Waketum Gerindra Fadli Zon menyerang Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 5,32 persen. Gerindra, yang notabene parpol koalisi pemerintah Jokowi, meyakini kritik Fadli kepada Jokowi bermaksud baik.
“Pak Fadli Zon orang baik, kami menghormati beliau. Kalau beliau sampaikan kritik, kami percaya niatnya bagus, untuk mengingatkan kita semua,” kata jubir Gerindra Habiburokhman kepada wartawan, Jumat (7/8/2020).
Menurut Habiburokhman, kritik Fadli tidak perlu dipersoalkan. Ia
menegaskan Partai Gerindra siap membantu pemerintah menangani pandemi
virus Corona (COVID-19), yang menjadi biang kerok minusnya pertumbuhan
ekonomi.
“Nggak perlu dipertentangkan. Kita lihat sisi positifnya. Yang jelas kita all-out back up pemerintah hadapi COVID-19,” katanya.
Habiburokhman mengatakan Gerindra berfokus mencari solusi mengatasi krisis ekonomi di Indonesia. Ia paham bahwa pandemi virus corona berdampak luas di berbagai sektor.
“Gerindra sebagai partai koalisi lebih berkonsentrasi mencari solusi ke depan. Soal kebijakan, kalaupun salah, kan bisa diperbaiki. Kita harus paham bahwa pandemi ini sesuatu yang luar biasa besar. Jadi memang tidak mudah mengatasinya,” ujarnya.
Fadli sebelumnya menilai pemerintah gagal menetapkan prioritas
kebijakan dalam menangani pandemi. Kini, sebut dia, ada dua masalah yang
sedang dihadapi pemerintah, yakni pandemi dan resesi ekonomi.
“Pemerintah terbukti lamban dan salah resep dalam mengantisipasi terjadinya krisis, baik terkait pandemi maupun eksesnya bagi perekonomian nasional. BPS sudah mengumumkan bahwa PDB kita pada kuartal II kemarin minus 5,32 persen. Angka ini jauh lebih buruk daripada ekspektasi pemerintah, yang sebelumnya memperkirakan hanya akan minus 4,3-4,8 persen saja,” kata Fadli kepada wartawan, Jumat (7/8).
Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon menilai pemerintah menilai
pemerintah harus membuat terobosan untuk menghadapi ancaman resesi.
Sebab ‘cara lama’ dianggap sudah terbukti tak bisa menyelamatkan kita
dari ancaman resesi.
“Jangan sampai kemarahan Presiden
berkali-kali jadi sia-sia, dan rakyat yang menjadi korban,” kata Fadli
pada wartawan, Jumat (7/8/2020).
Ia menyebutkan sejumlah hal yang
harus diperhatikan pemerintah. Pertama, anggaran stimulus ekonomi
sebaiknya difokuskan pada dua isu, yaitu menumbuhkan daya beli
masyarakat dan menciptakan lapangan kerja.
“Dua hal ini akan
mendorong ekonomi rakyat terus bergerak. Pemerintah juga harus
memperhatikan penyaluran bantuan sebaiknya dilakukan dalam bentuk tunai,
bukan dalam bentuk barang. Tujuannya adalah agar terjadi transaksi
ekonomi di tengah masyarakat, sehingga perekonomian terus bergerak,”
kata Fadli.
Kedua, dari sisi sektoral, menurutnya, anggaran
stimulus sebaiknya diprioritaskan di sektor pangan dan pertanian. Di
tengah pandemi, pangan dan pertanian merupakan isu sektoral yang vital.
“Kita
sama-sama bisa melihat, meskipun sektor lainnya mengalami kontraksi,
dari data BPS kemarin sektor pertanian justru tumbuh positif 16 persen.
Jadi, ini adalah sektor yang punya daya tahan,” kata Fadli.
Menurutnya,
kontribusi sektor ini bagi PDB memang “kecil”, sekitar 13 persen, dan
cenderung terus menurun tiap tahun. Namun, pertanian merupakan sektor
yang paling banyak menyerap tenaga kerja.
“Sekitar 35 persen angkatan kerja kita diserap sektor ini,” kata Fadli.
