Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menekankan urgensi peran parlemen dalam menyelesaikan isu-isu lingkungan hidup saat menjadi pemimpin dalam perhelatan besar COP26 di Glassglow, Inggris akhir pekan lalu.
Politisi Gerindra ini menyampaikan memang tidak mudah menyelesaikan isu lingkungan hidup tanpa adanya kesinambungan antara hukum sekaligus implementasi.
Namun, ia tidak ingin menyerah untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan tersebut.
“Saya melihat Indonesia sudah memiliki berbagai perangkat hukum dan legislasi sebagai payung penerapan analisa dampak lingkungan dalam satu pembahasan RUU maupun anggaran tetapi masih ada gap dalam implementasi,” kata Fadli dalam keterangan persnya, Senin (8/11/2021).
Fadli memaparkan, timbulnya kesenjangan antara hukum dan implementasi kebijakan penyelesaian isu lingkungan hidup diakibatkan oleh silo approach.
Tidak hanya silo approach, ia pun mengakui saat ini Undang-Undang Cipta Kerja masih belum sempurna karena belum berpijak pada prinsip perlindungan kelestarian alam dan lingkungan hidup.
“Seharusnya di setiap tahapan mulai dari naskah akademis maupun pembahasan-pembahasan selanjutnya. Demikian juga dengan inisiatif-inisiatif dan program pemerintah yang cenderung masih kurang dalam hal pengawasan atas implementasinya di daerah. Ini tentunya menjadi concern kita bersama,” kata alumnus UI ini.
Ke depannya, Fadli berharap, DPR RI bisa lebih erat menjalankan tiga fungsi parlemen secara lintas komisi untuk kebaikan hayati Indonesia yang lebih lestari.
“Aspek-aspek seperti kajian dampak lingkungan dan penganggaran berbasis lingkungan harus menjadi satu rutinitas yang tidak dapat dikesampingkan. Terutama jika Indonesia ingin benar-benar menepati komitmen yang telah disepakati di bawah Paris Agreement,” tandasnya.
Sebagai informasi, Fadli didaulat sebagai pembicara dalam dua agenda bergengsi dunia. Satu di antaranya adalah The Role of Parliament in Climate and Nature Policy.
Selain itu, dirinya medapatkan kehormatan untuk menjadi narasumber atas undangan Chairs of the Environmental Audit Committee dan the Business, Energy and Industrial Strategy Committee of the House of Commons Rt Hon Philip Dunne MP dan Darren Jones MP, serta Chair of the Environment and Climate Change Committee of the House of Lords, Baroness Parminter.
Dalam agenda tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pembicara lainnya, mulai dari Chair of Parliamentary Committee on Climate Change Biyika Lawrence Songa, Parliament of Uganda, Chair of the Committee on Climate Change, dan National Assembly of Pakistan Munaza Hassan MNA. (C)
Memastikan komitmen pemerintah pada pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan, parlemen punya peranan penting mengawal kebijakan terkait perubahan iklim.
Hal tersebut disampaikan Fadli Zon saat menjadi pembicara dalam pertemuan parlemen internasional di Glasgow, Skotlandia pada Minggu (7/11/2021).
“Pembangunan harus beralih mendukung ekonomi hijau. Memikirkan dampak lingkungan,” kata Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, Fadli Zon dalam siaran tertulis pada Senin (8/11/2021).
Pertemuan tersebut digagas oleh Inter-Parliamentary Union (IPU) dan British Group Inter-Parliamentary Union di sela-sela COP26.
Selain Fadli Zon, turut hadir Anggota Parlemen Inggris Caroline Lukas, Presiden Majelis Parlemen Dewan Eropa (PACE) Rik Daems, dan Ketua Bidang Energi Parlemen Yordania Zaid Al-Ootom.
Fadli Zon menambahkan, kolaborasi dunia internasional sangat dibutuhkan untuk mewujudkan emisi nol karbon.
Terutama dalam riset menghasilkan energi terbarukan yang ramah lingkungan.
Bagi negara-negara berkembang, hal ini juga menjadi tantangan tersendiri karena minyak bumi dan batu bara seringkali menjadi sumber devisa utama.
“Dibutuhkan riset untuk menghasilkan bahan bakar terbarukan yang terjangkau sehingga bisa menggantikan energi fosil,” ujarnya.
