Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan, banyak masalah pada Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Komisi Pemilihan Umum (KPU) di situs pemilu2019.kpu.go.id. Menurutnya, masalah paling mencolok di Situng KPU adalah kesalahan entri data C1 atau salinan hasil penghitungan di tempat pemungutan suara (TPS).
“Bagi saya sebetulnya salah input itu adalah bentuk kecurangan. Bukan kelalaian tetapi kecurangan, karena salah input ini cukup masif,” kata Fadli di KPU, Jakarta Pusat, Jumat (3/5).
Wakil ketua umum Partai Gerindra itu menuturkan, kesalahan entri data C1 yang ditemukan Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto – Sandiaga S Uno (BPN Prabowo – Sandi) mencapai puluhan ribu. Karena itu Fadli meminta KPU menyetop penghitungan melalui Situng.
Menurut Fadli, menyetop Situng akan bermanfaat bagi iklim politik Indonesia. “Kalau barang yang bermasalah sebaiknya dihentikan, karena ini akan menimbulkan keresahan,” ungkap dia.
Pimpinan DPR yang membidangi politik, hukum dan keamanan itu menegaskan, KPU seharusnya fokus pada penghitungan manual secara berjenjang. “Toh, pada akhirnya yang akan menjadi hitungan itu adalah hitungan manual berjenjang,” ungkap dia.
Sebelumnya Relawan Information Technology (IT) BPN Prabowo – Sandiaga melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait kesalahan entri data pada Situng KPU di situs pemilu2019.kpu.go.id. Mustofa Nahrawardaya selaku koordinator Relawan IT BPN Prabowo – Sandi mengatakan, kesalahan input di Situng KPU mencapai 73.715.
Menurutnya, jumlah itu setara dengan 15,4 persen dari total hasil coblosan di 477.021 TPS yang telah dientri. “Jika (Situng) tidak berhenti, kesalahan bisa mencapai 30 persen lebih,” katanya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghentikan penghitungan suara Pemilu 2019 melalui Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng). Sebab, Fadli menilai penghitungan suara Pemilu 2019 melalui Situng bermasalah.
Fadli menilai, permasalahan tersebut muncul akibat banyaknya salah input data hasil rekapitulasi penghitungan suara ke Situng. Bahkan, Fadli menuding jumlah kesalahan input data di Situng mencapai ribuan. “Kalau barang yang bermasalah ya sebaiknya dihentikan,” kata Fadli di Gedung KPU, Jakarta, Jumat (3/5).
Menurut Fadli, masifnya permasalahan penghitungan suara di Situng KPU merupakan bentuk kecurangan. Sebab, permasalahan tersebut seharusnya bisa dicegah melalui teknologi canggih dalam Situng KPU.
Masalah tersebut juga tidak seharusnya terjadi mengingat proses input data bukanlah hal yang sulit. “Saya kira anak-anak sekolahan saja bisa gitu (input data hasil rekapitulasi penghitungan suara ke Situng),” kata Fadli.
Lebih lanjut, Fadli menilai permasalahan input data ke Situng KPU dapat menimbulkan keresahan publik bila terus terjadi. Atas dasar itu, dirinya bersama Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria meninjau proses penghitungan suara melalui Situng secara langsung ke KPU.
Fadli akan melihat perangkat keras dan lunak serta server Situng KPU. Dia juga akan meninjau IP address dan orang-orang yang menginput data hasil rekapitulasi penghitungan suara ke Situng KPU.
Menurut Fadli, tinjauannya ini penting untuk mengetahui siapa yang salah ketika menginput data hasil rekapitulasi penghitungan suara ke Situng. Hal tersebut pun penting untuk mengaudit anggaran yang tersedia.
Jika dari hasil tinjauannya terbukti ada kecurangan dalam proses penghitungan suara melalui Situng, maka DPR akan mengambil langkah lanjutan. “Inilah yang saya kira harus dikumpulkan jadi satu bukti yang nanti bisa jadi evaluasi bagi perbaikan sistem ke depan,” kata Fadli.