Di
tengah pandemi, saat isu pengangguran, pemutusan hubungan kerja, dan
kemiskinan kian mengancam, ia menambahkan sektor-sektor yang bisa
menyerap angkatan kerja seharusnya makin diperhatikan pemerintah. Sektor
pertanian bisa jadi pendorong di saat krisis.
“Apalagi, sektor
pertanian yang kokoh merupakan prasyarat penting bagi industrialisasi.
Industrialisasi di Eropa, Jepang, atau Korea Selatan, misalnya, bisa
terjadi karena ditopang oleh sektor pertanian yang kuat,” kata Fadli.
Ia
menekankan pemerintah seharusnya tak lagi bermimpi akan mencapai hasil
berbeda melalui resep yang sama. Sekarang saatnya ganti resep dan ganti
koki khususnya di bidang ekonomi dan kesehatan.
“Jika koki di dapur kabinet tak bisa membuat resep lain, tentu hasilnya tak akan sesuai harapan,” kata Fadli.
Politikus Partai Gerindra Fadli Zon kembali mengkritik pemerintah terkait kondisi ekonomi Indonesia saat ini.
Menurut Fadli, pemerintah terbukti lamban dan salah resep dalam mengantisipasi terjadinya krisis, baik terkait pandemi maupun eksesnya bagi perekonomian nasional, hal itu disampaikannya di akun twitter miliknya @fadlizon.
Fadli mengatakan BPS (Badan Pusat Statistik) sudah mengumumkan bhw PDB (Produk Domestik Bruto) kita pd kuartal II (Q2) minus sebesar 5,32 persen.
Angka tersebut jauh lebih buruk daripada ekspektasi Pemerintah yg sebelumnya memperkirakan hanya akan minus 4,3 hingga 4,8 persen saja, dengan angka batas bawah minus 5,1 persen.
Menurut Fadli perekonomian saat ini merosot lebih buruk, hal ini
menjadi peringatan supaya waspada terhadap narasi optimis yg selalu
didengungkan oleh pemerintah.
“Nyatanya, perekonomian kita merosot lebih buruk dari itu. Ini adalah
peringatan agar kita waspada terhadap narasi optimis yg selalu
didengungkan pemerintah,” tulis Fadli di akun twitter miliknya,
(7/8/2020).
“Memang, di tengah pandemi Covid-19 resesi adlh sesuatu yg tak terhindarkan. Semua negara akan mengalaminya. Hanya soal waktu saja. #COVID19indonesia,” lanjut Fadli.
“Namun, di tengah keniscayaan itu, pemerintah kita seharusnya bisa
mengantisipasi agar kerusakan yang paling buruk tidak terjadi. Dan
inilah sepertinya yang gagal diperlihatkan dalam beberapa bulan
terakhir,” katanya.
Fadli mengatakan secara de facto Indonesia saat ini sudah berada di tengah resesi.
“Meski di atas kertas yang disebut resesi adalah ketika pertumbuhan
ekonomi dilaporkan minus dua kuartal berturut-turut atau lebih, namun
secara de facto saya kira kita saat ini sudah berada di tengah resesi,”
kata Fadli.
Fadli menyarankan di situasi saat ini sektor-sektor yang bisa
menyerap angkatan kerja seharusnya semakin diperhatikan pemerintah,
salah satunya di sektor pertanian.
“Di tengah pandemi, saat isu pengangguran, pemutusan hubungan kerja,
dan kemiskinan kian mengancam, sektor-sektor yang bisa menyerap angkatan
kerja seharusnya makin diperhatikan pemerintah,”
“Sektor pertanian bisa jadi pendorong di saat krisis. Apalagi, sektor pertanian yang kokoh merupakan prasyarat penting bagi industrialisasi. Industrialisasi di Eropa, Jepang, atau Korea Selatan, misalnya, bisa terjadi karena ditopang oleh sektor pertanian yg kuat,” ujar Fadli.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi RI pada kuartal II-2020
minus 5,32 persen. Waketum Partai Gerindra Fadli Zon menilai kinerja
pemerintah lamban dan salah resep dalam mencegah dampak pandemi virus
Corona.
