Sejumlah pejabat negara yang belakangan mendonorkan plasma darah untuk kepentingan pasien COVID 19 menuai sorotan. Pasalnya, donor plasma konvalesen hanya untuk mereka yang pernah terpapar.
Salah satu pejabat yang mendapatkan sorotan adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Jubir Kemenko Perekonomian mengakui bahwa Ketum Partai Golkar itu pernah terpapar COVID-19 tahun lalu.Terkait hal ini, anggota DPR Fraksi Gerindra Fadli Zon menilai seharusnya ada transparansi. Apalagi dari seorang pejabat negara
.”Seharusnya semua pejabat negara transparan jika terkena COVID agar waspada bagi mereka yang pernah berhubungan” kata Fadli saat dimintai tanggapan, Rabu (20/1).
Fadli menilai, keterbukaan penting untuk melacak mereka yang pernah melakukan kontak erat demi langkah pencegahan yang efektif.”Hal itu penting untuk tracing dan lain-lain.
Apalagi kalau ada hasil PCR yang menyatakan itu,” tutur Fadli.Sebelumnya, Jubir Kemenko Perekonomian Alia Karenina mengakui Airlangga positif COVID-19 tahun lalu. Namun, ia tidak merinci di mana Airlangga terpapar.
“Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sempat terdeteksi positif COVID-19 di tahun 2020 lalu. Dan saat itu sudah diterapkan 3T (testing, tracing dan treatment) secara optimal,” ujar Alia kepada kumparan, Selasa (19/1).
Ulama kondang Syekh Ali Jaber meninggal dunia di Rumah Sakit Yarsi Cempaka Putih, Kamis (14/1/2021).
Mengetahui hal itu, politisi Partai Gerindra Fadli Zon turut menyampaikan rasa belasungkawanya pada sosok pendakwah tersebut.
Melalui akun Twitter miliknya, Fadli Zon menceritakan sosok S adalah pribadi yang baik.
“Innalillahi wainna ilaihi raajiun. Semoga Allahyarham Syekh Ali Jaber diberi tempat terbaik di sisi Allah SWT. Beliau orang yang sangat baik,” tulis keterangan di akun @fadlizon.
adli Zon menuturkan bahwa ia pernah mengobrol dengan Syekh Ali Jaber hampir 4 jam lamanya. Mereka membahas berbagai cerita mulai dari sejarah hingga aksi penusukan terhadap Syekh Ali Jaber.
“Akhir November 2020 (Syekh Ali Jaber: RED) mampir ke @FadliZonLibrary, sekitar 4 jam dan cerita tentang sejarah, apa yang terjadi dengan penusukan terhadap almarhum dan cita-cita dakwahnya ke depan,” tutur Fadli Zon.
Tampak pula, Fadli Zon mengunggah foto dirinya bersama Syekh Ali Jaber.
Selain itu, dicuitan lainnya Fadli Zon juga menuturkan bahwa ia sempat mengatur janji untuk bersilahturahmi mengunjungi Syekh Ali Jaber.
Namun, karena Syekh Ali Jaber dikabarkan positif Covid-19 dan harus dirawat, janji itupun tak pernah terkabul sampai sekarang.
Saya janjian silaturahim lagi denga Syekh Ali Jaber harusnya akhir Desember 2020, namun Allah punya kehendak lain,” ceritanya.
Bahkan Fadli Zon sempat terkesan, lantaran respons Syekh Ali Jaber terhadap kanal Youtube miliknya.
“Saya terkesan ucapan pendek WA beliau respon Youtube saya: ‘Semoga Allah lindungi negeri kita dari bincana dan penjajah seraka dan tama’. Insya Allah Husnul khotimah . Al Fatihah,” imbuh Fadli Zon.
Presiden Joko Widodo menunjuk Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai calon kapolri pengganti Idham Azis. Respons berbagai pihak seperti elite politisi pun bermunculan termasuk dari Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon.
Fadli mengucapkan selamat atas diajukannya nama Listyo sebagai calon kapolri. Eks Kapolda Banten itu nanti akan menjalani proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Dia berharap agar Listyo bisa jadi kapolri yang mampu bersikap adil.
