Teror yang dialami Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai sebagai dampak dari lambatnya pengambilan keputusan soal nasib calon Kapolri Komjen Budi Gunawan. Hal tersebut menyebabkan KPK dan Polri dirugikan.
“Ini konsekuensi dari cukup lamanya pengambilan keputusan itu. Eksesnya ke mana-mana dan jadinya merugikan institusi Polri dan KPK, Kata Wakil Ketua DPP Gerindra Fadli Zon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (13/2/2015).
Dia menambahkan masih menunggu keputusan Jokowi. Apakah memang masih menunggu praperadilan seperti yang disampaikan, atau akan mengambil putusan minggu ini. “Kita liat saja,” ucapnya singkat.
Kami, sambungnya, ingin calon tentu yang tidak memiliki masalah, tapi di sisi lain kita juga hargai proses hukum yang ada. Termasuk praperadilan. “Sehingga ketika presiden sampaikan nama dari enam nama yang ada dari Kompolnas dan satu nama ke DPR, itu artinya presiden sudah melakukan seleksi, karena DPR tidak diberi kesempatan untuk melakukan seleksi, lain jika diberikan dua atau tiga nama,” terangnya.
Presiden sudah melakukan seleksi ketat dari enam nama calon kapolri, melalui institusi yang ada. “Sehingga kita tidak bisa milih, hanya satu nama itu,” terangnya.
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengungkapkan penyidik dan pegawai KPK menerima teror pasca-menyidik kasus Komjen Budi Gunawan.
Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto tadi sore menemui Kepala Staf Kepresidenan Luhut Pandjaitan di Istana Kepresidenan. Keduanya disebut tidak membahas isu KPK-Polri.
“Tidak bahas itu (KPK-Polri). Ngobrol-ngobrol saja. Sudah rencana sejak lama,” kata Waketum Gerindra Fadli Zon saat dihubungi, Kamis (12/2/2015).
Fadli menuturkan bahwa beberapa waktu lalu Prabowo menerima kedatangan Dubes Prancis untuk RI di kediamannya. Isi pertemuan itu yang kemudian disampaikan ke Luhut.
“Kemudian Prabowo menyampaikan pesan dari pemerintah Prancis,” ucap Fadli.
Pertemuan di Istana Kepresidenan itu hanya berlangsung empat mata antara Prabowo dan Luhut. Menurut Fadli, Prabowo tidak menemui Jokowi atau pihak-pihak lain.
Prabowo masuk ke Gedung Bina Graha Kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 16.15 WIB. Gedung Bina Graha adalah kantor tempat Luhut bekerja. Kedatangan Prabowo ini luput dari pantauan awak media sebab dia masuk lewat pintu samping Istana di Jalan Veteran III.
Prabowo bertemu Luhut sekitar 45 menit. Sekitar pukul 17.00 WIB, Prabowo terlihat keluar dari pintu yang sama.
Terjadinya banjir di Jakarta akibat semakin sedikitnya daerah resapan air serta buruknya sistem drainase di wilayah tersebut. Kondisi itu tidak semestinya Gubernur Jakarta menyalahkan pihak lain.
Demikian diungkapkan oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat menghadiri harlah partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di Cibinong, Bogor, Kamis 12 Februari 2015. Dalam acara tersebut diadakan penanaman 1.000 pohon bambu di bantaran Kali Ciliwung.
Menurut politikus Partai Gerindra ini, banjir di Jakarta disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya daerah resapan air yang terus berkurang. Jakarta dipadati berbagai bangunan, seperti gedung, perumahan warga, dan mal yang jumlahnya 120 mal. Bahkan, 40 persen area fasilitas umum dan sosial yang seharusnya menjadi wilayah resapan air sudah menjadi lokasi bangunan.
“Harus introspeksi bahwa banjir itu bukan kiriman dari Bogor atau sabotase. Tapi, masalahnya ada di Jakarta itu sendiri,” ucap Fadli.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu memuji salah satu langkah penanganan banjir yang direncanakan pemerintah DKI, yakni pembangunan tembok raksasa penahan ombak laut atau Giant Sea Wall. Pembuatan tembok raksasa ini penting untuk menahan banjir akibat air laut yang pasang. Di Amsterdam, Belanda, tembok semacam ini cukup berhasil menahan banjir rob.
“Amsterdam itu kotanya lebih rendah daripada permukaan air laut. Penyempurnaan sistem drainase dan deep tunnel atau pembuatan sodetan. Katanya kalau Gubernur (Jokowi) jadi Presiden banjir beres. Setelah jadi Presiden banjir belum juga hilang,” ucap Fadli.
