Fadli Zon tidak setuju ketika mendapat tuduhan sebagai orang yang bertanggung jawab dalam aksi kerusuhan 21 – 22 Mei 2019.
Wakil Ketua DPR RI itu mengaku akan melaporkan balik kelompok aktivis 98, pihak yang melancarkan tuduhan tersebut.
Saya kalau ada yang melaporkan, saya laporkan balik ya.”
“Jadi tidak ada cerita,” sambungnya.
Selain itu, Fadli Zon juga menyatakan bahwa dirinya juga telah melaporkan sejumlah nama sejak tahun 2017.
“Dan saya juga sudah melaporkan banyak nama,” ungkap Fadli Zon.
“Saya selama ini ada 12 laporan,” tandasnya,
Sebelumnya, kelompok aktivis 98 melaporkan sejumlah tokoh tanah air dari pihak kubu 02.
Bahkan kelompok aktivis 98 juga melaporkan Capres Prabowo Subianto yang mereka anggap sebagai orang yang harus bertanggung jawab pada kerusuhan di depan Gedung Bawaslu RI, Rabu (22/5/2019).
Aktivis 98 Benny Ramdani misalnya menuturkan nama lain yang merupakan tokoh BPN turut dilaporkan sebagai orang yang harus bertanggung jawab atas kerusuhan 22 Mei 2019.
“Untuk menyampaikan laporan secara resmi, formal tentu sebagaimana diatur oleh Undang-Undang,” ujar Benny.
Dalam tuntutannya, pihak aktivis 98 menduga Prabowo dan kawan-kawan terlibat dalam aktor di balik kericuhan.
Tak sampai di situ, Prabowo dan kawan-kawan juga diduga sebagai penyandang dana aksi.
“Terkait dugaan mereka-mereka yang kami anggap bertanggung jawab yang menjadi aktor dan juga penyandang dana dari kerusuhan yang terjadi pada tanggal 21 dan 22 Mei di depan Bawaslu RI maupun di daerah sekitar di Jakarta,” ungkapnya.
“Yang kami laporkan ada sembilan nama di dalamnya, satu saudara Prabowo Subianto, dua Amien Rais, Titiek Soeharto, kemudian Bachtiar Nasir,” ujar
Lalu ada Haikal Hasan, Rizieq Shihab, Neno Warisman, dan Fadli Zon.
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengungkapkan telah menemukan sejumlah bukti dalam Aksi 22 Mei.
Dikutip TribunWow.com, hal itu dikemukakan oleh Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Muhammad Iqbal dalam tayangan Metro Tv, Senin (27/5/2019).
Iqbal menjelaskan bahwa bukti tersebut meliputi adanya pihak ke tiga yang menunggangi aksi kerusuhan di sejumlah titik di Jakarta.
“Kami kembali menemukan bukti-bukti fakta hukum bahwa ada pihak-pihak ke tiga, penunggang yang ingin menciptakan martir,” ujar Iqbal.
Dirinya menegaskan bahwa kerusuhan oleh massa terjadi tidak spontan.
Iqbal menjelaskan bahwa hal itu juga sempat disampaikan oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto sebelumnya.
Dia menegaskan bahwa persitiwa yang terjadi merupakan aksi yang sudah direncanakan.
“Jadi apa yang disampaikan Bapak Kapolri, Bapak Menko Polhukam, dan saya sendiri saat konferensi pers beberapa waktu yang lalu bahwa massa ini adalah bukan massa yang spontan,” jelas Iqbal.
“Bahwa massa atau peristiwa adalah peristiwa yang di-setting atau by design,” imbuhnya.
Terkait itu, Iqbal lantas menyinggung soal penggunaan senjata api dan adanya rencana pembunuhan yang ditargetkan kepada sejumlah tokoh nasional.
“Tentang kasus kepemilikan senjata api ilegal yang akan digunakan dalam aksi kerusuhan 21 – 22 Mei 2019 dan rencana pembunuhan,” papar Iqbal.
“Kepemilikan senjata api jenis berikut amunisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang Undang Daruat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun penjara,” tandasnya.
Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon, menilai Polisi harusnya menangkap penyebar manifes perjalanan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Menurutnya, manifes adalah hal privat.
