Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengatakan, kecurangan yang terjadi di Pemilu 2019 sekarang seperti berburu di kebun binatang.
Menurut Fadli Zon kecurangan di Pemilu 2019 terjadi mulai dari sebelum Pemilu, pada saat Pemilu dan setelah Pemilu.
“Kalau kita lihat tahapan kecurangan itu dimulai dari DPT. Kami termasuk yang mempersoalkan DPT sampai last minute, sampai hari-hari terakhir. Datang ke KPU, datang ke Bawaslu, itu kita temukan by name by address, by TPS dimana itu yang bermasalah,” katanya di Catatan Demokrasi Kita TVOne.
Fadli mengatakan, ada yang nama ganda, ada yang manipulatif, ada yang invalid itu jelas.
“Dan diadu dengan KPU, sampai juga di Bawaslu, Nggak ada yang bisa membantah. Itu riil. Itu sebelum,” tegasnya.
Fadli Zon mengatakan, DPT bermasalah ada sekitar 17,5 juta. Dan ini menurutnya tidak mendapatkan satu respon yang baik dari KPU.
“Iya, iya, iya tapi tidak dilaksanakan. Itu jelas sekali soal DPT,” katanya.
Kemudian kecurangan-kecurangan lain, menurut Fadli Zon, banyak sekali.
“Tadi contoh terlibatnya diduga oknum-oknum aparat, BUMN, kementerian dan sebagainya,” katanya.
Dirinya juga menyoroti persoalan Pemilu di luar negeri. Menurutnya apa yang terjadi terang dan jelas sekali.
“Sebelum tanggal 17 April itu disana kalau tidak salah tanggal 11 April ditemukan sampai 50 ribu kurang lebih suara yang sudah tercoblos paslon 01 diduga begitu. Kemudian sampai sekarang tidak jelas,” katanya.
“Itu 50 ribu suara itukan 50 suara yang sangat jelas ya. Dan sebelumnya konon sudah ada tiga truk yang kurang lebih jumlahnya sama,” katanya.
“Ini sudah dilaporkan dan bahkan orang-orang yang melakukan penggerebekan itu juga sudah datang. Datang juga ke DPR, untuk melaporkan itu. Kemudian saya kira semua ini sudah tahu, peristiwa ini,” ungkap Fadli Zon.
Tapi kita tidak mendapatkan respon. Kemudian diulang tapi diulangnya seberapa jauh.
Padahal ini secara masif itu terjadi di sana dan bukan berarti tindak pidananya itu hilang.
“Ini kelihatan kayak dibuang ke tempat sampah, kemudian dianggap tidak berlaku. Saya kira bukan itu persoalannya. Jadi kecurangan itu sudah terencana terstruktur, masif dan sistematis itu seperti suara yang di luar negeri itu menurut saya sangat serius,” tegas Fadli.
Fadli Zon melanjutkan, tidak ada di dunia ini pelaksana Pemilu meninggal dunia.
“Coba di negara mana di dunia ini, ada pelaksana meninggal sampai 300an lebih. Nggak ada di dunia ini. Sampai orang meninggal itu, itukan kayak pesawat jatoh,” katanya.
Begitu juga saksi-saksi dari berbagai pihak termasuk partai politik itu kenapa mereka harus mengawal suara?
“Karena tidak percaya kepada sistem dan penyelenggaranya. Ketidakpercayaan itulah yang membuat ada pengawalan,” kata Fadli Zon.
Fadli melanjutkan, ada orang yang mencari-cari C1. Menurutnya, tidak ada di dunia ini Pemilu di negara demokratis habis Pemilu kemudian orang cari-cari C1.
“Itu artinya Pemilu itu memang tidak bisa menjamin jujur dan adil. Ini masalahnya menurut saya, sejak awal orang tidak percaya,” paparnya.
Dirinya menegaskan, salah entri di website KPU itu contoh salah satu kecurangan.
Fadli Zon mengatakan, kalau satu saja input data itu salah, bolehlah kita sebut kebetulan.
“Dua itu bukan kebetulan lagi. Bagaimana ini ratusan dan bahkan ribuan. BPN tadi mengumumkan ada temuan sekitar 12650 kasus dalam soal ini saja,” katanya.
“Jadi menurut saya, apa namanya kalau bukan kecurangan masif yang membuat masyarakat tidak percaya bahwa suaranya itu betul-betul terefleksikan dalam Pemilu ini. Itu masalahnya,” lanjut Fadli.
Menurutnya, soal kecurangan ini perlu diatasi, karena ini menimbulkan sebuah luka.
“Karena dari kecurangan itulah kita terlihat sebagai negara demokrasi tidak mampu untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil, yang demokratis yang betul-betul mencerminkan suara rakyat,” paparnya.
“Nah, kami tentu sangat yakin bahwa Prabowo – Sandi memenangkan ini, di banyak provinsi. Terbukti juga di beberapa Quick Count yang jelas saya kira tidak punya kredibilitas karena penyelenggaranya,” kata Fadli.
Terakhir, Fadli Zon menegaskan, kecurangan-kecurangan sebelum, pada saat dan setelah pelaksanaan Pemilu ini tidak bisa dibiarkan.
Menurutnya, masyarakat juga sangat terganggu dengan kecurangan yang terjadi ini.