Presiden Joko Widodo (Jokowi) menurunkan harga premium dari Rp 8.500 per liter menjadi Rp 7.600. Jokowi juga mencabut subsidi untuk premium per 1 Januari 2015.
Artinya, harga premium yang dijual SPBU Pertamina saat ini menjadi fluktuatif, mengikuti perkembangan harga minyak di pasar dunia.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengibaratkan kebijakan yang diambil Pemerintahan Presiden Jokowi soal BBM seperti akrobat. Jika ingin diturunkan, seharusnya Presiden Jokowi mematok harga BBM di bawah harga sebelumnya, yakni Rp 6.500 per liter.
“Kalau mau turun itu harus sesuai dengan harga sebelum dinaikkan. Kalau sekarang ini bukan turun, masih tetap naik,” kata Fadli kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (6/1).
Lebih lanjut, Fadli menegaskan, seharusnya pemerintah menurunkan harga BBM jenis premium di bawah RP 6.500. Kebijakan di bulan pertama awal pemerintahan Presiden Jokowi menaikkan harga BBM dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500 dan kemudian diturunkan kembali menjadi Rp 7.600 dianggap seperti akrobat atau tukang sulap saja.
“Sekarang ini hanya akrobat saja, dinaikkan lalu diturunkan, jadi seolah-olah turun, padahal naik,” tegasnya.
Dengan demikian, tambah Fadli, justru kebijakan yang diambil Pemerintahan Presiden Jokowi membuat beban rakyat semakin terhimpit.
“Jadi pemerintahan sekarang ini justru membuat kehidupan masyarakat semakin sulit, BBM naik, listrik naik,” tandasnya.
– Sumber –