Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) menolak rencana penaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Sebab, harga minyak dunia tidaklah terlampau tinggi. “Enggak setujulah (penaikan harga BBM),” kata Ketua FPAN Tjatur Sapto Edy.
Hal itu disampaikan Tjatur di Gedung DPR, Jakarta, Senin (3/11). “Tidak ada alasan tepat bagi pemerintah naikkan harga BBM. Minyak dunia lagi turun kok. Ini kan sekarang minyak dunia mencapai sekitar US$ 82 per barel,” tegas Tjatur.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon juga berpendapat senada. “Sekarang harga minyak dunia turun, US$ 82 per barel sehingga seharusnya harga BBM dalam negeri malah turun, bukannya naik,” kata Fadli.
Dia mengingatkan bahwa tidak tertutup kemungkinan terjadi gejolak sosial di masyarakat jika harga BBM naik. “Akibatnya (BBM naik), harga-harga kebutuhan pokok akan naik. Yang paling susah dan sengsara adalah rakyat miskin yang tidak mampu mengejarnya,” ucap Fadli yang juga Wakil Ketua DPR.
Nama-nama calon Jaksa Agung sudah mengerucut, namun Presiden Joko Widodo belum juga menentukan pilihannya. DPR mendorong agar Jokowi tidak memilih Jaksa Agung yang berasal dari partai politik karena bisa menimbulkan konflik kepentingan.
“Lebih baik dari kalangan profesional. Kalau dari politisi nanti ada conflict of interest yang menyangkut latar belakang mereka,” kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon saat berbincang dengan, Senin (3/11/2014).
Waketum Gerindra ini mendukung agar Jaksa Agung berasal dari kalangan profesional. Selain itu, tentu saja tokoh yang menduduki posisi ini harus berintegritas dan memiliki kompetensi.
“Jaksa Agung juga harus memiliki akseptabilitas, bisa diterima di dalam. Kalau dari profesional, ini juga penghargaan terhadap mereka yang sudah berkarier selama ini,” ucap Fadli.
Pemilihan Jaksa Agung memang sudah berlangsung cukup lama. Fadli memaklumi bahwa Jokowi harus berhati-hati menempatkan orang di posisi ini.
“Mudah-mudahan bukan karena tarik-menarik berbagai macam kepentingan,” ujarnya.
Sebelumnya, Menko Polhukam Tedjo Edy Purdijatno mengatakan bahwa Presiden Jokowi tidak ingin terburu-buru menentukan sosok yang menduduki posisi Jaksa Agung. Hingga saat ini calon Jaksa Agung telah mengerucut menjadi tiga atau empat nama calon.
“Sebetulnya sudah mengerucut, tapi pastinya saya belum tahu. Jadi tunggu saja. Kurang lebih ada 3 sampai 4 nama calon,” kata Tedjo di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (1/11/2014).
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mengatakan tidak ada keharusan bagi pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak. Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya mengatakan harga minyak dunia yang sempat mencapai US$ 145 per barel kini sudah turun.
“Sekarang harga minyak dunia turun, US$ 82 per barel sehingga seharusnya harga BBM dalam negeri malah turun, bukannya naik,” kata Fadli ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 3 November 2014.
Menurut dia, pemerintah seharusnya bertanya kepada masyarakat terlebih dahulu, apakah harga BBM mau dinaikkan atau tidak. Dia menilai alasan penurunan subsidi BBM karena tak tepat sasaran hanyalah argumentasi rutin yang selalu digulirkan sejak 20 tahun yang lalu.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menggelar rapat kabinet terbatas soal subsidi bahan bakar minyak di kantornya, Jalan Veteran, Jakarta Pusat. Dalam rapat tersebut disebutkan bahwa pemerintah berencana menaikkan harga BBM sebelum 1 Januari 2015.