“Itu kan hal privat. Kenapa kok disebar? Itu kan pelanggaran UU ITE. Harusnya polisi langsung menangkap yang menyebar itu,” kata Fadli di Masjid At-Tin, Jakarta Timur dikutip dari laman detik.com, Kamis (30/5/2019).
Dia merasa heran mengapa kepergian Prabowo ke luar negeri disorot. Fadli, yang juga Wakil Ketua DPR ini menilai harusnya semua pihak lebih menyoroti persoalan tewasnya sejumlah orang saat ada kerusuhan pada aksi 21 Mei 2019.
“Mau cek kesehatan kek, mau ketemu orang, mau ngopi-ngopi di luar apa urusannya? Nggak ada urgensinya,” ucap Fadli.
“Kenapa isu kematian orang ini nggak diangkat, ada orang meninggal ada yang menghilang, kenapa nggak diangkat,” sambungnya.
Sebelumnya, Prabowo disebut bertolak ke Dubai bersama rombongan. Prabowo bertolak ke Dubai menggunakan jet pribadi. Eks Danjen Kopassus itu lepas landas dari Bandara Halim Perdanakusuma pada pukul 08.14 WIB, Selasa (28/5).
Ada sejumlah nama yang ikut dalam penerbangan itu. Yakni, asisten pribadi Prabowo Tedy Arman, Yuriko Fransiska Karundeng, Gibrael Habel Karapang, Mikhail Davydov dan Amzhelika Butaeva yang merupakan warga negara Rusia, Justin warga negara Amerika Serikat, serta Mischa Gemermann yang merupakan warga negara Jerman.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai, munculnya perasaan ketidakadilan di masyarakat dan penangkapan-penangkapan dengan tuduhan makar seperti menyiram bensin di tengah api. Ia mengingatkan jangan sampai muncul kebangkitan etnonasionalisme.
“Perasaan ketidakadilan juga penting dan penangkapan-penangkapan seperti sekarang dengan tuduhan makar ini juga seperti menyiram bensin di tengah api karena masyarakat semakin tidak percaya lagi dengan aparat keamanan kita,” kata Fadli di gedung DPR, Jakarta, Rabu 29 Mei 2019.
Ia mempertanyakan Indonesia negara demokrasi atau negara otoriter. Sebab menangkap orang seenaknya dengan tuduhan makar. Ia meminta agar jangan pura-pura demokrasi, tapi nyatakan saja tidak ada lagi demokrasi di Indonesia
“Bahaya karena kita ini negara yang berbeda-beda. Negara yang berbeda ini hanya kuat, jadi potensi yang kuat, kalau pemimpinnya kuat dan mengerti, kalau pemimpinnya lemah ini berbahaya,” kata Fadli.
Ia mencontohkan saat ini sudah mulai ada yang teriak referendum di Aceh. Bangsa ini pernah jadi 16 negara seperti Pasundan, negara Indonesia timur, ada negara Sumatera.
“Ada negara macam-macam. Kita menyatukan ini menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, ini baru tahun 50, bukan tahun 45. Jadi hati-hati. Jadi negara kita ini, pemimpin kita harus hati-hati karena orang merasa ketidakadilan itu tidak dijawab dengan baik, tidak direspons secara proposional. Ini bisa ada kebangkitan-kebangkitan etnonasionalisme saya,” kata Fadli.
Ia menjelaskan pernah menulis skripsi tentang etonasionalisme di Uni Soviet. Salah satu faktor yang menyebabkan Uni Soviet bubar karena faktor etnonasionalisme dalam disintegrasi Uni Soviet. “Itu dibukukan dulu.”
Tersangka makar Eggi Sudjana mengaku mengalami fobia tempat sempit dan halusinasi dalam rumah tahanan (rutan) Polda Metro Jaya. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR Fadli Zon saat membesuk Eggi Sudjana.
Kata Fadli, hal itu dialami Eggi Sudjana saat dalam rutan. Sebab Eggi mempunyai riyawat penyakit bermacam-macam.
“Saudara Eggi juga mengidap beberapa penyakit dan juga berada di dalam satu sel yang sempit. Selnya itu 3×1 meter dan juga ada riwayat penyakit macam-macam yang saya kira bisa juga ini fobia terhadap tempat sempit dan sebagainya sehingga bisa ada halusinasi dan sebagainya,” jelas Fadli di lokasi, Rabu (29/5/2019).