“Hari ini Presiden tlh usulkan Komjen Listyo Sigit Prabowo calon Kapolri n akan diproses @DPR_RI. Selamat n smg bisa jadi Kapolri yg bisa bawa ketenangan n keadilan,” demikian tulis Fadli di akun Twitternya, @fadlizon yang dikutip pada Kamis, 14 Januari 2021.
Fadli menyinggung pekerjaan penting yang masih jadi pekerjaan rumah terkait kasus tewasnya 6 laskar Front Pembela Islam (FPI).
“PR penting adlh penegakan hukum tindak lanjut hasil Komnas HAM thd 6 anggota FPI yg wafat akibat pelanggaran HAM,” tambah Fadli.
Terkait kasus tewasnya enam laskara FPI , Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyampaikan hasil investigasinya. Diketahui, enam laskar FPI tewas dalam baku tembak dengan polisi di Tol Jakarta-Cikampek KM 50.
Sebelumnya, DPR resmi menerima surat presiden atau surpres dari Jokowi tentang Komjen Listyo sebagai nama calon tunggal kapolri. Surpres tersebut bernomor: R-02/Pres/01/2021 yang disampaikan Menteri Sekretaris Negara Pratikno langsung kepada pimpinan DPR pada Rabu, 13 Januari 2021.
Nama Listyo mencuat dalam beberapa hari terakhir karena digadang-gadang sebagai kandidat terkuat pengganti Idham Azis. Salah satu alasannya karena eks Kapolres Solo itu punya kedekatan dengan Jokowi. Listyo diketahui pernah menjadi ajudan Jokowi pada 2014.
Rencananya, uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) akan dijalani Listyo di Komisi III DPR pada Selasa, pekan depan. Jika tak ada hambatan, tahapan selanjutnya paripurna DPR akan menyetujui nama Listyo sebagai kapolri baru untuk dilantik Jokowi.
Politikus Partai Gerindra Fadli Zon turut menyoroti kondisi di sejumlah rumah sakit di berbagai daerah yang semakin sesak dipenuhi oleh pasien Covid-19.
Menurutnya, keterisian sejumlah RS di berbagai daerah yang sudah hampir penuh ini menjadi hal prioritas yang harus segera ditangani oleh pemerintah.
Tidak hanya kondisi rumah sakit saja yang kian menghkawatirkan, Fadli menyatakan jumlah tenaga medis yang terbatas di tengah lonjakan pasien Covid-19 juga semakin menambah persoalan dalam penanganan pandemi Covid-19.
“Darurat Covid ini seharusnya menjadi prioritas dr semua hal saat ini. Rumah sakit penuh, tenaga medis terbatas. Banyak yang kesulitan dapat rumah sakit. ?@jokowi @KemenkesRI,” cuit Fadli melalui akun media sosial twitter @fadlizon, Rabu (6/1/2021).
Seperti diberitakan sebelumnya, setelah libur panjang Natal dan Tahun Baru 2021, jumlah pasien Covid-19 terus meningkat. Indikasinya tampak dari keterisian rumah sakit di seluruh Indonesia.
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid – 19 Prof Wiku Adisasmito menjelaskan, dilihat pada tren perkembangannya, keterisian ruang ICU dan isolasi secara nasional semakin meningkat dan mengkhawatirkan.
“Di beberapa daerah keterisian tempat tidur per 2 Januari, sudah melebihi 70 persen,” kata Wiku pada keterangan pers virtual Selasa (5/1/2021).
Adapun provinsi yang tingkat keterisian RS-nya tinggi antara lain DKI Jakarta 84,74 persen, Banten 84,52 persen, DI Yogyakarta 83,36 persen, Jawa Barat 79,77 persen, Sulawesi Barat 79,31 persen.
Kemudian, keterisian RS di Jawa Timur mencapai 78,41 persen, Jawa Tengah 76,27 persen, Sulawesi Selatan 72,40 persen, dan Sulawesi Tengah 70,59 persen.
Dia juga mengingatkan bahwa sisa tempat tidur yang masih ada belum tentu bisa digunakan semua oleh pasien yang membutuhkan perawatan karena terbatasnya tenaga kesehatan di rumah sakit.
Dari data yang diperoleh Satgas Covid-19, Wiku menyebut bahwa hingga saat ini sudah tercatat ada 237 dokter yang meninggal. Tren dokter yang meninggal cenderung mengalami peningkatan dan terutama terjadi pada Desember 2020.