Terkait dengan penanaman pohon bambu, menurut Fadli hal tersebut sebagai bentuk dari menjaga lingkungan dan kelestarian alam. Dipilihnya bambu karena pohon tersebut dapat mencegah erosi dan dapat menyimpan air. Selain itu, bambu berfungsi sebagai ekologi, budaya, dan bernilai ekonomi.
“Bambu adalah tanaman khas Indonesia dan ada di mana-mana karena murah, sehingga diharapkan masyarakat Indonesia dapat menanam bambu sebanyak-banyaknya,” ujarnya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengingatkan seluruh kader partainya untuk berkomitmen menjadi politisi yang bersih bebas dari korupsi.
“Ini yang harus diingatkan bersama dan berkomitmen bersama agar seluruh kader menjadikan partai Gerindra sebagai partai yang bersih bebas dari korupsi,” kata Fadli yang juga Wakil Ketua DPR dalam acara peringatan HUT ke-7 Partai Gerindra di Kampung Muara Beres, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis.
Fadli mengatakan HUT ke-7 Gerindra menjadi momentum penting bagi seluruh kader, karena di usianya yang masih muda partai bimbingan Prabowo tersebut telah menjadi partai nomor tiga terbesar.
Ia mengatakan perkembangan partai sangat pesat dilihat dari jumlah kader dan anggota DPR yang sudah menduduki kursi parlemen.
“Ini patut disyukuri selama tujuh tahun kita berjuang dan kini menjadi partai ketiga terbesar, jumlah anggota DPR yang tadinya 600 sekarang sudah 2.200 se-Indonesia. Ke depan kita bisa menjadi partai nomor satu,” katanya.
Wakil Ketua DPR RI tersebut mengatakan, peringatan HUT ke-7 Partai Gerindra tinggi pusat diperingati dalam kesederhanaan dengan memotong tumpeng yang dilakukan oleh Prabowo.
Ia juga menyampaikan pesan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kepada seluruh kadernya bahwasanya Partai Gerindra bukan sekedar partai politik yang digunakan untuk kepentingan sendiri.
“Gerindra adalah partai yang melahirkan pejuang politik, menjadi wadah atau alat untuk penetingan rakyat. Jangan berjuang sendiri-sendiri. Partai digunakan sebagai alat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat,” katanya.
Namun lanjut dia, dalam kesederhanaan tersebut bertujuan untuk lebih memaknai usia tujuh tahun dengan lebih bermanfaat.
“Seperti kali ini kita melakukan penanaman Bambu di bantaran Sungai Ciliwung, karena ini momentum yang pas disaat Jakarta sedang dilanda banjir,” katanya.
Sementara itu, perayaan HUT ke-7 Partai Gerindra tingkat Kabupaten Bogor ini dihadiri sejumlah anggota DPC dan kader partai berlambang garuda tersebut.
Acara berlangsung sederhana memotong tumpeng, yang diberikan kepada tokoh masyarakat penggerak dibidang likungan seperti pemilik rumah bambu Abah Jatnika Nanggamiharja, lalu Teja penggerak masyarakat peduli Ciliwung-Puncak, dan masih banyak tokoh lainnya.
Dalam acara tersebut juga dilakukan penanaman 20 pohon bambu betuk di kawasan Sungai Ciliwung sekaligus pemberian santunan kepada keluarga pejuang kader Partai Gerindra.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon menilai Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama arogan dalam menyikapi masalah banjir di Ibu Kota. Menurut Fadli Zon, Ahok malah menyalahkan sejumlah pihak lain atas terjadinya banjir di Jakarta. Padahal, dia menambahkan, sedikitnya daerah resapan air dan buruknya sistem drainase adalah pemicu masalah tersebut.
“Kalau saya lihat, Ahok terlalu menyederhanakan persoalan. Nanti dia kaget sendiri. Ahok terlalu percaya diri bisa selesaikan banjir. Itu akhirnya jadi arogan,” kata Fadli Zon seusai acara penanaman 1.000 pohon bambu dalam rangka peringatan ulang tahun Partai Gerakan Indonesia Raya di bantaran Sungai Ciliwung, Kampung Muara Beres, Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis, 12 Februari 2015.
Menurut politikus Partai Gerindra ini, banjir di Jakarta disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya daerah resapan air yang terus berkurang. Fadli mengatakan Jakarta dipadati berbagai bangunan, seperti gedung, perumahan warga, dan mal yang jumlahnya 120. Bahkan, 40 persen area fasilitas umum dan sosial yang seharusnya menjadi wilayah resapan air sudah menjadi lokasi bangunan.
“Harus introspeksi bahwa banjir itu bukan kiriman dari Bogor. Tapi, masalahnya ada di Jakarta itu sendiri,” ucap Fadli. “Sekarang telanjur dibangun. Jadi langkah ke depannya harus ada.”
