Partai Gerindra mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar turut menuntaskan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan bus Transjakarta yang kini ditangani kejaksaan.
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, lembaga yang dipimpin Abraham Samad tersebut dinilainya dapat menghilangkan kesan politis di balik proyek senilai Rp 1,5 triliun itu.
“Jangan sampai ada orang yang dikhususkan dan dispesialkan dalam kasus-kasus hukum, termasuk transjakarta. Dan mungkin KPK proaktif melihat kasus ini, supaya jangan terkesan ada politik di belakang ini. Siapapun itu,” ujar Fadli Zon di Media Center Gerindra, Jalan Harsono RM, Ragunan, Jakarta Selatan, Senin (7/4/2014).
Fadli juga membantah bahwa terdapat unsur politis dalam desakan partainya agar kasus yang telah menjerat anak buah Jokowi tersebut segera dituntaskan. Baginya, pengusutan ini lebih kepada kepentingan masyarakat yang sangat membutuhkan transportasi yang layak di tengah kemacetan luar biasa ibukota.
“Transportasi ini sangat sensitif mengingat di Jakarta kemacetan luar biasa. Tiba-tiba kok busnya karatan. Atau mark up nya tinggi. Ini saya kira dimintai pertangung jawaban,” katanya
“Saya kira itu harus dipisahkan antar hukum dan politik. Hukum jangan menjadi subkordinasi politik,” pungkas Fadli.