Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengatakan, kecurangan yang terjadi di Pemilu 2019 sekarang seperti berburu di kebun binatang.
Menurut Fadli Zon kecurangan di Pemilu 2019 terjadi mulai dari sebelum Pemilu, pada saat Pemilu dan setelah Pemilu.
“Kalau kita lihat tahapan kecurangan itu dimulai dari DPT. Kami termasuk yang mempersoalkan DPT sampai last minute, sampai hari-hari terakhir. Datang ke KPU, datang ke Bawaslu, itu kita temukan by name by address, by TPS dimana itu yang bermasalah,” katanya di Catatan Demokrasi Kita TVOne.
Fadli mengatakan, ada yang nama ganda, ada yang manipulatif, ada yang invalid itu jelas.
“Dan diadu dengan KPU, sampai juga di Bawaslu, Nggak ada yang bisa membantah. Itu riil. Itu sebelum,” tegasnya.
Fadli Zon mengatakan, DPT bermasalah ada sekitar 17,5 juta. Dan ini menurutnya tidak mendapatkan satu respon yang baik dari KPU.
“Iya, iya, iya tapi tidak dilaksanakan. Itu jelas sekali soal DPT,” katanya.
Kemudian kecurangan-kecurangan lain, menurut Fadli Zon, banyak sekali.
“Tadi contoh terlibatnya diduga oknum-oknum aparat, BUMN, kementerian dan sebagainya,” katanya.
Dirinya juga menyoroti persoalan Pemilu di luar negeri. Menurutnya apa yang terjadi terang dan jelas sekali.
“Sebelum tanggal 17 April itu disana kalau tidak salah tanggal 11 April ditemukan sampai 50 ribu kurang lebih suara yang sudah tercoblos paslon 01 diduga begitu. Kemudian sampai sekarang tidak jelas,” katanya.
“Itu 50 ribu suara itukan 50 suara yang sangat jelas ya. Dan sebelumnya konon sudah ada tiga truk yang kurang lebih jumlahnya sama,” katanya.
“Ini sudah dilaporkan dan bahkan orang-orang yang melakukan penggerebekan itu juga sudah datang. Datang juga ke DPR, untuk melaporkan itu. Kemudian saya kira semua ini sudah tahu, peristiwa ini,” ungkap Fadli Zon.
Tapi kita tidak mendapatkan respon. Kemudian diulang tapi diulangnya seberapa jauh.
Padahal ini secara masif itu terjadi di sana dan bukan berarti tindak pidananya itu hilang.
“Ini kelihatan kayak dibuang ke tempat sampah, kemudian dianggap tidak berlaku. Saya kira bukan itu persoalannya. Jadi kecurangan itu sudah terencana terstruktur, masif dan sistematis itu seperti suara yang di luar negeri itu menurut saya sangat serius,” tegas Fadli.
Fadli Zon melanjutkan, tidak ada di dunia ini pelaksana Pemilu meninggal dunia.
“Coba di negara mana di dunia ini, ada pelaksana meninggal sampai 300an lebih. Nggak ada di dunia ini. Sampai orang meninggal itu, itukan kayak pesawat jatoh,” katanya.
Begitu juga saksi-saksi dari berbagai pihak termasuk partai politik itu kenapa mereka harus mengawal suara?
“Karena tidak percaya kepada sistem dan penyelenggaranya. Ketidakpercayaan itulah yang membuat ada pengawalan,” kata Fadli Zon.
Fadli melanjutkan, ada orang yang mencari-cari C1. Menurutnya, tidak ada di dunia ini Pemilu di negara demokratis habis Pemilu kemudian orang cari-cari C1.
“Itu artinya Pemilu itu memang tidak bisa menjamin jujur dan adil. Ini masalahnya menurut saya, sejak awal orang tidak percaya,” paparnya.
Dirinya menegaskan, salah entri di website KPU itu contoh salah satu kecurangan.
Fadli Zon mengatakan, kalau satu saja input data itu salah, bolehlah kita sebut kebetulan.
“Dua itu bukan kebetulan lagi. Bagaimana ini ratusan dan bahkan ribuan. BPN tadi mengumumkan ada temuan sekitar 12650 kasus dalam soal ini saja,” katanya.
