Politikus Partai Gerindra Fadli Zon memberikan koreksi terhadap baliho Ketua DPR RI Puan Maharani yang bertebaran di berbagai penjuru Indonesia.
Fadli mengoreksi penulisan diksi yang terdapat dalam narasi di baliho Puan yang menurutnya terdapat kesalahan.
“Mari gunakan bahasa Indonesia yg baik dan benar apalagi dlm bentuk baliho besar yg terpampang ke seantero negeri,” kata Fadli dalam cuitan di Twitter, Senin, 2 Agustus 2021.
Adapun Fadli memberikan koreksi terhadap penulisan kata ‘kebhinnekaan’ yang menurutnya tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yg benar itu ‘kebinekaan’ bukan ‘kebhinnekaan’. Tapi kelihatannya semua baliho sdh dipajang. Sekedar koreksi,” tulis Fadli.
Lebih lanjut ia menjelaskan makna dari ‘Kebinekaan’ sesuai dengan koreksinya terhadap baliho Puan Maharani.
“‘Kebinekaan’ artinya keberagaman, berbeda-beda. Harusnya bukan keberagaman (perbedaan) yg ditonjolkan, tp persatuan dlm keberagaman itu,” lanjutnya.
“Unity in diversity, ‘Bhinneka Tunggal Ika’ dlm serat ‘Kakawin Sutasoma’ karya Mpu Tantular. Jd jgn kita kepakkan sayap perbedaan, tapi persatuan.” jelasnya.
Seperti diketahui, baliho-baliho raksasa Puan Maharani bertebaran di berbagai penjuru Indonesia beberapa waktu belakangan dan kini semakin bertambah jumlahnya.
Berkaitan itu, pihak PDIP sebelumnya sudah mengungkapkan alasan baliho dan billboard Puan dipasang di berbagai tempat di Indonesia.
Menurut Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Hendrawan mengatakan bahwa pemasangan baliho Puan adalah bentuk kegembiraan karena putri Megawati Soekarnoputri itu adalah perempuan pertama yang memimpin DPR.
“Ini ekspresi kegembiraan karena Mbak PM (Puan Maharani) adalah perempuan pertama Ketua DPR dari 23 ketua DPR dalam sejarah RI. Tagline-nya macam-macam. Ada yang berkaitan dengan imbauan perkuatan gotong royong menghadapi pandemi, penguatan semangat kebangsaan, dan dorongan optimisme menghadapi masa depan,” ujar Hendrawan.
Mantan Sekretaris Umum FPI, Munarman ramai dibahas di media sosial karena tak ada kabar terkait perkembangan statusnya. Selain itu, pengacara juga mengaku kesulitan menjenguk Munarman.
Atas kabar tersebut, anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Fadli Zon ikut menyampaikan sorotan.
Fadli Zon menilai, diskriminasi hukum malah bakal membuat masyarakat Indonesia menjadi semakin sulit untuk bersatu, apalagi ditambah dengan sikap otoriter dari penguasa.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Fadli Zon lewat keterangan tertulisnya di akun Twitter pribadinya pada Minggu 1 Agustus 2021 kemarin.
“Inilah yang membuat kita sulit bersatu. Diskriminasi hukum dan praktik otoritarianisme,” kata Fadli Zon seperti dikutip dari akun Twitter @fadlizon pada Minggu, 1 Agustus 2021.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu kemudian meminta pemangku kekuasaan untuk introspeksi diri dan menyadari akan permasalahan tersebut.
“Penguasa harusnya mawas diri,” ucapnya.
Selain itu, Fadli Zon juga berpendapat bahwa kasus yang menjerat Habib Rizieq Shihab (HRS) dan pengacaranya, Munarman tidak layak untuk diperpanjang.
Dia juga meminta agar tak menjadikan HRS dan Munarman sebagai objek untuk melampiaskan kebencian.
“Kasus HRS n Munarman tak layak diperpanjang, jgn menjadi obyek pelampiasan dendam kesumat n kebencian,” ujar Fadli Zon menambahkan.
Diketahui sebelumnya, usai ditangkap akibat dugaan keterlibatan dengan kelompok terorisme, pengacara Habib Rizieq Shihab (HRS) Munarman sepi dari pemberitaan.