Kepada Fadli, Eggi bercerita meminta penangguhan penahanan atas kasusnya. Politisi Partai Gerindra itu menganggap penangguhan penahanan Eggi demi alasan kemanusiaan.
“Saudara Eggi tadi berharap karena kasusnya sangat sumir menurut Beliau, Beliau meminta agar penangguhan penahanan itu bisa. Saya kira ini alasan kemanusiaan,” kata dia.
Dalam hal itu, Fadli mengaku siap menjadi penjamin untuk Caleg PAN tersebut. Sebab, ia mengklaim kalau Eggi berhak diberikan penangguhan penahanan karena ingin merayakan Idul Fitri 1440 Hijriah.
“Saya ikut menjamin penangguhan saudara Eggi Sudjana. Saya kira alasannya, alasan kemanusiaan apalagi ada mengidap penyakit. Dan ini juga mau hari raya Idul Fitri gitu ya. Bagi seorang muslim, hari raya Idul Fitri adalah tempat berkumpul dengan keluarga,” pungkas Fadli.
Sekelompok aktivis dari Rembug Aktivis Nasional atau RNA 98 laporkan Fadli Zon ke polisi, atas dugaan Fadli Zon dalang kerusuhan 21-22 Mei 2019, lalu.
WartaKotaLive melansir Tribunnews, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan pihaknya akan melaporkan balik Rembug Aktivis Nasional (RNA) 98 yang melaporkannya ke Bareskrim Polri, Rabu (29/5/2019).
Laporan itu atas dugaan Fadli Zon sebagai aktor elit kerusuhan 21-22 Mei 2019.
“Ya saya mau bagaimana ada dalang enak aja. saya kalau ada yang melaporkan saya laporkan balik ya. Jadi tidak ada cerita dan saya sudah melaporkan banyak nama”
Diberitakan sebelumnya, puluhan orang berbaju hitam nampak menyambangi Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (29/5/2019) siang.
Pantauan Tribunnews.com, sekira 50 lebih orang ini mengenakan kaus hitam bertuliskan ‘Rembug Nasional Aktivis 98’.
Dipimpin oleh seorang pria, mereka mulai bernyanyi yang terdengar seperti setengah berteriak.
Pria yang kiranya menjadi orator itu mengemukakan bahwa RNA 98 niat melaporkan Prabowo Subianto bersama rekan-rekannya atas dugaan dalang kerusuhan aksi 21-22 Mei 2019 lalu.
Rekan-rekan yang dimaksud RNA 98, diantaranya adalah Titiek Soeharto, Neno Warisman, Amien Rais, Kivlan Zen dan Fadli Zon.
Namun hingga berita ini diturunkan, belum diketahui status laporan tersebut apakah sudah diterima atau belum oleh Bareskrim Polri.
Puluhan orang berbaju hitam nampak menyambangi Bareskrim Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (29/5) siang.
Pantauan Tribunnews.com, sekira 50 lebih orang ini mengenakan kaus hitam bertuliskan ‘Rembug Nasional Aktivis 98’.
Dipimpin oleh seorang pria, mereka mulai bernyanyi yang terdengar seperti setengah berteriak.
“Tangkap.. Tangkap.. Tangkap Prabowo.. Tangkap Prabowo sekarang juga..,” teriak mereka secara berulang-ulang dengan diiringi tepuk tangan, di depan Gedung Awaloedin Djamin, Bareskrim Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (29/5/2019).
Rekan-rekan yang dimaksud RNA 98, diantaranya adalah Titiek Soeharto, Neno Warisman, Amien Rais, Kivlan Zen dan Fadli Zon.
Ia meminta agar Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian tidak takut untuk memproses hukum mereka semua.
Apabila tidak diproses, kelompok RNA 98 mengaku bersiap menyerbu Kertanegara atau kediaman Prabowo Subianto.
Tak lama berselang, mereka berniat memasuki Gedung Awaloedin Djamin untuk melakukan pelaporan terhadap Prabowo.
Pengamatan Tribunnews.com, tiga anggota Brimob berpakaian hitam lengkap dengan rompi, helm taktis hingga senjata api laras panjangnya tiba di lokasi.