Fadli menyarankan pemerintah membenahi sistem dan skema beserta perangkat pemberian subsidi BBM selama ini supaya lebih tepat sasaran. Dia khawatir terjadi kericuhan jika harga Premium dinaikkan. “Akibatnya, harga-harga kebutuhan pokok akan naik. Yang paling susah dan sengsara adalah rakyat miskin yang tidak mampu mengejarnya,” ujarnya.
Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tidak terima kursi pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) disapu bersih oleh Koalisi Merah Putih (KMP). Wakil Ketua DPR Fadli Zon meyakinkan bahwa KIH tetap bisa berperan dan terlibat dalam pengambilan keputusan di DPR.
“KIH sangat bisa berperan di hal lain. Ini cuma pimpinan komisi, cuma atur lalu lintas. Keputusan di komisi itu keputusan anggota, bukan pimpinan komisi,” kata Fadli saat berbincang dengan detikcom, Senin (3/11/2014).
Pimpinan DPR yang digawangi oleh Setya Novanto, Fadli Zon, Taufik Kurniawan, Agus Hermanto, dan Fahri Hamzah mengaku sudah terus berusaha merangkul KIH. Koalisi pendukung Jokowi ini juga dianggap justru akan lebih rugi bila memperlama kisruh di DPR.
“Kita menunggu 4 fraksi untuk kirimkan nama mereka di setiap AKD. Selama belum disahkan, maka mereka belum punya anggota. Mereka yang rugi,” ucap Waketum Gerindra ini.
Fadli pun meminta masyarakat untuk tidak terlalu memusingkan DPR yang terbelah. Ia yakin DPR tetap bisa bekerja.
“Kinerja DPR tidak terganggu karena sudah terbentuk AKD,” ucapnya.
DPR tandingan bentukan KIH memang terus menggebrak. Setelah menggelar rapat paripurna dan memilih pimpinan sementara pada Jumat (31/10), hari ini DPR tandingan akan memilih pimpinan alat kelengkapan dewan tandingan.
Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, mengatakan bahwa penurunan dan menaikkan harga BBM seharusnya berdasarkan harga minyak mentah dunia sehingga pemerintah sebaiknya mengurungkan rencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).
“Dulu kenapa ada desakan naik, karena harga miyak dunia naik. Bahkan sampai US$145 per barel dan asumsi [harga] BBM di bawah itu. Sekarang asumsi BBM di APBN kita US$105 per barel, harga dunia US$82 per barel. Harusnya malah turun,” ujar Fadli Zon di Gedung DPR, Senin (3/11/2014).
Menurutnya, pemerintah selalu mengulang argumentasi tentang beban subsidi energi sehingga harus menghilangkannya dengan menaikkan harga BBM. Namun demikian Fadli Zon menilai selama ini subsidi tidak tepat sasaran sehingga harusnya ada perbaikan sistem penyaluran subsidi.
Jika pemerintah tetap menaikkan harga BBM pada saat harga minyak dunia sedang turun, politisi Partai Gerindra itu khawatir akan muncul potensi kisruh. Dengan kenaikan harga BBM maka yang akan dirugikan adalah rakyat miskin, ujarnya.
“Yang susah rakyat miskin yang tak mampu mengejar harga yang naik itu. Kan bukan hanya BBM nanti yang naik, harga-harga kebutuhan pokok juga akan naik,” ujarnya.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pelaksanaan tiga ‘kartu sakti’ Simpanan Keluarga Sejahtera (SKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dijalankan dengan mekanisme yang benar.
Sebab, kata Fadli, anggaran tiga program unggulan pemerintahan Jokowi-JK tersebut juga harus dipertanggungjawabkan.
“Jangan sampai menabrak undang-undang yang sudah ada,” kata Waketum DPP Partai Gerindra ini di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/11/2014).
Fadli berharap komisi di DPR RI, yakni Komisi IX dan Komisi X DPR, dapat segera mempelajari program Kartu Indonesia Sehat dan program pemerintah lainnya. Jika memang tak ada aturan yang ditabrak, ia mengaku mengapresiasi terobosan Jokowi itu.