“Pemerintah terbukti lamban dan salah resep dalam
mengantisipasi terjadinya krisis, baik terkait pandemi maupun eksesnya
bagi perekonomian nasional. BPS sudah mengumumkan bahwa PDB kita pada
kuartal II kemarin minus sebesar 5,32 persen. Angka ini jauh lebih buruk
daripada ekspektasi pemerintah, yang sebelumnya memperkirakan hanya
akan minus 4,3-4,8 persen saja,” kata Fadli kepada wartawan, Jumat
(7/8/2020).
“Nyatanya, perekonomian kita merosot lebih buruk dari
itu. Ini adalah peringatan agar kita waspada terhadap narasi optimis
yang selalu didengungkan pemerintah,” imbuhnya.
Fadli menilai
pemerintah gagal menetapkan prioritas kebijakan dalam menangani pandemi.
Kini, sebut dia, ada dua masalah yang sedang dihadapi pemerintah, yakni
pandemi dan resesi ekonomi.
“Sejak awal pemerintah memang gagal
menetapkan prioritas. Saat kasus COVID-19 pertama kali dikonfirmasi
masuk ke Indonesia awal Maret lalu, dengan alasan ekonomi, pemerintah
menolak melakukan karantina wilayah. Padahal perekonomian mustahil
tumbuh jika negara gagal mengatasi pandemi,” tuturnya.
“Ujungnya,
per hari ini pemerintah bisa dikatakan tak berhasil menangani keduanya.
Kita saat ini menghadapi tekanan besar dari dua jurusan sekaligus, yaitu
pandemi dan resesi ekonomi,” imbuh anggota DPR RI itu.
Fadli
menyebut penanggulangan pandemi Corona di RI merupakan yang terburuk
se-Asia. Sebab, menurut Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP)
DPR itu, perbandingan jumlah penduduk dan tes Corona yang dilakukan di
Indonesia hanya lebih baik dari Etiopia dan Nigeria.
“Dari sisi
pandemi, data menunjukkan penanggulangan COVID-19 di Indonesia merupakan
yang terburuk di Asia. Kemampuan kita dalam melakukan tes, misalnya,
hanya lebih baik dari Etiopia dan Nigeria. Sebagai negara dengan jumlah
penduduk lebih dari 50 juta, kita sejauh ini baru mampu melakukan 36 tes
per 1 juta penduduk. Angka ini hanya lebih baik dari Etiopia dan
Nigeria, yang masing-masing hanya bisa melakukan 28 dan 24 tes per 1
juta penduduk,” paparnya.
Dari sisi ekonomi, menurut Fadli,
pemerintah dinilai gagal memperkecil kontraksi ekonomi. Padahal anggaran
pemulihan ekonomi (PEN) jumlahnya mencapai Rp 695 triliun.
“Lambatnya
penyerapan anggaran dan penyaluran bantuan untuk masyarakat ini
merupakan biang keladi kenapa tingkat kontraksi ekonomi kita lebih buruk
dari yang diprediksikan. Padahal bantuan untuk masyarakat, terutama
dalam bentuk tunai, bisa memberikan dorongan signifikan bagi
perekonomian,” ucap Fadli.
Alumnus Studi Pembangunan London School
of Economics itu menyarankan agar pemerintah berfokus menggunakan
anggaran PEN untuk dua hal. Pertama untuk menumbuhkan daya beli
masyarakat, kedua menciptakan lapangan kerja.
“Dua hal ini akan
mendorong ekonomi rakyat terus bergerak. Pemerintah juga harus
memperhatikan, penyaluran bantuan sebaiknya dilakukan dalam bentuk
tunai, bukan dalam bentuk barang. Tujuannya adalah agar terjadi
transaksi ekonomi di tengah masyarakat, sehingga perekonomian terus
bergerak,” terang Fadli. “Kedua,
dari sisi sektoral, anggaran stimulus sebaiknya diprioritaskan di
sektor pangan dan pertanian. Di tengah pandemi, pangan dan pertanian
merupakan isu sektoral yang vital,” imbuhnya.
ebelumnya,
BPS mencatat realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang minus 5,32
persen merupakan yang paling rendah sejak krisis 1999. Menurut Kepala
BPS Suhariyanto, pada kuartal I-1999 realisasi ekonomi Indonesia
terkontraksi atau minus 6,13 persen.
