Wakil Ketua DPR Fadli Zon kembali menulis sajak. Sajak itu berjudul ‘Rakyat Bergerak’.
Sajak itu diunggah Fadli di akun Twitter-nya, seperti dikutip pada Rabu (15/5/2019). Sajak itu ditulis Fadli dalam perjalanan dari Cirebon ke Jakarta pada Senin (13/5).
“Negeri ini makin rusak dipimpin penguasa congkak,” tulis Fadli, yang juga Waketum Gerindra.
Berikut ini isi sajak Fadli Zon terbaru:
RAKYAT BERGERAK
ketika keadilan diinjak-injak kebenaran makin terkoyak di mana kau berpijak?
ketika kecurangan meruyak suara rakyat dibajak di mana kau berpihak?
negeri ini makin rusak dipimpin penguasa congkak pribumi tergusur jadi budak komprador asing pesta merompak
bangunlah jiwa-jiwa merdeka mendobrak tembok tirani saatnya rakyat bergerak bersama menjemput perubahan esok hari
Kematian ratusan petugas KPPS diminta untuk diusut. Kali ini desakan dilontarkan Wakil Ketua DPR, Fadli Zon.
Dalam pernyataannya Fadli Zon menyebut, salah satu masalah yang tak kunjung terungkap adalah korban nyawa pemilu serentak. Hingga pekan ini, jumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang meninggal mencapai ratusan orang.
“Meninggalnya saat itu 500-an tapi sekarang 600-an petugas KPPS, yang kami terus-menerus lihat bertambah, sakit sampai 4 ribuan,” katanya di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini mengatakan DPR sering mendapat desakan dari masyarakat untuk membentuk pansus. Untuk itu, dia akan terus memperjuangkan pembentukan pansus.
“Pansus akan lebih kuat untuk investigasi. Sangat diperlukan dan penting untuk hasilnya bisa evaluasi yang sesungguhnya terjadi. Agar tidak ada spekulasi-spekulasi kecuali ada temuan di luar dugaan,” ujar Fadli.
Fadli mendesak pembentukan tim pencari fakta (TPF) khusus untuk menginvestigasi untuk mencari tahu penyebab meninggalnya ratusan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
Hal ini menjawab upaya Kemenkes yang melakukan pendataan petugas KPPS yang meninggal dunia.
Tercatat jumlah seluruh petugas Pemilu 2019 yang meninggal hingga kini total menjadi 583 orang. Terdiri dari 469 petugas KPPS, 92 orang petugas pengawas dan 22 petugas keamanan.
Menurut Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik selain KPPS yang meninggal, sebanyak 4.602 KPPS jatuh sakit saat bertugas.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengusulkan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) terkait meninggalnya ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2019.
“Perlu ada semacam Tim Gabungan Pencari Fakta karena ini menyangkut nyawa manusia, satu orang nyawa saja sangat serius apalagi sampai 600 orang,” kata Fadli di DPR RI, Selasa (14/5/2019).
Fadli menilai jika TGPF =tidak dibentuk, maka masyarakat akan bertanya-tanya dan terus menjadi pertanyaan apa yang sebenarnya terjadi.
Fadli Zon mengklaim, secara kasuistik= ada di antara KPPS Pilpres 2019 yang muntah darah. Menurutnya, harus ada investigasi untuk mengetahui penyebab kematian ratusan KPPS.
Investigasi, kata dia, menentukan apakah para KPPS itu meninggal karena kelelahan, keracunan, atau ada hal lain. “Spekulasi penyebab kematian sampai hal yang gaib seperti terkena santet. Ini realitas perbincangan di tengah masyarakat, tidak bisa dianggap enteng,” tuturnya.
Fadli mengatakan untuk menyelesaikan hal itu, dirinya mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) ataupun Panitia Kerja (Panja) di DPR RI.
“Saya kira pansus lebih kuat untuk menginvestigasi, ini diperlukan dan sangat penting untuk nanti hasilnya bisa mengevaluasi apa yang sesungguhnya terjadi,” jelasnya.
