Blog

BKSAP Tekankan Pentingnya Multilateralisme di Masa Pandemi

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menekankan pentingnya kerja sama global sebagai salah satu diplomasi parlemen di masa pandemi COVID-19.

Menurut Ketua BKSAP Fadli Zon, prinsip multilateralisme sudah lama diterapkan di Inter Parliamentary Union (IPU) melalui koordinasi dan kolaborasi bersama seluruh anggotanya. Namun, semangat gotong royong ini harus terus diperkuat.

“BKSAP melihat kebutuhan mendesak untuk memperkuat solidaritas dan kerja sama multilateral selama masa pandemi ini. Negara-negara semakin memperkuat kemitraan. Tentunya semangat multilateralisme dan solidaritas global ini harus menjadi komitmen berkelanjutan pasca Covid-19,” kata Fadli saat menghadiri peluncuran buku peringatan 130 tahun berdirinya IPU secara virtual, Kamis (8/10/2020).

Dirinya menjelaskan, Indonesia berkomitmen untuk terus berpartisipasi dalam diplomasi multilateral antar parlemen melalui IPU. Organisasi ini menjunjung tinggi demokrasi dan kesetaraan antar negara anggota.

“Di IPU juga kita dapat mencapai konsensus untuk isu-isu penting yang di organisasi lain mengalami deadlock, seperti isu Myanmar di AIPA,” jelas Fadli.

Anggota BKSAP DPR RI Luluk Nur Hamidah juga menyuarakan pentingnya semangat multilateralisme dalam mengatasi pandemi Covid-19.

Luluk mendukung upaya pemerintah untuk memastikan bahwa semua negara mendapatkan akses setara terhadap vaksin Covid-19 dengan aman dan harga terjangkau. IPU juga dinilai mengambil peran penting dalam mendorong semangat multilateralisme tanpa meninggalkan satu negara.

“Karena ini situasi yang kita hadapi bersama. Jangan sampai kemudian ada satu negara justru melihat ini sebagai peluang bisnis,” ujar Luluk.

“Saya kira prinsip-prinsip kemanusiaan, semangat dan solidaritas yang harus kita munculkan. Kita harus berpikir bahwa ada begitu banyak negara-negara yang masih jauh tertinggal di belakang dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai warga dunia termasuk juga IPU. Prinsip-prinsip keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan itu perlu untuk terus kita kuatkan satu sama lain,” tutupnya.

Adapun IPU merupakan organisasi antar parlemen tertua di dunia dan organisasi pertama yang membidangi negosiasi politik antar negara.

Sumber

Fadli Zon Minta Maaf Tak Bisa Cegah Pengesahan UU Cipta Kerja

Pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) menjadi UU, atau yang lebih dikenal dengan Omnibus Law Cipta Kerja, Senin 5 Oktober lalu dinilai pantas jadi kontroversi.

Kendati telah diprotes banyak kalangan, terutama kaum buruh, pembahasan dan kemudian pengesahan RUU itu jalan terus dan dilakukan dengan secepat kilat. Apakah undang-undang kontroversial ini bisa menjadi obat bagi resesi ekonomi, ketika investasi di mana-mana juga sedang ambruk?

Anggota DPR Fadli Zon berpendapat meskipun semangatnya baik, sejak awal dirinya selalu berpandangan pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja ini tidak tepat-waktu dan tidak tepat-sasaran.

“Disebut tidak tepat waktu karena saat ini kita sedang berada di tengah-tengah pandemi. Prioritas utama mestinya isu kesehatan dan kemanusiaan seperti dinyatakan Presiden sendiri,” kata Fadli dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Rabu (7/10/2020).

Terlebih, kata dia, tingkat kematian dokter kita saat ini tertinggi di Asia. Menurut IDI, lanjut dia, setidaknya ada 130 dokter meninggal akibat menangani Covid-19 sejauh ini. Angka-angka ini tentu saja tak bisa disepelekan.

Untuk menampung pasien, jumlah kamar di rumah sakit bisa ditambah dalam sekejap, tapi tak demikian halnya dengan tenaga kesehatan yang menangani. Begitu juga dengan tingkat kematian akibat Covid-19 di Indonesia, berada di atas rata-rata dunia.

“Artinya, ada hal lain yang jauh lebih serius untuk ditangani dibanding omnibus law,” kata politikus Gerindra ini.

Menurut dia, omnibus law ini juga tidak tepat sasaran. Jika kalau tujuannya adalah untuk mendatangkan investasi, apa yang menjadi hambatan investasi dengan apa yang dirancang oleh omnibus law ini sama sekali tak sinkron. “Memang yang disorot adalah perizinan dan aturan yang tumpang tindih?” tandasnya Fadli.

Fadli memaparkan, menurut World Economic Forum (WEF), kendala utama investasi di Indonesia adalah korupsi, inefisiensi birokrasi, ketidakstabilan kebijakan, serta regulasi perpajakan.

“Tapi yang disasar omnibus law kok isu ketenagakerjaan? Bagaimana ceritanya? Jadi, antara diagnosa dengan resepnya sejak awal sudah tak nyambung,” tutur Fadli.

Fadli bisa memahami kenapa saat ini masyarakat banyak yang gelisah dan marah terhadap omnibus law. Karena mereka melihat kepentingan dan suara mereka sama sekali kurang diperhatikan. Kaum buruh, yang saat ini berada dalam posisi sulit akibat Covid-19, posisinya jadi kian terpojok.

Dalam catatan Fadli, ada beberapa isu yang mengusik rasa keadilan buruh. Misalnya, skema pesangon kepada pekerja yang di-PHK diubah dari sebelumnya 32 bulan upah, kini menjadi 25 bulan upah.

