Anggota DPR Fadli Zon ikut buka suara soal gagalnya keberangkatan jamaah haji Indonesia pada tahun ini.
Tanggapannya itu disampaikan Fadli Zon melalui akun Twitter pribadinya @fadlizon pada Jumat, 4 Juni 2021.
Tak ragu, Fadli Zon menyebutkan jika Indonesia baru pertama kali tak memberangkatkan jemaah hajinya sejak zaman Hindia Belanda.
“Sejak zaman Hindia Belanda, kayaknya baru sekarang kita tak berangkatkan haji,” cuit Fadli Zon dikutip Galamedia dari akun Twitternya
Lebih jelasnya, politikus partai Gerindra ini menyebutkan pendekatan Indonesia dengan Arab Saudi ini harus khusus dilakukan dengan orang yang tepat.
“Pendekatan dg Saudi harus khusus, jgn arogan n harus org tepat yg bisa bahasa Arab n bersahabat,” jelasnya.
Sebelumnya Fadli Zon juga mengatakan jika hubungan antara Indonesia dan Arab Saudi baik seharusnya tak ada kejadian seperti ini.
Kalau hub RI-Saudi Arabia sangatlah baik, harusnya tetap ada kuota proporsional calon jamaah kita. Mungkin Presiden bisa telp Raja Salman,” ujar Fadli.
Tak hanya itu, Fadli Zon juga menyindir pernyataan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas tentang gagalnya keberangkatan jamaah haji ke Tanah Suci.
Tp kalau Menagnya aja buat pernyataan “heran”, artinya ada masalah komunikasi n masalah lain yg serius.Apalagi Malaysia dpt tambahan kuota,” tambahnya.
Seperti diketahui sebelumnya, Menag Yaqut Cholil Qoumas menetapkan pembatalan keberangkatan jamaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji 1442 H/2021 bagi WNI.
“Kami pemerintah melalui Kemenag menerbitkan Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji pada Pemberangkatan Ibadag Haji 1442H/2021,” kata Yaqut dalam keterangan resminya.
Lebih jelasnya, Yaqut menyebutkan pembatalan tersebut diakibatkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang melanda seluruh negara di dunia termasuk Indonesia dan Arab Saudi
Politisi Partai Gerindra, Fadli Zon merespon keras rencana Kementerian Agama dalam melakukan sertifikasi untuk dai dan penceramah.
Secara tegas Fadli Zon melalui laman Twitter pribadinya menyatakan menolak rencana tersebut.
“Sertifikasi dai dengan alasan ‘wawasan kebangsaan’ memang harus ditolak,” tulis Fadli Zon pada Jumat, 04 Juni 2021.
Menurutnya kebijakan ini hanya akan berdampak pada pemisahan terhadap suatu kelompok, sehingga dai-dai yang kritis akan terpinggirkan.
Ini akan jadi instrumen untuk segregasi dai, terutama meminggirkan dai yang kritis. Ini jelas pola klasik jahiliyah yang dipakai Belanda meredam para ulama zaman dulu,” lanjutnya.
Diketahui sebelumnya Kementerian Agama tengah mencanangkan program pembinaan terhadap dai dan penceramah.
Hal ini guna memperkuat pemahaman tentang moderasi beragama dan wawasan kebangsaan.
Menteri Agana Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan program pembinaan atau yang dinamakan bimbingan teknis (bimtek) tersebut bertujuan untuk meningkatkan kompetensi para dai.
“Fasilitasi pembinaan ini untuk meningkatkan kompetensi para dai dalam menjawab dan merespons isu-isu aktual dengan strategi metode dakwah yang menitikberatkan pada wawasan kebangsaan atau sejalan dengan semboyan hubbul wathan minal iman,” jelas Menag Yaqut dalam keterangannya di Jakarta pada Kamis, 03 Juni 2021.
Melalui program ini, Menag berharap wawasan kebangsaan para dai dapat semakin kuat sehingga dapat menebarkan ajaran agama yang penuh cinta kasih dan perdamaian.
Setelah mengikuti bimbingan, para dai dan penceramah akan mendapat sertifikat. Kendati demikian, Menag menegaskan bahwa sertifikat tersebut tidak menjadi modal atau syarat wajib dai untuk bisa berceramah.