Dia menilai jumlah KPPS yang meninggal mendekati angka 600 jiwa itu menjadi kejadian luar biasa, sehingga harus direspons cepat oleh pemerintah.
Fadli mempertanyakan sikap pemerintah yang dinilainya belum merespons kejadian tersebut secara proporsional.
Ikatan Keluarga Besar Universitas Indonesia (IKB UI) hari ini bertemu dengan Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah. Mereka menyampaikan keberatan terkait pelaksanaan Pemilu 2019.
“Secara garis besar bahwa apa yang sudah terjadi proses pilpres di tahun 2019 ini banyak sekali hal-hal atau yang kami temukan kecurangan-kecurangan terhadap proses maupun hasil daripada pilpres tersebut, itu yang kami laporkan,” kata Koordinator Advokasi Hukum Ikatan Keluarga Besar (IKB) UI Djudju Purwantoro di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2019).
Menurut Djudju, pihaknya mendesak DPR agar menyatakan kepada KPU dan Bawaslu bahwa proses pemilu tahun ini tidak berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil). Sebelum menemui pimpinan DPR, Djudju bersama IKB UI sebelumnya juga bertandang ke kantor Komnas HAM dan membahas meninggalnya petugas KPPS.
“Kami tadi melaporkan bahwa kami juga mengadu ya kepada Komnas HAM terhadap utamanya adalah korban meninggal dan sakit sedemikian rupa yang terus bertambah, di mana sampai hari ini lebih dari 500 orang yang meninggal dan 3.000 lebih yang masih sakit,” tuturnya.
“Kami mendesak agar ini dijadikan sebagai bencana nasional. Demikian pula hal yang sama kami sampaikan kepada pimpinan DPR,” imbuh Djudju.
Djudju menampik jika pihaknya berafiliasi dengan salah satu paslon. Menurutnya, IKB hanya menyampaikan terkait pelaksanaan pemilu yang banyak terdapat pelanggaran hukum.
“Tidak, ini tidak ada sama sekali afiliasi atau mendukung paslon tertentu. Yang kami sampaikan murni adalah hal-hal yang terkait pelaksanaan proses Pemilu 2019 ini, yang di mana sebagian besar kami mengamati dilakukan secara tidak fair, jujur dan adil. Banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran hukum,” tegasnya.
Berikut ini pernyataan sikap IKB UI tentang kecurangan Pemilu 2019:
IKB UI meminta kepada anggota dan pimpinan DPR RI, yaitu:
1. Merekomendasikan kepada Bawaslu dan Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu), untuk melakukan investigasi serius dan total atas kecurangan-kecurangan proses pemilu yang terjadi;
2. Menyatakan untuk mendiskualifikasi dan membatalkan hasil Pemilu 2019, karena dilakukan dengan proses kecurangan yang Terstruktur, Sistematis, Masif dan Brutal;
3. Mengungkap tuntas sebab akibat kematian massal para anggota KPPS dalam proses Pemilu 2019;
4. Segera membentuk pansus DPR, atas telah terjadinya proses Pemilu 2019 yang curang secara Tersrtuktur, Sistematis, Masif dan Brutal;
5. Menyatakan kematian massal anggota KPPS tersebut sebagai bencana nasional, yang patut mendapat perhatian serius pemerintah.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengusulkan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) terkait meninggalnya ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2019.
“Perlu ada semacam Tim Gabungan Pencari Fakta karena ini menyangkut nyawa manusia, satu orang nyawa saja sangat serius apalagi sampai 600 orang,” ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/5/2019).
Menurut Fadli, kalau TGPF tidak dibentuk, orang akan bertanya-tanya dan terus menjadi pertanyaan apa yang sebenarnya terjadi karena secara kasuistik, mereka ada yang muntah darah.
Menurut dia, apa yang sebenarnya terjadi harus diinvestigasi, apakah karena kelelahan, keracunan, atau ada hal lain karena banyak spekulasi penyebab meninggalnya penyelenggara pemilu tersebut.