“Jadi menurut saya, apa namanya kalau bukan kecurangan masif yang membuat masyarakat tidak percaya bahwa suaranya itu betul-betul terefleksikan dalam Pemilu ini. Itu masalahnya,” lanjut Fadli.
Menurutnya, soal kecurangan ini perlu diatasi, karena ini menimbulkan sebuah luka.
“Karena dari kecurangan itulah kita terlihat sebagai negara demokrasi tidak mampu untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil, yang demokratis yang betul-betul mencerminkan suara rakyat,” paparnya.
“Nah, kami tentu sangat yakin bahwa Prabowo – Sandi memenangkan ini, di banyak provinsi. Terbukti juga di beberapa Quick Count yang jelas saya kira tidak punya kredibilitas karena penyelenggaranya,” kata Fadli.
Terakhir, Fadli Zon menegaskan, kecurangan-kecurangan sebelum, pada saat dan setelah pelaksanaan Pemilu ini tidak bisa dibiarkan.
Menurutnya, masyarakat juga sangat terganggu dengan kecurangan yang terjadi ini.
Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Fadli Zon membeberkan sejumlah contoh kecurangan dalam pemilu 2019.
Diberitakan TribunWow.com, hal tersebut seperti tampak dalam program ‘Catatan Demokrasi’ Kita yang tayang di tvOne, Selasa (30/4/2019) malam.
Fadli menilai, kecurangan dalam pemilu 2019 terjadi sebelum pemilu, pada saat pemilu, dan setelah pemilu.
Fadli lantas memberi contoh yang ia nilai sebagai kecurangan sebelum pemilu.
Ia menyingung soal banyaknya daftar pemilih tetap (DPT) bermasalah.
“Kalau kita lihat ketiga tahapan kecurangan itu, dimulai dari DPT. Kami termasuk yang memperjuangkan DPT sampai last minutes. Sampai hari-hari terakhir. Datang ke KPU, ke Bawaslu, itu kita temukan by name, by address, byTPS dimana itu yang bermasalah,” papar Fadli.
“Ada yang nama ganda, ada yang manipulatif, ada yang invalid, itu jelas. Dan diadukan ke KPU sampai Bawaslu enggak ada yang bisa membantah. Itu real,” sambung dia.
Fadli menjelaskan, ada sekitar 17,5 juta DPT bermasalah yang pihaknya temukan sebelum pemilu.
“Dan ini menurut saya tidak mendapatkan satu respons yang baik dari KPU. Iya, iya, iya, tapi tidak dilaksanakan. Itu jelas sekali soal DPT,” kata Fadli.
Fadli juga membahas kecurangan lain seperti adanya oknum aparat yang turut serta.
Ia juga membahas soal surat suara tercoblos di luar negeri.
“Sampai sekarang enggak jelas,” ucap Fadli.
Fadli menyebutkan, pihaknya juga sudah melaporkan hal tersebut namun tetap tak mendapatkan respons.
Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN), Fadli Zon, mendatangi lokasi baliho berukuran besar bergambar Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang hendak diturunkan Satpol PP. Penurunan baliho paslon 02 itu ditolak massa.
Fadli Zon tiba di di Jalan Raya Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Selasa (30/4/2019) pukul 17.40 WIB. Fadli yang mengenakan jaket berwarna loreng hijau itu langsung menyapa massa yang berada di lokasi. Dia juga sempat meladeni permintaan foto bersama.
Setelah itu, Fadli menyampaikan orasi di depan massa yang menolak penurunan baliho Prabowo-Sandiaga. Fadli mengatakan apa yang dilakukannya merupakan sesuatu yang konstitusional.
“Apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang sah dan konstitusional, hak itu tidak boleh diganggu oleh siapapun, oleh aparat penegak hukum, kita adalah negara hukum, semua segala sesuatu harus dilakukan seadil-adilnya,” kata Fadli di lokasi.
Fadli menyampaikan apresiasinya kepada warga Cileungsi yang menolak penurunan baliho. Terlebih, menurut Fadli, Prabowo-Sandi menang telak di lokasi tersebut.