“Jadi bukan sertifikasi seperti yang dibayangkan. Jadi dai dikumpulkan sama Kementerian Agama dikasih wawasan kebangsaan, dikasih moderasi kemudian diberi sertifikat. Kemudian sertifikat ini menjadi modal atau syarat untuk bisa berceramah, tidak seperti itu,” tegasnya.
Sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinyatakan lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) secara resmi dilantik menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pelantikan sejumlah pegawai lembaga antirasuah yang dilakukan Ketua KPK Firli Bahuri ini pada Selasa, 1 Juni 2021, yang bertepatan dengan perayaan Hari Kelahiran Pancasila.
Pemilihan tanggal tersebut untuk pelantikan pegawai KPK menjadi ASN ini pun menarik perhatian banyak pihak, salah satunya Anggota DPR RI, Fadli Zon.
Fadli Zon dalam komentarnya di akun Twitter pribadinya @fadlizon, lantas menyinggung soal wawasan kebangsaan di Indonesia.
“Pelantikan ASN KPK dipilih hari simbolik, yaitu 1 Juni 2021, hari Pancasila,” ucap Fadli Zon seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com pada Kamis, 3 Juni 2021.
“Ada apa dengan wawasan kebangsaan kita?” tutur politisi Partai Gerindra ini menambahkan.
Dalam cuitan yang sama, Fadli Zon berharap bahwa TWK tidak menjadi alat tunggal pengukur kadar “kebangsaan” dan “Pancasilais” seseorang, calon ASN atau dalam profesi apapun.
“Jangan sampai TWK jadi alat tunggal pengukur kadar “kebangsaan” dan “Pancasilais seseorang, calon ASN atau siapapun dalam profesi apapun,” ujar Fadli Zon mengakhiri cuitannya.
Sebelumnya diberitakan, Ketua KPK Firli Bahuri resmi melantik 1.271 pegawai KPK menjadi ASN di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Selasa, 1 Juni 2021.
Baca Juga: Duga Habib Rizieq Akan Bebas, Ali Syarief: Penjarakan HRS dengan Vonis Inkrah Ancaman Pelanggar Lain
Angka itu merupakan jumlah pegawia yang dinyatakan lolos TWK alih status menjadi ASN yang digelar beberapa waktu lalu.
Pelantikan pegawai KPK menjadi ASN itu tak hanya dihadiri pimpinan KPK melainkan juga dihadiri Dewas lembaga antiasuah.
Prosesi ini digelar secara daring dan luring imbas pandemi Covid-19. Turut hadir secara langsung 53 perwakilan pegawai dan penjabat struktural di Gedung KPK. Sementara sisanya dilantik secara daring
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon merayakan ulang tahun saat positif terpapar COVID-19. Fadli juga menulis puisi untuk ibunya di momen spesial ini.
“Hari ini saya masuk usia setengah abad. Setiap ulang tahun, saya selalu ucapkan ulang tahun itu untuk ibu,” kata tulis Fadli melalui akun Twitternya, @fadlizon, Selasa (1/6/2021).
Fadli juga menulis puisi untuk ibunya. Dia juga mengunggah fotonya bersama sang ibu dalam cuitan tersebut disandingkan dengan puisi karyanya.
“Karena ibulah yang berjuang melahirkan. Tahun ini tak ada lagi. Puisi ini untuk ibu saya yang susah payah melalui operasi caesar melahirkan saya 50 tahun lalu,” ungkap Fadli.
Lantas seperti apa puisi Fadli untuk sang ibu? Begini isi puisinya:
Setengah Abad -untuk Mama Ellyda setengah abad lalu kau pertaruhkan semua untukku
jiwamu menembus bayang ragamu luluh berjuang nyawamu di ruang singasana doa-doa terus dilantunkan tak lelah mengetuk semesta dan Allah begitu sayang menjagamu dengan tenang
setengah abad lalu aku dilahirkan di tengah hiruk pikuk metropolitan sepuluh bulan lebih dalam kandungan lima kilogram lima puluh tujuh sentimeter hanya bisa menangis sementara air matamu telah habis
hari ini engkau tak ada lagi tak bisa mencium tangan meminta maafmu kembali yang tersisa hanya doa dan kenangan kau selalu hidup dalam ingatan
setengah abad lalu kau pertaruhkan semua untukku
Fadli Zon, Jakarta 1 Juni 2021
Sebelumnya, Fadli Zon mengungkap positif Corona melalui akun Twitter-nya, yang dilihat Minggu (30/5/2021). Fadli Zon menegaskan COVID-19 itu nyata.