Belum ada yang megetahui kabar terkini dari Munarman, hingga tagar #MunarmanKalianApakan ramai dicuit warganet di platfrom Twitter.
Usut punya usut, Munarman dikabarkan sulit ditemui hingga tak bisa didampingi secara langsung oleh pengacaranya.
Menanggapi ramainya pihak yang mempertanyakan Munarman, Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono pun buka suara.
Argo Yuwono mengungkapkan bahwa Munarman saat ini tengah menjalani proses hukum atas kasusnya.
“(Munarman) masih proses hukum,” ujar Argo Yuwono dalam keterangannya pada Sabtu, 31 Juli 2021.
Kemudian, ia juga menyatakan bahwa Munarman saat ini sedang berada di rumah tahanan (Rutan).
“Yang bersangkutan (Munarman) berada di rutan,” ucapnya.
Pemerintah akan memutuskan sikap terkait kelanjutan PPKM Level 4 siang ini. Presiden Jokowi rencananya bakal mengumumkan apakah PPKM Level 4 dilanjutkan atau tidak.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyarankan agar PPKM Level 4 tetap dilanjutkan. Menurut dia, PPKM Level 4 harus dilanjutkan meskipun angka kasus corona menurun di sejumlah wilayah. “Menurut saya, angka kematian kita ini masih tinggi. Coba lihat ya kematian tinggi dan meskipun ada tren menurun di beberapa tempat. Termasuk di DKI yang sudah vaksinasi lebih dari 7,5 juta yang saya baca, mungkin karena sudah banyak yang kena,” kata Fadli Zon, Senin (2/8).
“Jadi, kan kita ingin secara nasional, kita ingin menurunkan ini. Itu seharusnya PPKM ini tetap,” imbuhnya.
Namun demikian, keputusan perpanjangan PPKM Level 4 harus disertai dengan kompensasi pada masyarakat secara merata. Jika kompensasi diberikan secara merata, Fadli yakin masyarakat akan menerima perpanjangan PPKM Level 4.
“Tapi yang paling penting sebagaimana selalu kita sampaikan kompensasi pada masyarakat itu yang lebih penting. Jadi ada anggaran dana dan kompensasinya gitu. Saya kira masyarakat itu sama, sepakat tapi kompensasinya apa karena ini menghantam ekonomi mereka,” ujarnya. Dia menegaskan bahwa penerapan PPKM Level 4 dan pemberian kompensasi yang merata merupakan satu paket yang tak bisa dipisahkan.
“Jadi bukan hanya orang mau diketatkan, dibatasi, kemudian tidak diberikan kompensasi,” kata Fadli.
Lebih lanjut, Fadli menilai perpanjangan PPKM Level 4 dan pemberian kompensasi tak bisa ditawar lagi. Sebab, dari awal penanganan COVID-19 oleh pemerintah terkesan tak konsisten. Akibatnya, kasus corona melonjak dan kini tan rakyat harus kembali merasakan dampaknya, baik dari segi ekonomi maupun kesehatan.
Jadi pengetatan itu atau karantina itu satu paket dengan kompensasi, itu idenya dan UU mengatakan itu. Masalahnya kita tak konsisten dalam menjalankan UU sehingga akhirnya penanganan COVID-19 amburadul dan berkepanjangan,” katanya. Fadli menyarankan agar pemerintah juga berdiskusi dengan sejumlah ahli epidemiologi hingga tenaga kesehatan. Dengan begitu, kebijakan yang diambil benar-benar menjadi solusi terbaik dalam menangani COVID-19.
Anggota DPR RI, Fadli Zon mengkritisi pernyataan MAKI yang menyebutkan bahwa jaksa Pinangki belum dieksekusi.
Diketahui melalui penulusuran Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) saat ini Pinangki Sirna Malasari masih ditahan di Rumah Tahanan Kejaksaan Agung.
Selain itu, Pinangki juga dikatakan belum dieksekusi untuk putusan 4 tahun penjara. Menurut MAKI Kejaksaan Agung (Kejagung) bertindak tidak adil menyikapi putusan hukum tersebut.