“Warga Cileungsi terima kasih yang mempertahankan hak kita, apalagi pak Prabowo dan Sandi menang dengan cukup telak di Cileungsi dan kabupaten Bogor, dan Jawa Barat. Dan Insya Allah di seluruh Indoenesia, mari kita kawal suara rakyat agar tidak dicurangi, kita ingin pemilihan jujur dan adil,” ujar dia.
Untuk diketahui, KPU baru akan mengumumkan hasil Pemilu 2019 pada 22 Mei nanti. Sampai saat ini kedua kubu saling mengklaim kemenangan. Kubu Jokowi menyatakan menang dengan memaparkan hasil quick count mayoritas lembaga survei. Sedangkan kubu Prabowo mengklaim menang dengan hitungan real count internal.
Sebelumnya diberitakan, baliho berisi klaim kemenangan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terpasang di Limus Pratama, Cileungsi. Baliho tersebut akan diturunkan oleh Satpol PP dibantu polisi, tapi dihalangi relawan pendukung Prabowo-Sandi. Hingga saat ini baliho tersebut belum diturunkan lantaran mendapatkan perlawanan.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyatakan bahwa baliho atau spanduk yang berisi penyampaian ucapan kemenangan bagi paslon capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno adalah hak warga negara yang dijamin konstitusi.
Fadli yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra berterima kasih kepada warga Cileungsi yang telah mempertahankan baliho Prabowo-Sandi.
Fadli pun mengajak para pendukung Prabowo-Sandi agar terus membuat spanduk ataupun baliho serupa.
“Terima kasih warga Cileungsi Bogor dan sekitarnya yang telah menunjukkan sikap mempertahankan baliho ucapan terima kasih atas kemenangan Pak @prabowo dan @sandiuno. Mari kita buat spanduk/baliho serupa di seluruh Indonesia. Ini hak warga dijamin konstitusi,” ujarnya melalui akun media sosial terverifikasinya di Twitter, Selasa (30/04/2019).
Warga masyarakat Cileungsi menolak menurunkan baliho raksasa ucapan selamat kepada Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebagai presiden dan wakil presiden 2019-2024 yang berada di perumahan Linus Pratama, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat.
Massa pendukung Prabowo-Sandi tersebut bahkan rela diguyur hujan dem mempertahankan baliho tersebut agar tak diturunkan aparat.
Informasi dihimpun, hingga semalam, Senin (29/04/2019) sekitar pukul 20.30 WIB, warga rela basah kuyup dan tetap tegar di lokasi demi mempertahankan baliho raksasa tersebut terpasang.
Video kejadian tersebut viral di media sosial pantauan hidayatullah.com semalam, tampak puluhan bahkan mungkin ratusan warga bersikukuh di sekitar baliho tersebut. Salah seorang pria berorasi, mengajak warga untuk bertahan dan tidak pulang demi menjaga baliho tersebut.
Massa pun meminta aparat keamanan yang mengerahkan pasukannya ke lokasi tersebut agar bersikap sebagai pengayo masyarakat.
“Prabowo presiden, Prabowo presiden,” ujar salah seorang orator di lokasi.
Tampak, selain puluhan polisi bersenjata lengkap, hadir pula anggota TNI dan Satpol PP. Terlihat juga mobil pemadam kebakaran datang di lokasi.
Di antara alasan warga menolak penurunan baliho tersebut karena mereka menilai baliho itu tidak melanggar aturan.
Baliho itu pun dinilai merupakan bentuk ucapan terima kasih kepada para warga Cileungsi yang telah menyalurkan hak politiknya pada Pemilu 2019 lalu dengan memilih paslon capres-cawapres Prabowo-Sandi.
Pegiat media sosial lainnya, Mustofa Nahrawardaya, mengkritisi sikap aparat yang hendak menurunkan baliho tersebut.
“Bukan rakyat yang memulai……. #CaramuKotor,” ujarnya lewat akunnya, @AkunTofa, semalam.
Anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandiaga, Fadli Zon, menyebut ucapan Mahfud Md soal provinsi garis keras berpotensi memecah belah. Fadli kemudian mengkritik dan meminta BPIP dibubarkan.
“Profesor itu semakin hari semakin ngawur dan memecah belah dan sangat disayangkan Pak Mahfud Md berbicara seperti itu. Jadi yang diucapkan Mahfud Md ini seperti menorehkan luka baru di atas luka lama, bukan mempersatukan, dia malah memecah belah,” kata Fadli, di kompleks DPR, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2019).