Wiku menegaskan, jika masyarakat terus abai dan tidak menerapkan disiplin protokol kesehatan yang ketat, maka fasilitas kesehatan yang ada tidak akan cukup menangani kasus-kasus baru.
“Satu-satunya cara adalah dengan mencegah penularan dan menjalankan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan,” pesan Wiku.
Profesor Wiku Adisasmito mengungkapkan, keterisian tempat tidur pasien Covid-19 di beberapa rumah sakit rujukan di sejumlah daerah telah mencapai 70 persen.
Daerah-daerah tersebut antara lain sejumlah provinsi seperti DKI Jakarta, Banten, Jogjakarta, Jawa Barat, Sulawesi Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan Sulawesi Tengah.
Kondisi tersebut dinilai oleh sejumlah pihak sebagai situasi yang cukup darurat.
’Hal ini jadi alarm bagi kita bahwa kita sedang dalam keadaan darurat yang ditandai dengan ketersediaan tempat tidur yang semakin menipis,’’ ujar Wiku.
Menanggapi kondisi tersebut, anggota DPR RI sekaligus politisi Partai Gerindra, Fadli Zon turut mengemukakan pendapatnya melalui akun Twitter pribadinya.
Sebaiknya @KemenkesSebaiknya @KemenkesRI segera umumkan rumah sakit yg masih available utk pasien Covid-19. Sy menerima byk aspirasi permintaan rawat di RS, umumnya mengatakan penuh,” ujar Fadli Zon di twitternya.
Fadli Zon mengaku bahwa ia menerima banyak keluhan dari masyarakat bahwa permintaan rawat untuk pasien Covid-19 di rumah sakit penuh.
Ia juga mencoba membantu masyarakat menyampaikan pesan ke Kementerian Kesehatan RI untuk segera mengumumkan rumah sakit yang masih tersedia.
Sebelumnya, Juru Bicara Pemerintah Untuk Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengatakan bahwa sudah 230 dokter meninggal terhitung hingga saat ini.
anjutnya, jumlah dokter yang meninggal meningkat sejak Oktober 2020, dan memuncak pada Desember 2020
Politisi Partai Gerindra, Fadli Zon mempertanyakan terkait vaksin Sinovac yang akan disuntikkan pada masyarakat telah sampai final ataukah masih clinical trial tahap tiga.
Hal tersebut disampaikannya melalui akun Twitter pribadi miliknya @fadlizon pada Senin, 4 Januari 2021 malam.
Pertanyaan itu dilayangkan Fadli Zon kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia (RI).
Saya ingin bertanya pd @KemenkesRI , vaksin Sinovac dr China yg akan disuntikkan itu vaksin final atau masih clinical trial tahap 3?,” kata Fadli Zon dalam cuitannya sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com pada Selasa, 5 Januari 2021.
Dalam cuitannya itu, Fadli Zon juga meminta pihak Kemenkes dapat menjawab pertanyaannya agar menjadi jelas.
“Tlg dijawab agar jelas,” ujar Fadli Zon dalam cuitan yang sama.
Disampaikannya pertanyaannya itu menyusul adanya pernyataan dari Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi (KPCPEN) Airlangga Hartarto
Melalui siaran persnya pada 4 Januari 2021, Airlangga menyebut bahwa pemerintah akan segera memulai melakukan vaksinasi yang dijadwalkan sekira pertengahan bulan atau bahkan minggu depan.
”Tadi dilaporkan bahwa pemerintah akan segera memulai untuk melakukan vaksinasi yang dijadwalkan sekitar pertengahan bulan atau minggu depan m. Ini tentu menunggu daripada emergency use authorization daripada Badan POM, dan juga terkait dengan kehalalan,” ujarnya sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Politikus Partai Gerindra Fadli Zon menyebutkan bahwa aksi blusukan atau turun langsung ke lapangan sebagai langkah yang bagus untuk bisa memastikan dan melihat dari dekat kondisi lapangan. Namun, menurutnya, jika aksi blusukan menjadi sebuah candu, dikhawatirkan justru karena “gila pencitraan”.