“Triwulan II-2020 ini alami kontraksi -5,32 persen. Pertanyaan sama, sejak kapan? Kalau kita melacak lagi pertumbuhan ekonomi secara triwulanan, ini terendah sejak triwulan I-1999. Pada waktu itu mengalami kontraksi -6,13 persen,” kata Suhariyanto dalam video conference, Rabu (5/8).
Politikus Partai Gerindra Fadli Zon mengomentari hal yang
disampaikan Ombudsman RI yang menyebut 397 komisaris terindikasi rangkap
jabatan di BUMN dan sebanyak 167 komisaris di anak perusahaan BUMN.
Sambil menyertakan berita dari salah satu media online. Menurut Fadli, rangkap jabatan tersebut jelas pemborosan uang negara.
“Kalau istilah P @jokowi“Tidak ada sense of crisis.” tulis Fadli di akun twitter miliknya.
Ia pun bertanya kepada Presiden Joko Widodo terkait hal tersebut. “Betulkan P @jokowi?,” lanjutnya.
Dikutip dari laman VIVA, Ombudsman RI menyebut terdapat 397 komisaris terindikasi rangkap jabatan di BUMN dan sebanyak 167 komisaris di anak perusahaan BUMN. Angka ini tercatat dalam rentang tahun 2016-2019.
Anggota Ombudsman RI, Alamsyah Saragih, mengatakan mereka yang rangkap jabatan itu juga terindikasi rangkap penghasilan.
“Hingga tahun 2019, ada 397 komisaris terindikasi rangkap jabatan di BUMN dan 167 komisaris di anak perusahaan BUMN,” kata Alamsyah kepada awak media secara virtual, Selasa, (4/8/2020).
Anggota DPR Fadli Zon yakin tidak ada niat Din Syamsuddin dan kawan-kawan mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI untuk menekan pemerintah.
Wakil ketua umum Partai Gerindra itu juga menegaskan tidak melihat ada niatan untuk mengincar jabatan apa pun di pemerintahan termasuk kursi menteri untuk kalangan tertentu. “
Nggak. Saya tidak melihat sama sekali tuh. Saya tidak melihat itu sama sekali,” tegas Fadli saat dihubungi JPNN.com, Selasa (4/8).
Mantan wakil ketua DPR bidang koordinator politik, hukum, dan keamanan (korpolkam) itu melihat bahwa rekam jejak Din Syamsuddin sangat jelas dan bersih.
Bahkan, ujar dia, Din Syamsuddin saja pernah mengundurkan diri dari sebuah jabatan di pemerintahan Jokowi. Jabatan yang dimaksud ialah Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban.
“Saya juga lihat track record Din Syamsuddin sangat clear. Beliau juga termasuk yang mengundurkan diri dari sebuah jabatan. Menurut saya, sudah teruji integritas sebagian besar tokoh yang ada di sana (KAMI),” kata dia.
Jadi, Fadli menegaskan bahwa kehadiran KAMI yang digagas Din Syamsuddin dan kawan-kawan merupakan peran dari masyarakat sipil untuk menjadi penerang di tengah kegelapan.
“Ya artinya ada peran civil society di situ. Menurut saya, di saat saat terjadi kegelapan seperti sekarang, harus ada orang yang membawa penerangan. Jadi, mudah-mudahan mereka bisa menjadi penerang bagi masyarakat sekaligus menjadi harapan,” ungkap Fadli.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon kaget mendengar pernyataan
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko
PMK), Muhadjir Effendy, yang menyebut rumah tangga miskin akan
beertambah jika keluarga miskin besanan.
Fadli Zon tampak heran dan tidak menyangka mantan Mendikbud RI itu
akan melontarkan pernyataan tersebut. Dirinya pun mengaku seperti tidak
mengenal sosok Muhadjir Effendy saat ini.
“Kok Pak Muhadjir pernyataannya bisa begini ya? Tak seperti Pak
Muhadjir yang saya kenal dulu tahun 1990-an,” kata Fadli Zon, dalam
keterangannya di Twitter yang ditulis MONITOR.
Sebagaimana diketahui, Muhadjir Effendy sebelumnya mengatakan jumlah
rumah tangga miskin saat ini mencapai sekitar 5,7 juta keluarga yang
tersebar di seluruh Indonesia.
Berdasarkan data yang dimilikinya, ia menyebut jumlah rumah tangga
miskin terus meningkat lantaran keluarga miskin menikah dengan keluarga
miskin lain, sehingga memunculkan rumah tangga miskin baru.