“Spekulasi penyebab kematian sampai hal yang gaib seperti terkena santet. Ini realitas perbincangan di tengah masyarakat, tidak bisa dianggap enteng,” katanya.
Dilansir Antara, Fadli mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) ataupun Panitia Kerja (Panja) di DPR RI untuk menyelesaikan hal itu.
“Saya kira Pansus lebih kuat untuk menginvestigasi, ini diperlukan dan sangat penting untuk nanti hasilnya bisa mengevaluasi apa yang sesungguhnya terjadi jika tidak ada spekulasi kecuali ada temuan yang di luar dugaan,” katanya.
Dia menilai jumlah KPPS yang meninggal mendekati angka 600 jiwa menjadi kejadian luar biasa sehingga harus direspon pemerintah dengan cepat.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang juga politisi Partai Gerindra menyayangkan penetapan tersangka advokat sekaligus politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Eggi Sudjana.
Menurut Fadli, tuduhan makar tidak bisa hanya berdasarkan perkataan.
Eggi ditetapkan sebagai tersangka dugaan makar terkait seruan people power saat berorasi di luar kediaman Prabowo di Jakarta Selatan usai Pilpres pada 17 April 2019.
“Dalam dunia demokrasi kebebasan berpendapat, itu diatur dan tidak boleh ada abuse of power. Kalau tuduhan makar, makarnya di mana? Apa yang dilakukan? Kalau ucapan itu bukan makar, orang berpendapat itu juga bukan makar,” ujar Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2019).
Fadli mengatakan, sepahit apapun sebuah pendapat, tetap dijamin kebebasannya oleh konstitusi.
Seseorang baru bisa dituduh makar jika sudah melakukan aksi menggulingkan pemerintahan yang sah. Dalam hal ini, menurut dia, Eggi Sudjana belum memenuhi unsur itu.
“Jadi ya menurut saya penetapan (tersangka) ini bukan hanya disayangkan tetapi harus kita kecam karena ini merusak demokrasi kuta dan memundurkan demokrasi kita,” kata dia.
Adapun, Eggi Sudjana dilaporkan Suryanto, relawan Jokowi-Ma’ruf Center (Pro Jomac). Laporan tersebut teregister pada 19 April 2019 dengan tuduhan makar.
Pasal yang disangkakan adalah Pasal 107 KUHP dan/atau Pasal 110 KUHP jo Pasal 87 KUHP dan/atau Pasal 14 Ayat 1 dan Ayat 2 dan/atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
Eggi telah mengajukan gugagatan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Jumat lalu terkait stastus tersangkanya itu.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengecam penahanan Eggi Sudjana, tersangka dugaan makar terkait ucapannya tentang people power.
Fadli menilai penangkapan tersebut bisa merusak demokrasi Indonesia.
Karena, ia melihat proses hukum tidak berjalan seimbang.
“Ya menurut saya penetapan bukan hanya disayangkan harus kita kecam karena ini merusak demokrasi kita dan memundurkan demokrasi kita,” ucap Fadli di ruang kerjanya, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2019).
Lantas Fadli membandingkan proses hukum yang menyerang pemerintah cenderung dipercepat.
Sementara laporan yang dibuat pihaknya, tidak direspons dengam baik oleh kepolisian.
“Saya ulangi mungkin ada sembilan laporan saya itu tidak di proses oleh pihak kepolisian. Ada yang mengancam membunuh saya, ada macam-macam itu tidak ada yang diproses,” tuturnya.
“Tetapi kalau ada yang misalnya kepada pihak pemerintah langsung diproses bahkan ditangkap. Ada yang baru ngomong begitu saja langsung di tangkap, ini kan lucu,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Wakil Ketua DPR RI itu menilai tak ada yang salah dalam pernyataan people power.
Fadli menilai people power tak terkait dengan makar.
Ia mengatakan people power sah karena aksi demonstrasi dijamin oleh Undang-Undang.
“People power itu apa sih artinya? kekuatan rakyat, orang berdemontrasi memprotes kecurangan itu konstitusional. Jadi people power itu konstitusional,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Polda Metro Jaya menetapkan Eggi Sudjana sebagai tersangka kasus dugaan makar yang dilaporkan oleh Supriyanto ke Bareskrim Polri.