Berdasarkan penelusuran MAKI, hingga saat ini Pinangki masih ditahan di Rutan Kejagung,” ujar Koordinator MAKI, Boyamin Saiman dalam keterangan resminya pada wartawan.
“Pinangki juga belum dieksekusi putusan 4 tahun penjara dalam bentuk dipindah ke lapas wanita Pondok Bambu atau lapas wanita lainnya,” sambungnya.
Pernyataan MAKI ini kemudian mendapat sorotan dari anggota DPR RI, Fadli Zon.
Melalui cuitan di akun Twitternya @fadlizon mengatakan bahwa hukum di Indonesia saat ini dijalankan sesuai selera.
Hukum semakin dijalankan sesuai selera, membuat byk org tak percaya lagi mencari keadilan melalui hukum,” cuit Fadli Zon dikutip Galajabar, Senin, 2 Juli 2021.
Lebih lanjut, menurutnya saat ini kejelasan hukum Indonesia sudah tak sesuai dengan aturannya karena yang seseorang yang dinyatakan bersalah saja masih bisa terlindungi.
“Yg jelas2 salah bisa dilindungi, yg benar bisa disalahkan. Kekuasaan di atas segala2nya,” tegasnya.
Sebelumnya, Pinangki dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp600 juta pada sidang Tipikor 8 Februari 2021.
Namun, vonis tersebut dipangkas menjadi 4 tahun penjara karena Majelis Hakim mengatakan Pinangki sudah mengaku bersalah dan telah dipecat dari kejaksaan.
Tak hanya itu, alasan lainnya adalah Pinangki merupakan seorang ibu yang mempunyai balita.
Anggota DPR RI Fadli Zon memberikan ucapan kepada Anthony Sinisuka Ginting yang berhasil mengalahkan wakil Denmark, Anders Antonsen, pada cabang olahraga badminton di Olimpiade Tokyo 2020.
“Selamat dan Terima Kasih kepada Anthony Sinisuka Ginting @sinisukanthony berhasil melaju ke semifinal Olimpiade Tokyo 2020,” ucap Fadli zon dalam akun instagramnya, Sabtu (31/7/2021).
Seperti diketahui, berkat kemenangan tersebut Ginting akhirnya lolos untuk ikut pada laga selanjutnya, yaitu semifinal badminton Olimpiade Tokyo 2020.
Atlet berusia 24 tahun itu berhasil mengalahkan Antonsen dalam tiga gim dengan skor 21-18, 15-21, dan 21-18. Pertandingan tersebut berlangsung di Musashino Forest Sport Plaza, Sabtu (31/7/2021).
Pertandingan dari keduanya berjalan sengit sejak gim pertama lantaran Ginting dan Antonsen menampilkan permainan terbaiknya. Namun, Ginting berhasil menutup interval pertama dengan keunggulan 11-8.
Akhirnya, gim pertama Ginting mampu mengalahkan Antonsen dengan skor tipis 21-18. Namun, pada gim kedua sempat terjadi Kejar-kejaran poin. Bahkan, Ginting pun kalah 15-21 dari Antonsen di gim kedua.
Beberapa hari terakhir ini, musim penghujan memicu terjadinya longsor dan banjir di bagian tenggara Bangladesh yang merupakan lokasi kamp pengungsian warga Rohingya.
Kabar duka tersebut mendapat tanggapan dari Politisi Partai Gerindra Fadli Zon.
Melalui cuitan di akun Twitter pribadinya, Fadli Zon mengirimkan doa untuk warga Rohingya yang mengungsi di wilayah perbatasan Bangladesh
Ya Allah, berikanlah kekuatan, kesabaran n kemudahan pd warga Rohingya menghadapi berbagai ujian,” tulis Fadli Zon, dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Twitter @fadlizon, Sabtu, 31 Juli 2021.
Fadli mengungkapkan duka citanya terhadap warga Rohingya yang mengungsi di wilayah tenggara Bangladesh itu.
“Mereka diusir, diperkosa, dibunuh. Di musim hujan banjir, di musim panas debu, di musim dingin, dingin sekali,” kata Fadli.
