Anggota Komisi I DPR Fadli Zon mendoakan agar seluruh awak kapal selam milik TNI Angkatan Laut, KRI Nanggala 402selamat.
Anggota Fraksi Partai Gerindra ini berharap ada mukjizat. “Semoga di bulan suci Ramadhan ini ada mukjizat keselamatan bagi para prajurit KRI Nanggala 402. Al Fatihah,” cuit Fadli dikutip dari lini masa Twitter @fadlizon, Sabtu (24/4/2021).
Dalam cuitannya, Fadli Zon mengunggah postingan Kementerian Pertahanan yang mengajak doa untuk keselamatan KRI Nanggala 402.
Dalam cuitannya, Fadli Zon mengunggah postingan Kementerian Pertahanan yang mengajak doa untuk keselamatan KRI Nanggala 402
Diketahui, hingga kini KRI Nanggala-402 milik TNI AL yang mengangkut 53 awak tersebut belum ditemukan dan upaya pencarian masih terus dilakukan. Kapal selam buatan Jerman tahun 1979 itu dikabarkan hilang kontak saat menjalani latihan di perairan Bali Utara sejak Rabu 21 April 2021, sekitar pukul 03.00 waktu setempat.
TNI sendiri telah mengerahkan 21 KRI untuk mencari Nanggala-402 beserta seluruh prajurit dan kru kapal, yang total-nya mencapai 53 orang.
Selain itu ada 4 kapal lain dari kepolisian yang membantu pencarian, yakni Gelatik, Enggang, Barata, dan Balam. Keempat kapal itu disebut dilengkapi dengan ROV atau remotely operated underwater vehicle.
Negara-negara sahabat juga mengirimkan perbantuan kapal seperti kapal MV Swift Rescue dari Singapura, Mega Bakti dari Malaysia masih dalam perjalanan, HMAS Ballarat dan Sirius dari Australia, kapal India dan pesawat Poseidon dari Amerika Serikat.
Isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju sudah mencuat belakangan ini, namun belum ada kepastian kapan akan dilakukan.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu dibantu orang-orang yang kompeten di bidangnya. Sehingga persoalan-persoalan yang menjadi prioritas saat ini bisa segera diselesaikan.
“Sebenarnya Presiden ini harus dibantu di dalam memikirkan ini, karena orang yang pintar sekalipun, itu sangat ditentukan oleh orang yang berada di sekelilingnya dan itu menurut saya,” ujar Fadli dalam diskusi daring, Sabtu (24/4/2021).
Menurut Fadli, semakin banyak menteri yang sesuai dan berkompeten di bidangnya, akan semakin memudahkan pekerjaan Presiden Jokowi. Begitu juga sebaliknya, jika tidak sesuai, bisa menjadi beban pemerintah.
“Menteri ini kan pembantu presiden, semakin banyak orang profesional di bidangnya, sebenarnya kerja presiden semakin mudah. Semakin banyak orang yang cuma coba-coba trail and error itu akan menjadi beban bagi Presiden dan pemerintahan sendiri,” terangnya.
Fadli mempertanyakan mengapa jarak reshuffle sangat dekat dengan reshuffle yang dilakukan terakhir kali oleh Presiden Jokowi. Karena dia menilai, reshuffle yang sangat berdekatan justru akan memunculkan pertanyaan dari berbagai pihak.
“Nah itu kan baru beberapa bulan. Apakah ada sesuatu yang salah dalam jangka waktu yang sangat pendek dalam waktu hanya waktu April-Mei? Ini masih kurang dari enam bulan,” urainya.
Untuk itu, Fadli berharap, Jokowi bisa fokus dan memprioritaskan pada sektor penanganan masalah ekonomi dan kesehatan.
“Kalau ada yang lain-lain mestinya dipikirkan dahulu melakukan intervensi, jadi jangan mencoba-coba cari orang yang profesional di bidangnya dan juga tergantung pada partai politik,” tandasnya
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengkritik terbitnya Instruksi Menteri yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Kata Fadli Zon, Instruksi Menteri tak bisa mencopot jabatan Kepala Daerah. Hal ini disampaikannya melalui akun Twitter @fadlizon, Kamis (19/11/2020).
