Ekonom HMT Oppusunggu menilai Indonesia ternyata belum juga merdeka karena tengah dijajah. Kali ini penjajahnya adalah bangsa sendiri melalui segelintir elit penguasa.
“Tidak ada yang memperdulikan rakyat. Tidak ada satu pun yang memberikan sumbangan kepada kehidupan rakyat yang saat ini melarat,” ujar HMT Ompusunggu, ekonom gaek berusia 89 tahun, dalam peluncuran buku karyanya yang berjudul Indonesia Dijajah Kembali oleh Bangsanya Sendiri di Fadli Zon Institut, Jakarta.
Ompusunggu menambahkan, Indonesia telah kehilangan kedaulatannya secara ekonomi. Itu semua akibat kebijakan elit eksekutif dan legislatif yang membuka lebar pintu privatisasi sektor strategis, sehingga harga bergantung pada mekanisme pasar.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan ekonomi Indonesia saat ini sudah menyimpang jauh dari khitahnya, tidak lagi sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945, yaitu ekonomi kerakyatan.
“Ekonomi kita sudah keluar dari jalur yang diharapkan Pasal 33 UUD 45, sektor strategis penting sudah tidak dikuasai oleh negara, tapi asing dan segelintir orang,” ucapnya.
Dengan sistem ekonomi Indonesia saat ini, yang menurutnya mengadopsi ekonomi neo liberal, semakin memperlebar kesenjangan ekonomi di dalam negeri. “Seolah-olah pertumbuhan tinggi, secara makro, tapi siapa yang bertumbuh, itu tak sejalan dengan pengentasan kemiskinan. Pertumbuhan sekarang membuat kesenjangan yang semakin lebar,” katanya.
Hal itu, lanjutnya, dapat dilihat dari jumlah kekayaan yang dimiliki oleh orang kaya di dalam negeri, yang berjumlah 600 ribu kali dibandingkan rata-rata rakyat Indonesia. Dia menyebutkan, penghasilan orang kaya di Indonesia 600 ribu kali lipat dibanding orang miskin. Sedangkan di AS perbandingannya cuma 20 ribu kali. “Artinya, Indonesia sudah dikuasai oleh kaum oligarki,” ucapnya.
Citra buruk yang diterima politisi dan partai politik tidak hanya karena perilaku buruk yang dilakukan oleh individunya. Keengganan orang-orang baik untuk terjun ke dunia politik ikut menyumbang keterpurukan citra dan kualitas politisi di Indonesia.
“Yang harus dilakukan adalah orang baik harus masuk partai politik,” kata Wakil Ketua umum partai Gerindra Fadli Zon, saat ditemui di Jakarta, tadi malam.
Menurutnya, perubahan ke arah yang lebih baik hanya akan terjadi jika orang baik mau mengisi bangku-bangku di partai politik dan berjuang melalui jalurnya masing-masing.
“Kalau orang baik-baik hanya menjadi pengamat, tidak mau terjun ke dalam lumpur, tidak akan terjadi perubahan. Akhirnya yang masuk parpol ya preman-preman,” katanya.
Kendati dunia politik dianggap ‘kotor’, tetap harus dimasuki untuk menciptakan perubahan yang membangun. “Sekalian menguji ketahanan kita. Banyak yang di luar (partai politik) suka bicara dan mengkritik, tapi ketika masuk tidak tahan juga,” kata Fadli.
Lebih lanjut ia mengatakan, politik harus memiliki tujuan tertentu. “Tujuan Indonesia itu jelas, kita ingin menciptakan suatu negara yang masyarakatnya sejahtera dan bahagia,” kata Fadli.
Dan untuk mencapai tujuan tersebut, lanjutnya, harus dimulai dari bangsa sendiri. “Tidak ada satu negara pun yang akan menolong Indonesia kecuali bangsanya sendiri,” ujarnya.
Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra secara tegas menolak kompromi, serta berbagai macam bujuk rayu yang meminta agar mendukung rencana pemerintah menaikkan harga BBM.
Gerindra menegaskan akan ikut bersama rakyat untuk menyuarakan aksi menolak rencana pemerintah ini.
“Kami tadi dalam pembahasan dengan pemerintah di DPR menyatakan walk out. Kami walk out karena tegas, menolak kenaikan harga BBM. Kenaikan BBM sama saja memiskinkan rakyat,” ujar Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon, kepada Tribunnews.com, Senin (26/3/2012).
“Sejengkal pun kami tetap tolak kenaikan BBM. Kami takkan mundur sejengkal pun, kalau perlu kami bersama rakyat menyuarakan penolakan atas rencana pemerintah yang tidak benar ini,” imbuh Fadli Zon.