Menurutnya Indonesia memiliki komitmen untuk mewujudkan emisi nol karbon pada tahun 2060.
Namun dia berharap hal ini bisa terwujud lebih cepat sesuai dengan harapan dunia internasional pada tahun 2050.
“Tentu hal ini tidak mudah. Perlu kebijakan yang tepat dan kerja sama dari semua pihak. Bagaimana mengubah persepsi masyarakat tentang emisi nol karbon ini,” jelasnya.
Politisi Partai Gerindra rakyat.com/tag/Fadli Zon”>Fadli Zon menyebut buzzer adalah sebuah profesi baru yang merusak demokrasi di Indonesia.
Hal itu disampaikan rakyat.com/tag/Fadli Zon”>Fadli Zon melalui akun Twitter pribadinya @fadlizon, pada Kamis 4 November 2021.
“Buzzerp menjadi profesi baru dlm merusak demokrasi di Indonesia,” tulis rakyat.com/tag/Fadli Zon”>Fadli Zon seperti dikutip PikiranRakyat-
“Suara rakyat mau disulap suara hantu,” tambahnya.
Menanggapi cuitan rakyat.com/tag/Fadli Zon”>Fadli Zon tersebut, tak sedikit netizen ikut mengomentarinya.
“Ya Allah turunkanlah pertolonganMu sebelum hancur negeri ini. Aamiin,” tulis akun @hiroshiumeda.
“Rezim ini sudah merencanakan jauh2 hari pak bahkan mungkin sejak orde Baru berkuasa sampai sekarang. Saya meyakini bahwa bangsa ini rusak krn ambisi satu partai “tersebut”.. Dan sekarang mereka melancarkan misinya yg dulu tidak tercapai,” tulis akun @kurniawan8815.
“Skrg ini kita semua adalah Buzzer, yg bersuara bebas sesuai kehendak kita dgn menggunakan jari, kita berpikir dan mengambil kesimpulan seolah-olah apa yg kita pikirkan itu benar, dan sangat subjectif,” tulis akun @MasJegos.
Seperti diketahui teknologi komunikasi Indonesia yang menjadikan media sosial sebagai salah satu media yang memiliki peranan penting dalam menyampaikan kampanye politik.
Beberapa orang menggunakan momentum kontestasi politik sebagai ajang untuk mencari keuntungan finansial, salah satunya dengan bekerja menjadi buzzer di media sosial.
Buzzer dinilai memiliki peran yang cukup penting dalam membentuk suatu topik pembicaraan di media sosial, sehingga tidak sedikit tokoh atau kandidat politik tertentu memberdayakan mereka untuk memenangkan kontestasi politik tersebut.
Adapun melalui sifat interaktivitasnya, media sosial memungkinkan penggunanya untuk ikut bersuara pada sebuah topik percakapan tertentu
Fenomena Buzzer politik telah menjadi bagian dari pengguna media sosial dan digunakan sebagai propaganda politik di berbagai negara
Jenderal Andika Perkasa lulus uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon Panglima TNI. Keputusan diambil dalam rapat internal Komisi I DPR setelah menggelar fit and proper test terhadap Andika selama sekitar tiga jam.
Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon yakin TNI semakin maju dan berwibawa di bawah pimpinan Jenderal Andika Perkasa.
“Selamat Jenderal TNI Andika menjadi Panglima TNI. Saya yakin TNI makin maju dan berwibawa,” ujar Fadli Zon, dalam cuitannya diakun twitter @fadlizon, Minggu (7/11/2021).
Poitisi Partai Gerindra tersebut menilai, Jenderal TNI Andika sebagai sosok profesional, punya kapasitas dan kapabilitas serta berwawasan internasional.
Sosok profesional, punya kapasitas dan kapabilitas serta berwawasan internasional,” pujinya.
Diketahui, selain menyetujui Andika sebagai Panglima TNI baru yang diusulkan Presiden Jokowi, Komisi I DPR juga menyetujui pemberhentian dengan hormat Marsekal Hadi Tjahjanto serta memberikan apresiasi atas dedikasinya selama mengemban tugas sebagai Panglima TNI.
“Hari ini (Komisi I) melaksanakan RDPU dengan calon Panglima TNI dilaksanakan 3 jam. Kurang lebih selama 3 jam di mana seluruh fraksi memberikan pandangan, juga memberikan pendalaman terhadap calon Panglima TNI yang diajukan oleh presiden,” terang Ketua Komisi I DPR Meutya Hafidz.