Ketiganya memasuki Gedung Awaloedin Djamin dan kemudian berjaga di pintu kaca.
Jarak ketiganya dengan kelompok RNA 98 yang tengah melapor tak ada sekira 2 meter.
Menurut polisi lain yang tengah berjaga, kehadiran tiga anggota Brimob ini hanyalah pengamanan sesuai SOP lantaran banyaknya anggota kelompok RNA 98.
“Penjagaan biasa. Sesuai SOP, jaga kalau ada rusuh-rusuh,” kata polisi yang enggan disebut namanya.
Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui apakah pelaporan dari RNA 98 kepada Prabowo diterima oleh kepolisian atau tidak.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengajukan diri sebagai penjamin terkait permohonan penangguhan penahanan tersangka kasus dugaan makar Eggi Sudjana.
“Saya ikut menjamin penangguhan saudara Eggi,” kata Fadli Zon usai menjenguk Eggi dan Lieus Sungkharisma di Rutan Polda Metro Jaya, Rabu (29/5).
Alasannya dirinya menjamin Eggi, sambung Fadli, semata atas dasar pertimbangan kemanusiaan. Disebut Fadli, Eggi sebenarnya tengah mengidap suatu penyakit.
“Saya kira alasannya, alasan kemanusiaan apalagi ada mengidap penyakit. Dan ini juga mau hari raya Idulfitri gitu ya. Bagi seorang muslim hari raya Idulfitri adalah tempat berkumpul dengan keluarga,” pungkasnya.
Beredarnya manifest penerbangan Capres Nomor Urut 02 Prabowo Subianto ke Dubai Uni Emirat Arab, ke publik dipertanyakan Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon.
Fadli Zon menyayangkan kejadian tersebut dan mempertanyakan hal itu pada pihak imigrasi yang dianggapkan telah menyebarkan informasi tersebut.
“Apakah manifest keberangkatan seseorang itu boleh dipublikasikan dan apakah boleh Imigrasi menyebarkan informasi seperti ini,” kata Fadli Zon, seperti dilansir TribunSolo.com dari Kompas TV, Rabu (29/5/2019).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menyayangkan kejadian tersebut.
Menurutnya manifest penerbangan Prabowo tidak semestinya disebarluaskan.
Lantaran kepergian Prabowo ke Dubai kali ini merupakan urusan pribadi.
“Ini kan urusannya urusan privat, bukan urusan kenegaraan, bukan urusan dinas,” imbuhnya.
Menurut Fadli Zon, bocornya manifest Prabowo tersebut menjadi sedikit aneh.
“Ini informasi yang bersifat privat kemudian disebarluaskan sedemikian rupa meskipun tidak ada hal-hal yang disembunyikan,” ujar Fadli Zon.
Diberitakan sebelumnya, Prabowo bertolak menuju Dubai pada Selasa (28/5/2019) pagi.
Pada hari itu juga kabar kepergian Prabowo terekspos.
Sejumlah media pun memberitakan kabar kebergian Prabowo ke luar negeri.
Calon Presiden nomor urut 02 ini berangkat ke Dubai bersama tujuh orang lainnya dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Di antaranya Edy Arman, Yoriko Fransisko Karapang, Gibrael Habel Karapang, Mikhail Davzdov, Anzhelika Butaeva, Justin Darrell Flores Howard dan Mischa Demermann.
Dua dari tujuh orang tersebut merupakan warga Rusia, yakni Mikhail dan Anzhelika.
Lalu siapakah dua orang tersebut?
“Ya kan ada juga yang bersama Pak Prabowo kan pernah ada kawannya dan sebagainya itu ada.”
“Anak buah kawannya, saudara-saudaranya, mitra bisnisnya, dan lain-lain,” ujar Fadli menjawab pertanyaan itu, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/5/2019), seperti dilansir dari Kompas.com.
Mikhail dan Anzhelika tercatat pernah menghadiri focus group discussion (FGD) bernama Election Visit Indonesia 2019 di Gedung DPR pada 16 April.
Hal ini diketahui dari catatan pemberitaan yang disiarkan situs resmi DPR, www.dpr.go.id.
Ketika itu, DPR RI mengundang anggota parlemen beberapa negara seperti Turki, Malaysia, Pakistan, dan Rusia untuk menyaksikan proses Pemilu 2019.
