Peta tiga parpol yang diprediksi menjadi motor koalisi dan berburu cawapres berubah lagi. Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto sebagai capres dikabarkan mulai sepaham dengan PAN yang mengajukan ketua umumnya, Hatta Rajasa, sebagai cawapres. Hanya saja, belum ada pihak yang memastikan kemungkinan duet Prabowo-Hatta itu.
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, pihaknya memang menjalin komunikasi yang intensif dengan PAN. Bahkan, komunikasi itu sudah dilakukan sebelum pelaksanaan pemilu legislatif (pileg) 9 April lalu. “Kami dengan Pak Hatta sudah lama berkomunikasi,” kata Fadli di Kantor DPP Gerindra kemarin (14/4).
Di tingkat akar rumput, papar dia, juga ada yang menyuarakan duet Prabowo-Hatta. Misalnya di Jogja dengan mengusung slogan Prabowo Berjasa. “Nanti akan kami putuskan bersama mengenai cawapres ini, bersama dengan mitra koalisi,” terang orang dekat Prabowo tersebut.
Sedangkan Waketum PAN Dradjad Wibowo juga belum memastikan ke arah mana koalisi PAN bergerak. Dia mengungkapkan, PAN berkomunikasi dengan semua parpol yang memungkinkan menjadi motor koalisi, baik PDIP, Gerindra, Golkar, maupun parpol-parpol Islam. “Hampir seimbang kami menjalin komunikasi dengan semuanya,” kata dia.
Dradjad mengakui, secara tersirat memang sudah ada pembicaraan yang mulai mengerucut. Namun, dia enggan membeberkannya. “Biar nanti ketua umum yang menyampaikan,” elak politikus yang juga ekonom itu.
Dia mengungkapkan, PAN tidak mau mengumbar publikasi saat melakukan safari politik. Ada kesan elite PAN adem ayem dalam penjajakan koalisi. Namun, Dradjad memastikan bahwa pertemuan dengan parpol lain justru lebih intensif daripada yang disorot media.
“Kami tidak ingin itu menjadi propaganda publik dengan pertemuan yang diekspos. Apalagi, masih banyak yang sensitif dan belum saatnya diumumkan,” terangnya.
Sesuai dengan hasil proses hitung cepat pileg, lanjut dia, PAN menyadari tidak mungkin mengambil peran sebagai lokomotif koalisi dan menjadikan Hatta capres. Nah, posisi yang realistis, pria yang kini menjabat menteri koordinator perekonomian itu menjadi cawapres salah satu poros koalisi.
Apakah menawarkan Hatta sebagai cawapres adalah harga mati saat melakukan komunikasi politik? “Bukan ditawarkan. Tapi dengan perolehan (suara) yang ada, yang memungkinkan ya untuk RI-2,” jawab Dradjad.
Dia mengakui, persentase berdasar hitung cepat suara PAN memang tidak terlalu tinggi. Namun, jika dikonversi ke kursi parlemen, kursi PAN termasuk paling banyak di antara parpol tengah.
Berdasar informasi yang dihimpun, kesepakatan antara Gerindra dan PAN itu akan diikuti kerja sama dengan Partai Demokrat. Namun, partai berlambang Mercy tersebut tidak akan secara langsung terlibat dalam poros itu saat pilpres, melainkan melakukan kerja sama di parlemen jika berhasil menang.
Sumber di internal Demokrat mengungkapkan, berdasar komunikasi politik yang terjalin dengan partainya, Gerindra telah menyatakan siap menggandeng tokoh tertentu untuk menjadi cawapres Prabowo. Syaratnya, SBY harus berkomitmen penuh mem-back-up Prabowo dalam pertarungan di pilpres. “Siapa pun itu, apakah Pak Hatta, Pak Dahlan, atau calon lainnya. Yang penting, syaratnya SBY harus total (membantu),” kata sumber tersebut.
Melihat konfigurasi koalisi saat ini, pilihan Demokrat untuk mencari mitra koalisi tampaknya makin sempit. Yang relatif berpeluang untuk dijajaki adalah poros koalisi Partai Golkar yang bakal mengusung Aburizal Bakrie (Ical) sebagai capres dan poros koalisi Gerindra dengan Prabowo sebagai figur utama.
Partai Gerindra ingin membentuk koalisi gemuk dengan merangkul banyak partai politik. Gerindra menyebutnya dengan koalisi “tenda besar”.
Saat ini, Gerindra setidaknya tengah menjalin komunikasi dengan enam partai politik seperti Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN).
“Kami ingin koalisi tenda besar untuk memperkokoh Pilpres. Kami sedang komunikasi dengan Demokrat, PKB, PKS, PPP, PAN, termasuk juga Golkar,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon di kantor DPP Partai Gerindra, Sabtu (12/4/2014).