“Di hari-hari menjelang 50 tahun, akhirnya saya terpapar COVID-19. Maret lalu sudah 2 kali vaksin, dan tes titer antibodi 250 (cukup baik). COVID-19 ini nyata ada,” tulis Fadli. Ejaan di cuitan Fadli telah disesuaikan.
Elite Gerindra itu juga memohon doa agar segera sembuh. Dia juga mengingatkan warga taat protokol kesehatan.
“Alhamdulillah baik-baik saja. Mari waspada jaga kesehatan, jaga jarak, jaga imunitas tubuh. Mohon doanya,” sambung politikus Gerindra itu.
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen DPR RI, Fadli Zon, terjangkit COVID-19. Fadli Zon memberi pesan kalau COVID-19 itu nyata adanya.
Dalam unggahannya di Twitter, seperti dikutip Senin (31/5/2021), Fadli Zon bercerita bahwa dia terjangkit COVID setelah 2 kali vaksin. Hal ini, katanya, menjadi bukti bahwa COVID-19 nyata.
“Di hari-hari menjelang 50 tahun, akhirnya sy terpapar COVID-19. Maret lalu sudah 2 kali vaksin, dan tes titer antibodi 250 (cukup baik). COVID-19 ini nyata ada. Alhamdulillah baik-baik saja,” ujar Fadli Zon
Fadli Zon kembali menitip pesan kepada publik setelah terjangkit COVID-19. Dia meminta warga menjaga kesehatan selalu sembari meminta doa kesembuhan.
“Mari waspada jaga kesehatan, jaga jarak, jaga imunitas tubuh. Mohon doanya,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.
Doa untuk kesembuhan Fadli Zon salah satunya datang dari politikus PKS Hidayat Nur Wahid. Hidayat prihatin dan berharap Fadli Zon lekas sembuh.
“Ikut prihatin dan mendoakan, semoga Pak Fadli Zon lekas kembali sehat kuat afiat dan selamat. Juga untuk warga lain yang terpapar COVID-19. Amin ya Allah, ya Syaafiy, ya Rabbal alamin,” ujar Hidayat.
Anggota DPR RI dan juga sekaligus politisi Partai Gerindra Fadli Zon mengkritik data siluman PNS.
Fadli Zon mempertanyakan data siluman Pegawai Negeri Sipil atau PNS sebanyak 97 ribu.
Menurut Fadli Zon hanya di Indonesia negara telah menggaji 97 ribu PNS dan pensiunan tetapi orangnya tidak ada.
Fadli Zon mendesak pemerintah agar menuntaskan masalah tersebut.
Karena menurut Fadli Zon sebaiknya uang tersebut diberikan untuk menaikan gaji honorer guru, perawat dan penyuluh pertanian.
“Hanya di negeri kita ada gaji dan uang pensiun pada 97,000 siluman PNS dan pensiunan,” ucap Fadli Zon sebagaimana dikutip mantrasukabumi.com dari akun Twitter @fadlizon pada 25 Mei 2021.
“Siapa yang terima? Padahal bisa diarahkan untuk menaikkan honorer guru, perawat, penyuluh pertanian, dll,” tanya Fadli.
Sebelumnya Badan Kepegawaian Negara atau BKN telah mengumumkan ada sekitar 97 ribu data pegawai sipil negeri atau PNS yang misterius sejak tahun 2002 hingga tahun 2014.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menyebutkan, setidaknya ada 97 ribu data PNS yang misterius itu mendapatkan uang gaji dan pensiun.
Selain data misterius, Bima juga mengatakan bahwa pemutakhiran data PNS yang dilakukan pemerintah baru dua kali sejak Indonesia merdeka.
“Yang pertama tahun 2002, itu dilakukan melalui penataan ulang pegawai negeri sipil, dengan sistem yang masih manual,” terangnya.
pemutakhiran data yang dilakukan tahun 2002 memakan biaya yang cukup besar.