Banyaknya keresahan di masyarakat terhadap Situng KPU RI menjadi salah satu alasan mengapa Wakil Ketua DPR RI yang juga anggota BPN Prabowo-Sandi, Fadli Zon mendatangi KPU RI di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (3/5/2019).
Pantauan di lokasi, Fadli hadir di lokasi sekira pukul 15.00 WIB setelah turun dari mobil dinas hitamnya. Dirinya mengenakan kemeja putih dan celana krem.
Hadir terlebih dahulu, Wakil Ketua Komisi II sekaligus Juru Debat BPN Prabowo-Sandi, Ahmad Riza Patria.
“Penghitungan ini tidak mendapatkan kepercayaan dari seluruh masyarakat. Ada kesalahan-kesalahan yang begitu biasa dan begitu nyata, ada penambahan angka angka. Ini bagaimana cara penghitungan suara dan software serta hardwarenya seperti apa,” kata Fadli Zon di lokasi.
Fadil menilai perlu adanya audit yang dilakukan terhadap anggaran bagi KPU untuk menggelar Pemilu ini, terlebih soal Situng beserta software dan hardwarenya.
“Misalnya berapa orang yang melakukan input di mana dan seterusnya, server apa yang dipakai, operating system-nya apa, kemudian juga hal-hal lainnya yang terkait dengan Situng ini sehingga semuanya jelas,” lanjutnya.
Jika memang dalam tinjauan nanti, dikatakan Fadli, terdapat hal-hal yang dinilainya tak sesuai standar, maka pihaknya bakal mengambil beberapa langkah.
“Nanti kita lihat harus mengambil langkah langkah lain, karena menurut saya ini sangat menjadi perhatian dari seluruh rakyat Indonesia yang mengikuti bagaimana proses ini,” pungkas politikus Gerindra tersebut.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum ( KPU). Ia didampingi Wakil Ketua Komisi II DPR, Ahmad Riza Patria.
Mereka hadir untuk melihat langsung proses penghitungan suara di Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng), baik software (perangkat lunak) maupun hardware (perangkat keras) yang digunakan.
“Server-server apa yang dipakai, operating system-nya apa, kemudian hal-hal lain yang berkaitan dengan Situng supaya semuanya jelas. Ini hal yang ingin kami lihat, kami pertanyakan, sebagai bagian dari tugas DPR untuk pengawasan,” kata Fadli di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (3/5/2019).
Fadli dan Riza juga ingin mengetahui lokasi dilakukannya input data, siapa yang terlibat untuk menginput, hingga mekanisme input data scan C1 ke Situng.
Proses ini, kata Fadli, dinilai penting untuk menyelidiki akar dari persoalan kesalahan entry data.
Fadli merasa aneh karena kesalahan entry data Situng terjadi beberapa kali. Padahal, Situng saat ini menjadi perhatian masyarakat yang mengikuti proses penghitungan suara pemilu.
“Kalau misalnya nanti ternyata ini tidak dilakukan dengan standar yang transparan dan akuntabel, tentu kita harus mengambil langkah lain,” ujar anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi itu.
“Karena menurut saya ini menjadi perhatian bagi masyarakat sekarang ini, dan menjadi perhatian seluruh rakyat yang mengikuti penghitungan,” sambungnya.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyoroti banyaknya petugas KPPS yang meninggal dunia seusai proses pemungutan suara Pemilu 2019. Fadli menilai banyaknya petugas yang meninggal dunia sebagai hal yang tidak wajar.
“Saya kira Itu (banyak petugas KPPS meninggal) juga salah satu hal yang sangat aneh. Kenapa kok banyak petugas yang meninggal di dalam proses ini? Apa betul karena kelelahan? Atau ada faktor-faktor lain? Atau ada tekanan? Atau ada yang lain? Ya karena ini berseliweran juga informasi di masyarakat,” ujar Fadli di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (3/5/3019).
Fadli menganggap perlu diadakan penyelidikan terkait peristiwa ratusan petugas KPPS meninggal dunia dan sakit. Menurutnya, penyebab banyak petugas KPPS yang meninggal dan sakit bukan sekadar kelelahan.