Meski Mahfud sudah menjelaskan ucapan tersebut, Fadli menilai tiap orang bisa menangkap maksud yang beda. Menurutnya, pernyataan garis keras tidak bisa dipisahkan dari konteks agama dan etnis.
“Ya orang menangkapnya bisa berbeda-beda. Yang dimaksud dengan garis keras saya kira di dalam terminologi dan situasi sekarang itu orang menangkapnya bisa beda-beda. Kalau dianggap garis keras, apalagi yang dicontohkan itu adalah ada peristiwa-peristiwa bersejarah di masa lalu, bagaimana itu dipisahkan dari persoalan keagamaan dan etnisitas,” ujar Fadli.
Fadli menyayangkan ucapan Mahfud yang juga menjadi bagian dari anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Fadli menuding lembaga tersebut tidak berguna sehingga mestinya dibubarkan.
“Saya kira ini bukan pengalihan isu. Ini persoalan prinsipil. Masak, seorang ketua BPIP bisa begitu. Saya kira saya dari awal mengatakan badan ini nggak perlu. BPIP yang diketuai Pak Mahfud ini dibubarkan aja. Nggak ada gunanya,” ujar politikus Gerindra itu.
“Apalagi sekarang yang bersangkutan itu memecah belah. Jadi bubarkan aja BPIP itu. Nggak ada gunanya buang-buang duit rakyat dan juga apa isinya? Model Pancasila seperti apa? Ini yang dimaksud dengan pembinaan Pancasila?” sambungnya.
Sebelumnya, pernyataan soal ‘Provinsi Garis Keras’ itu disampaikan Mahfud dalam wawancara di salah satu stasiun televisi. Video potongan wawancara yang berdurasi 1 menit 20 detik lalu beredar di media sosial. Pernyataan Mahfud ini kemudian direspons oleh tim Prabowo-Sandiaga di Twitter, mulai dari Waketum Gerindra Fadli Zon hingga Koordinator Jubir BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak, termasuk Said Didu.
Mahfud sudah memberi penjelasan, istilah ‘garis keras’ adalah istilah biasa dalam ilmu politik. Dia mengambil contoh daerah asalnya, Madura.
“Dalam term itu, saya juga berasal dari daerah garis keras, yaitu Madura. Madura itu sama dengan Aceh dan Bugis, disebut fanatik karena tingginya kesetiaan kepada Islam sehingga sulit ditaklukkan. Seperti halnya konservatif, progresif, garis moderat, garis keras adalah istilah-istilah yang biasa dipakai dalam ilmu politik,” jelas Mahfud.
Wakil Ketua DPR, Fadli Zon kembali mengkritik penyelenggaraan Pemilu 2019. Kali ini Fadli menyoroti ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia selama proses pemungutan suara hingga penghitungan suara.
Fadli mengatakan jumlah korban tewas akibat pemilu kali ini sama seperti kecelakaan pesawat yang juga banyak menelan korban tewas. Dia pun menyebut kejadian tewasnya ratusan petugas TPS dalam pemilu seperti ini tak terjadi di negara lain, hanya ada di Indonesia.
Berdasarkan data dari KPU, petugas KPPS yang meninggal dunia per Senin (29/4) mencapai 296 orang. Jumlah ini di luar anggotanya yang sakit saat proses pemungutan suara hingga penghitungan suara, yakni 2.151 orang.
“Ada di Indonesia penyelenggaraan pemilu menelan korban jiwa 290-an, hampir 300. Ini kan kayak korban kecelakaan pesawat kemudian ditemukan ini ada korban. Tidak ada di negara lain ada korban semasif ini,” kata Fadli di DPR, Senin (29/4).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini mengklaim tak ada pemilu di negara lain yang memakan korban jiwa dari petugas KPPS sebanyak Pemilu 2019 di Indonesia ini.
Tak cuma itu, ia juga mengklaim di negara lain tak ada pihak peserta pemilu yang sibuk mengawal hasil pemilu setelah pemungutan suara karena penyelenggaranya berlaku jujur dan adil.
“Nah yang sekarang ini kegagalan dari KPU sekarang dan penyelenggara lain terkait yang tidak mampu menghasilkan pemilu yang jujur dan adil,” imbuh Fadli.