Ketika ditanya soal itu, Fadli meluruskan bahwa Mikhail dan Anzhelika batal hadir dalam FGD tersebut.
Selain itu, Mikhail dan Anzhelika juga bukan anggota parlemen dari Rusia melainkan bagian dari sekretariat parlemennya.
“Oleh DPR pada waktu itu parlemennya (yang diundang) tapi waktu itu yang hadir sekretariatnya.”
“Tetapi akhirnya tidak jadi datang juga,” ujar Fadli, dikutip TribunSolo.com dari Kompas.com.
Ketika ditanya mengapa sekretariat parlemen Rusia ikut Prabowo dalam perjalanan ke luar negeri, Fadli Zon menilai hal itu biasa saja.
Apalagi perjalanan Prabowo ke luar negeri kali ini bersifat pribadi.
“Biasa-biasa saja ya, perkawanan-perkawanan itu kan biasa saja. Cuma kalau kali ini saya kira urusan privat, urusan biasa,” kata dia.
Fadli Zon, anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, sependapat dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Moeldoko sebelumnya menyebut mayoritas pegawai BUMN dan Aparatur Sipil Negara (ASN) memilih pasangan Prabowo-Sandi saat Pemilu 17 April 2019.
Bahkan, menurutnya bukan hanya ASN, namun mayoritas masyarakat juga sebenarnya memilih Prabowo-Sandi.
“Pertanyaan berikutnya kan ironis, kok (Jokowi-Maruf Amin) bisa menang ya? Makanya kemudian orang menduga ada kecurangan,” kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/5/2019).
Ada pun menurut Fadli Zon, mobilisasi ASN yang dimaksud BPN dalam berkas gugatan Pemilu Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), adalah mobilisasi yang dilakukan oleh pimpinan ASN.
“Sekarang kan mobilisasi itu bisa terlihat, tentu bukan dari ASN-nya secara massa. tapi dari pimpinan- pimpinannya, imbauannya, fasilitasnya, kan bisa pakai fasilitasnya,” tuturnya.
“Misal datang ke suatu tempat kemudian ada fasilitas ASN untuk masyarakat diberikan sesuatu. Kita lihat kok di beberapa tempat,” sambung Fadli Zon.
Sebelumnya, Moeldoko membantah tudingan Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, yang menyebut calon presiden petahana Joko Widodo menyalahgunakan BUMN semasa kampanye Pilpres 2019.
“Menggerakkan BUMN? Tahu enggak BUMN yang milih 02 (Prabowo-Sandiaga)? 78 persen. Menggerakkan ASN (aparatur sipil negara)? ASN 72 persen yang milih 02,” ungkap Moeldoko di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/5/2019).
“Di mana menggerakkan? Menggerakkan polisi? Buktinya di Aceh, NTB, Sumbar kalah telak (Jokowi-Maruf Amin),” sambung Moeldoko.
Menurut mantan Panglima TNI itu, jika pasangan nomor urut 01 Jokowi-Maruf Amin menggerakkan BUMN hingga kepolisian dalam kampanye Pilpres 2019, maka suara yang diraih seharusnya besar di lingkungan karyawan BUMN maupun penegak hukum.
“Mana yang digerakkan? Kalau digerakkan 100 persen semua (pilih Jokowi). Di Paspampres kalah, di perumahan Sekretaris Negara kalah, terus mana yang digerakkan?” paparnya.
Diketahuinya pencapaian suara Prabowo Subianto-Sandiaga Uno cukup besar di lingkungan karyawan BUMN dan ASN, kata Moeldoko, berdasarkan survei tim internal Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf Amin.
Sementara, dirinya yang baru saja bertemu Presiden Jokowi, mengaku membahas soal gugatan hasil rekapitulasi suara KPU yang diajukan BPN Prabowo-Sandi ke MK.
Namun, Moeldoko tidak menyebut secara rinci pembahasan yang dilakukan dengan Jokowi.
“Konsolidasi tentang perkembangan terakhir di MK seperti apa,” katanya.
Sebelumnya, Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi melayangkan gugatan hasil Pilpres 2019 ke MK.