“Saya kira harus ada penyelidikan terhadap ratusan orang yang meninggalnya hampir 400 kalau tidak salah, dan juga jumlah orang yang sakit. Saya kira ini bukan hanya sekadar faktor kelelahan ya,” kata Fadli.
“Banyak orang yang pekerjaannya lebih lelah. Yang dulu bahkan ada kerja paksa segala macam, itu ada orang nggak sebanyak ini,” sambungnya.
Sebelumnya diberitakan, data yang diterima KPU hingga hari ini menunjukkan 400 lebih petugas KPPS meninggal dunia. Bahkan sebanyak 3.658 petugas KPPS sakit.
“Itu masih yang terakhir saya dapat masih 412 (meninggal) yang tadi malam, pukul 08.00 WIB malam, tanggal 2 Mei kita dapat dan dihimpun dari daerah,” ujar Komisioner KPU Evi Novida Ginting di Jurang Mangu Timur, Tangerang Selatan, Jumat (3/5).
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon menilai ide Presiden Joko Widodo atau Jokowi memindahkan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa hanya sebagai wacana.
“Enggak usah dibicarakan, karena hanya isapan jempol saja. Pengalihan isu,” kata Fadli usai mengikuti peringatan Hari Buruh di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Rabu, 1 Mei 2019.
Fadli mengatakan pembahasan pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa hanya panas-panas tahi ayam lantaran tidak dipikirkan dengan matang. “Dulu kan begitu, ngomong-ngomong lalu ngilang. Karena ini dagelan. Pemerintahan dagelan,” ucapnya.
Pasalnya, menurut politikus Partai Gerindra itu, pemindahan Ibu Kota harus ada kajian mendalam dan serius. Karena itu, ia yakin pemerintah tidak akan merealisasikan rencana itu dalam waktu dekat.
Presiden Jokowi sebelumnya memutuskan untuk memindahkan ibu kota ke luar Pulau Jawa. Keputusan diambil pada rapat terbatas yang diadakan di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 29 April 2019.
Alasan pemindahan ke luar Pulau Jawa karena Provinsi DKI Jakarta dan sekitarnya sudah padat penduduk. Bahkan, Jakarta dengan jumlah penduduk 10,2 juta jiwa merupakan kota dengan kepadatan pendudukan keempat tertinggi di dunia.
Masalah lainnya adalah kemacetan. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro menyebutkan kerugian ekonomi akibat kemacetan saja pada 2013 mencapai Rp 56 triliun. “Mungkin angkanya sekarang sudah mendekati Rp 100 triliun per tahun,” kata dia.
Selain itu, daya dukung lingkungan Jakarta dinilai sudah tidak baik karena masalah banjir. Banjir di Jakarta bukan saja berasal dari hulu, tapi juga diakibatkan kemiringan muka tanah, terutama di pantai utara Jakarta yang penurunan muka tanahnya sekitar 7,5 centimeter per tahun.
Politisi Partai Gerindra, Fadli Zon mengklaim akan kembali duduk sebagai anggota DPR periode 2019-2024.
Fadli yang merupakan calon anggota legislatif (caleg) dari daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Bogor, mengaku sudah mengantongi hingga 200.000 suara.
“Menang dong. Kan warga Bogor orang waras,” ujar Fadli Zon di kawasan Senayan Jakarta, Rabu (1/5/2019).
Fadli mengaku gembira atas pilihan masyarakat Bogor kepada dirinya dan Partai Gerindra. Ia yakin setidaknya 2 caleg Gerindra akan melenggang ke Senayan dari dapil Kabupaten Bogor.
“Saya yakin dapat 2 orang ya. Kepercayaan rakyat ke pak Prabowo dan Gerindra saya kira cukup tinggi,” kata Fadli yang digadang-gadang Prabowo menjadi salah satu menterinya pada pemerintahan mendatang.
Rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) memindahkan ibu kota dari Jakarta ke luar Jawa dikritik keras dari Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Menurut Fadli, rencana memindahkan ibu kota hanya wacana isapan jempol untuk pengalihan isu.