Meutya juga menyatakan bahwa pihaknya akan memproses kelengkapan dokumen dan membawa hasil rapat Komisi I hari ini untuk dibacakan pada rapat paripurna terdekat. Untuk diketahui, fit and proper test dijalani Jenderal Andika Perkasa dimulai pukul 10.00 WIB pagi.
Beberapa bagian dari fit and proper test termasuk pemaparan visi dan misi calon panglima TNI digelar secara terbuka untuk umum.Sementara bagian pendalaman terhadap visi dan misi dari calon panglima TNI, diskusi, dan pertanyaan-pertanyaan terkait informasi persenjataan dan peta kekuatan militer negera digelar secara tertutup.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli ZOn mengkiritik keras salah satu menteri di pemerintahan Presiden Jokowi.
Sosok yang dikritik Fadli Zon kali ini adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya.
Fadli Zon kritik cuitan yang disampaikan oleh Siti Nurbaya lewat akun Twitternya pada beberapa waktu lalu.
“Pembangunan besar-besaran era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi,” tulis Siti Nurbaya yang kemudian menuai pro kontra.
Fadli Zon kemudian menyarankan agar cuitan tersebut diganti dengan ini.
“Pembangunan akan terus berlanjut dengan tetap memegang komitmen global soal climate change dan green economy,” tulis Fadli Zon, Minggu 7 November 2021.
Menurut dia, narasi yang ia tulis positif dan tidak kontradiktif
“Pernyataan Bu Menteri itu kontraproduktif dengan maksud dan tujuan yang diharapkan. Coba baca lagi,” pungkasnya
Pemerintah melalui Kementerian BUMN membuka opsi agar PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk dibubarkan. Opsi itu dikeluarkan lantaran perusahaan penerbangan nasional tersebut terlilit hutang sebesar Rp70 triliun.
Anggota DPR RI, Fadli Zon menyebutkan seharusnya Kementerian BUMN tidak boleh membuka opsi membubarkan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, meskipun perusahaan tersebut saat ini tengah terlilit utang Rp70 triliun.
Baca Juga: Garuda Indonesia Buka Pelayanan Kargo Rute Penerbangan Makassar menuju Hongkong
“Jumlah hutang itu memang terlalu besar untuk bisa ditalangi pemerintah,” kata politisi Gerindra ini di Instagramnya.
Menurut Fadli Zon, urusan Garuda Indonesia tak seharusnya hanya dilihat dalam kacamata ekonomi dan hukum bisnis semata, namun harus juga dilihat dengan kacamata lain, sehingga Kementerian BUMN seharusnya berjuang dengan segala cara menyelamatkan perusahaan itu.
“PT Garuda Indonesia bukan hanya sekedar perusahaan negara, tapi juga sebagai simbol sejarah dan kehormatan,” pungkasnya
Kabar tentang kanker prostat yang diidap Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah diketahui khalayak luas. Seperti diketahui, kanker prostat yang diderita SBY masih tahap awal. Kendati demikian, demi pengobatan yang baik, dirinya diterbangkan ke Amerika Serikat.
Tidak hanya warganet yang mendoakan kesembuhan SBY, para politikus hingga anggota DPR pun mendoakan kesehatannya.
Salah satu anggota DPR yang mendokakan kesembuhan tersebut yakni Fadli Zon dari Komisi I DPR RI. Fadli Zon berharap agar SBY sembuh dengan pengobatan terbaik yang dimiliki Negara Adidaya tersebut.
“Ikut mendoakan Pak Susilo Bambang Yudhoyono, semoga bisa mendapat treatment pengobatan terbaik dan segera pulih kembali seperti semula,” ujar Fadli Zon sebagaimana dikutip dari GenPI.co.
Sementara itu, mantan ketua MPR Fahri Hamzah juga mendoakan SBY.
“Lekas sembuh Pak SBY,” katanya.
Kendati sang ayah akan menjalani pengobatan di luar negari, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimutri Yudhoyono (AHY) tetap berada di Ibu Kota.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengakatan, AHY tak dampingi sang ayah berobat di luar negeri.
“Mas AHY masih ada di Jakarta dan tetap menjalankan tugas memimpin partai,” ujar Herzaky.
