Nama-nama calon Jaksa Agung sudah mengerucut, namun Presiden Joko Widodo belum juga menentukan pilihannya. DPR mendorong agar Jokowi tidak memilih Jaksa Agung yang berasal dari partai politik karena bisa menimbulkan konflik kepentingan.
“Lebih baik dari kalangan profesional. Kalau dari politisi nanti ada conflict of interest yang menyangkut latar belakang mereka,” kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon saat berbincang dengan, Senin (3/11/2014).
Waketum Gerindra ini mendukung agar Jaksa Agung berasal dari kalangan profesional. Selain itu, tentu saja tokoh yang menduduki posisi ini harus berintegritas dan memiliki kompetensi.
“Jaksa Agung juga harus memiliki akseptabilitas, bisa diterima di dalam. Kalau dari profesional, ini juga penghargaan terhadap mereka yang sudah berkarier selama ini,” ucap Fadli.
Pemilihan Jaksa Agung memang sudah berlangsung cukup lama. Fadli memaklumi bahwa Jokowi harus berhati-hati menempatkan orang di posisi ini.
“Mudah-mudahan bukan karena tarik-menarik berbagai macam kepentingan,” ujarnya.
Sebelumnya, Menko Polhukam Tedjo Edy Purdijatno mengatakan bahwa Presiden Jokowi tidak ingin terburu-buru menentukan sosok yang menduduki posisi Jaksa Agung. Hingga saat ini calon Jaksa Agung telah mengerucut menjadi tiga atau empat nama calon.
“Sebetulnya sudah mengerucut, tapi pastinya saya belum tahu. Jadi tunggu saja. Kurang lebih ada 3 sampai 4 nama calon,” kata Tedjo di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (1/11/2014).