Politikus Partai Gerindra Fadli Zon mengungkapkan indeks demokrasi Indonesia saat ini mendapatkan skor terburuk. Penilaian itu berdasarkan hasil survei The Economist Intelligence Unit (EIU) tahun 2021.
Indeks demokrasi yang disusun oleh EIU ini bertujuan mengukur keadaan demokrasi di 167 negara di dunia.
Posisi ini bahkan lebih buruk dari negara yang relatif baru dan pernah menjadi bagian dari Indonesia, Timor Leste.
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon melalui kanal YouTube-nya mengungkapkan indeks demokrasi yang disusun EUI memberikan skor Indonesia paling buruk.
“Ada lima indikator yang digunakan oleh EIU untuk menentukan indeks demokrasi suatu negara, di antaranya proses pemilu dan pluralisme, fungsi dan kinerja pemerintah, partisipasi politik, budaya politik serta kebebasan sipil,” kata Fadli Zon dalam kanal youtube-nya.
Fadli lantas menjelaskan, berdasarkan skor atas indikator-indikator tadi, EIU akan mengklasifikasikan negara-negara yang disurvei ke dalam empat kategori, yaitu demokrasi penuh, demokrasi cacat, rezim hibrida, dan rezim otoriter.
“Dari indikator-indikator tadi, Indonesia mendapatkan skor 7.92 untuk proses pemilu dan pluralisme, skor 7.50 untuk fungsi dan kinerja pemerintah, skor 6.11 untuk partisipasi politik, skor 4.38 untuk budaya politik, dan skor 5.59 untuk kebebasan sipil,” ungkapnya.
Fadli melanjutkan, secara global EIU mencatat sepanjang pandemi covid-19 berlangsung, indeks demokrasi dunia memang turun dan mengalami penurunan yang tidak terlalu jauh. Namun, skor Indonesia yang terburuk itu tak layak dimaklumi.
“Turunnya skor Indonesia ke angka paling rendah sepanjang sejarah tentunya bukanlah sesuatu yang pantas dimaklumi,” kata Fadli Zon.
Politikus Partai Gerindra Fadli Zon turut angkat bicara terkait dilaporkannya Dosen FISIP UIN Jakarta, Din Syamsuddin atas tuduhan radikalisme oleh Gerakan Anti Radikalisme (GAR) Alumni Institut Teknologi Bandung ( ITB).
Saat ini, laporan terhadap Din Syamsuddin pun telah ditangani oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Fadli Zon pun secara tegas membantah tuduhan radikal yang disematkan pada Din Syamsuddin. Pasalnya, Fadli Zon telah mengenal Din Syamsuddin selama 30 tahun, dan pada tahun 1990, Din Syamsuddin sudah menjadi Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah.
Fadli Zon juga mengatakan bahwa sejak dulu Din Syamsuddin sangat aktif dalam memimpin Asian Conference on Religion and Peace (ACRP) yang sangat menjunjung tinggi kerukunan antarumat beragama.
Din Syamsuddin juga yang mengenalkan Fadli Zon pada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
“Saya kenal Bang Din Syamsuddin sejak 1990 ketika Ketum Pemuda Muhammadiyah. Pernah jadi bos saya di CPDS, mengenalkan saya pada Pak @prabowo awal 1990-an. Ia lama aktif pimpin Asian Conference on Religion and Peace (ACRP),” kata Fadli Zon, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari cuitan Twitter @fadlizon, Sabtu, 13 Februari 2021.
Oleh karena itu, Fadli Zon merasa kasihan pada pihak yang menuduh Din Syamsuddin radikal, karena itu artinya mereka sangat terbatas pengetahuannya.
“Radikal? Kasihan yang menuduhnya karena terlalu terbatas pengetahuannya,” ujar Fadli Zon.
Sy kenal Bang Din Syamsuddin sejak 1990 ketika Ketum Pemuda Muhammadiyah. Pernah jd bos sy di CPDS, mengenalkan sy pd P @prabowo awal 1990an. Ia lama aktif pimpin Asian Conference on Religion n Peace (ACRP). Radikal? Kasihan yg menuduhnya krn terlalu terbatas pengetahuannya. https://t.co/106maGP4I0— FADLI ZON (Youtube: Fadli Zon Official) (@fadlizon) February 12, 2021
Sebelumnya, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan bahwa tuduhan radikal pada Din Syamsuddin adalah fitnah yang sangat keji.
“Ini adalah tuduhan dan fitnah keji yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kepada seorang tokoh dan pemimpin Muslim penting tingkat dunia yang sangat dihormati,” kata Sudarnoto Abdul Hakim, Jumat, 12 Februari 2021.