Proses yang mahal dan lama itu tidak menghasilkan data yang sempurna, masih banyak yang perlu dimutakhirkan, dilengkapi, bahkan masih banyak juga data-data yang palsu.
Selanjutnya, di tahun 2014, pemerintah melakukan pemutakhiran data ulang terhadap PNS secara elektronik.
pendataan ulang secara elektronik itu dilakukan oleh masing-masing PNS, sehingga menghasilkan data yang lebih akurat daripada pemutakhiran data sebelumnya
Ketua Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP) Fadli Zon geram dengan tindakan Israel yang kembali berulah pasca kesepakatan gencatan senjata. Ia mengibaratkan Israel sebagai sosok yang tak bisa dipercaya.
Dikabarkan, bentrok antara polisi Israel dan warga Palestina kembali pecah di kompleks Masjid Al-Aqsa pada Jumat, 21 Mei. Kejadian itu terjadi hanya beberapa jam setelah kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas tercapai.
“Baru saja berharap ada titik terang gencatan senjata. Tapi Israel memang tak bisa dipercaya. Negara penjajah n penyebar teror. #SavePalestine #IsraelTerrorists #ISRAELSTARTSTHEATTACK #AlAqsaUnderAttack,” cuit Fadli seperti dikutip dari akun Twitternya, @fadlizon, Jumat 21 Mei 2021.
Kritikan tajam Fadli Zon itu langsung dibanjiri komentar dari warganet. Setidaknya postingan tersebut telah mendapat lebih dari 1.511 likes, banyak pula netizen yang ikut mengutuk serangan Israel setelah gencatan senjata itu.
Sebelumnya, Fadli Zon juga menganggap Dewan Keamanan PBB telah gagal dalam mengambil tindakan tegas terhadap Israel. Hal ini menurutnya dapat menggerus kredibilitas institusi global antarpemerintah tersebut.
“Terkait hal itu, terdapat urgensi mendesak untuk memperkuat peran PBB termasuk agar PBB lebih demokratis dan independen serta berwibawa,” cuit Fadli Zon.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, ikut menanggapi pernyataan mantan Kepala BIN AM Hendropriyono terkait konflik Israel-Palestina.
Dalam pernyataannya, Hendropriyono mengatakan, Indonesia tidak memiliki urusan untuk ikut mengakhiri konflik itu.
Fadli Zon mengkritik pernyataan AM Hendropriyono. Menurutnya, apa yang disampaikan Hendropriyono jelas keliru. “Pernyataan yang keliru,” kata Fadli, Kamis (20/5).
Fadli kemudian menjelaskan mengenai hubungan Indonesia dengan Palestina. Jika ditarik ke belakang, hubungan antara Indonesia dan Palestina memiliki keterkaitan satu dengan lainnya.
Sebagai contoh, Fadli mengatakan ketika Indonesia berupaya memperjuangkan kemerdekaan, Palestina menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia.
“Kita punya utang pada Palestina yang ikut mengakui kemerdekaan kita di awal,” ucap Fadli.
Selain itu Fadli mengatakan upaya Indonesia dalam memperjuangkan perdamaian Palestina sudah dilakukan turun temurun. Termasuk dalam setiap kepemimpinan presiden
“Lalu soal penjajahan dan pendudukan Israel sejak presiden pertama hingga kini selalu kita bela Palestina dan mengutuk Israel,” ujar dia.
Lebih lanjut, Fadli menyebut jika merujuk konstitusi Indonesia, maka penjajahan yang dilakukan Israel tak bisa dibenarkan. Sehingga, sudah seharusnya Indonesia terus membela Palestina.
“Israel bangsa penjajah dan kita harus berjuang melawan penjajahan. Ini perintah konstitusi,” tutup dia.
Sebelumnya, AM Hendropriyono, menilai Palestina dan Israel bukanlah urusan Indonesia, melainkan urusan bangsa Arab dan Yahudi.
“Urusan Indonesia adalah nasib kita dan hari depan anak cucu kita,” kata AM Hendropriyono
.Pernyataan Hendropriyono itu disampaikan menanggapi maraknya pro-kontra dukung-mendukung perang Israel-Palestina.
Ia menyampaikan keprihatinannya yang disampaikan kepada teman-teman sesama anggota Kerukunan Keluarga (KEKAL) Akmil 1967.
