Fadli juga berterima kasih kepada para nakes alias tenaga kesehatan.
“Khususnya para dokter, perawat dan nakes,” sambungnya.
“Walaupun tetap waspada dan masalah masih jauh dari selesai, masih tinggi positivity rate,” tandas Fadli Zon, mengimbau agar tetap waspada dan jangan sampai lengah dalam menghadapi Covid-19.
Anggota Komisi I DPR RI dari Partai Gerindra Fadli Zon menyindir pemerintah yang dengan heboh merespon aksi ‘Jokowi End Game’ yang nyatanya tidak terjadi di lapangan.
Respon berlebihan yang ditunjukkan oleh aparat hingga menutup jalan ke arah Istana Merdeka, Jakarta, dikira sedang melakukan gladi resik oleh Fadli Zon.
Pasalnya, aparat kepolisian hingga TNI yang sudah sudah berjaga-jaga bahkan kendaraan taktis milik kepolisian juga berjejer di jalan tersebut.
“Apakah ini gladi resik?” tanya Fadli Zon melalui akun Twitternya @fadlizon, dikutip SeputarTangsel.Com, Minggu, 25 Juli 2021. Menurut Fadli Zon, kejadian ini membuat malu dunia intelijen, bagaimana tidak, aparat kepolisian telah siap siaga mengawal massa aksi tapi ternyata tidak ada demo.
“Ini bikin malu dunia intelijen. Memangnya tak ada intel lagi, kok bisa heboh Demo ‘Jokowi End Game’ tp tak ada demonya,” ujar Fadli Zon.
Sebelumnya, kabar adanya demonstrasi ‘Jokowi End Game’ ini telah tersebar di media sosial. Dalam informasi tersebut massa akan melakukan long march dari kawasan Glodok hingga Istana Negara.
Namun hingga pukul 18.00 WIB, Sabtu 24 Juli 2021 belum ada tanda-tanda tibanya aksi demonstrasi.
Sementara sebelumnya, Kepolisian Daerah Metro Jaya menurunkan sebanyak 3.380 anggota TNI-Polri untuk mengamankan rencana aksi penolakan PPKM yang direncanakan akan berlangsung pada pukul 13.00 WIB, Sabtu, 24 Juli 2021.
Kepala Biro Operasi Polda Metro Jaya Kombes Marsudianto mengatakan, apabila ada eskalasi maka akan diadakan rekayasa lalu lintas seperti penutupan arus dengan menggunakan batu dan kawat barrier.
Selain itu dia juga menyebutkan, ribuan personel tersebut telah bersiaga sejak pukul 7.00 WIB, mereka akan berjaga di kawasan Monas, Jakarta Pusat di kawasan Senayan, tepatnya di kantor DPR.
Politikus Gerindra Fadli Zon mengkritik keras unggahan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Twitter, Senin (26/7).
Menurut Fadli Zon, twit Mahfud itu seperti reaksi orang bukan pejabat pemerintah menyikapi kejadian yang menimpa rakyat semasa pandemi. Sebelumnya Mahfud menuliskan cerita tentang perjuangan orang kaya yang meninggal dunia ketika mengantre penanganan Covid-19 dan pengorbanan profesor bagi anak muda ketika keduanya sama-sama terpapar virus Corona.
“Seharusnya, katakan, mohon maaf ini terjadi. Twit seperti ini macam reaksi orang di luar pengambil keputusan atau pemerintah,” tulis Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 melalui akun @Fadlizon di Twitter, Senin. Fadli menilai unggahan eks ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga menandakan pemerintah sudah tak berdaya mengurusi kepadatan rumah sakit dan kesulitan rakyat mendapatkan oksigen. Twit Mahfud MD itu sekaligus bisa menjadi pesan kepada rakyat agar menyelamatkan diri masing-masing dari dampak pandemi Covid-19.