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu memuji salah satu langkah penanganan banjir yang direncanakan pemerintah DKI, yakni pembangunan tembok raksasa penahan ombak laut (giant sea wall). Pembuatan tembok raksasa ini penting untuk menahan banjir akibat air laut yang pasang. Di Amsterdam, Belanda, tembok semacam ini cukup berhasil menahan banjir rob tersebut.
“Amsterdam itu kotanya lebih rendah daripada permukaan air laut. Penyempurnaan sistem drainase dan deep tunnel atau pembuatan sodetan. Katanya kalau Gubernur (Jokowi) jadi presiden banjir beres. Kan tinggal dibuktikan,” ucap Fadli.
Fadli menilai sebenarnya kinerja Ahok dalam menangani banjir sudah bagus karena ada rencana penyelesaian. Tapi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menyarankan Ahok agar lebih bijak dan tidak menganggap sepele masalah banjir.
“Bukan sekadar listrik mati di bendungan Pluit. Apalagi Istana kebanjiran karena sabotase. Itu malah jadi ledekan,” kata Fadli. “Masalahnya kan curah hujan tinggi dan daya resap air kurang.”
Kabar Komjen Pol Budi Gunawan tidak akan dilantik menjadi kapolri kian santer terdengar. Setelah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menyarankan Budi Gunawan untuk mundur, Ketua Tim 9 atau Tim Independen Syafii Maarif juga mengatakan, Presiden Jokowi tidak akan melantik Budi jadi kapolri.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan enggan menanggapi kabar tersebut. Namun, politisi Partai Gerindra itu menekankan, sebagai mitra pemerintah, DPR menunggu keputusan langsung dari presiden.
”Seperti sikap kita sejak semula, ini hak prerogatif presiden. Presiden bisa exercise haknya itu. Kan yang mengusulkan awal presiden, kalau dilantik hak presiden, kalau revisi hak presiden. Kita tunggu keputusan formal, bukan rumor. Harus dari presiden sendiri,” kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (4/1/2015).
Fadli menegaskan, apapun isu yang beredar jika bukan datang langsung dari presiden, pihaknya tak bisa memutuskan sikap.
“Kita belum tahu, belum ada keterangan resmi. Kemarin saat bertemu presiden, beliau hanya mengatakan akan menentukan secepatnya,” ujar Fadli.
Fadli menyindir Mensesneg Pratikno yang menyarankan Budi Gunawan mundur jadi kapolri melalui media. Harusnya, kata dia, Pratikno membicarakan dan menyampaikan hal tersebut kepada presiden.
“Menteri atau pembantu presiden harusnya bicara langsung ke presiden dong, tapi ini kan malah ke media. Kita kan negara hukum, jadi jangan berandai-andai jauh akan lebih indah kalau Pak BG itu mundur atau apa lah,” tandas Fadli Zon. (Sun/Mut)
Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mempertanyakan janji Presiden Joko Widodo saat kampanye pemilihan presiden yang akan membangun 50 ribu Puskesmas. Pembangunan tersebut akan dirampungkan dalam kurun waktu lima tahun.
Melalui akun Twitter pribadinya, Selasa (6/1), politikus Gerindra tersebut mengingatkan janji kampanye Jokowi tersebut. Menurutnya, sudah tiga bulan pemerintahan Jokowi-JK berjalan, dirinya belum melihat pembangunan Puskesmas.
“Waktu kampanye @jokowi_do2 janji bangun 50.000 puskesmas. Artinya 1 Hari 27 puskesmas. Sampai sekarang sudah hampir hampir 3 bulan, sudah belum kelihatan tanda-tanda.”
Fadli Zon dikenal kerap menyerang kebijakan yang dibuat pemerintahan Jokowi-JK. Salah satu serangan adalah saat Menteri BUMN Rini Soemarno berencana menjual gedung Kementerian BUMN. Ia mengatakan, tidak mungkin dari sekian banyak penduduk Indonesia tak ada yang mumpuni untuk menjadi bos BUMN.
“Kalau tidak ada lagi orang Indonesia yang pintar bisa jadi CEO, maka ya boleh dibilang silakan cari dari negara lain. Tapi saya sangat yakin masih banyak orang Indonesia yang bisa jadi CEO. Yang paling penting adalah jangan political appointed,” ujar Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/12).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menurunkan harga premium dari Rp 8.500 per liter menjadi Rp 7.600. Jokowi juga mencabut subsidi untuk premium per 1 Januari 2015.
Artinya, harga premium yang dijual SPBU Pertamina saat ini menjadi fluktuatif, mengikuti perkembangan harga minyak di pasar dunia.
Wakil Ketua DPRFadli Zon mengibaratkan kebijakan yang diambil Pemerintahan Presiden Jokowi soal BBM seperti akrobat. Jika ingin diturunkan, seharusnya Presiden Jokowi mematok harga BBM di bawah harga sebelumnya, yakni Rp 6.500 per liter.