Pasalnya, menurut Sudarnoto Abdul Hakim, Din Syamsuddin dalam waktu yang panjang telah mempromosikan Wasatiyatul Islam atau Islam Moderat di berbagai forum dunia. Lebih lanjut, dirinya menjelaskan bahwa terlalu banyak rekam jejak Din Syamsuddin yang menunjukkan sikapnya dalam menangani radikalisme.
“Terlalu banyak bukti dan rekam jejak Din Syamsuddin yang bisa dicermati untuk memahami pandangan dan sikapnya terhadap radikalisme, dan bagaimana menangani radikalisme,” ucapnya.
Tak hanya itu, Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, selama ini Din Syamsuddin tak pernah segan mengkritik siapa pun yang menangani radikalisme-ekstrimisme dengan cara radikal dan ugal-ugalan. Oleh karena itu, dirinya menilai, tuduhan GAR ITB pada Din Syamsuddin adalah fitnah yang keji dan sebuah kebodohan.
“Jadi, laporan dan tuduhan radikalisme yang dialamatkan kepada Din Syamsuddin adalah fitnah keji dan merupakan sebuah kebodohan,” ujar Sudarnoto Abdul Hakim.
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, menilai bahwa korupsi menjadi salah satu sebab kemiskinan, kesenjangan, dan ketidakmerataan terlebih lagi di masa pandemi Covid-19 ini.
Yang kemudian oleh Southeast Asian Parliamentarians Agains Corruption (SEAPAC) atau Parlemen Asia Tenggara Melawan Korupsi, bekerja sama dengan beberapa lembaga anti korupsi di beberapa negara, dijadikan acuan dasar untuk menggelar webinar terkait bagaimana mengatasi korupsi dari sisi parlemen di Asia Tenggara.
“Parlemen dan anggota parlemen memegang peran kunci dalam memerangi korupsi,” ujar Fadli Zon usai Webinar SEAPAC di Bogor, Jawa Barat, Selasa 9 Februari 2021, dikutip Pikiran-Rakyat.Cirebon.com dari laman resmi DPR RI.
“Parlemen adalah lembaga penting dalam memastikan pertanggungjawaban pemerintah dan membuat undang-undang yang diperlukan untuk pemberantasan korupsi,” sambungnya. Menurutnya, anggota parlemen memiliki legirimasi untuk mengamankan dan menjaga dana publik
“Anggota parlemen, sebagai figur parlemen, memiliki legitimasi untuk mengamankan, mempertahankan, dan menjaga dana publik sebagaimana diamanatkan oleh konstituen,” imbuhnya.
Fadli Zon yang dikenal juga sebagai Ketua SEAPAC, dirinya meyakini bahwa suara parlemen sangat penting dalam membentuk lanskap nasional dan internasional.
Lantas diterangkannya, selama ini parlemen selalu membantu dan bahkan menjadi sumber kekuatan untuk mewujudkan bangsa yang bebas korupsi. Tak hanya itu, ditambahkan Fadli Zon, peran legislatif di kancah internasional, anggota parlemen bisa membangun jaringan dan memfasilitasi pertukaran informasi, pembelajaran dan menciptakan dampak untuk pengaturan anti-korupsi global.
Terlebih lagi bulan Juni mendatang Majelis Umum PBB akan menggelar Sidang Khusus Majelis Umum PBB melawan korupsi United Nations-General Assembly Special Session Against Corruption (UNGASS) 2021.
Dan, moment tersebut menurut Fadli Zon akan menjadi kesempatan bagi SEAPAC untuk memperkuat kesadaran parlemen Negara-negara Asia Tenggara, tentang agenda global ke depan dalam konteks anti-korupsi dan tata pemerintahan yang baik.
Anggota Parlemen, lanjut Fadli, dapat memberikan perspektif parlementer yang bermanfaat untuk membentuk masa depan agenda anti korupsi global. Sebagai perwakilan rakyat, penerima manfaat utama dari kebijakan publik, para anggota parlemen dapat mengisi celah yang tidak diperkirakan oleh otoritas pemerintah dengan terlibat penuh, dalam proses dan pekerjaan keduanya, pada perumusan dan implementasi UNGASS 2021 mendatang.
“Dan webinar SEAPAC kali ini selain dapat dijadikan informasi tentang UNGASS 2021, juga diharapkan menyediakan platform di mana parlemen dan anggota parlemen dapat mengeksplorasi kemungkinan cara-cara dan langkah-langkah untuk memastikan implementasi yang efektif dari hasil keluaran UNGASS 2021: Deklarasi Politik,” tegas Fadli Zon.