Dalam berkas gugatan tersebut, pasangan 02 itu juga mengungkap lima bentuk dugaan pelanggaran dan kecurangan masif dalam Pilpres 2019 yang dilakukan Jokowi-Maruf Amin.
BPN menyebut lima jenis kecurangan itu adalah penyalahgunaan anggaran belanja negara dan atau program kerja pemerintah, dan ketidaknetralan aparat negara (polisi dan intelijen).
Juga, penyalahgunaan birokrasi dan BUMN, pembatasan kebebasan media dan pers, serta diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakkan hukum.
Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengajukan gugatan hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Tim kuasa hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno telah mengajukan gugatan ke MK pada Jumat (24/5/2019) lalu.
Prabowo-Sandi menggugat hasil Pilpres setelah kalah suara dari pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Maruf Amin.
Menurut hasil rekapitulasi KPU, jumlah perolehan suara Jokowi-Maruf Amin mencapai 85.607.362 atau 55,50 persen suara.
Sedangkan perolehan suara Prabowo-Sandi sebanyak 68.650.239 atau 44,50 persen suara. Dalam gugatan yang diajukan ke MK, Prabowo-Sandi mengajukan tujuh poin tuntutan.
Tujuh poin tuntutan tersebut meliputi permintaan diskualifikasi terhadap paslon 01 hingga permohonan penetapan paslon 02 sebagai presiden dan wakil presiden.
Berikut ini tujuh poin tuntutan Prabowo-Sandi yang diajukan ke MK:
1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.08-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden, Anggota DPRD, DPD tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Nasional di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Menyatakan Capres Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran dan kecurangan pemilu secara terstruktur, sistematis dan masif.
4. Membatalkan (mendiskualifikasi) pasangan calon presiden dan wakil nomor urut 01, Presiden H Joko Widodo dan KH Maruf Amin sebagai Peserta Pilpres 2019.
5. Menetapkan pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor urut 2 H Prabowo Subianto dan H Sandiaga Salahudin Uno sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode tahun 2019-2024.
6. Memerintahkan kepada Termohon (KPU) untuk seketika untuk mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan H Prabowo Subianto dan H Sandiaga Salahudin Uno sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2019-2014. atau:
7. Memerintahkan Termohon (KPU) untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang secara jujur dan adil di seluruh wilayah Indonesia.
Pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, memasukkan permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 untuk pemilihan presiden (pilpres).
Permohonan sengketa itu diajukan pada ‘last minutes.’ Prabowo-Sandi memasukkan permohonan sengketa pada Jumat (24/5/2019) sekitar pukul 22.35 WIB, atau hanya berjarak sekira satu setengah jam dari batas waktu penutupan pendaftaran pada Jumat pukul 24.00 WIB.
Hasyim Djojohadikusumo, Bambang Widjojanto, dan Denny Indrayana, berdiri di barisan paling depan, disusul di belakangnya tim hukum dari Prabowo-Sandi.
Sementara, pengamat politik Ray Rangkuti menilai, langkah Denny Indrayana dan BW menjadi tim kuasa hukum pasangan 02, perlu dipertanyakan.
Terlebih, Denny Indrayana saat ini menjabat sebagai ASN, dan BW merupakan anggota TGUPP DKI Jakarta.
“Memang pendekatannya agak sulit, kalau berkaitan dengan hukum. Tapi kalau secara etik harus dipertanyakan, ini patut atau tidak?” kata Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) kepada wartawan, Sabtu (25/5/2019).
Sekalipun, pekerjaan mereka saat ini merupakan pekerjaan profesional, namun langkah keduanya kurang tepat, jika didekati dari aspek etik.
Status Bambang Widjojanto di TUGPP, apakah digaji pakai uang APBD DKI atau ada mekanisme lain yang digunakan?
“Ini jelas tidak tepat, meskipun BW menyatakan bahwa akan menjaga netralitas dan menyebut itu kliennya, tapi semua itu ada batas-batasannya juga. Kita lihat, apakah benar mereka tidak menerima gaji dari APBD,” paparnya.
Terlebih, kepada BW, Ray Rangkuti meminta agar bisa memperjelas statusnya.
Status dia yang saat ini sebagai anggota TGUPP ini apakah murni melalui gaji belanja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, apakah tidak menggunakan APBD DKI?