Fadli mengungkapkan hari ini dirinya bertemu dengan Ketua DPP PKB Helmy Faishal Zaini dan malam hari ini akan bertemu dengan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham.
Dengan mengusung koalisi gemuk, Fadli menuturkan Partai Gerindra berusaha membuat koalisi yang kokoh. Dia tidak menampik nantinya akan ada pembagian kekuasaan terhadap partai-partai politik yang berkoalisi dengan Gerindra.
“Harus ada power sharing. Tidak mungkin itu tidak ada. Tapi yang pasti, capres kami tetap yang akan diajukan yaitu pak Prabowo,” ujar Fadli.
Terkait posisi calon wakil Presiden Prabowo, Fadli mengaku banyak tokoh yang dinilai pantas mendampingi. Namun, saat ini, Gerindra fokus memantapkan koalisi antar partai. Setelah koalisi partai terbentuk, baru akan dibahas wakil bagi Prabowo.
“Kami juga tak akan tergesa-gesa. Kami lakukan penjajakan dulu. Untuk pembahasan wapres tentu harus wapres yang disepakati bersama,” ucap Fadli.
PKB Masih terbuka
Meski PKB juga mulai merapat ke PDI-P, Gerindra masih berkeyakinan partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar itu masih membuka diri atas berbagai pilihan koalisi. Fadli menuturkan hasil pertemuannya dengan Helmy Faishal, pun mengindikasikan PKB belum menentukan sikap.
Oleh karena itu, petinggi Gerindra akan kembali bertemu dengan petinggi PKB untuk mendetailkan bentuk kerja sama.
“Dalam waktu dekat, kami perdalam proses koalisi ke arah yang lebih konkret. Kami ingin koalisi tenda besar,” imbuh Fadli.
Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, rencana akan mencoblos di tempat pemungutan suara (TPS) 02 sekira pukul 08.00 Wib, yakni di Desa Bojong Koneng, Kampung Curuk, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
“Pak Prabowo dapat giliran nyoblos nomor urut 8,” kata Koordinator Prabowo Media Center, Budi Purnomo Karjodihardjo saat dikonfirmasi, Rabu (9/4/2014).
Menurutnya, calon presiden dari Partai Gerakan Indonesia Raya itu turut memilih pada pesta demokrasi lima tahunan ini, akan didampingi dengan Wakil Ketua DPP Gerindra. “Rencananya dengan Pak Fadli Zon,” tandasnya
Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon mengatakan, dalam masa kampanye Pemilu Legislatif 2014 banyak sekali serangan yang diterima oleh Partai Gerindra, disaat elektabilitas Gerindra dan Prabowo Subianto terus meningkat.
“Banyak serangan kampanye hitam yang ditujukan kepada kami. Serangan tersebut merupakan fitnah yang tidak memiliki dasar dan fakta. Pada dasarnya serangan yang ditujukan tersebut merupakan bentuk dari kekhawatiran pihak-pihak tertentu atas terus meningkatnya elektabilitas Gerindra dan Prabowo Subianto,” ungkap Fadli Zon saat acara diskusi Bedah Tuntas Kampanye Negatif, Kampanye Hitam, dan Kampanye Putih, di Kantor DPP Geindra, Ragunan, Senin, (7/4/ 2014).
Menurutnya, bentuk serangan kampanye hitam yang diterima Gerindra antara lain isu mengenai Prabowo yang dikatakan sebagai anti etnis Tionghoa, beredarnya uang kertas berstempel Prabowo, isu mengenai keterlibatan Prabowo dalam kerusuhan Mei 1998, dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Prabowo,isu bahwa Prabowo anti dengan investor asing, dan lain sebagainya.
Sebagai partai politik, Sambung Fadli, Gerindra selalu mengedepankan kampanye yang elegan, beradab dan beretika. Kampanye yang dilakukan oleh Gerindra adalah kampanye putih (white campaign), dengan terus-menerus mensosialisasikan program-program Partai Gerindra.
“Kami menyadari bahwa banyak pihak yang ingin menjatuhkan kami dengan segala cara. Namun kami tak akan gentar, Gerindra siap untuk memenangkan Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden untuk mewujudkan Indonesia Bangkit yang merupakan cita-cita dari seluruh rakyat Indonesia.” tandasnya.
Dikesempatan yang sama, Pengamat Politik Universitas Indonesia Agung Suprio mengatakan, masih sering terjadi salah persepsi pengertian antara kampanye hitam (black campaign) dan kampanye negatif (negative campaign). Padahal keduanya memiliki pengertian yang sangat berbeda.