Menurut Fadli, isu pemindahan ibu kota pernah digulirkan namun kemudian reda.
“Itu saya kira wacana isapan jempol saja untuk mengalihkan isu ya. Dulu juga begitu empat tahun, lima tahun yang lalu. Nanti juga reda sendiri,” kata Fadli di Lapangan Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Rabu (1/5/2019).
Fadli mengatakan, pemindahan ibu kota tak kunjung terwujud. Fadli pun bilang, jika pemerintah berniat mewujudkannya maka harus mempersiapkannya matang-matang.
“Sudahlah, ini omong kosong. Omong kosong yang dilakukan oleh Presiden Jokowi,” ujarnya.
Terkait keputusan pemindahan ibu kota, sebelumnya Jokowi mengatakan rencana ini nantinya akan dikonsultasikan ke DPR selaku lembaga legislatif. Saat ini, sudah ada 3 kandidat lokasi ibu kota baru.
“Kita konsultasi ke DPR, tokoh formal, politik, tokoh masyarakat, karena ini menyangkut sebuah visi ke depan kita dalam membangun suatu ibu kota pemerintahan yang representatif ke depan,” kata Jokowi di PT KMK Global Sports I, Cikupa, Tangerang, Banten, Selasa (30/4/2019).
“Nanti semua, baik kajian hukum, kajian sosial, politik, semuanya kalau sudah matang nanti diputuskan, tapi ini tetap harus dikonsultasikan ke DPR,” imbuhnya.
Capres Prabowo Subianto memenuhi undangan panitia Ijtimak Ulama III di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Prabowo datang disambut sejumlah peserta Ijtimak.
Pantauan detikcom, Prabowo tiba pukul 16.10 WIB di Hotel Lor In, Sentul, Bogor, Rabu (1/5/2019). Prabowo datang ditemani Waketum Gerindra Fadli Zon, Waketum Gerindra Sugiono, dan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais. Prabowo juga sempat disapa beberapa peserta Ijtimak.
“Presiden,” seru peserta Ijtimak.
“Apa kabar, Pak,” ucap salah satu peserta, yang dibalas dengan gerakan hormat Prabowo.
Prabowo tidak mengucapkan sepatah kata pun. Begitu tiba, dia langsung diarahkan beberapa ajudannya ke ruang transit.
Sebelum Prabowo tiba, terlihat Ketum PKS Sohibul Iman dan Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso tiba lebih dulu pukul 15.49. Keduanya datang bersama Al-Khatath langsung menuju ruang transit tanpa bicara apa pun.
Sebelumnya, Ketua OC Ijtimak Ulama Slamet Maarif mengatakan Prabowo akan menghadiri konferensi pers Ijtimak III. Dia mengaku mengundang Prabowo sebagai capres pilihan Ijtimak.
“Prabowo diagendakan akan hadir, dan kita sudah undang capres dan cawapres, Ketua partai politik koalisi, Ketua BPN di agenda sore penutupan dan jumpa pers nanti,” ujar Slamet di Hotel Lor In.
Capres Prabowo Subianto bersama anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Fadli Zon, berencana menghadiri acara Ijtimak Ulama III hari ini. Fadli menyebut Prabowo memang diundang dalam acara tersebut.
“Tapi Pak Prabowo diundang nanti sore dan saya insyaallah juga akan datang di sana,” kata Fadli Zon kepada wartawan di Lapangan Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Rabu (1/5/2019).
Fadli sendiri menyebut tidak ikut campur dalam Ijtimak Ulama itu. Ia menyebut pihaknya hanya menunggu hasil dari kegiatan itu.
“Yang berijtimak kan para ulama, jadi kita tunggu hasilnya dari Ijtimak Ulama,” kata Fadli.
Ijtimak Ulama III digelar hari ini di Hotel Lor In, Sentul, Bogor. Ijtimak Ulama III membahas seputar kecurangan Pemilu 2019. Ada 1.000 tokoh dan ulama dari seluruh Indonesia yang hadir dalam Ijtimak Ulama III.