Usai webinar yang dimoderatori oleh Wakil Ketua BKSAP, Mardani Ali Sera itu, Fadli Zon mengakui bahwa saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menjadi salah satu lembaga anti korupsi yang dipercaya kredibilitasnya.
Meski, ditukaskannya, demikian tetap harus ada evaluasi dan control terhadap KPK, agar lembaga ini dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak dijadikan alat politik. Sehingga tidak ada tebang-pilih dalam penanganan dan pemberantasan kasus korupsi. Dengan demikian KPK tetap menjalankan tugas-tugasnya baik pencegahan maupun penindakan korupsi di Negara ini
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon menilai korupsi menjadi salah satu sebab kemiskinan, kesenjangan, dan ketidakmerataan terlebih lagi di masa pandemic Covid-19 ini.
Atas dasar itulah Southeast Asian Parliamentarians Agains Corruption (SEAPAC) atau Parlemen Asia Tenggara Melawan Korupsi, bekerja sama dengan beberapa lembaga anti korupsi di beberapa negara, menggelar webinar terkait bagaimana mengatasi korupsi dari sisi parlemen di Asia Tenggara.
“Parlemen dan anggota parlemen memegang peran kunci dalam memerangi korupsi. Parlemen adalah lembaga penting dalam memastikan pertanggungjawaban pemerintah dan membuat undang-undang yang diperlukan untuk pemberantasan korupsi.
Anggota parlemen, sebagai figur parlemen, memiliki legitimasi untuk mengamankan, mempertahankan, dan menjaga dana publik sebagaimana diamanatkan oleh konstituen,” ujar Fadli usai Webinar SEAPAC di Bogor, Jawa Barat, Selasa (9/2/2021).
Fadli yang juga sebagai Ketua SEAPAC ini meyakini bahwa suara parlemen sangat penting dalam membentuk lanskap nasional dan internasional. Parlemen membantu dan bahkan menjadi sumber kekuatan untuk mewujudkan bangsa yang bebas korupsi.
Di arena internasional, anggota parlemen membangun jaringan dan memfasilitasi pertukaran informasi, pembelajaran dan menciptakan dampak untuk pengaturan anti-korupsi global.
Terlebih lagi bulan Juni mendatang Majelis Umum PBB akan menggelar Sidang Khusus Majelis Umum PBB melawan korupsi United Nations-General Assembly Special Session Against Corruption (UNGASS) 2021.
Hal itu menurut Politisi Partai Gerindra ini menjadi kesempatan bagi SEAPAC untuk memperkuat kesadaran parlemen Negara-negara Asia Tenggara, tentang agenda global ke depan dalam konteks anti-korupsi dan tata pemerintahan yang baik.
Anggota Parlemen, lanjut Fadli, dapat memberikan perspektif parlementer yang bermanfaat untuk membentuk masa depan agenda anti korupsi global. Sebagai perwakilan rakyat, penerima manfaat utama dari kebijakan publik, para anggota parlemen dapat mengisi celah yang tidak diperkirakan oleh otoritas pemerintah dengan terlibat penuh, dalam proses dan pekerjaan keduanya, pada perumusan dan implementasi UNGASS 2021 mendatang.
“Dan webinar SEAPAC kali ini selain dapat dijadikan informasi tentang UNGASS 2021, juga diharapkan menyediakan platform di mana parlemen dan anggota parlemen dapat mengeksplorasi kemungkinan cara-cara dan langkah-langkah untuk memastikan implementasi yang efektif dari hasil keluaran UNGASS 2021: Deklarasi Politik,” tegasnya.
Usai webinar yang dimoderatori oleh Wakil Ketua BKSAP, Mardani Ali Sera itu, Fadli mengakui bahwa saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menjadi salah satu lembaga anti korupsi yang dipercaya kredibilitasnya.
Meski demikian tetap harus ada evaluasi dan control terhadap KPK, agar lembaga ini dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak dijadikan alat politik. Sehingga tidak ada tebang-pilih dalam penanganan dan pemberantasan kasus korupsi. Dengan demikian KPK tetap menjalankan tugas-tugasnya baik pencegahan maupun penindakan korupsi di Negara ini
Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon merawat ibundanya, Ellyda Yatim, yang tengah terbaring sakit.
Momen mengharukan itu dibagikan Fadli Zon di akun @fadlizon di Twitter, Minggu (24/1). Mantan wakil ketua DPR kelahiran Jakarta 1 Juni 1971 itu, memegang tangan ibunda yang terbaring di kasur.
Fadli pun yang mengenakan kemeja lengan panjang motif kotak-kotak, melihat sang bunda yang terbaring dan harus menggunakan oksigen.