Kemudian, penghapusan UMK (upah minimum kabupaten) menjadi UMP (upah minimum provinsi). Padahal, menurut data lapangan, besaran UMP ini pada umumnya adalah di bawah UMK. Alih-alih meningkatkan kesejahteraan buruh, omnibus law ini belum apa-apa sudah akan menurunkan kesejahteraan mereka.

Selain itu, kata Fadli, hak-hak pekerja yang sebelumnya dijamin, seperti hak istirahat panjang, uang penghargaan masa kerja, serta kesempatan untuk bekerja selama lima hari dalam seminggu, kini tak ada lagi.

“Sehingga, secara umum, omnibus law ini memang tak memberi rasa keadilan, bukan hanya buat buruh, tapi juga buat masyarakat secara umum,” tuturnya.

Di sisi lain, Fadli menilai omnibus law ini bisa menjadi preseden buruk bagi demokrasi. Ada beberapa alasannya. Pertama, omnibus law telah membuat parlemen kurang berdaya.

“Bayangkan, undang-undang ini mengubah 1.203 pasal dari 79 undang-undang yang berbeda-beda. Bagaimana parlemen bisa melakukan kajian dan sinkronisasi pasal sekolosal itu dalam tempo singkat? Sangat sulit,” tandasnya.

Alhasil, kata dia,parlemen menyesuaikan diri dengan keinginan pemerintah. Mungkin dalam beberapa isu parlemen bisa memasukkan sejumlah kepentingan masyarakat. Tapi kepentingan pemerintah jauh lebih dominan. Ini tentunya bukan praktik demokrasi yang kita kehendaki.

Kedua, kata dia, omnibus law telah mengabaikan partisipasi masyarakat. Membahas seluruh materi yang telah disebutkan tadi dalam tempo yang singkat mustahil dilakukan, apalagi di tengah berbagai keterbatasan dan pembatasan semasa pandemi ini. Sehingga, pembahasan omnibus law ini kurang memperhatikan suara dan partisipasi masyarakat.

Sumber

Mikrofon Mati Sebelum 5 Menit, Artinya Dimatikan!

Insiden mikrofon yang dimatikan Ketua DPR Puan Maharani saat anggota Fraksi Demokrat (FPD) menyampaikan interupsi dalam rapat paripurna pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker), Senin (5/10/2020) menjadi sorotan di masyarakat.

Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra yang juga mantan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon pun angkat bicara. Menurut Fadli, mikrofon anggota DPR akan mati secara otomatis jika sudah berbicara lebih dari lima menit saat menyampaikan interupsi.

Mik hanya akan mati sendiri kalau waktu bicara anggota sudah melewati 5 menit. Itulah waktu bicara untuk interupsi,” kata Fadli dalam akun twitternya pribadinya @Fadlizon sebagaimana dikutip Okezone, Rabu (7/10/2020).

Fadli melanjutkan jika mikrofon belum sampai lima menit namun sudah mati, kemungkinan hal tersebut dimatikan dari meja pimpinan.

“Kalau belum 5 menit mik sudah mati artinya dimatikan dari tombol meja pimpinan @DPR_RI,” jelasnya.

Sebelumnya, video Puan Maharani mematikan mikrofon itu viral di media sosial. Awalnya, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Irwan menyampaikan pandangannya mengenai RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Setelah itu, Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Golkar yang saat itu sebagai pimpinan sidang paripurna Azis Syamsuddin terlihat berdiskusi sebentar dengan Puan Maharani yang duduk di sebelahnya. Setelah itu, Puan Maharani terlihat menekan tombol mematikan mikrofon, suara Irwan pun langsung tak terdengar.

Sumber

BKSAP Dorong WTO Jamin Sistem Ketersediaan Vaksin Covid-19

Ketua Badan Kerja Sama Antar ParlemenB= (BKSAP) DPR Fadli Zon mendorong Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk menjamin sistem perdagangan internasional dengan cara melindungi aspek ketersediaan dan keterjangkauan universal atas vaksin Covid-19.

Fadli Zon mengatakan, perjanjian perdagangan seperti Trade-Related on Intellectual Property Rights (TRIPS) atau perjanjian hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan perdagangan harus dibuat lebih fleksibel dalam perdagangan kebutuhan medis termasuk keterbukaan pengadaan vaksin.

Hal ini disampaikan oleh Fadli Zon saat mengikuti pertemuan Steering Committee of the Parliamentary Conference on the WTO (SC PCWTO) ke-46 secara daring, Rabu (30/9/2020).

“Ada kebutuhan urgent untuk memastikan ketersediaan, aksesibilitas dan keterjangkauan, pengembangan sedikitnya 180 vaksin di level global. Karena, pada akhirnya vaksin merupakan bagian dari barang yang diperdagangkan,” kata Fadli Zon.

Fadli juga menggali lebih jauh peran Dewan Umum WTO sebagai satu dari dua organ penafsir perjanjian perdagangan multilateral dalam konteks Perjanjian TRIPS. Yakni, untuk melihat adanya peluang fleksibilitas dalam penerapan Perjanjian TRIPS khususnya dalam situasi darurat kesehatan seperti saat ini.

Menanggapi hal ini, Ketua Dewan Umum WTO David Walker memastikan dalam Perjanjian TRIPS, tersedia sejumlah fleksibilitas-fleksibilitas yang dapat digunakan.

“Bahkan fleksibilitas yang ada juga berkembang seiring waktu,” jelas David.

Sementara itu, Ketua Rapat Bernd Lange menjelaskan perhatian Parlemen Eropa atas vaksin yang harus tersedia untuk semua.

Diketahui, rapat SC PWTO ke-46 kali ini merupakan rapat yang digelar anggota SC dalam pertemuan rutin yang kerap berdekatan dengan pelaksanaan WTO Public Forum.

Sumber