Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau akrab disapa Risma telah melakukan beberapa kali blusukan sejak dirinya menjabat sebagai Mensos.
Salah satunya, Risma blusukan ke kawasan jalan protokol Sudirman-Thamrin di Jakarta Pusat pada Senin, 4 Januari kemarin dan menemukan beberapa gelandangan di tempat tersebut.
Video blusukan Risma di jalan Sudirman-Thamrin pun ramai dibicarakan warganet, lantaran dari mereka tidak pernah menemukan gelandangan di jalan tersebut.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh mantan anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Mustofa Nahrawardaya
Mustofa Nahrawardaya mempertanyakan kepada Risma, kenapa sebelum dirinya menjabat sebagai Menteri, para gelandangan tak pernah terlihat di kawasan jalan protokol Sudirman-Thamrin.
“Buuu…..kenapa sblm Ibu jadi Menteri, para gelondongan ini kagak ada?” tulis Mustofa Nahrawardaya melalui akun Twitter pribadinya @TofaTofa_id.
Kemudian, politisi Partai Gerindra, Fadli Zon pun turut menanggapi pernyataan Mustofa Nahrawardaya dengan membalas cuitannya.
Fadli Zon mengatakan, blusukan yang dilakukan Risma tersebut layaknya pepatah gula dan semut, di mana banyak kesenangan, di situlah banyak orang datang.
Pernyataan tersebut disampaikan Fadli Zon melalui akun Twitter pribadinya @fadlizon pada Selasa, 5 Januari 2021.
Spt kata pepatah ‘ada gula ada semut’”, ujar Fadli Zon.
Meski demikian, menurut Fadli Zon, aksi blusukan yang dilakukan seorang Menteri seperti Risma sudah bagus karena melihat langsung keadaan yang tengah dirasakan warga.
Namun, tambah Fadli Zon, bila blusukan dilakukan secara terus-menerus hanya karena ingin terlihat bekerja dengan baik, maka disebut sebagai pencitraan.
“Blusukan secara proporsional bagus saja sbg cara melihat langsung lapangan. Tp klu kecanduan blusukan maka harus diperiksa jgn2 gangguan ‘gila pencitraan'”, kata Fadli Zon.
Seperti diketahui, Risma telah melakukan beberapa kali blusukan sejak dirinya menjabat sebagai Mensos.
Sebelumnya, Risma blusukan ke kawasan aliran Sungai Ciliwung yang berlokasi di belakang kantor Kementerian Sosial pada Senin, 28 Desember 2020.