“Hari-hari menemani Ibu di tengah sakitnya. Ketika kondisinya membaik, badan ini rasanya ikut baik. Ketika memburuk, rasanya ikut sakit,” twit Fadli dilihat, Senin (25/1). Fadli tidak membawa ibundanya ke rumah sakit karena khawatir. Selain itu, juga karena banyak kamar rumah sakit yang penuh.
Namun, ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen itu tetap berusaha dan berdoa demi kesembuhan ibunya. “Mau ke rumah sakit khawatir banyak kamar penuh. Tetap berusaha dan berdoa. Semoga Allah mengangkat sakitnya. Amin,” ungkap Fadli.
Netizen pengguna Twitter pun banyak yang mendoakan kesembuhan ibunda Fadli Zon.
Politisi Partai Gerindra Fadli Zon, mendapati sebuah kejadian unik ketika menyambangi sebuah lokasi banjir bandang.
Fadli Zon mengunggah dua buah foto saat melakukan kunjungan ke Gunung Mas, Cisarua,Bogor, Jawa Barat pada Sabtu, 23 Januari 2021.
Di foto pertama, Fadli Zon tampak tengah mengobrol dengan seorang ibu yang sedang bersama putranya yang masih anak-anak.
Di foto selanjutnya, Fadli Zon berfoto dengan anak dari ibu tersebut serta mengungkapkan suatu hal yang cukup mengejutkan.
Ibu tersebut rupanya menamai putranya Fadli Zon, sebagaimana yang diungkapkan Fadli pada cuitannya.
Ketemu seorang ibu warga di lokasi banjir bandang yg menamakan anaknya “Fadli zon”. Foto kanan, bersama Fadli Zon kecil,” tulis Fadli.
Foto itu pun dibanjiri dengan berbagai tanggapan, bahkan ada di antaranya yang mendoakan agar anak itu kelak menjadi seperti Fadli.
Semoga Fadli Zon kecil ketularan ilmunya menjadi orang yang bermanfaat kelak sperti bang @fadlizon senior,” tulis akun @iirkoe_.
“Semoga jadi ‘Jubir Rakyat’ seperti senior nya Amiinn…,” kata @windu_tama26.
Namun, ada juga yang justru berharap agar pengagum Presiden Joko Widodo menamai anaknya Jokowi supaya ia tumbuh menjadi sosok seperti Jokowi.
“Semoga ada juga para pengagum dan pendukung Pak Jokowi ngasih nama anak nya Jokowi supaya anaknya memiliki sifat seperti Pak Jokowi,” balas @WiberMelayu6.
Sementara itu, Banjir Bandang menimpa Gunung Mas di desa Tugu Selatan, kawasan perkebunan teh di Puncak, Cisarua, Bogor.
Banjir yang melanda pada hari Selasa pagi, 19 Januari 2021, itu telah memaksa sebanyak 474 penduduk untuk mengungsi.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, mengunggah puisi berjudul ‘Negeri di Tepi Jurang’ yang dibuatnya ke akun Twitter.
Fadli menuliskan tentang apa yang terjadi di negeri yang disebutnya berada di tepi jurang. Fadli menyinggung kata-kata yang diucapkan seseorang bisa berujung dipenjara, utang negara, serta bencana di mana-mana.
berikut ini puisi Fadli Zon yang berjudul ‘Negeri di Tepi Jurang’.
apalagi yang mau kita katakan kata-kata berujung bui apalagi yang mau kita suarakan suara-suara berkabung sunyi apalagi yang mau kita lakukan semua dilarung tirani
negeri di tepi jurang dililit utang terus menjulang wabah pendemi mengoyak bumi ketimpangan makin tinggi bencana dimana-mana di darat di laut di udara
negeri di tepi jurang dijangkiti kebohongan kebencian kemunafikan negeri di tepi jurang dilanda kesombongan kebengisan penindasan
Ya Allah Selamatkan negeri ini Selamatkanlah rakyat kami Amin
Politisi asal partai Gerindra Fadli Zon turut memberikan tanggapan atas terjadinya insiden penembakan terhadap dua prajurit TNI dari Yonif R 400/BR di papua.
Dalam cuitan di akun Twitternya, Fadli Zon mengucapkan turut berduka cita atas kejadian penembakan dua prajurit TNI di papua tersebut.
Ia juga mengungkapkan turut mendoakan agar dua parjurit TNI yang menjadi korban penembakan saat shalat subuh di papua mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah.
“Turut berduka cita wafatnya parjurit TNI. Semoga diterima di tempat terbaik di sisi Allah SWT,” tulis Fadli Zon melalui akun Twitter pribadinya @fadlizon pada Jumat, 22 Januari 2021 sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com.