“Sebenarnya kalau BW menerima gaji nomenklaturnya itu seperti apa? Kalau tidak langsung dari APBD DKI, hal itu akan membuat BW lebih leluasa. Tapi jika langsung dari APBD, tentu harus dibuatkan dan diperkuat aturan jelasnya,” bebernya.
Ray Rangkuti meminta, Pemprov DKI maupun BW bisa menjelaskan aturannya seperti apa.
“Hal itu agar clear, apabila BW ingin bekerja profesional mendampingi capres 02 menggugat ke MK,” cetusnya.
Di sisi lain, Denny Indrayana meminta agar tidak ada pihak yang mengganggu proses persidangan di Mahkamah Konstitusi.
Hal itu dikatakan olehnya, menyusul adanya isu yang akan mengangkat kembali kasus yang dialami oleh Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi Bambang Widjojanto.
“Saya meminta agar tidak ada lagi pihak yang mengganggu kinerja tim. Ini saya dapat info ada yang ingin menaikkan lagi kasus Mas BW. Ini kan mereka ada rencana untuk mengganggu,” katanya di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (25/5/2019).
Dirinya meminta agar pihaknya dapat menjalankan proses dengan cara-cara yang baik, dan pihak-pihak yang berperkara di MK untuk beradu argumen ke arah yang lebih sehat.
Denny Indrayana mengungkapkan alasan ikut dalam tim hukum pasangan nomor urut 02 tersebut.
Denny Indrayana merupakan satu dari delapan orang yang ditunjuk oleh Prabowo-Sandi untuk menggugat di Mahkamah Konstitusi.
Denny Indrayana mengatakan, salah satu alasannya ikut dalam tim yang diketuai oleh Bambang Widjojanto tersebut, tidak lain untuk melihat dan menilai seberapa jujur dan adil Pemilu 2019.
“Kami sesuai dengan pasal 22 ayat 1 UUD 1945, ini perjuangan bersama. Jadi, saya dan rekan-rekan, Mas BW (Bambang Widjojanto) terutama melihat perlu bersama-sama memperjuangkan hal itu,” jelasnya.
Dirinya pun optimis gugatan mereka, bukti, dan argumentasi yang dibawa dapat dipertanggungjawabkan.
Mengenai keputusan yang akan ditentukan, akan diserahkan seluruhnya kepada Hakim Konstitusi.
“Bagaimana nanti ditentukan, kami serahkan ke hakim,” ucapnya.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan pihaknya akan melaporkan balik Rembug Aktivis Nasional (RNA) 98 yang melaporkannya ke Bareskrim Polri, Rabu (29/5/2019).
Laporan itu atas dugaan Fadli Zon sebagai aktor elit kerusuhan 21-22 Mei 2019.
“Ya saya mau bagaimana ada dalang enak aja. saya kalau ada yang melaporkan saya laporkan balik ya. Jadi tidak ada cerita dan saya sudah melaporkan banyak nama”
“Saya selama ini ada 12 laporan ya. Bareskrim dan sebagainya. Banyak itu daya gak apal. dari yg dulu dari tahun 2017-2018,” kata Fadli Zon di Polda Metro Jaya pada Rabu (28/5/2019).
Diberitakan sebelumnya, puluhan orang berbaju hitam nampak menyambangi Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (29/5/2019) siang.
Pantauan Tribunnews.com, sekira 50 lebih orang ini mengenakan kaus hitam bertuliskan ‘Rembug Nasional Aktivis 98’.
Dipimpin oleh seorang pria, mereka mulai bernyanyi yang terdengar seperti setengah berteriak.
“Tangkap.. Tangkap.. Tangkap Prabowo.. Tangkap Prabowo sekarang juga..,” teriak mereka secara berulang-ulang dengan diiringi tepuk tangan, di depan Gedung Awaloedin Djamin, Bareskrim Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (29/5/2019).
Pria yang kiranya menjadi orator itu mengemukakan bahwa RNA 98 niat melaporkan Prabowo Subianto bersama rekan-rekannya atas dugaan dalang kerusuhan aksi 21-22 Mei 2019 lalu.
Rekan-rekan yang dimaksud RNA 98, diantaranya adalah Titiek Soeharto, Neno Warisman, Amien Rais, Kivlan Zen dan Fadli Zon.