Kabar soal penyakit yang diderita SBY dibenarkan oleh staf pribadi SBY, Ossy Dermawan. “Sesuai dengan diagnosa dari tim dokter, Bapak SBY mengalami kanker prostat. Akan tetapi, kanker prostat yang diderita oleh Bapak SBY masih berada dalam tahapan awal,” ujarnya.
Dia juga mengatakan bahwa SBY telah memberi kabar kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melaporkan rencana berobat ke luar negeri.
“Presiden Jokowi memberikan respons yang baik dan menyampaikan satu-dua anggota tim dokter Kkepresidenan akan mendampingi dalam pengobatan tersebut,” ucapnya.
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mengungkapkan, DPR RI melakukan pengesahan mengenai perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Ukraina kerja sama di bidang pertahanan. Lebih lanjut, Ia memaparkan, bahwa perjanjian ini dilakukan guna memperkuat landasan untuk kemajuan kerjasama di bidang pertahanan antar kedua negara.
“Terutama dalam memperoleh Sistem Pertahanan Senjata Utama (Alutsista). Pengembangan industri pertahanan serta kerja sama antar kedua negara yang memungkinkan saling transfer senjata, terkhusus dalam pengembangan senjata pintar,” papar Fadli usai menggelar courtesy call dengan Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Mr. Vasyl Hamianin di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/11/21).
Pada kesempatan ini, turut hadir Wakil Ketua BKSAP Putu Supadma Rudana (F-Demokrat) dan Wakil Ketua BKSAP Mardani Ali Sera (F-PKS).
Menurutnya, atas penandatangan dan pengesahan perjanjian kerjasama dapat menegaskan kembali pentingnya hubungan antar-parlemen Indonesia dan Ukraina. Terutama, dalam mendukung diplomasi dan memberikan kontribusi untuk hubungan antar kedua negara agar semakin baik ke depannya.
Kendati demikian, Fadli mengatakan, implementasi dalam kerjasama di bidang pertahanan ini masih dalam proses. Mengingat, hal tersebut terjadi lantaran karena banyaknya tawaran yang diberikan oleh Pemerintah Ukraina kepada Indonesia.
“Karena cukup banyak tawaran dari sisi mereka, tapi tentu kita juga perlu melihat yang menjadi prioritas dan kebutuhan kita,” tegasnya.
Mengakhiri kegiatan ini, Fadli berharap dengan terjalinnya kerja sama di bidang pertahanan antar kedua negara dapat menguntungkan Indonesia dengan dimilikinya teknologi pertahanan di negara Ukraina serta dapat mempererat hubungan antar kedua negara.
“Melalui kerja sama di bidang pertahanan ini juga, saya berharap kedua negara dapat terus saling mendukung dalam berbagai isu yang menjadi kepentingan bersama, khususnya di PBB,” tutupnya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai keputusan Presiden Jokowi yang menetapkan regulasi terkait sejumlah posisi wakil menteri aneh. Termasuk dengan hadirnya Perpres Nomor 62 Tahun 2021 yang mengatur soal Wamendikbudristek.
Fadli menilai upaya yang dilakukan Jokowi termasuk pemborosan. Apalagi jika regulasi tersebut demi mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan.
“Kalau menurut saya agak aneh, ya. Banyak sekali wakil-wakil menteri padahal wakil-wakil menteri itu, kan, mestinya dibatasi hanya memang kementerian yang membutuhkan saja,” kata Fadli, Senin (2/8).
“Jumlah menteri, kan, sudah dibatasi dengan UU yaitu 34 menteri. Jadi wakil menteri itu, ya, bukan menteri. Jadi, ya, kalau menurut saya ini pemborosan di dalam perbaikan institusi kita atau reformasi birokrasi kita terlalu banyak,” tambahnya.
Dia lantas menyinggung soal keinginan Jokowi untuk melakukan perampingan birokrasi. Sehingga hadirnya regulasi yang mengatur soal posisi wakil menteri ini malah semakin tak konsisten.
“Dulu, kan, Pak Jokowi ingin ada perampingan, tapi ini semakin melebar. Ada wamen, ada stafsus, dan segala macam gitu, ya. Ini menurut saya jelas pemborosan uang negara. Kalau menurut saya ini lebih banyak pada akomodasi politik gitu, ya,” katanya.
