Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, ikut menanggapi pernyataan mantan Kepala BIN AM Hendropriyono terkait konflik Israel-Palestina.
Dalam pernyataannya, Hendropriyono mengatakan, Indonesia tidak memiliki urusan untuk ikut mengakhiri konflik itu.
Fadli Zon mengkritik pernyataan AM Hendropriyono. Menurutnya, apa yang disampaikan Hendropriyono jelas keliru. “Pernyataan yang keliru,” kata Fadli, Kamis (20/5).
Fadli kemudian menjelaskan mengenai hubungan Indonesia dengan Palestina. Jika ditarik ke belakang, hubungan antara Indonesia dan Palestina memiliki keterkaitan satu dengan lainnya.
Sebagai contoh, Fadli mengatakan ketika Indonesia berupaya memperjuangkan kemerdekaan, Palestina menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia.
“Kita punya utang pada Palestina yang ikut mengakui kemerdekaan kita di awal,” ucap Fadli.
Selain itu Fadli mengatakan upaya Indonesia dalam memperjuangkan perdamaian Palestina sudah dilakukan turun temurun. Termasuk dalam setiap kepemimpinan presiden
“Lalu soal penjajahan dan pendudukan Israel sejak presiden pertama hingga kini selalu kita bela Palestina dan mengutuk Israel,” ujar dia.
Lebih lanjut, Fadli menyebut jika merujuk konstitusi Indonesia, maka penjajahan yang dilakukan Israel tak bisa dibenarkan. Sehingga, sudah seharusnya Indonesia terus membela Palestina.
“Israel bangsa penjajah dan kita harus berjuang melawan penjajahan. Ini perintah konstitusi,” tutup dia.
Sebelumnya, AM Hendropriyono, menilai Palestina dan Israel bukanlah urusan Indonesia, melainkan urusan bangsa Arab dan Yahudi.
“Urusan Indonesia adalah nasib kita dan hari depan anak cucu kita,” kata AM Hendropriyono
.Pernyataan Hendropriyono itu disampaikan menanggapi maraknya pro-kontra dukung-mendukung perang Israel-Palestina.
Ia menyampaikan keprihatinannya yang disampaikan kepada teman-teman sesama anggota Kerukunan Keluarga (KEKAL) Akmil 1967.
Menurut Hendropriyono, banyak orang sudah terbawa arus pengkhianatan mendukung ideologi khilafah, liberalisme, kapitalisme, komunisme, atau ideologi asing apa pun. Ada pula oknum aparat militer dan polisi, ASN, serta politisi yang mendukung khilafah.