Menaikkan harga BBM, paparnya, menyengsarakan rakyat. Padahal, APBN masih memiliki cukup dana untuk memberikan subsidi bagi rakyatnya.
Fadli menuturkan, adalah pernyataan keliru dan membodohi rakyat, bila dikatakan subsidi BBM saat ini dianggap tidak tepat sasaran.
“Kalau dikatakan tidak tepat sasaran, kenapa baru sekarang teriak-teriak? Kenapa tidak dari dulu mengatakan subsidi BBM tidak tepat sasaran? Menyubsidi BBM juga tidak membuat APBN jebol kok?” cetusnya.
Menaikkan harga BBM adalah bukti kegagalan pemerintah mengantisipasi naiknya harga minyak dunia. Padahal, beberapa negara lain masih memberikan subsidi BBM bagi rakyatnya, dan harga BBM-nya pun sangat murah.
“Ini bukti kegagalan pemerintah mengelola, bukan karena subsidi tepat sasaran. Itu omongan asal ngecap saja,” tukas Fadli Zon.
Kenaikan BBM, imbuhnya lagi, hanya menghancurkan ekonomi rakyat. Kenaikan harga BBM, seakan-akan pemerintah sedang membinasakan ekonomi rakyat menengah ke bawah.
Pembangunan Integrated Faculty Club di lingkungan kampus Universitas Indonesia Depok menuai kritik. Dengan lahan yang terbatas, pembangunan fasilitas olah raga dan klub golf dinilai tidak diperlukan.
“Menurut saya itu tidak diperlukan,” ujar Ketua Iluni Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, Fadli Zon, Minggu (25/3).
Fadli menyampaikan hal ini seusai acara bedah buku “Indonesia Dijajah Kembali Oleh Bangsanya Sendiri” karya HMT Oppusunggu di Benhil, Jakarta, Minggu (25/3).
Meski belum mengetahui secara rinci pembangunan tersebut, Fadli menilai lahan itu lebih baik dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan. “Dan ini universitas lahannya juga terbatas, saya juga tidak yakin lapangan golf itu dibutuhkan,” katanya.
Dari data yang diperoleh merdeka.com, Jumat (23/3), Integrated Faculty Club UI akan terdiri dari enam bagian. Salah satu bagiannya dikhususkan untuk pusat olah raga dimana di dalamnya terdapat arena golf dan klub golf.
Direktorat Pengembangan Aset dan Ventura Universitas Indonesia (UI) pada medio Agustus 2009 lalu telah mengeluarkan sayembara terkait pembangunan Integrated Faculty Club UI itu. Dari sayembara tersebut, Integrated Faculty Club UI nantinya akan dibagi menjadi enam program ruang, yakni.
Faculty Meeting Room, terdiri dari
1. Faculty club
2. Faculty lounge & resto
3. Etalase paten dan hasil-hasil penelitian UI (Gallery)
4. Reading book room + cafe
5. Ruang multimedia (rapat, diskusi, seminar)
B. Quick faculty Health Services
1. Poliklinik Umum
2. Poliklinik Gigi
3. Fitness
C. Sport Center
1. Golf driving range (30 slot)
2. Golf club & shop
3. Kolam renang (Olympic Size)
4. Lapangan futsal
5. Lapangan tenis
6. Flying Fox Sport
D. Retail & Cafe
1. Toko buku
2. Toko suvenir
3. Minimart
4. Cafe (indoor & outdoor/terrace)
5. Internet
6. Fastfood
7. Ruang Menyusui (Nursing Area)
8. Ruang Merokok (Smoking Area)
E. Kantor
1. Pengelola
2. Bank
3. Koperasi
4. Musholla
F. Automotive Station & Services
1. Servis kendaraan (mobil dan motor), uji emisi, cuci, dan salon mobil.
2. Parkir (mobil, motor, sepeda) tidak diletakkan di depan bangunan utama
3. Fasilitas pendukung lainnya.
Wakil Ketua Umum partai Gerindra Fadli Zon menilai program bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi atas rencana penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi hanya akal-akalan pemerintah.
Penaikan harga BBM justru akan semakin mendekatkan persaingan dengan SPBU asing.
“Itu (BLSM) cuma akal-akalan untuk menyuap rakyat, supaya rakyat cooling down selama 6-9 bulan. Ini cara pikir yang ngawur, tidak sistematika dan tidak menyeluruh,” tagas Fadli saat ditemui di Jakarta, Minggu (25/3).
Ia mengatakan, pemerintah semestinya bisa mempertahankan harga BBM saat ini. “Ini kan salahnya pemerintah. Kenapa dari dulu enggak bikin refinery (stasiun pengolahan kilang minyak),” katanya.
Fadli menegaskan, partainya akan tetap menolak penaikan harga BBM dalam rapat paripurna mendatang.