“Sebagai gagasan untuk melayani masyarakat, bagus-bagus saja,” ujar Fadli.
Diketahui, hari ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan tiga program jaminan itu sekaligus di Kantor Pos Pasar Baru, Jakarta, Senin (03/11/2014).
Peluncuran tiga kartu tersebut disambut antusias warga yang menyaksikan langsung. Jokowi pun langsung dikerumuni warga yang sejak beberapa jam sebelumnya telah Kantor Pos Pasar Baru, Jakarta.
Jokowi yang didampingi Ibu Negara Iriana menyerahkan tiga kartu tersebut secara simbolis kepada sejumlah warga yang berhak mendapatkannya.
Menurut siaran pers Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Simpanan Keluarga Sejahtera akan dibagikan kepada kurang lebih 1 juta keluarga.
Sedangkan Kartu Indonesia Pintar akan dibagikan kepada 160.000 anak usia saekolah, dan Kartu Indonesia Sehat diberikan kepada hampir 4,5 juta individu di 19 kabupaten/kota di 9 provinsi di Indonesia untuk tahap pertama.
Dijelaskan, akan ada Kartu Keluarga Sejahtera yang menggantikan Kartu Perlindungan Sosial sebagai penanda keluarga tidak mampu. Para keluarga tidak mampu juga akan mendapatkan sim card yang berisi uang elektronik yang bisa digunakan untuk mengakses Simpanan Keluarga Sejahtera.
Selain di Kantor Pos Pasar Baru, peluncuran juga berlangsung di Kantor Pos Kebon Bawang, Jalan Pemuda, Kantor Pos Mampang, dan Kantor Pos Fatmawati.
“Simpanan Keluarga Sejahtera adalah bantuan tunai bagi keluarga kurang mampu yang diberikan dalam bentuk rekening simpanan sebagai bagian dari strategi nasional keuangan inklusif,” kata Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Bambang Widianto.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon heran mengapa Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Rencana kenaikan itu dianggap tidak relevan dengan harga minyak dunia saat ini.
“Asumsi harga BBM di APBN kita sekarang itu 105 dollar AS per barrel, sementara harga minyak dunia itu hanya 82 dollar AS per barrel. Harusnya turun dong, kenapa malah naik?” ujar Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin (3/11/2014).
Politikus Partai Gerindra itu mencontohkan saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menaikkan harga BBM pada awal 2009 silam. Kebijakan tersebut, kata Fadli, diambil pemerintah saat itu lantaran harga minyak dunia mengalami kenaikan.
Fadli pun tidak setuju jika alasan pemerintah Jokowi-JK menaikkan harga BBM adalah karena penggunaannya yang tidak tepat sasaran. “Kalau alasannya yang pakai bensin bersubsidi tidak tepat sasaran, dari 20 tahun lalu juga ngomong-nya itu, argumentasi rutin saja,” ujar Fadli.
Namun, jika memang alasannya demikian, Fadli mengkritik mengapa pemerintah tidak menyiapkan sistem dan perangkat aturan badan terlebih dahulu agar BBM bersubsidi tepat sasaran. Ia yakin tanpa persiapan sistem dan perangkat badan, kekacauan sosial akan terjadi.
“Yang susah rakyat miskin, yang tidak mampu mengejar harga BBM yang naik. Kan kalau harga BBM naik, harga-harga lain juga naik,” ujar dia. “Kalau saya pribadi, tidak ada keharusan agar BBM naik. Tidak perlu karena harga minyak dunia itu turun,” lanjut Fadli.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mempertanyakan rencana pemerintah Joko Widodo – Jusuf Kalla yang akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Menurutnya, tidak perlu ada kenaikan harga BBM, karena harga minyak dunia mengalami penurunan.
“Kalau menurut saya pribadi, tidak ada keharusan naik harga BBM itu, dan tidak perlu naik karena harga minyak dunia turun,” kata dia di Gedung DPR, Jakarta, Senin 3 November 2014.