Status tersangka Eggi tersebut diketahui melalui surat panggilan yang dilayangkan oleh penyidik Unit V Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya kepada pihaknya.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menantang Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membuka data investigasi penyebab meninggalnya ratusan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Hal ini dinilai penting untuk meluruskan informasi kepada masyarakat.
“Saya belum pernah mendapatkan laporan dari Kemenkes dan di mana dia melakukan investigasi itu. Jangan hanya ngomong doang mana bukti-buktinya,” kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 14 Mei 2019.
Menurut Fadli, kalau saja Kemenkes bisa membeberkan dua per tiga dari total anggota KPPS yang meninggal, publik mungkin bisa tercerahkan. Fadli juga mengaku akan menerima alasan Kemenkes terkait sebab kematian anggota KPPS tersebut.
“Jadi dari Kemenkes itu dibuka dong, sakit apa keluarganya apa jadi kita bisa tahu apa yang sesungguhnya terjadi,” kata politikus Gerindra itu.
Fadli mendesak pembentukan tim pencari fakta (TPF) khusus untuk menginvestigasi sebab meninggalnya ratusan KPPS. Fadli berkukuh tim pencari fakta tetap diperlukan.
“Karena ini kan nyawa manusia yang sangat serius satu orang saja harus diinvestigasi apalagi sampai 600 orang,” ujar dia.
Fadli Zon menemui sejumlah perwakilan masyarakat yang disebut ingin mendorong DPR melakukan tindakan terkait meninggalnya ratusan petugas KPPS. Fadli berjanji akan meneruskan masukan mereka ke Komisi di DPR untuk mendorong pembentukan TPF.
Tercatat, jumlah petugas KPPS yang meninggal usai Pemilu 2019 menjadi 583 orang. Jumlah ini terdiri dari 469 petugas KPPS, 92 orang petugas pengawas dan 22 petugas keamanan. Sementara, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Evi Novida Ginting Manik mengatakan ada 4.602 anggota KPPS yang sakit.
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, menerima kunjungan sejumlah perempuan yang menyuarakan haknya, dan menginginkan adanya pengusutan terhadap meninggalnya ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS. Pertemuan tersebut dilakukan di ruang wakil ketua DPR RI, Selasa siang 14 Mei 2019.
Fadli Zon mengatakan, ibu-ibu dan masyarakat tersebut berharap kematian ratusan petugas KPPS tersebut dapat diinvestigasi. Karena kematian ratusan KPPS itu dinilai sebagai hal yang tidak wajar.
“Harapan masyarakat memang terhadap pada DPR misalnya membuat pansus atau panja, saya kira Pansus lebih kuat untuk menginvestigasi ini diperlukan, dan sangat penting untuk nanti hasilnya bisa mengevaluasi apa yang sesungguhnya terjadi jika tidak ada spekulasi, kecuali ada temuan yang di luar dugaan,” kata Fadli Zon di Komplek DPR, Selasa 14 April 2019.
Fadli mengatakan, respons pemerintah terhadap peristiwa ini, sangat tidak patut. Sebab pemerintah seakan biasa saja, dan tidak merespons ini dengan baik.
“Sekarang ada 600-an orang yang berjuang dalam pesta demokrasi ingin menentukan masa depan bangsa, tapi kita tidak melihat respons pemerintah yang memadai. Ini justru menjadi satu pertanyaan besar kenapa pemerintah tidak merespons ini secara proporsional. Menurut saya seharusnya pemerintah yang paling peduli terhadap meninggalnya ratusan orang ini,” ujarnya.
Fadli mengatakan, harus dibentuk tim pencari fakta atau pansus untuk mengetahui penyebab kematian pahlawan demokrasi tersebut.
Saat ini, rencana membuat pansus memang tengah dilakukan, namun sebatas pansus untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu. Apabila dimungkinkan, nantinya terkait meninggalnya ratusan anggota KPPS, juga akan dibentuk pansus atau tim pencari fakta.