Malah mempertegas bahwa pemerintah tak bisa berbuat apa-apa atas kejadian itu. Rakyat seperti disuruh selamatkan diri masing-masing. Tak perlu didramatisir seperti sinetron Ikatan Cinta,” kritik Fadli. Mahfud MD melalui akunnya di Twitter menuliskan bahwa penyakit Covid-19 bisa menjangkiti siapa pun. Termasuk orang kaya dan seseorang bergelar profesor.
Menurut Mahfud, di Jawa Timur ada orang kaya yang meninggal dunia ketika mengantre penanganan Covid-19.
Mengharukan. Ada seorang kaya raya di Jawa Timur meninggal ketika sedang menunggu antrean penanganan,” tulisnya melalui akun @mohmahfudmd, Senin. Sementara itu, kata Mahfud, ada juga profesor yang meninggal dunia karena berkorban bagi anak muda saat keduanya sama-sama terjangkiti virus Corona. Sang profesor, lanjut Mahfud, memberikan kesempatan bagi anak muda memperoleh oksigen lantaran stok oksigen terbatas saat mereka menjadi pasien Covid-19. “Sang profesor kemudian wafat,” tulis pria asal Madura, Jawa Timur itu.
Politikus Partai Gerindra Fadli Zon tak henti-hentinya memberikan kritik kepada pemerintah. Kali ini, ia mengkritik terkait anggaran penambahan Rp 10 triliun untuk Program Kartu Prakerja yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Ia menilai program itu hanya buang-buang uang saja dan seharusnya program tersebut bisa diberikan pemerintah secara gratis, apalagi kini masyarakat banyak terdampak ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Ini Program Kartu Prakerja tak jelas, buang-buang uang untuk pelatihan padahal bisa gratis,” kata Fadli di akun Twitternya yang dilihat Selasa, 20 Juli 2021.
Alih-alih digelontorkan untuk program tersebut, menurutnya lebih baik anggaran tersebut bisa dipakai untuk memberikan bantuan uang tunai terhadap masyarakat yang terkena PHK.
elain itu anggaran Rp 10 triliun juga dikatakan Fadli bisa diberikan untuk tenaga kesehatan dalam bentuk intensif dan kebutuhan rumah sakit lainnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dengan ditambahnya anggaran senilai Rp 10 triliun, diharapkan peserta program Kartu Pra Kerja dapat meningkat hingga 2,8 juta orang. Totalnya, pemerintah sudah menggelontorkan Rp 30 triliun untuk Program Kartu Pra Kerja dengan 8,4 juta peserta yang terlibat.
Perempuan yang kerap di sapa Ani itu mengatakan penambahan anggaran program Kartu Pra Kerja itu berdasarkan hasil survei internal. Adapun harapannya penambahan anggaran tersebut bisa membantu masyarakat yang sedang mencari kerja ataupun terkena PHK
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan, Program Kartu Prakerja merupakan program yang hanya buang-buang uang. Oleh sebab itu, dia mengkritik keras ketika pemerintah mengumukan akan menambah Rp10 triliun untuk program tersebut.
Penambahan anggaran itu diklaim pemerintah sebagai upaya memberikan bantuan kepada masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi Corona Virus Desease 2019 atau COVID-19. Fadli Zon menilai, seharusnya pelatihan itu bisa diberikan pemerintah secara cuma-cuma.
“Ini Program Kartu Prakerja tak jelas, buang-buang uang untuk pelatihan padahal bisa gratis,” kata Fadli Zon melalui akun Twitternya @fadlizon pada Minggu (18/07/2021).
Alih-alih digelontorkan untuk program tersebut, menurutnya lebih baik anggaran bisa dipakai untuk memberikan bantuan uang tunai terhadap masyarakat yang terkena PHK. Selain itu anggaran Rp10 triliun juga dikatakan Fadli Zon bisa diberikan untuk tenaga kesehatan dalam bentuk intensif dan kebutuhan rumah sakit lainnya.
“Sebaiknya uang Kartu Prakerja langsung diberikan pada mereka yang terkena PHK atau kasih insentif nakes dan bayar utang rumah sakit,” tuturnya.