“Kita akan lihat, siapa yang berjuang untuk kepentingan rakyat, dan siapa yang untuk pemerintah. Yang berjuang untuk rakyat akan menolak BBM, yang berjuang untuk pemerintah akan menaikan BBM,” ujar Fadli.
Ia menambahkan, penaikan harga BBM hanya akan memperparah penguasaan sektor hilir, terutama kepemilikan SPBU oleh asing. Public Service Obligation (PSO) yang diamanahkan kepada SPBU Pertamina tidak akan berbeda dengan SPBU milik asing yang mulai marak saat ini.
“Kalau kita lihat, jumlah SPBU Pertamina memang banyak. Tapi tidak semua punya Pertamina, sebagian itu franchise (waralaba) dan mungkin saja dijual ke SPBU asing. Dengan demikian harga BBM kita akan dilepas ke pasar lagi,” katanya. (OX/OL-3)
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerakan Indonesia Raya Minggu (18/3/2012) malam telah sepakat berkoalisi dan mencalonkan Joko Widodo atau biasa disapa Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Pasangan Jokowi-Ahok juga mencerminkan pluralitas. Jakarta itu Ibu Kota metropolitan. Harus plural.
— Fadli Zon
Pagi ini, Senin (19/3/2012), kedua partai ini rencananya baru akan memastikan calon wakil gubernurnya. Peluang terbesarnya adalah jatuh pada anggota DPR dari Partai Golkar Basuki Tjahja Purnama atau biasa disapa Ahok.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, sampai semalam, menegaskan Partai Gerindra akan tetap mendorong PDIP pada pencalonan Ahok.
Partai berlambang burung Garuda itu menilai Ahok pernah punya pengalaman menjadi Bupati Belitung dan sukses.
“Pasangan Jokowi-Ahok juga mencerminkan pluralitas. Jakarta itu Ibu Kota metropolitan. Harus plural,” kata Fadli Zon.
Ahok sendiri, sampai semalam, masih menunggu kepastian itu. Namun, apa pun keputusannya hari ini, dia tetap mengapresiasi. “Kalau Jokowi Ahok terpilih, ini bukti nyata bahwa tidak benar kalau Anda tidak punya dana, anda tidak akan pernah dicalonkan partai. Buktinya DKI yang orang berpikir uangnya harus punya buat beli partai, ada partai yang mau pilih Jokowi-Ahok” ujarnya.
“Persepsi parpol hanya mau pilih yang bayar terbukti tidak benar. Yang penting punya karakter teruji bersih, transaparan, profesional parpol akan mau calonkan BTP,” kata anggota DPR berinisial BTP itu sambil tertawa.
“Akan tetapi, apabila dirinya tidak terpilih, artinya pihak Gerindra atau PDIP merasa Jokowi-Ahok, tidak akan menang, sehingga harus dipasangkan dengan pasangan lain,” kata Ahok tanpa beban.
Citra politik saat ini di Indonesia kian merosot akibat banyaknya politisi yang terlibat kasus-kasus korupsi. Alih-alih mampu mengubah kehidupan bangsa ini menjadi lebih baik, politik saat ini malah menjadi bagian dari masalah itu.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Fadli Zon, di Jakarta, Rabu (14/3/2012).
Popularitas partai politik (parpol) di mata masyarakat saat ini wajar saja menurun. Panggung politik saat ini dipenuhi berita-berita buruk para politisi yang tersangkut kasus-kasus korupsi. Saat bersamaan, kehidupan masyarakat masih saja tidak berubah menjadi lebih baik, bahkan terkesan semakin sulit.
“Politik tidak menjanjikan perubahan kehidupan bangsa menjadi lebih baik, melainkan justru menjadi bagian dari masalah,” kata Fadli.
Hal ini bisa mendorong apatisme atau ketidakacuhan masyarakat terhadap politik. Akibat lanjutannya, jumlah masyarakat yang tidak memilih saat pemilihan umum bakal meningkat. Partisipasi publik dalam proses demokrasi pun menurun.
Untuk mengatasi keadaan ini, semua politisi dan parpol diharapkan mau mengubah perilaku politisi menjadi lebih baik dan mencegah korupsi di lingkungan kader-kader partai. Jangan biarkan politik dicitrakan sebagai pekerjaan kotor, melainkan sebagai sarana untuk memperjuangkan kebaikan bersama.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra memastikan mendukung penuh Joko Widodo atau Jokowi untuk maju dalam pertarungan Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta.
Gerindra yakin, Jokowi mampu mengalahkan Fauzi Bowo (Foke) atau siapapun calonnya dalam perebutan kursi DKI 1. Namun, jadi tidaknya dukungan itu diberikan, tergantung dari keputusan resmi PDI-P, partainya Jokowi.