Sebelumnya, kamp-kamp pengungsian yang ditinggali oleh hampir sejuta warga Rohingya itu dilanda hujan deras sejak Senin, 26 Juli 2021 lalu.
Petugas distrik setempat Mamunur Rashid mengungkapkan sedikitnya ada enam pengungsi Rohingya yang meninggal akibat longsor dan banjir tersebut, tiga di antaranya adalah anak-anak.
Sementara itu, terdapat juga 15 warga Bangladesh yang tewas dan lebih dari 200 ribu orang terlantar.
15 warga Bangladesh tewas dan lebih dari 200 ribu orang terlantar akibat banjir di Cox’s Bazar,” jelas Rashid, dikutip SeputarTangsel.Com dari laman resmi Reuters pada Sabtu, 31 Juli 2021,
Para pengungsi Rohingya yang tinggal di kamp-kamp pengungsian di Cox’s Bazar itu merupakan warga yang melarikan diri dari kekerasan militer Myanmar pada tahun 2017 lalu.
Umumnya, para pengungsi Rohingya itu tinggal di gubuk-gubuk yang terbuat dari bambu dengan beratapkan plastik yang menempel pada bukit-bukit yang curam dan gundul
Anggota DPR RI Fadli Zon angkat suara soal kabar Arab Saudi yang mengancam hukuman berat bagi warganya yang berkunjung ke negara-negara ‘merah’ Covid-19 termasuk Indonesia.
Baru-baru ini Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi membeberkan acaman bagi pelanggar yakni, dilarang bepergian ke luar negeri selama tiga tahun dan ada sanksi lainnya.
Karena itu, Fadli Zon sebut Indonesia makin menakutkan bagi dunia. Indonesia makin menakutkan bahkan bagi negara-negara sahabat seperti Arab Saudi.
“Indonesia makin ‘menakutkan’ bagi dunia termasuk negara sahabat sekalipun,” tulis Fadli Zon, seperti dikutip terkini.id-Jaringan Suara.com, Jumat (30/7/2021) via Twitter.
Menurut Fadli Zon, rendahnya tingkat kepercayaan pengendalian Covid-19 menjadi masalah utama yang kini dihadapi saat ini.
“Tingkat kepercayaan pada pengendalian Covid-19 dinilai rendah, itu masalahnya,” sambungnya.
Tak hanya itu, Fadli Zon sebut Indonesia butuh sosok berjiwa pemimpin dalam mengendalikan Covid-19.
“Perlu leadership dalam penanganan Covid,” tandas Fadli Zon.
Diketahui sebelumnya, pemerintahan Arab Saudi telah melarang seluruh warganya untuk datang ke negara-negara yang masuk daftar larangan selama pandemi Covid-19.
Pengadaan laptop untuk pelajar hasil hasil produksi dalam negeri tengah jadi sorotan. Harga laptop lokal yang digadang-gadangkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudriset) itu dianggap berlebihan.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon ikut mengkritik kebijakan anyar pemerintah ini, terlebih situasi di Indonesia masih dilanda pandemi COVID-19.
Laptop pelajar Rp10 juta itu kemahalan. Jangan keterlaluan cari untung di tengah kesulitan pandemi Covid ini,” kata Fadli, dikutip RagamIndonesia.com dari akun Instagram @fadlizon pada Sabtu (31/7/2021).
Harga laptop Merah Putih menuai polemik usai pernyataan Mendikbudriset Nadiem Makarim bahwa pemerintah akan mengalokasikan dana senilai Rp2,4 triliun untuk pengadaan 240 ribu laptop produk dalam negeri (PDN). Bila dihitung kasar maka biaya pengadaan satu unit laptop Merah Putih ditaksir sekitar Rp10 juta.
Ketentuan spesifikasi laptop Merah Putih tertuang di dalam Peraturan Mendikbud Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021. Secara terperinci spesifikasi minimalnya sebagai berikut:
Fadli menyebut, harga laptop gagasan pemerintah ini sebetulnya bisa ditekan menjadi Rp4 juta bila melihat spesifikasi yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2021.
“Saya tanya orang langganan beli komputer, taksirannya dengan spesifikasi itu paling harganya Rp4-5 juta, sekitar Rp4 juta. Kalau sebelum pandemi harganya Rp3 juta,” imbuhnya.