“Kampanye negatif biasanya berisi pengungkapan fakta yang disampaikan secara jujur dan relevan menyangkut kekurangan suatu calon atau partai. Sedangkan kampanye hitam berisi tuduhan dan cenderung merusak demokrasi. Kampanye hitam biasanya tidak memilik dasar dan fakta, fitnah dan tidak relevan diungkapkan terkait parpol maupun tokoh,” ungkapnya.
Partai Gerindra mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar turut menuntaskan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan bus Transjakarta yang kini ditangani kejaksaan.
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, lembaga yang dipimpin Abraham Samad tersebut dinilainya dapat menghilangkan kesan politis di balik proyek senilai Rp 1,5 triliun itu.
“Jangan sampai ada orang yang dikhususkan dan dispesialkan dalam kasus-kasus hukum, termasuk transjakarta. Dan mungkin KPK proaktif melihat kasus ini, supaya jangan terkesan ada politik di belakang ini. Siapapun itu,” ujar Fadli Zon di Media Center Gerindra, Jalan Harsono RM, Ragunan, Jakarta Selatan, Senin (7/4/2014).
Fadli juga membantah bahwa terdapat unsur politis dalam desakan partainya agar kasus yang telah menjerat anak buah Jokowi tersebut segera dituntaskan. Baginya, pengusutan ini lebih kepada kepentingan masyarakat yang sangat membutuhkan transportasi yang layak di tengah kemacetan luar biasa ibukota.
“Transportasi ini sangat sensitif mengingat di Jakarta kemacetan luar biasa. Tiba-tiba kok busnya karatan. Atau mark up nya tinggi. Ini saya kira dimintai pertangung jawaban,” katanya
“Saya kira itu harus dipisahkan antar hukum dan politik. Hukum jangan menjadi subkordinasi politik,” pungkas Fadli.
Buaya’ ternyata bukan satire terakhir dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon. Kali ini, Fadli kembali menggubah sajak satire yang berjudul ‘Sajak Seekor Ikan’. Menyindir Jokowi?
Sajak yang bercerita tentang ikan berwarna merah dan kerempeng itu diterima detikcom dari Fadli Zon pada Sabtu (29/3/2014) pukul 10.12 WIB.
Tokoh ikan merah dan kerempeng yang diceritakan Fadli mengalami serangan dari ikan-ikan buas begitu dia melompat dari akuarium ke sungai berarus deras. Padahal sebelumnya, si ikan itu dibeli Waketum Gerindra itu dari tetangga sebelah dan sempat mempesona banyak orang.
Fadli enggan memberi keterangan soal untuk siapa satire ini ditujukan, begitu pula soal siapa yang dimaksud sebagai ‘ikan merah kerempeng nan lincah’ ini. Begini puisinya:
Sajak Seekor Ikan
Seekor ikan di akuarium Kubeli dari tetangga sebelah Warnanya merah Kerempeng dan lincah
Setiap hari berenang menari Menyusuri taman air yang asri Menggoda dari balik kaca Menarik perhatian siapa saja
Seekor ikan di akuarium Melompat ke sungai bergumul di air deras Terbawa ke laut lepas
Di sana ia bertemu ikan hiu, paus dan gurita Menjadi santapan ringan penguasa samudera
Partai Gerindra membantah adanya isu yang beredar kalau calon presiden Prabowo Subianto akan disandingkan dengan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Koordinator Prabowo Media Center Budi Purnomo Karjodihardjo mengatakan, pihaknya menyambut baik dan menyampaikan terima kasih atas dukungan elemen masyarakat yang semakin luar memberikan dukungan terhadap Prabowo, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.
“Kami juga apresiasi baik aspirasi masyarakat yang memasangkan Prabowo Subianto dengan tokoh-tokoh bangsa, termasuk dengan Jusuf Kalla maupun Abraham Samad atau lainnya,” kata Budi kepada INILAHCOM, Senin, (31/3/2014).
Ia menegaskan, sampai saat ini, pihaknya belum memutuskan siapa yang akan menjadi pendamping Prabowo di Pemilihan Presiden 2014.
“Sehingga, jika ada undangan deklarasi pasangan Prabowo, itu sama sekali bukan berasal dari kami,” tandasnya
Setelah politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah, kini giliran Fadli Zon bicara soal penjualan aset negara. Bedanya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menyisipkannya dalam sebuah puisi satir.
Tidak diketahui pasti apakah puisi yang dikirim Fadli Zon lewat broadcast blackberry ini ditujukan untuk Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat menjabat Presiden RI ke-5.
Seperti diketahui, di era kepemimpinan Mega penjualan sejumlah aset negara kepada asing dan belakangan kembali menjadi sorotan publik. Seperti penjualan Indosat kepada Singapura, aset BPPN, kapal tanker VLCC milik Pertamina, hingga gas Tangguh yang dijual murah ke China.