“Kalau PDI-P oke, Gerindra siap mendukung Jokowi. Bahkan, kita sudah berkomunikasi dengan Jokowi. Namun, karena beliau kader PDI-P, kita menghormati keputusan resmi atas hal ini. Jokowi juga hormat keputusan partainya,” kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon, kepada tribun, Selasa (13/3/2012).
Fadli menegaskan, Jokowi punya nilai jual untuk ikut dalam pertarungan Pilkada 1. Jokowi, bagi Gerindra, lanjut Fadli lagi, adalah figur pemimpin yang berhasil.
“Untuk itu, kita berharap ada keputusan resmi PDI Perjuangan, terkait Jokowi. Kami juga sudah berbicara dengan Mas Tjahjo Kumolo, Sekjen PDI-P. Menurut beliau, belum ada keputusan, masih ada alternatif yang kemudian menjadi sikap resmi,” Fadli menjelaskan.
Bagi Gerindra, kata Fadli lagi, Jokowi diharapkan dapat menularkan ilmunya, yang berhasil menjadikan Kota Solo sebagai kota yang sukses.
Yogyakarta DPP Partai Gerindra menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM hingga Rp 6 ribu/liter. Alasan menolak tersebut bukan untuk menaikkan citra partai, melainkan karena hal tersebut bertentangan dengan undang-undang.
“Ini bukan soal citra atau pencitraan partai, tapi undang-undang mengatakan tidak boleh,” tegas Wakil Ketua DPP Partai Gerindra, Fadli Zon kepada detikcom seusai acara diskusi buku berjudul ‘Kuasa Ramalan, Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa, 1785-1855’ karya Peter Carey Pendapa Sasana Wiratama, Tegalrejo, Yogyakarta Kamis, (8/3/2012).
Dia menegaskan sekali lagi penolakan rencana kenaikan harga BBM tersebut tidak ada urusannya dengan pencitraan partai untuk menarik simpati rakyat. Namun penolakan tersebut didasarkan oleh ketentuan undang-undang yang menyatakan tidak boleh.
“Undang-undang menyatakan itu tidak boleh,” katanya.
Menurut dia, subsidi BBM memang turun dari 18 persen menjadi 8 persen. Namun subsidi tersebut digunakan untuk menaikkan gaji pegawai. Selain itu, pemerintah juga tidak boleh menentukan harga BBM sesuai dengan kondisi di pasar minyak dunia.
“Kalau harga BBM itu ditentukan seusia harga pasar minyak dunia, Pertamina akan kalah dengan perusahaan minyak asing dan Indonesia akan dikuasai asing,” jelasnya.
Sebanyak empat fraksi yang ada di DPR secara tegas menolak rencana pemerintah untuk menaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Mereka adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerindra dan Partai Hanura.
“Kenaikan harga BBM akan mengakibatkan berbagai harga lainnya seperti sembako dan lain-lain ikut naik dan hanya akan menyusahkan rakyat serta menambah penderitaan masyarakat secara luas,” kata Sekretaris Fraksi Partai Hanura Saleh Husin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (1/3/2012).
Menurut Saleh, ada cara lain untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor migas yaitu renegosiasi penjualan gas ke China, efesiensi impor minyak, dan pembenahan manajemen cost recovery. Sebagaimana diketahui, pemerintah berencana naikkan harga jual eceran BBM premium dan solar sebesar Rp1.500 per liter. Atau opsi kedua, pemerintah tetap memberi subsidi harga eceran BBM premium dan solar dengan maksimal Rp2.000 per liter, sehingga berapa pun harga minyak mentah dunia maka harga eceran BBM tetap disubsidi Rp2.000 per liter.
Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto menambahkan jika kebijakan menaikkan harga BBM tersebut dilakukan, maka sebanyak 65 persen rakyat Indonesia akan terpukul. “Kalau BBM naik, yang terpukul itu 65 persen rakyat. PDIP menolak keras kenaikan BBM,” ujarnya.
Yang mengejutkan, PKS salah satu partai koalisi pemeirntah secara tegas menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM dengan alasan bisa menimbulkan konflik sosial. “Fraksi PKS bertahan untuk penolakan kenaikan BBM. Potensi terciptanya konflik sosial itu besar,” tegas Sekjen PKS Anis Matta.
Partai Gerindra pun secara tegas menolak kenaikkan BBM. Alasannya, kenaikkan BBM punya efek domino terhadap kenaikkan bahan pokok lainnya. “Gerindra menolak rencana kenaikan BBM. Ini akan mempersulit kehidupan rakyat karena akan disusul kenaikan harga-harga kebutuhan pokok disamping BBM-nya sendiri,” kata wakuil ketua umum Partai Gerindra, Fadli Zon.