Nadiem menjelaskan, pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) itu merupakan bagian dari program digitalisasi sekolah. Nantinya perangkat ini akan dibagikan ke sekolah dari berbagai jenjang pendidikan, baik formal maupun nonformal.
Terkait spesifikasi, Ketua Pusat Mikroeletronika ITB, Adi Indrayanto mengatakan, laptop ini nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan proses pendidikan yang memiliki level pendidikan yang berbeda.
Spesifikasi produk bisa jadi lebih dari satu sesuai dengan kebutuhan dan juga sesuai dengan inovasi Perguruan Tingi Negeri Berbadan Hukum (PTN)-BH masing-masing yangterlibat dalam program laptop Merah Putih.
“Komponen produknya tetap berasal dari mancanegara sebab di dunia tidak ada produk elektronika yang semua komponennya dibuat oleh sebuah negara,” jelas Adi dari laman ITB, Jumat 30 Juli 2021.
Anggota DPR RI, Fadli Zon melontarkan kritik terkait adanya data ganda bagi penerima bantuan sosial (bansos) Covid-19.
Dirinya menyebut bahwa sudah 76 tahun Indonesia merdeka, namun mengurus data bansos belum bisa.
“Sudah 76 tahun merdeka, urus data bansos aja aja tdk bisa,” cuit Fadli Zon, seperti dikutip dari akun Twitternya, @Fadlizon, Sabtu, 31 Juli 2021.
Dikutip referensiberita.pikiran-rakyat.com dari law-justice.co pada Sabtu, 31 Juli 2021, sebelumnya pada tanggal 30 Juli 2021, Pemprov DKI Jakarta menemukan sebanyak 99 ribu data ganda terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial Covid-19.
Berkaitan dengan data tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun langsung menyurati Menteri Sosial Tri Rismaharini, untuk meminta validasi data penerima bansos.
Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Premi Lasari mengatakan, terdapat 99.450 KPM data double dari Kemensos sehingga pihaknya tidak bisa memberikan bantuan tersebut sebelum ada validasi data.
“Pak Gubernur sudah beri surat kepada Ibu Menteri Sosial untuk meminta kepastian data by name by adress,” kata Premi dalam diskusi virtual, Jumat, 30 Juli 2021.
Akibat dari data ganda tersebut Pemprov DKI Jakarta pun belum menyalurkan sepenuhnya.
Mereka hanya menyalurkan kepada 907 ribu KK karena adanya data ganda tersebut
Anggota DPR RI Fadli Zon turut berkomentar soal sikap Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan. Diketahui, Luhut berpesan kepada Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono agar mengkritik seperti cara Presiden ke-3 B.J Habibie.
Fadli Zon menilai setiap orang berhak menyampaikan kritik dan masukan terhadap pemerintah selaku penyelenggara negara. Dia menganggap hal itu wajar di era demokrasi.
“Setiap warga negara mempunyai hak yang sama. Negeri ini punya kita semua. Bukan milik segelintir orang, bukan milik pemerintah saja. Yang jelas milik rakyat,” kata Fadli, dilansir dari detikcom, Rabu (28/7).
Siapapun pantas concern jika ada kebijakan atau implementasi yang salah. Apalagi di era demokrasi, wajar selalu ada masukan dan kritik,” sambungnya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menyebut pemerintah seharusnya mengapresiasi kepedulian SBY terhadap kondisi negara saat ini.
“Pak SBY mungkin melihat ada yang keliru dan berusaha memberi masukan. Wajar sekali. Harusnya ditanggapi dengan apresiasi,” ujarnya.
Anak buah Prabowo Subianto itu lantas mengingatkan dulunya Megawati Soekarnoputri kerap mengkritik pemerintahan SBY. Oleh karenanya, kritik SBY terhadap rezim Jokowi seharusnya tak perlu dipersoalkan.
“Ketika Pak SBY presiden, Bu Mega mantan Presiden tapi masih aktif memimpin partai. Wajar juga memberi masukan bahkan kritik. Setiap orang ada style-nya sendiri,” pungkasnya.