Karenanya, Fadli mempertanyakan pihak-pihak yang mengatakan Pemilu 2019 berjalan dengan baik dan lancar. Sebab faktanya terjadi banyak masalah, baik dari sisi ratusan petugas KPPS tewas, maupun dugaan terjadinya kecurangan.
“Kalau sekarang mengatakan pemilu ini baik-baik saja, saya kira perlu diperiksa, otaknya dan segala macam,” kata dia.
Sebelumnya Fadli melontarkan kritik terhadap penyelenggaraan Pemilu 2019, salah satunya terkait dugaan kecurangan. Dia bahkan menyatakan Gerindra siap mendukung wacana pembentukan panitia khusus untuk mendalami dugaan kecurangan Pemilu 2019.
PKS, salah satu teman koalisi Gerindra, dia sebut juga telah menyetujui wacana pembentukan pansus dimaksud.
Selain pansus, Fadli juga berupaya menginisiasi pembentukan tim independen pencari fakta dugaan kecurangan Pemilu 2019.
Sebelumnya Ketua KPU Arief Budiman menyebut pihaknya hanya menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dalam menghelat Pemilu 2019 yang memakan banyak korban jiwa dari petugas KPPS. UU Pemilu tersebut disahkan DPR pada 21 Juli 2017.
Ia juga mengakui desain pemilu di Indonesia berat akibat aturan ketat soal tenggat waktu tiap tahapannya yang sudah diatur dalam UU Pemilu.
“Desain pemilu kita ini memang cukup berat, tahapan-tahapan pemilu harus tepat waktu. Satu-satunya kegiatan yang tahapannya diatur ketat itu tahapan pemilu,” kata Arief dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/4).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengakui partainya mendukung pembentukan Panitia Khusus (Pansus) kecurangan Pemilu 2019.
Persetujuan Fraksi Gerindra ini, kata Fadli Zon tidak lepas dari usulan masyarakat, karena mereka melihat kecurangan dalam Pemilu makin masif.
“Ya ada aspirasi seperti itu, ada aspirasi dari bawah (masyarakat),” katanya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/4).
Meski berasal dari masyarakat, pihaknya tetap memberi perhatian. Sebab menurut Fadli yang juga Wakil Ketua DPR RI ini, Pansus kecurangan pemilu merupakan upaya untuk memperbaiki kehidupan berdemokrasi bangsa ini.
Lebih lanjut dijelaskannya, agar bisa diusulkan, sebuah pansus harus ditopang oleh tanda tangan dari setidaknya 25 orang anggota DPR, dan disetujui oleh 2 fraksi. Terkait itu, Fadli memastikan kalau Partai Gerindra sudah pasti setuju.
“Saya kira kalau Fraksi Gerindra sudah pasti setuju mengusut kecurangan-kecurangan ini,” tegas Fadli.
Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Fadli Zon menegaskan partai-partai Koalisi Indonesia Adil Makmur solid mendukung pasangan calon 02.
Penyataan itu sekaligus menepis isu Partai Demokrat yang dikabarkan akan menyeberang mendukung pasangan calon 01, Jokowi-Ma’ruf.
“Yang saya tahu sejauh ini semuanya masih solid,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/4/2019).
Namun, Waketum Gerindra itu enggan mengomentari lebih jauh terkait kabar tersebut. Ia tak ingin mencampuri keputusan dan sikap dari internal partai politik pendukung Prabowo-Sandi.
Selain itu, Fadli juga menuturkan kini pihaknya tengah fokus mengawal proses rekapitulasi suara Pemilu 2019.
“Sekarang ini kita fokus pada upaya mengawal suara mencegah kecurangan, melawan kecurangan,” ucapnya.
“Jadi kalau urusan-urusan sikap partai politik itu akan ditentukan, diserahkan ke partai politik masing-masing. Saya kira kita enggak mau terganggu oleh urusan urusan yang merupakan internal partai politik,” pungkas Fadli.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua TKN Abdul Kadir Karding, menyatakan sang petahana menyambut baik komunikasi dan silaturahmi yang dilakukan elite-elite politik pasca-Pemilu 2019.