“Blusukan secara proporsional bagus saja sbg cara melihat langsung lapangan. Tp klu kecanduan bluskan maka harus diperiksa jgn2 gangguan “gila pencitraan”,” cuit @Fadli Zon, dikutip Selasa (5/1/2021).
Mantan Wakil Ketua DPR itu tidak menyebutkan kepada siapa sindiran tersebut dialamatkan. Hanya saja, di laman Twitter, aksi Menteri Sosial Tri Rismaharini yang menemui gelandangan di kawasan Jalan Sudirman, Jakarta, menjadi trending topic. Kata “mensos” dan “pencitraan” masuk daftar trending topic Twitter, Selasa (5/1/2021).
Tidak sedikit warganet yang mengomentari aksi blusukan Risma yang dulu juga sering dilakukan ketika masih menjabat wali kota Surabaya. Bahkan, ada warganet yang membandingkan dengan kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Gaya Gub DKI itu bekerja dlm senyap. Tau2 lsg jadi, lsg keren, dpt byk penghargaan. Blusukan sesekali tnp pencitraan. Gaya sprti ini yg hrs diadopsi pemimpin lain, buat kebijakan yg pro rakyat, urusan lapangan srhkan sm bawahan. Rakyat capek nonton drama, mending drakor sekalian,” cuit akun @Hilmi28.
Akun @ZAEffendy berkomentar, “Blusukan ke kolong jembatan dan cari-cari gelandangan di jalanan dalam kota itu tupoksi petugas P3S. Level menteri seharusnya fokus pada kebijakan sistem dan perbaikan kinerja skala nasional. Ini mau kerja buat rakyat atau kampanye pencitraan diri? #Nalar !!”
Sementara akun @Dialoka20 berkomentar, “Seringnya kita disibukan oleh hal² yg memang gak perlu, termasuk pencitraan
Ada juga warganet yang kembali menyebut aksi gorong-gorong yang dulu dilakukan Joko Widodo ketika masih menjabat Gubernur DKI Jakarta. “Cameraaa… Action..!! Die ikutin jejak yg pencitraan masuk gorong² lantas jadi presiden,” tulis pemilik akun @Evan
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau akrab disapa Risma telah melakukan beberapa kali blusukan sejak dirinya menjabat sebagai Mensos.
Salah satunya, Risma blusukan ke kawasan jalan protokol Sudirman-Thamrin di Jakarta Pusat pada Senin, 4 Januari kemarin dan menemukan beberapa gelandangan di tempat tersebut.
Video blusukan Risma di jalan Sudirman-Thamrin pun ramai dibicarakan warganet, lantaran dari mereka tidak pernah menemukan gelandangan di jalan tersebut.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh mantan anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Mustofa Nahrawardaya
Mustofa Nahrawardaya mempertanyakan kepada Risma, kenapa sebelum dirinya menjabat sebagai Menteri, para gelandangan tak pernah terlihat di kawasan jalan protokol Sudirman-Thamrin.
“Buuu…..kenapa sblm Ibu jadi Menteri, para gelondongan ini kagak ada?” tulis Mustofa Nahrawardaya melalui akun Twitter pribadinya @TofaTofa_id.
Kemudian, politisi Partai Gerindra, Fadli Zon pun turut menanggapi pernyataan Mustofa Nahrawardaya dengan membalas cuitannya.
Fadli Zon mengatakan, blusukan yang dilakukan Risma tersebut layaknya pepatah gula dan semut, di mana banyak kesenangan, di situlah banyak orang datang.
Pernyataan tersebut disampaikan Fadli Zon melalui akun Twitter pribadinya @fadlizon pada Selasa, 5 Januari 2021.
Spt kata pepatah ‘ada gula ada semut’”, ujar Fadli Zon.
Meski demikian, menurut Fadli Zon, aksi blusukan yang dilakukan seorang Menteri seperti Risma sudah bagus karena melihat langsung keadaan yang tengah dirasakan warga.
Namun, tambah Fadli Zon, bila blusukan dilakukan secara terus-menerus hanya karena ingin terlihat bekerja dengan baik, maka disebut sebagai pencitraan.
“Blusukan secara proporsional bagus saja sbg cara melihat langsung lapangan. Tp klu kecanduan blusukan maka harus diperiksa jgn2 gangguan ‘gila pencitraan'”, kata Fadli Zon.