Menurut Hendropriyono, banyak orang sudah terbawa arus pengkhianatan mendukung ideologi khilafah, liberalisme, kapitalisme, komunisme, atau ideologi asing apa pun. Ada pula oknum aparat militer dan polisi, ASN, serta politisi yang mendukung khilafah.
Ketua Badan Kerjasama Antara Parlimen (BKSAP) DPR Ri Fadli Zon mengutuk keras tindakan yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina.
Menurut Fadli pihaknya akan terus berupaya menggalang solidaritas di berbagai forum-forum internasional agar dapat menghentikan serangan Israel terhadap negara Palestina.
Kami terus mengutuk tindakan tersebut dan mengupayakan berbagai hal yang terkait dengan diplomasi parlemen di forum-forum internasional dan kami menggalang solidaritas untuk itu,” ujar Fadli dalam konferensi pers virtual, Rabu, 19 Mei 2021.
Politikus Partai Gerindra ini menyampaikan bilamana pihaknya juga sangat kecewa dan menyesalkan pasca pertemuan level Menteri OKI dan Dewan Keamanan PBB belum bisa menghentikan aksi brutal Israel
Dan kita melihat urgensi dari ekstra ordinary action yang dilakukan secara kolektif oleh komunitas global juga belum menemukan titik terang,” ucapnya.
Karena itu, lanjut Fadli, BKSAP DPR RI mendesak dewan keamanan PBB secepatnya mengambil langkah konkret untuk menghentikan aksi brutal dan pelanggaran tanpa henti oleh Israel.
Pasalnya situasi saat ini menjadi momentum bagi PBB menegakan hukum-hukum internasional terkait konflik Palestina dan Israel.
“Karena jelas sekali Israel dalam hal ini telah melanggar hukum internasional yaitu resolusi-resolusi dewan keamanan PBB sendiri,” tegas Fadli.
Selain itu, dia juga menghimbau kepada dunia internasional yang mempunyai hubungan dengan negara Israel agar dapat menghentikan aksi-aksi brutal tersebut. Apalagi kegagalan dewan keamanan PBB dalam mengambil tindakan tegas terhadap negara Israel dapat menggerus kredebilitasnya.
Lebih lanjut, menurut Fadli urgensi konsolidasi dukungan politik untuk Palestina guna menjaga harapan bagi negara yang berdaulat demokratis. Ia juga mendesak realisasi rekonsiliasi persatuan dan bangsa Palestina.
“Kami juga sebagai wakil presiden dari liga parlemen for Al-Quds telah menyampaikan berbagai pernyataan secara dan pertemuan darurat virtual tanggal 15 Mei lalu, disampaikan pada forum tersebut dua pin penting yaitu mendesak negara muslim memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel,” paparnya.
“Dan mendesak membawa Benjamin Netanyahu ke pengadilan pidana internasional sebagai penjahat perang,” tambahnya.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut Provinsi Padang viral di media sosial. Di platform Twitter, kata tersebut bahkan sempat menjadi trending topic.
Salah satu yang turut mengomentari yakni Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR Fadli Zon. Politikus Partai Gerindra berdarah Minang ini pun memberikan sindiran halus.
Kalau Padang jadi provinsi, Sumatera Barat jadi apa?,” kata Fadli, Rabu (19/5/2021).
Fadli merespons cuitan akun Mirvan Darwin. Mirvan mencolek (mention) dirinya saat menyinggung ucapan Jokowi.
“Wah salah info nih da @fadlizon kan permintaan kita Propinsi Minangkabau ya da bukan Padang..,” ucapnya.
Jokowi selip lidah dengan menyebut Padang sebagai provinsi saat mengunjungi lokasi pembangunan jalan tol ruas Pekanbaru-Padang seksi Pekanbaru-Bangkinang di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Jokowi menyampaikan harapannya agar ruas tol ini bisa menggenjot daya saing produk-produk dalam negeri utamanya di Sumatera Barat dan Riau.
“Dan produk-produk yang ada baik di provinsi Riau dan di Provinsi Padang nantinya akan memiliki daya saing yang baik, terutama dalam rangka bersaing dengan produk-produk dari negara-negara lain,” katanya, Rabu (19/5/2021).