“Kalau mau turun itu harus sesuai dengan harga sebelum dinaikkan. Kalau sekarang ini bukan turun, masih tetap naik,” kata Fadli kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (6/1).
Lebih lanjut, Fadli menegaskan, seharusnya pemerintah menurunkan harga BBM jenis premium di bawah RP 6.500. Kebijakan di bulan pertama awal pemerintahan Presiden Jokowi menaikkan harga BBM dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500 dan kemudian diturunkan kembali menjadi Rp 7.600 dianggap seperti akrobat atau tukang sulap saja.
“Sekarang ini hanya akrobat saja, dinaikkan lalu diturunkan, jadi seolah-olah turun, padahal naik,” tegasnya.
Dengan demikian, tambah Fadli, justru kebijakan yang diambil Pemerintahan Presiden Jokowi membuat beban rakyat semakin terhimpit.
“Jadi pemerintahan sekarang ini justru membuat kehidupan masyarakat semakin sulit, BBM naik, listrik naik,” tandasnya.
Seratus hari Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan jatuh pada 20 Januari 2015 mendatang. Banyak gebrakan-gebrakan serta janji-janji politik yang diucap Jokowi sewaktu kampanye pilpres dan setelah menjabat.
“Gebrakannya banyak, tapi hasilnya belum kelihatan,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (6/1).
Lebih jauh, wakil ketua DPR itu menyerahkan sepenuhnya kinerja Pemerintahan Jokowi terhadap masyarakat untuk menilai raihan jelang 100 hari tersebut.
“Penilaian itu ada pada masyarakat, apakah masyarakat merasa puas atau tidak puas, dari aproval banyak yang tidak puas,” jelasnya.
Namun demikian, Fadli mengaku bila kinerja Pemerintahan Presiden Jokowi belum terlihat nyata bila dibandingkan dengan banyaknya janji-janji kepada rakyat. Justru dia mengibaratkan kinerja pemerintah jelang 100 hari seperti sirkus.
“Seperti kita nonton sirkus, enak dipandang tapi tidak ada hasil apa-apa,” sindirnya.
Kewenangan izin terbang sebuah maskapai penerbangan ada di tangan Kementerian Perhubungan. Tapi apa yang terjadi dengan AirAsia QZ8501 kemarin, burung besi itu disebut kementerian yang dipimpin Ignasius Jonan sudah melakukan penerbangan ilegal.
Buruknya sistem penerbangan di Tanah Air menjadi perhatian Wakil Ketua DPR, Fadli Zon. Apalagi untuk kasus AirAsia, dia menduga ada pejabat di Kementerian Perhubungan yang bermain soal perizinan.
“Sudah pasti dong ada yang bermain,” kata Fadli kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (5/1).
Soal perizinan, Fahri menjelaskan, tentu ada dua pihak yang berhubungan. Antara pemberi izin dan yang mengajukan izin.
Dalam hal ini, kata dia, sebaiknya Kementerian Perhubungan tidak langsung menyalahkan maskapai penerbangan. Harusnya, lebih dulu dilakukan evaluasi dan pembenahan secara keseluruhan terhadap internal kementeriannya.
“Pasti ada dua pihak, Kemenhub tak boleh menyalahkan. Kemenhub juga harus intropeksi, benahilah secara keseluruhan,” tegasnya.
Lebih lanjut, tambah Fadli, pihaknya menyarankan untuk saat ini fokus diselesaikan dulu soal evakuasi korban daripada sibuk menyalahkan maskapai penerbangan.
“Itu enggak usah dipersoalkan dulu sekarang, selesaikan evakuasi dulu, keluarga dalam suasana duka, konsentrasi dulu evakuasi,” tandasnya.
Sebelumnya, Kepala Pusat Komunikasi Publik, J.A Barata membeberkan pelanggaran izin yang dilakukan pihak AirAsia. Pada surat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor AU.008/30/6/DRJU.DAU-2014 tanggal 24 Oktober 2014 perihal izin penerbangan luar negeri periode winter 2014/2015, rute Surabaya-Singapura (PP) yang diberikan kepada Indonesia AirAsia hanya pada hari Senin, Selasa, Kamis dan Sabtu.
“Namun pada pelaksanaannya penerbangan maskapai tersebut dilaksanakan di luar izin yang diberikan, yaitu antara lain pada hari Minggu,” ujarnya di Kemenhub, Jakarta, Jumat (2/1).
Barata menegaskan, pihak Indonesia AirAsia tidak mengajukan permohonan perubahan hari operasi kepada Direktorat Jendral Perhubungan Udara. Dengan begitu, Kementerian Perhubungan memasukkan dalam kategori pelanggaran izin dan aturan yang berlaku