“Sesama keluarga miskin besanan, kemudian lahirlah keluarga miskin baru,” kata Muhadjir saat menjadi pembicara inti dalam webinar yang digelar oleh Kowani, Selasa (4/8).
Program Organisasi Penggerak (POP) yang digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah membuka fakta baru. Salah satunya sebagaimana diungkap Ketua Lembaga Pendidikan Maarif Nahdlatul Ulama (NU), Arifin Junaidi.
Dia menilai bahwa keluarnya beberapa organisasi besar pendidikan di Indonesia dari POP membuktikan bahwa Mendikbud Nadiem Makarim benar tidak mengetahui soal sejarah pendidikan di Indonesia.
Pernyataan Arifin didasarkan pada statement yang disampaikan Nadiem Makarim saat keluar dari Istana Negara sebelum ditunjuk menjadi menteri.
“Dia (Nadiem) bilang, dia hanya tahu masa depan, tidak (tahu) masa lalu, termasuk dalam bidang pendidikan. Ini terbukti kan, masa lalu organisasi yang berjalan di kegiatan pendidikan Indonesia, dia tidak tahu,” ungkap Arifin dalam sebuah diskusi virtual, Sabtu (25/7).
Menanggapi Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon mengingatkan arti pentingnya mempelajari sejarah.
Singkatnya, dia ingin mengatakan bahwa sejarah penting diketahui untuk merumuskan masa depan sebuah peradaban.
“Mereka yang tak tahu sejarah masa lalu, tak mungkin tahu apa yg terjadi masa kini.
Mereka yg tak tahu apa yg terjadi masa kini, tak mungkin bisa merancang masa depan,” tegasnya dalam akun Twitter pribadi, Minggu (26/7).
“Semua berhubungan,” tutupnya.
Program Organisasi Penggerak (POP) menjadi polemik lantaran organisasi besar yang sudah malang melintang di dunia pendidikan tanah air ramai-ramai mengundurkan diri. Di antaranya, Muhammadiyah, NU, dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)
Mantan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menagih janji Menteri BUMN Erick Thohir yang mengatakan akan membersihkan BUMN dari segala bentuk kecurangan.
Melalui akun Twitter-nya @fadlizon, ia membuat utas panjang mengenai janji Erick Thohir yang menurutnya tak kunjung terlaksana.
“Ketika dilantik menjadi menteri tahun lalu, Menteri BUMN @KemenBUMN Erick Thohir @erickthohir berjanji akan melakukan bersih-bersih di kementeriannya. Sebagai orang swasta, ia berjanji akan bekerja keras memulihkan nama baik BUMN,” katanya mengawali utas.
Sebagai buktinya, pada bulan Desember tahun lalu, Erick Thohir
memberhentikan seluruh direksi PT Garuda Indonesia. Ia pun dipuji oleh
banyak pihak atas tindakan tersebut.
Namun, menurut Fadli Zon, pujian tersebut
dianggap terlalu dini mengingat sampai sekarang tak ada gebrakan lain
yang dilakukan oleh Erick Thohir. Selain itu, Fadli juga menilai
tindakan memecat direksi PT Garuda Indonesia bukan hal istimewa.
“Pujian itu ternyata terlalu dini
diberikan. Sebab, memecat direksi yang tertangkap basah melakukan tindak
pidana sebenarnya bukanlah sebuah keputusan istimewa. Ada orang
terbukti melanggar hukum, lalu ditindak. Apa istimewanya?” katanya.
Yang lebih penting, menurutnya adalah
tindakan “bersih-bersih” yang dimaksud oleh Erick Thohir. Ia
menyangsikan hal itu karena para atasan di BUMN saat ini justru lebih
banyak diduduki oleh tokoh partai politik, TNI, Polri, jaksa, hakim,
hingga anggota Badan Intelejen Negara (BIN).
“@KemenBUMN membuat preseden buruk
dengan mengangkat tokoh partai politik sebagai komisaris BUMN.
Seburuk-buruknya pengelolaan BUMN di masa lalu, keputusan ini belum
pernah terjadi sebelumnya,” tukasnya.