Sejauh ini, posisi wamen di sejumlah kementerian dianggap tak perlu. Sebab ada pejabat eselon yang bisa membantu tugas-tugas seorang menteri.
“Ada menurut saya, kan, ada dirjen, ada direktur, dan sebagainya. Perangkat begitu besar jadi mestinya bagaimana institusi ini dibuat benar gitu, dibuat rapi, dan benar,” ujarnya.
Bagi Fadli, keputusan untuk mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan bisa merusak birokrasi yang ada di Indonesia.
“Itulah kesan yang muncul di masyarakat dan itu menurut saya akan merusak birokrasi, merusak reformasi birokrasi, merusak tatanan yang sudah ada,” pungkasnya.
Saat ini sudah ada 14 wamen yang ada di kementerian Jokowi. Sementara itu, Jokowi sudah meneken perpres yang memutuskan ada wamen di 5 kementerian lain. Tapi, hingga saat ini, posisi wamen di 5 kementerian itu belum diisi.
Nama Akidi Tio belakangan menjadi topik perbincangan hangat masyarakat Republik Indonesia usai keluarga besar dan ahli warisnya mengklaim akan menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk membantu warga yang terdampak Covid-19 dan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Pada awal isu tersebut berkembang, banyak tanggapan positif dari masyarakat mengingat nilai yang akan disumbangkan cukup fantastis. Namun belakangan, sejumlah pihak termasuk politisi Fadli Zon menduga dan menilai jika kabar tersebut hanya isapan jempol
Melansir akun twitter pribadinya @Fadlizon, politisi Partai Gerindra itu memposting sebuah unggahan yang isinya merujuk pada artikel Kompas dengan judul ‘Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat’ disertai caption yang cukup menohok.
“Hari masih pagi, mari kita tunggu sampai Senin sore nanti apakah masuk sumbangan Rp 2T. Kalau masuk berarti ini semacam mukjizat. Kalau ternyata bohong, bisa dikenakan pasal-pasal di UU No.1 tahun 1946,” cuit Fadli Zon, Senin (2/8/2021).
Keraguan Fadli akan kabar tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, dari sumber artikel yang ditulis oleh Hamid Awaluddin yang Fadli cantumkan dalam cuitannya, disebutkan bahwa sosok Akidi Tio tidak memiliki jejak yang jelas sebagai seorang pengusaha.
Bahkan dalam sejumlah isu sebelumnya, terkait dugaan harta, janji investasi, dan bualan sumbangan menghebohkan dalam tulisan mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Duta Besar Indonesia untuk Rusia dan Belarusia tersebut, seluruhnya bermuara pada kebohongan.
Meski tulisan artikel itu masih sebatas opini, namun sangat layak dipertanyakan apakah Akidi Tio memang memiliki kekayaan fantastis sebanyak itu sehingga mampu menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk bantuan PPKM?
Senada namun tak sama dengan Fadli Zon, Menkopolhukam Mahfud MD meeminta semua pihak untuk menanggapi kabar tersebut dengan positif dan berharap dapat terealisasi.
“Ini perspektif dari Hamid Awaluddin ttg sumbangan Rp 2 T dari Akidi Tio. Bagus, agar kita tunggu realisasinya dgn rasional,” tulis Mahfud di Twitter, Senin (2/8/2021).
Namun demikian, ia juga memberikan pengakuan jika sebelumnya pernah membuat tulisan terkait pihak yang meminta fasilitas dari Negara untuk mencari harta karun yang nantinya akan disumbangkan kembali ke Negara. Adapun pada faktanya, kabar tersebut tak dapat di validasi.
“Sy jg prnh menulis ada orng2 yg minta difasilitasi utk menggali harta karun dll yg akan disumbangkan ke negara. Tp tak bs divalidasi,” beber Mahfud lagi.
Sebelumnya, keluarga dan ahli waris Akidi Tio disebutkan akan menyumbang Rp 2 triliun untuk penanganan COVID. Sumbangan itu sendiri telah diterima secara simbolis oleh Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Eko Indra Heri pada Senin (26/7/2021).
Kabarnya uang sumbangan senilai Rp 2 Triliun itu akan masuk pada Senin (2/8/2021). Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi baik dari Polda Sumsel maupun pihak keluarga Akidi Tio.