Lebih lanjut, Fadli Zon juga menyebut bahwa gerakan separatis yang terjadi di Papua saat ini menunjukkan kondisi yang semakin berbahaya.
“Gerakan Separatisme di Papua semakin berbahaya,” imbuhnya.
Anggota Komisi I DPR Fadli Zon kembali berpuisi. Puisi Fadli Zon kali ini berjudul ‘Negeri di Tepi Jurang’.
“Puisi yang saya tulis dengan judul ‘NEGERI DI TEPI JURANG’,” kata Fadli Zon di Twitter-nya seperti dikutip Kamis (21/1/2021).
Puisi Fadli Zon berjudul ‘Negeri di Tepi Jurang’ menyinggung soal pemenjaraan karena kata-kata hingga utang. Fadli Zon juga bicara soal bencana yang kata dia di mana-mana, mulai dari di darat, laut dan udara.
Dalam puisi itu, Fadli Zon juga bicara kebengisan dan kesombongan. Di akhir bait puisinya, Waketum Gerindra itu menuliskan kalimat memohon penyelamatan kepada Allah SWT.
Berikut ini puisi Fadli Zon ‘Negeri di Tepi Jurang’:
Negeri di Tepi Jurang
Apalagi yang mau kita katakan Kata-kata berujung bui Apalagi yang mau kita suarakan Suara-suara berkabung sunyi Apalagi yang mau kita lakukan Semua dilarungi tirani
Negeri di tepi jurang Dililit utang terus menjulang Wabah pandemi mengoyak bumi Ketimpangan makin tinggi Bencana di mana-mana Di darat di laut di udara
Negeri di tepi jurang Dijangkiti kebohongan kebencian kemunafikan Negeri di tepi jurang Dilanda kesombongan kebengisan penindasan
Ya Allah Selamatkan negeri ini Selamatkanlah rakyat kami Amin
Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Anis Matta memberikan apresiasi kepada Presiden RI Joko Widodo dan DPR yang telah mengangkat Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri.
Menurutnya, jika nanti Komjen Sigit menjadi Kapolri, maka ia dan seluruh jajarannya akan bekerja dalam situasi yang sulit, terlebih kini Indonesia berada di tengah pandemi.
“Pak Sigit dan seluruh jajarannya akan bekerja dalam situasi yang sulit, di tengah rakyat yang mulai lelah terhadap krisis akibat pandemi,” kata Anis Matta di akun Twitter @anismatta yang dikutip AKURAT.CO pada Kamis (21/1/2021).
Di tengah pandemi Covid-19 ini, ia mengharapkan Polri fokus pada tugasnya.
“Dalam situasi seperti itu, Polri harus fokus pada tugas menjaga keamanan dan ketertiban, serta mengembalikan keteraturan berdasarkan penegakkan hukum dan HAM. Selamat bekerja, Pak Sigit. @DivHumas_Polri,” kata dia.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon juga memiliki harapan pada Komjen Sigit. Ia meyakini jika Komjen Sigit dapat membawa nama baik Polri lebih maju dan profesional.
“Saya percaya Kapolri baru Komjen Listyo Sigit bisa membawa POLRI lebih maju dan profesional dari sebelumnya, termasuk bisa hadapi jaringan narkoba. Selamat, semoga bisa menjadi pelindung dan pengayom rakyat,” katanya di akun Twitter @fadlizon.
Diketahui, Komjen Listyo Sigit Prabowo menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test sebagai calon Kapolri di hadapan Komisi III DPR RI pada Rabu (20/1/2021).
Dalam kesempatan itu, mantan Kapolda Banten itu memperkenalkan konsep transformasi baru di Polri jika jadi Kapolri. Konsep tersebut menghilangkan jargon Profesional, Modern, dan Terpercaya atau Promoter yang telah diusung sejak era kepimpinan Tito Karnavian.
Apabila saya diberikan amanah untuk menjadi Kapolri, transformasi Polri akan saya lakukan dengan transformasi prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan yang kami perkenalkan sebagai konsep Polri yang Presisi,” kata Sigit di Gedung DPR, Jakarta.
Ke depan, dikatakan Listyo, pelayanan terhadap masyarakat akan semakin ditingkatkan. Tampilan yang masih belum sesuai dengan pandangan masyarakat harus segera diubah.
“Tidak boleh ada lagi hukum tajam ke bawah tumpul ke atas. Tidak boleh lagi ada ibu yang dilaporkan anaknya dan diproses. Hal-hal seperti ini ke depan tidak boleh lagi,” tuturnya