Sebelumnya disebutkan, Pemerintah akan menambah anggaran untuk program Kartu Prakerja hingga Rp10 triliun sebagai bagian dari perlindungan sosial selama pandemi COVID-19. Semula, pemerintah menganggarkan Rp20 triliun untuk program tersebut dengan sasaran 5,6 juta orang peserta.
“Kami akan tambahkan Rp10 triliun lagi, sehingga program Kartu Prakerja tadi bisa menambah 2,8 juta peserta, sehingga total anggaran menjadi Rp30 triliun dengan total 8,4 juta,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers virtual, Sabtu (17/07/2021).
Lebih jauh Sri Mulyani memaparkan, kenaikan anggaran tersebut karena hasil survei menunjukkan bahwa program terbukti cukup membantu para pencari kerja atau yang terkena PHK selama pandemi COVID-19.
Mekanisme program Kartu Prakerja tambahan ini masih sama seperti yang dilakukan sebelumnya. Setiap penerima akan mendapatkan biaya pelatihan sebesar Rp1 juta dan mendapatkan insentif Rp600 ribu per bulan untuk 4 bulan.
Adapun total jumlah bantuan yang didapatkan sebesar Rp2,4 juta. Tiap peserta juga akan mendapatkan dana sebesar Rp50 ribu setiap kali mengisi survei.
Penemu vaksin Covid-19, Astra Zeneca, Sarah Gilbert tengah mendapat pujian dari dunia. Pujian datang lantaran profesor vaksinologi Oxford itu melepaskan hak patennya, sehingga vaksin ini bisa diproduksi dalam jumlah besar dan dengan harga murah.
Bagi Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon, apa yang dilakukan Sarah Gilbert merupakan bukti dia seorang yang Pancasilais. Karena yang bersangkutan lebih mengutamakan kemaslahatan rakyat banyak ketimbang mendulang
Ini ternyata Sarah Gilbert, penemu vaksin Astra Zeneca sangat Pancasilais. Rela melepas hak paten vaksinnya sehingga murah dan mudah diakses umat manusia di dunia,” urainya lewat akun Twitter pribadi, Minggu (18/7/2021).
Kondisi ini terbilang miris lantaran di saat yang bersamaan negara yang menganut Pancasila justru berniat untuk memperdagangkan vaksin kepada rakyat.
Sementara di sini ada yang mau bisnis vaksin,” sambungnya.
Kimia Farma sebelumnya hendak menggelar program vaksinasi gotong royong mandiri yang berbayar. Namun demikian, rencana ini kemudian ditunda pelaksanaannya dan kini resmi dibatalkan.
Anggota DPRI RI Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon mengkritik pernyataan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy.
Dalam pernyataannya, Muhadjir menyebut Indonesia berada di kondisi darurat militer dalam menangani pandemi Covid-19.
Melalui akun Twitter–nya, @fadlizon, Fadli Zon menilai pernyataan Muhadjir asal-asalan alias ngawur.
Ia menyesalkan penggunaan istilah darurat militer dalam pernyataan Menko PMK ini.
“Pernyataan ini ngawur, kok bisa mengatakan sekarang darurat militer. Mana militernya ?” tulis Fadli Zon, Sabtu (17/7/2021).
Menurutnya, pernyataan dari Muhadjir menambah bukti, koordinasi pemerintah penanganan Covid-19 yang kurang. https://d-1023473858618586686.ampproject.net/2107030008001/frame.html
“Sirkus pernyataan ini hanya menambah daftar kurangnya konsep n pengetahuan elementer plus koordinasi penanganan covid,” katanya.
Selain Fadli Zon, kritik juga datang dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Wakil Ketua PKS Sukamta, pernyataan Menko PMK ngawur dan semakin menunjukkan pemerintah masih gagal membangun koordinasi di internal mereka.
“Sudah hampir satu setengah tahun pandemi covid, masih saja pejabat pemerintah buat pernyataan-pernyataan yang membingungkan dan tidak punya pijakan hukum yang jelas,” katanya kepada Tribunnews, Minggu (17/7/2021).