Meski hari ini pemerintah meluncurkan tiga kartu sebagai kompensasi rencana kenaikan BBM, namun menurut Fadli, tidak ada alasan krusial yang mewajibkan Presiden Joko Widodo menaikkan harga BBM.
“Kalau dulu kenapa ada desakan naik, karena harga minyak dunia naik, bahkan sampai US$145 per barel. Kalau sekarang asumsi BBM di APBN kita itu US$105 per barel, sedangkan harga dunia itu US$82 per barel. Harusnya turun malah,” jelasnya.
Politisi Partai Gerindra itu menyarankan, agar pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mempersiapkan sistem dan perangkat terlebih dulu supaya subsidi yang akan diberikan tepat sasaran. Sebab, jika hal itu tidak dikelola dengan baik, justru akan berpotensi menimbulkan kekisruhan.
“Kalau harga akan naik, yang susah rakyat miskin yang tak mampu kejar harga yang naik itu. Kan, bukan hanya BBM nanti yang naik, harga-harga juga akan naik,” kata dia.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengingatkan agar pemerintah mengurungkan rencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam waktu dekat ini. Pasalnya, harga minyak di pasaran dunia justru sedang mengalami penurunan dan menaikkan harga BBM bakal membuat masyarakat semakin sulit.
“Dulu kenapa ada desakan naik, karena harga miyak dunia naik. Bahkan sampai USD 145 per barel dan asumsi (harga) BBM di bawah itu. Sekarang asumsi BBM di APBN kita USD 105 per barel, harga dunia USD 82 per barel. Harusnya malah turun,” kata Fadli di gedung DPR, Jakarta, Senin (3/11).
Fadli menambahkan, pemerintah selalu mengulang argumentasi tentang subsidi yang tidak tetap sasaran sehingga harus dipangkas dan harga BBM dinaikkan. Padahal jika persoalannya subsidi tidak tepat sasaran, lanjut Fadli, maka harusnya ada perbaikan sistem penyaluran subsidi.
“Kalau alasannya masalah tepat sasaran itu dari 20 tahun ngomong begitu itu, argumentasi rutin. Kita memang tahu ada yang mampu tidak perlu (disubsidi, red), tapi sistem dan perangkatnya disiapkan dulu supaya subsidi tepat sasaran. Sekaran sistem itu tidak ada,” jelasnya.
Jika pemerintah tetap menaikkan harga BBM disaat minyak dunia sedang turun, Fadli khawatir akan muncul potensi kisruh. Sebab, dengan kenaikan harga BBM maka yang akan dirugikan adalah rakyat miskin.
“Yang susah rakyat miskin yang tak mampu mengejar harga yang naik itu. Kan bukan hanya BBM nanti yang naik, harga-harga kebutuhan pokok juga akan naik,” tandasnya.
Wakil Ketua DPRFadli Zon meminta agar KPK segera membuka nama-nama menteri Presiden Jokowi yang berapor merah atau kuning. Menurut Fadli, hal ini dilakukan agar tak menimbulkan fitnah dan penting diketahui oleh rakyat.
Fadli mengatakan, rumor yang berkembang selama ini membingungkan masyarakat. Banyak nama yang berkembang diduga terkena rapor merah atau kuning oleh KPK.
“Kemudian ada rumor lagi, ada yang merah-kuning itu tetap dijadikan menteri. Nah, masyarakat itu harus tahu, harus jelas, siapa sih yang dianggap KPK punya tanda merah atau kuning itu supaya tidak fitnah,” ujar Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Senin (3/11).
Oleh sebab itu, Fadli mendesak agar KPK membuka nama-nama yang terkena rapor merah dan kuning. Dengan demikian, rakyat tahu apa betul ada menteri Jokowi yang terkena peringatan dari KPK.
“Ada baiknya karena sudah terlanjur, karena ini sifatnya tertutup, tapi daripada ini tidak jelas, KPK membuka siapa merah-kuning itu, siapa mereka,” imbuhnya.