“Mana bisa Instruksi Menteri (Inmen) bisa mencopot Kepala Daerah,” tulis anggota DPR RI itu. Fadli Zon mengatakan demikian karena menurutnya Kepala Daerah dipilih langsung oleh rakyat bukan Instruksi Menteri.
“KDH dipilih oleh rakyat dan prosedur pemberhentian melalui proses panjang. Bukan oleh Inmen,” ujarnya.
Banyak warganet yang sependapat dengan Fadli Zon, sebab menurut mereka tidak semudah itu memberlakukan Instruksi Menteri.
“Kalau sampai instruksi menteri dapat mencopot gubernur sama saja dengan inkonsistensi hukum atau pengaburan demokrasi kalau tidak mau dikatakan oligarki,” kata @ahani_kosim.
“Ini bukan kepolisian pa, gubernur di pilih rakyat bukan di angkat presiden, ga usah sok berkuasa lah…” ujar @theaif4.
Sebagaimana diberitakan, Tito Karnavian mengaku akan menerbitkan Instruksi Mendagri tentang Penegakan Protokol Kesehatan (Prokes) Pencegahan Covid-19 kepada seluruh kepala daerah imbas peristiwa kerumunan massa yang seolah tidak mampu ditangani kepala daerah.
“Saya sampaikan kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk mengindahkan instruksi ini, karena ada risiko menurut UU. Kalau UU dilanggar dapat dilakukan pemberhentian,” ujar Tito Karnavian dilansir dari republika.
Tito Karnavian meminta kepala daerah mematuhi segala peraturan yang berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19, termasuk aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Ia menegaskan, agar kepala daerah konsisten mentaati prokes guna mencegah penyebaran Covid-19.
“Saya meminta kepala daerah untuk menjadi teladan mematuhi protokol kesehatan, termasuk tidak ikut dalam kerumunan yang berpotensi melanggar protokol kesehatan,” kata Tito Karnavian.
Anggota DPR-RI, Fadli Zon memberikan karyanya kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Karya tersebut berupa buku yang ditulisnya berjudul Islam dan Demokrasi.
Politisi Senior dari Partai Gerindra ini, menyerahkan karya tulisnya kepada Anies Baswedaan bertepatan dengan peringatan “Mosi Integral” Mohammad Natsir.
Peringatan tersebut jatuh pada tanggal 3 April 1950. Mosi Integral Mohammad Natsir dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia sering disebut sebagai Proklamasi ke-2. Sekaligus dicatat sebagai lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Hari ini, 3 April (1950) kita peringati “Mosi Integral” Mohammad Natsir, Proklamasi ke-2 lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” ungkapnya, sebagaimana diposting dalam laman akun twitter pribadinya @fadlizon pada tanggal 3 April 2021.
Politikus Partai Gerindra Fadli Zon memosting pertemuannya dengan penyani legendaris Ernie Djohan di lini masa akun Twitternya.
Dalam pertemuannya dengan pelantun tembang-tembang lawas ini, Fadli meminta secara khusus minta tandata-tangannya di koleksi piringan hitamnya sebanyak 50-an.
Fadli mengungkapkan pelantun lagu Teluk Bayur dan Kau Selalu di Hatiku itu sebentar lagi akan memasuki usia 70 tahun.
“Ketemu penyanyi legendaris Uni Ernie Djohan sekalian minta tanda tangan utk 50an piringan hitam. Sebentar lg berusia 70 tahun, dan sudah berkarya sejak usia 12 tahun. Lagu yang terkenal antara lain Teluk Bayur, Kau Selalu di Hatiku, Mutiara yang Hilang. Sehat terus Uni,” kata Fadli dikutip dari lini masa akun Twitternya, @Fadlizon, Sabtu (27/3/2021).
Postingan Fadli Zon langsung direspons sejumlah pengguna Twitter. Salah satunya mantan Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnain yang mengaku saat kecil hafal lagu-lagu Ernie Johan.
“Salam buat Uni Ernie Djohan…Saat kecil hampir semua lagu beliau saya hafal. Mutiara yang Hilang salah satu yang terbaik…” cuit pria yang biasa disapa Ustad Tengku Zul ini.
