Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mengungkapkan, DPR RI melakukan pengesahan mengenai perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Ukraina kerja sama di bidang pertahanan. Lebih lanjut, Ia memaparkan, bahwa perjanjian ini dilakukan guna memperkuat landasan untuk kemajuan kerjasama di bidang pertahanan antar kedua negara.
“Terutama dalam memperoleh Sistem Pertahanan Senjata Utama (Alutsista). Pengembangan industri pertahanan serta kerja sama antar kedua negara yang memungkinkan saling transfer senjata, terkhusus dalam pengembangan senjata pintar,” papar Fadli usai menggelar courtesy call dengan Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Mr. Vasyl Hamianin di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/11/21).
Pada kesempatan ini, turut hadir Wakil Ketua BKSAP Putu Supadma Rudana (F-Demokrat) dan Wakil Ketua BKSAP Mardani Ali Sera (F-PKS).
Menurutnya, atas penandatangan dan pengesahan perjanjian kerjasama dapat menegaskan kembali pentingnya hubungan antar-parlemen Indonesia dan Ukraina. Terutama, dalam mendukung diplomasi dan memberikan kontribusi untuk hubungan antar kedua negara agar semakin baik ke depannya.
Kendati demikian, Fadli mengatakan, implementasi dalam kerjasama di bidang pertahanan ini masih dalam proses. Mengingat, hal tersebut terjadi lantaran karena banyaknya tawaran yang diberikan oleh Pemerintah Ukraina kepada Indonesia.
“Karena cukup banyak tawaran dari sisi mereka, tapi tentu kita juga perlu melihat yang menjadi prioritas dan kebutuhan kita,” tegasnya.
Mengakhiri kegiatan ini, Fadli berharap dengan terjalinnya kerja sama di bidang pertahanan antar kedua negara dapat menguntungkan Indonesia dengan dimilikinya teknologi pertahanan di negara Ukraina serta dapat mempererat hubungan antar kedua negara.
“Melalui kerja sama di bidang pertahanan ini juga, saya berharap kedua negara dapat terus saling mendukung dalam berbagai isu yang menjadi kepentingan bersama, khususnya di PBB,” tutupnya.