Ini disampaikan Karding untuk menanggapi kemungkinan merapatnyanya PD ke Koalisi Indonesia Kerja (KIK).
“Wacana bergabungnya PD dalam Koalisi Indonesia Kerja, merupakan wacana yang cukup wajar mengingat komunikasi Presiden Jokowi dengan Susilo Bambang Yudhoyono maupun putranya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), berlangsung dengan cukup baik,” kata Abdul Kadir Karding.
Belakangan ini koalisi Adil Makmur Prabowo-Sandi dikabarkan sering berbeda pandangan sikap politik dan dinilai terjadi perpecahan karena beberapa anggotanya yang berseberangan dalam mendukung Capres-Cawapares di Pilpres 2019. Namun, sejumlah elit koalisi ini mengklaim pihaknya masih tetap kompak.
Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menjelaskan bahwa koalisi adil makmur tidak ada masalah.
Ia menyayangkan adanya pihak-pihak yang menggoreng isu adanya perpecahan di kubunya.
“PAN, Demokrat, PKS, dan kita semua masih kumpul bareng kok. Ngak ada masalah,” ujarnya.
Fadli tidak ingin berspekulasi mengenai potensi perpecahan apabila Prabowo-Sandi mengalami kekalahan.
“Soal itu, semua tergantung Parpol (partai politik). Sejauh ini tak ada masalah,” tegasnya.
Cawapres Sandiaga Uno juga menegaskan bahwa koalisinya hingga kini masih tetap solid.
“Karena perjuangan kita bukan untuk mencari jabatan, jabatan kekuasaan itu milik yang di Atas kok. Kita ingin hadirkan Indonesia adil makmur,” ungkapnya.
Terkait sikap beberapa anggota Partai Amanat Nasional (PAN) yang berseberangan, Sandiaga mengaku telah menerima jaminan langsung dari Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan.
“Pak Zul menyatakan tidak perlu ada yang dikhawatirkan karena kita masih ada dalam satu garis,” ujarnya.
Sandiaga enggan berkomentar dan hanya tersenyum terkait petisi pengurus dan anggota PAN kepada Bara Hasibuan untuk mundur.
Seperti diketahui, Bara Hasibuan lebih condong mendukung pasangan Joko Widodo – Ma’ruf Amin. Langkahnya itu berbeda dengan sikap resmi PAN yang mendukung pasangan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, dalam Pilpres tahun ini.
Politikus Partai Gerindra Andre Rosiade mengungkapkan rekannya dari Partai Gerindra Fadli Zon berhasil lolos kembali ke Senayan sebagai anggota legislatif DPR RI.
Namun, Andre belum bisa memastikan berapa suara yang didapatkan Fadli. Sebab, saat ini masih rekapitulasi suara lengkapnya. Fadli bertarung di dapil Jawa Barat V.
“Pak Fadli Zon lolos. Beliau pribadi di atas 100 ribuan. Kan lagi rekap tapi lolos, Pak Fadli Zon lolos,” ujar Andre seperti dikutip Kumparan di Jakarta, Minggu (28/4/2019).
Selain Fadli, kata Andre, caleg-caleg artis dari Gerindra juga dipastikan melenggang menjadi wakil rakyat. Salah satunya adalah istri dari musisi Ahmad Dhani, Mulan Jameela.
“Nah kalau Mulan Jameela menurut infonya lolos. Iya lolos di Garut. Saya enggak tahu detailnya (suara) . Ini kan lagi rekap, rekap kecamatan, ini lagi maju rekap kota, kabupaten,” tutur Andre.
“Rahayu Saraswati anaknya Pak Hashim (Hashim Djojohadikusumo) itu insyaallah lolos di dapil Jakbar, Jakut, Kepulauan Seribu. Lalu Rachel Maryam insyallah lolos di dapil Jabar, Kab. Bandung,” lanjutnya.
Sementara itu, untuk Ahmad Dhani, Andre belum bisa memastikan lolos atau tidaknya. Saat ini, kata Andre, suara Dhani masih kejar-kejaran dengan caleg Gerindra lainnya yaitu Bambang Haryo.
“Jadi belum bisa dipastikan oleh DPD Gerinda Jatim apakah Ahmad Dhani yang lolos atau Bambang Haryo, karena masih kejar-kejaran,” terang Andre.
