Wakil Ketua DPR, Fadli Zon kembali mengkritik penyelenggaraan Pemilu 2019. Kali ini Fadli menyoroti ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia selama proses pemungutan suara hingga penghitungan suara.
Fadli mengatakan jumlah korban tewas akibat pemilu kali ini sama seperti kecelakaan pesawat yang juga banyak menelan korban tewas. Dia pun menyebut kejadian tewasnya ratusan petugas TPS dalam pemilu seperti ini tak terjadi di negara lain, hanya ada di Indonesia.
Berdasarkan data dari KPU, petugas KPPS yang meninggal dunia per Senin (29/4) mencapai 296 orang. Jumlah ini di luar anggotanya yang sakit saat proses pemungutan suara hingga penghitungan suara, yakni 2.151 orang.
“Ada di Indonesia penyelenggaraan pemilu menelan korban jiwa 290-an, hampir 300. Ini kan kayak korban kecelakaan pesawat kemudian ditemukan ini ada korban. Tidak ada di negara lain ada korban semasif ini,” kata Fadli di DPR, Senin (29/4).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini mengklaim tak ada pemilu di negara lain yang memakan korban jiwa dari petugas KPPS sebanyak Pemilu 2019 di Indonesia ini.
Tak cuma itu, ia juga mengklaim di negara lain tak ada pihak peserta pemilu yang sibuk mengawal hasil pemilu setelah pemungutan suara karena penyelenggaranya berlaku jujur dan adil.
“Nah yang sekarang ini kegagalan dari KPU sekarang dan penyelenggara lain terkait yang tidak mampu menghasilkan pemilu yang jujur dan adil,” imbuh Fadli.
Karenanya, Fadli mempertanyakan pihak-pihak yang mengatakan Pemilu 2019 berjalan dengan baik dan lancar. Sebab faktanya terjadi banyak masalah, baik dari sisi ratusan petugas KPPS tewas, maupun dugaan terjadinya kecurangan.
“Kalau sekarang mengatakan pemilu ini baik-baik saja, saya kira perlu diperiksa, otaknya dan segala macam,” kata dia.
Sebelumnya Fadli melontarkan kritik terhadap penyelenggaraan Pemilu 2019, salah satunya terkait dugaan kecurangan. Dia bahkan menyatakan Gerindra siap mendukung wacana pembentukan panitia khusus untuk mendalami dugaan kecurangan Pemilu 2019.
PKS, salah satu teman koalisi Gerindra, dia sebut juga telah menyetujui wacana pembentukan pansus dimaksud.
Selain pansus, Fadli juga berupaya menginisiasi pembentukan tim independen pencari fakta dugaan kecurangan Pemilu 2019.
Sebelumnya Ketua KPU Arief Budiman menyebut pihaknya hanya menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dalam menghelat Pemilu 2019 yang memakan banyak korban jiwa dari petugas KPPS. UU Pemilu tersebut disahkan DPR pada 21 Juli 2017.
Ia juga mengakui desain pemilu di Indonesia berat akibat aturan ketat soal tenggat waktu tiap tahapannya yang sudah diatur dalam UU Pemilu.
“Desain pemilu kita ini memang cukup berat, tahapan-tahapan pemilu harus tepat waktu. Satu-satunya kegiatan yang tahapannya diatur ketat itu tahapan pemilu,” kata Arief dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/4).