Dalam puisinya itu Fadli Zon juga bicara soal kesederhanaan, nasionalisme hingga pengkhianatan. Berikut petikan puisi satir Fadli Zon yang dikirim Rabu (26/3), dengan judul Airmata Buaya:
Airmata Buaya
Kau bicara kejujuran sambil berdusta
Kau bicara kesederhanaan sambil shopping di Singapura
Kau bicara nasionalisme sambil jual aset negara
Kau bicara kedamaian sambil memupuk dendam
Kau bicara antikorupsi sambil menjarah setiap celah
Kau bicara persatuan sambil memecah belah
Kau bicara demokrasi ternyata untuk kepentingan pribadi
Kau bicara kemiskinan di tengah harta bergelimpangan
Kau bicara nasib rakyat sambil pura-pura menderita
Kau bicara pengkhianatan sambil berbuat yang sama
Kau bicara seolah dari hati sambil menitikkan air mata
Air mata buaya
Saat ditanya siapa yang dimaksud Fadli Zon lewat puisi satirnya itu? Dirinya hanya tertawa. “Hehehe,” jawabnya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menegaskan bahwa partainya berkomitmen penuh untuk menjadikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai lokomotif perekonomian nasional. Menurutnya, BUMN merupakan kunci bagi kebangkitan dan kedaulatan ekonomi Indonesia.
“Hal tersebut merupakan bagian dari 6 Program Aksi Transformasi Bangsa Partai Gerindra yaitu membangun ekonomi yang kuat, adil, dan makmur,” kata Fadli melalui siaran pers, Jumat (28/3).
Dijelaskannya, BUMN sangat vital karena menguasai sektor-sektor yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. BUMN juga berperan apabila pasar tidak dapat berfungsi dengan baik dan pendanaan sektor pertanian yang dianggap beresiko besar.
Mengingat peran vital tersebut, lanjutnya, penguasaan penuh BUMN oleh pemerintah sangatlah penting. Fadli menegaskan, jika berkuasa, Gerindra tidak akan menjual aset BUMN kepada pihak asing.
“BUMN sebagai aset negara yang sangat penting harus sepenuhnya dikuasai dan dijaga oleh negara, jangan sampai dikuasai oleh pihak asing,” ujarnya.
Lebih lanjut Fadli mengatakan bahwa untuk memaksimalkan potensi BUMN bukanlah pekerjaan mudah. Pasalnya, agar bermanfaat, BUMN harus dikelola secara profesional dan mampu menghasilkan keuntungan secara finansial.
“Negara ini memiliki lebih dari 150 BUMN sebagai pelaku ekonomi, tetapi hanya sebagian kecil saja yang peranannya sesuai dengan harapan, sedangkan untuk sebagian besar belum memiliki nilai strategis bagi perkonomian bangsa,” tandasnya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menganggap isu yang dilempar PKS soal rencana penjegalan Ahok sebagai Gubernur menggantikan Jokowi adalah hal basi yang tak perlu ditanggapi.
Rencana penggalangan masa oleh Gema Keadilan dan Benteng Muda PKS untuk menolak Basuki Tjahya Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta, ternyata hanya ditanggapi sebagai angin lalu oleh Fadli Zon mewakili suara Partai Gerindra.
Menurutnya, isu semacam ini bukanlah hal baru, dan Fadli percaya, masyarakat Indonesia dan khususnya Jakarta tidak akan pernah termakan karena isu politik murahan (Bro!) dan mengada-ada.
“Isu seperti itu tidak perlu ditanggapi, toh Ahok sampai sekarang masih jadi Wagub kok, bukan Gubernur. Toh, ini juga sudah pernah dicoba, tapi kan masyarakat sudah pintar. Jadi, ya tidak akan pernah didengar,” ujar Fadli saat dihubungi saat dikonfirmasi. Artinya, PKS lempar isu politik mirip permainan anak-anak “odong-odong” murah meriah.
Namun, Fadli justru memberikan masukan Gema Keadilan dan Benteng Muda PKS. Menurutnya, Ormas binaan PKS ini sebaiknya mengkritisi gubernur yang sedang menjabat saat ini, ketimbang mengkhayal atau “lebay” soal siapa yang akan duduk menjadi Gubernur DKI nanti.
“Sebaiknya kalau mau mengkritisi ya, gubernur yang sedang menjabat saja. Coba dilihat, apa saja pekerjaan dan tugas yang sudah diselesaikannya. Jangan malah mengkhayal soal siapa yang akan jadi gubernur di masa depan,” ungkap Fadli.
Seperti diketahui, isu ini dilempar Gema Keadilan dan Benteng Muda PKS setelah mereka mengaku melakukan survey kepada lebih dari 1500 orang. Dari hasil survey itu, disimpulkan bahwa 94 % warga Jakarta tidak ingin Ahok menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