Menurut Fadli, fakta terkait hal kematian anggota KPPS ini perlu diketahui untuk dapat melakukan evaluasi ke depan.
“Kalau melalui tim pencari fakta ini sebenarnya sesuatu yang kita butuhkan bersama, jadi kita bisa untuk mengevaluasi ke depan tidak terulang kembali peristiwa yang serupa,” ujarnya.
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Politik dan Keamanan Fadli Zon menantang Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membuka data investigasi penyebab meninggalnya ratusan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Pembukaan data dinilai perlu untuk meluruskan spekulasi yang beredar di masyarakat.
“Saya belum pernah mendapatkan laporan dari Kemenkes dan di mana dia melakukan investigasi itu. Jangan hanya ngomong doang mana bukti-buktinya,” kata Fadli Zon di Kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa (14/5).
Pernyataan Fadli merespons investigasi yang dilakukan Kemenkes terkait penyebab meninggalnya ratusan petugas KPPS itu. Menurut Fadli, baiknya penyebab meninggalnya ratusan petugas diusut kasus per kasus.Dalam investigasinya, Kemenkes menyebutkan sejumlah penyakit penyebab meninggalnya petugas KPPS.
Namun, Fadli menilai investigasi Kemenkes belum membeberkan secara keseluruhan. “Kalau misalnya Kemenkes bisa membeberkan 2/3 saja dari 600 orang yang meninggal ini ya, saya kira itu akan bisa masuk akal. Jadi dari Kemenkes itu dibuka dong, sakit apa keluarganya apa jadi kita bisa tahu apa yang sesungguhnya terjadi,” kata Politikus Gerindra.
Maka itu, Fadli pun mendesak pembentukan tim pencari fakta (TPF) khusus untuk menginvestigasi sebab meninggalnya ratusan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Pembentukan itu dinilai diperlukan untuk meluruskan klarifikasi di masyarakat.
“Karena ini kan nyawa manusia yang sangat serius satu orang saja harus diinvestigasi apalagi sampai 600,” kata Fadli Zon.
Fadli Zon menemui sejumlah perwakilan masyarakat yang mengaku tak berasal dari organisasi manapun, untuk mendorong DPR melakukan tindakan terkait meninggalnya ratusan petugas KPPS, di kantornya, Selasa (14/5). Fadli pun berjanji akan meneruskan masukan mereka ke Komisi di DPR untuk mendorong pembentukan TPF.
Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kemenkes, Tri Hesty Widyastoeti mengatakan Kemenkes sudah mulai mendata dan memeriksa petugas pemilu yang wafat sejak Senin lalu.
Meski demikian, ia belum bisa memastikan penyebab meninggalnhya per pasien secara rinci. Sebab, datanya perlu pendalaman dan investigasi. Salah satu upaya yang ditempuh Kemenkes yaitu autopsi verbal bagi yang wafat di luar rumah sakit. Sedangkan, audit kematian dilakukan bagi yang wafat di rumah sakit. “Kita masih tunggu laporan sampai saat ini. Laporannya baru dari 17 provinsi. Nanti akan di-update terus,” ujarnya.
Kemenkes belum punya target pasti kapan pendataan dan investigasi bakal tuntas. Sebab, petugas kesehatan terkendala luasnya wilayahnya. Bahkan kasus kematian petugas pemilu juga terjadi hingga pelosok Indonesia. “Ada yang tempat-tempat sulit kabupatennya. Terpencil. Banyak belum masuk (laporannya),” kata dia.
Tercatat jumlah seluruh petugas Pemilu 2019 yang meninggal menjadi 583 orang. Terdiri dari 469 petugas KPPS, 92 orang petugas pengawas dan 22 petugas keamanan. Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik mengatakan, selain KPPS yang meninggal, sebanyak 4.602 KPPS jatuh sakit saat bertugas.
“Berdasarkan data hingga pukul 08.00 WIB pagi tadi, ada 469 KPPS wafat dan 4602 KPPS jatuh sakit,” ujar Evi kepada wartawan di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/5).