Seperti diketahui, Risma telah melakukan beberapa kali blusukan sejak dirinya menjabat sebagai Mensos.
Sebelumnya, Risma blusukan ke kawasan aliran Sungai Ciliwung yang berlokasi di belakang kantor Kementerian Sosial pada Senin, 28 Desember 2020.
Politikus Partai Gerindra Fadli Zon tetap mendorong agar Presiden Jokowi membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) dalam kasus penembakan 6 anggota laskar Front Pembela Islam (FPI). Hingga kini, Jokowi belum merespons aspirasi tersebut.
“Pak Jokowi, mohon dipertimbangkan aspirasi masyarakat untuk dibentuknya TGPF kasus penembakan 6 anggota FPI,” kata Fadli lewat akun twitternya, @fadlizon, Sabtu, 19 Desember 2020.
Fadli berpendapat TGPF independen adalah jalan tengah agar masyarakat masih percaya bahwa jalan keadilan itu masih ada.
Kasus penembakan 6 anggota laskar FPI terus bergulir di kepolisian. Saat ini, perkara tersebut diambil alih oleh Markas Besar Polri, setelah sebelumnya ditangani Polda Metro Jaya.
Selain kepolisian, Komnas HAM juga sudah bergerak melakukan penyelidikan. Mereka bahkan memanggil sejumlah petinggi kepolisian seperti Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran, Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo, dan dokter forensik Polri.
Jokowi sendiri menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Oleh karena itu, hukum harus dipatuhi dan ditegakkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo menanggapi peristiwa besar yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir ini, yaitu kematian 4 orang warga Sigi di Sulawesi Tengah dan 6 orang anggota Front Pembela Islam (FPI) di Tol Jakarta-Cikampek.
Dia menyatakan bahwa sudah menjadi kewajiban bagi para penegak hukum untuk menegakkan hukum tersebut secara adil.
Politikus Partai Gerindra Fadli Zon mendesak Presiden Joko Widodo untuk mempertimbangkan aspirasi masyarakat.
Fadli Zon meminta agar Jokowi membentuk Tim Gabungan Pencarian Fakta (TGPF) terkait kasus penembakan enam laskar FPI.
Hal itu dia sampaikan melalui akun Twitter @Fadlizon, Sabtu (19/12/2020) dini hari. Dia menanggapi sebuah artikel tentang massa yang mendesak Jokowi untuk segera membentuk tim independen pencari fakta kasus FPI.
Menurut dia, Jokowi perlu mempertimbangkan aspirasi masyarakat untuk kasus penembakan enam laskar FPI.
Pak Jokowi, mohon dipertimbangkan aspirasi masyarakat untuk dibentuknya TGPF kasus penembakan 6 anggota FPI,” cuitnya, dikutip Suara.com.
Fadli Zon menyebut pembentukan TGPF menjadi jalan tengah agar masyarakat dapat percaya bahwa keadilan masih ada.
“TGPF independen adalah jalan tengah agar masyarakat masih percaya bahwa jalan keadilan itu masih ada,” tukasnya.
Perlu diketahui, massa melakukan aksi 1812 pada (18/12/2020). Aksi tersebut dilakukan untuk menuntut penuntasan kasus penembakan enam laskar FPI.
Selain itu, dalam aksi tersebut massa meminta pembebasan Habib Rizieq Shihab yang tengah ditahan Polda Metro Jaya.
Saya menyarankan kepada Bapak Presiden agar segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta yang terdiri dari berbagai kalangan elemen bangsa,” ujar Fadli Zon dalam kanal Youtube Fadli Zon Official.
Dia mengatakan anggota TGPF berasal dari komnas HAM, aktivis HAM, perwakilan ulama seperti Majelis Ulama Indonesia atau ormas-ormas islam lain.
Sebab, menurut Fadli, kasus ini perlu diusut tuntas agar masyarakat tidak kehilangan rasa percaya terhadap hukum di Indonesia.
“Publik di-trushed ketidakpercayaan pada hukum. Karena hukum seperti yang sudah klise dan berulang-ulang kita katakan selalu tajam kepada yang dianggap sebagai lawan-lawan politik dan tidak pernah hukum itu berjalan atau tumpul kepada mereka yang dianggap sebagai pro pemerintah,” tuturnya.