Namun hingga berita ini diturunkan, belum diketahui status laporan tersebut apakah sudah diterima atau belum oleh Bareskrim Polri.
Puluhan orang berbaju hitam nampak menyambangi Bareskrim Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (29/5) siang.
Pantauan Tribunnews.com, sekira 50 lebih orang ini mengenakan kaus hitam bertuliskan ‘Rembug Nasional Aktivis 98’.
Dipimpin oleh seorang pria, mereka mulai bernyanyi yang terdengar seperti setengah berteriak.
“Tangkap.. Tangkap.. Tangkap Prabowo.. Tangkap Prabowo sekarang juga..,” teriak mereka secara berulang-ulang dengan diiringi tepuk tangan, di depan Gedung Awaloedin Djamin, Bareskrim Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (29/5/2019).
Pria yang kiranya menjadi orator itu mengemukakan bahwa RNA 98 berniat melaporkan Prabowo Subianto bersama rekan-rekannya atas dugaan dalang kerusuhan aksi 21-22 Mei 2019 lalu.
Rekan-rekan yang dimaksud RNA 98, diantaranya adalah Titiek Soeharto, Neno Warisman, Amien Rais, Kivlan Zen dan Fadli Zon.
Ia meminta agar Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian tidak takut untuk memproses hukum mereka semua.
Apabila tidak diproses, kelompok RNA 98 mengaku bersiap menyerbu Kertanegara atau kediaman Prabowo Subianto.
“Kapolri adalah jenderal aktif, sementara Prabowo adalah purnawirawan, sehingga jangan takut. Kalau tidak, kami akan serbu Kertanegara,” ujar pria yang mengenakan kacamata hitam itu.
Tak lama berselang, mereka berniat memasuki Gedung Awaloedin Djamin untuk melakukan pelaporan terhadap Prabowo.
Pengamatan Tribunnews.com, tiga anggota Brimob berpakaian hitam lengkap dengan rompi, helm taktis hingga senjata api laras panjangnya tiba di lokasi.
Ketiganya memasuki Gedung Awaloedin Djamin dan kemudian berjaga di pintu kaca.
Jarak ketiganya dengan kelompok RNA 98 yang tengah melapor tak ada sekira 2 meter.
Menurut polisi lain yang tengah berjaga, kehadiran tiga anggota Brimob ini hanyalah pengamanan sesuai SOP lantaran banyaknya anggota kelompok RNA 98.
Imbas terburuk adalah kemungkinan adanya kerusuhan dari pelaporan tersebut.
“Penjagaan biasa. Sesuai SOP, jaga kalau ada rusuh-rusuh,” kata polisi yang enggan disebut namanya.
Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui apakah pelaporan dari RNA 98 kepada Prabowo diterima oleh kepolisian atau tidak.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon mengatakan, selain aparatur sipil negara (ASN), banyak juga masyarakat yang memilih Prabowo Subianto – Sandiaga Uno di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Hal itu diungkap Fadli merespons pernyataan Ketua Harian Tim Kampanye Nasional Joko Widodo – KH Ma’ruf Amin, Moeldoko yang menyebut 72 persen ASN memilih Prabowo – Sandi.
“Saya yakin masyarakat juga lebih banyak yang memilih Pak Prabowo,” kata dia di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/5).
Nah, Fadli Zon menyatakan bahwa yang menjadi pertanyaan sekarang kenapa kemudian Jokowi – Kiai Ma’ruf yang menang Pilpres 2019. “Bukan hanya itu, pertanyaan berikutnya kan ironis kok bisa menang ya? Makanya kemudian orang menduga ada kecurangan,” ujarnya.
Fadli menjawab tegas saat ditanya wartawan kenapa BPN dalam gugatan Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) menduga ada mobilisasi ASN memenangkan Jokowi – Kiai Ma’ruf.
Menurut Fadli, mobilisasi itu bisa terlihat, bukan hanya ASN secara massal, tetapi pimpinan-pimpinannya, imbauannya, fasilitasnya, dan lain-lain. “Kan bisa pakai fasilitasnya. Misalnya datang ke suatu tempat kemudian ada fasilitas ASN untuk masyarakat diberikan sesuatu. Kami lihat kok di beberapa tempat,” paparnya.