“Menteri BUMN juga telah mengabaikan
azas kompetensi dan prinsip pembagian kekuasaan dengan memasukkan
unsur-unsur aktif TNI, Polri, Badan Intelijen Negara @BIN_Official,
kejaksaan, kehakiman, serta BPK @bpkri (Badan Pemeriksa Keuangan)
sebagai komisaris BUMN,” lanjutnya.
Ia menilai penunjukkan tersebut bisa mengacaukan sistem tata negara yang seharusnya disiplin dengan pembagian kekuasaan.
“Penunjukkan semacam ini menurut saya
telah mengacaukan sistem, baik sistem meritokrasi di dalam perusahaan
negara, maupun mengacaukan sistem tata negara modern yang seharusnya
disiplin dengan pembagian kekuasaan,” terangnya.
Ia pun merasa sangsi dengan tekad Erick
Thohir di awal masa jabatannya untuk melakukan “bersih-bersih” karena ia
justru melanggar banyak peraturan.
“Jadi, dengan banyaknya peraturan yang telah diterabas tadi, saya sangsi Menteri BUMN saat ini sedang berusaha membersihkan dan mengembalikan nama baik BUMN,” kata Fadli Zon.
Anggota DPR RI Fadli Zon meminta agar pemerintah Indonesia segera menunjukkan sikap terbuka terkait Hagia Sophia yang kini difungsikan kembali menjajdi masjid. Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu, sikap terbuka Indonesia akan menguntungkan bagi negara.
Hal itu disampaikan oleh Fadlizon melalui
akun Twitter miliknya @fadlizon. Fadli menilai Indonesia sebagai negara
muslim terbesar sudah seharusnya segera memberikan sikap dan pernyataan
mengenai Hagia Sophia.
“Terkait dengan polemik ini, sebagai negara muslim terbesar saya menilai Indonesia perlu menyampaikan sikapnya secara terbuka,” kata Fadli Zon seperti dikutip Suara.com, Kamis (16/7/2020).
Menurut Fadli Zon, Indonesia menganut
politik luar negeri bebas aktif dan duduk di posisi-posisi yang
strategis. Pernyataan Indonesia akan sangat didengarkan oleh
negara-negara barat dan organisasi internasional.
Tak hanya itu, pernyataan sikap Indonesia
terhadap Hagia Sophia juga akan menguntungkan Indonesia. Fadli Zon
meyakini, sikap Indonesia akan memberikan nilai tambah tersendiri.
“Akan memberikan nilai tambah tersendiri bagi profil Indonesia di mata dunia internasional,” ungkap Fadli Zon.
Keputusan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan melakukan pengalihfungsian Hagia Sophia dari museum kembali menjadi masjid, kata Fadli, merupakan hak sepenuhnya pemerintah Turki.
Meskipun Hagia Sophia terdaftar sebagai
Situs Warisan Dunia, namun kewenangan penentuan status fungsi dan
peruntukannya sepenuhnya berada di tangan Turki sebagai negara berdaulat
atas Hagia Sophia.
Oleh karenanya, kecaman dari banyak pihak mengenai perubahan status Hagia Sophia dinilai bukanlah pandangan tepat.
“Tindakan yang diambil oleh Presiden
Recep Tayyip Erdogan untuk mengembalikan Hagia Sophia menjadi masjid,
sesuai dgn hukum Turki, wajib dihormati oleh semua pihak, termasuk oleh
komunitas internasional,” tegasnya.
Untuk diketahui, bangunan yang menjadi
ikon Kota Istanbul Turki itu baru-baru ini menjadi sorotan usai
keluarnya keputusan Presiden Turki Tayyip Erdogan pada Jumat (10/7/2020)
yang menetapkan secara resmi Hagia Sophia sebagai masjid.
Hagia Sophia dibangun 1.500 tahun yang
lalu sebagai katedral Kristen Ortodoks dan diubah menjadi masjid setelah
Ottoman menaklukkan Konstantinopel, sekarang Istanbul, pada tahun 1453.
Pemerintah Turki sekuler memutuskan pada tahun 1934 untuk menjadikannya
museum.
Presiden Erdogan pada hari Jumat (10/7/2020) secara resmi mengubah status bangunan bersejarah tersebut kembali menjadi masjid dan menyatakan terbuka untuk ibadah umat Islam.