Politikus sekaligus anggota DPR RI Fadli Zon baru-baru ini angkat suara menanggapi pernyataan Kapolsek Setu yang mengaku tidak tahu menahu soal adanya kabar dan informasi anggota polisi penembak Laskar FPIyang meninggal dunia.
Dalam cuitan yang diunggah di akun Twitternya, Fadli Zonmengungkapkan pendapatnya soal Kapolsek Setu yang menyampaikan bahwa dirinya tidak menerima laporan insiden kecelakaan tunggal yang mengakibatkan anggota polisi penembak FPI meninggal dunia.
Fadli Zonmenilai bahwa Kapolsek Setu terlihat sebagai sosok pemimpin yang jujur, sehingga pernyataan yang disampaikannya diyakini sebagai pernyataan yang penuh dengan kejujuran.
“Kapolseknya kelihatan jujur,” tulis Fadli Zon sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari akun Twitter @fadlizon, Minggu, 28 Maret 2021.
Diketahui sebelumnya, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menyebut satu orang polisi terlapor dalam kasus pembunuhan di luar hukum atau unlawful killing terhadap empat laskar FPI meninggal dunia akibat kecelakaan.
Diberitakan Pikiran Rakyat sebelumnya, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Agus Harianto membenarkan informasi tersebut.
“Saat gelar perkara, saya mendapat informasi kalau salah satu tersangka meninggal dunia karena kecelakaan,” kata Agus saat dikonfirmasi, Kamis, 25 Maret 2021.
Namun demikian Agus tidak merinci di mana lokasi kecelakaan anggota polisi tersebut hingga akhirnya meninggal dunia.
Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon mengutuk peristiwa bom bunuh diri yang terjadi di depan Gereja Katedral Makassar dan meminta aparat segera mencari, ‘dalang’ dari kejadian itu.
“Saya ikut mengutuk bom bunuh diri di depan Gereja Katedral sehingga jatuh korban. Harus segera dicari dalang dan pembuat skenarionya. Islam menolak kekerasan apalagi merusak rumah ibadah,” kata Fadli Zon melalui akun Twitter @fadlizon, Senin (29/03/2021).
Sy ikut mengutuk “bom bunuh diri” di depan Gereja Kathedral shg jatuh korban. Harus segera dicari dalang n pembuat skenarionya. Islam menolak kekerasan apalagi merusak rumah ibadah. Sy heran msh ada aja “teroris”, pdhal anggaran pemberantasan teroris sdh sangat besar.
— FADLI ZON (Youtube: Fadli Zon Official) (@fadlizon) March 28,2021
“Harus segera dicari dalang dan pembuat skenarionya,” sambung politisi Partai Gerindra ini.
Fadli Zon menyebut, Islam melarang segala bentuk kekerasan. Apalagi sampai merusak rumah ibadah Agama lain.
Dia mengaku heran dengan pemerintah dalam upaya membasmi teroris, padahal menurutnya dana untuk teroris sangat besar.
“Islam menolak kekerasan apalagi merusak rumah ibadah. Saya heran masih ada aja “teroris”, padahal anggaran pemberantasan teroris sudah sangat besar,” ujarnya.
Sebelumnya, insiden ledakan yang diduga bom terjadi di sekitar Gereja Katedral, Jalan Kajaolalido, Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Ahad sekitar pukul 10.30 WITA.
Lokasi ledakan di sekitar Polsek Ujung Pandang dan Polrestabes Makassar serta Kantor Balai Kota Makassar itu langsung membuat heboh. Aparat kepolisian langsung bergerak ke lokasi kejadian untuk mengamankan lokasi.
Rencana impor beras 1 juta ton yang beberapa waktu lalu disampaikan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi merupakan kebijakan nirsimpati dan merusak petani.Kebijakan ini, walau implementasinya belum diketahui bulan apa, akan langsung berdampak pada turunnya harga gabah petani secara signifikan.
Tanpa ada rencana impor saja, setiap panen raya harga gabah di tingkat petani hampir selalu turun, di bawah HPP (Harga Pembelian Pemerintah). Pengumuman rencana impor beras akan memberikan efek semakin menekan harga gabah petani.
Pegumumman rencana impor ini tentu akan semakin memberi efek menekan harga gabah petani, tentu sangat tidak bijak apa yang dilakukan Mendag dengan mengumumkan akan impor beras di saat petani akan melakukan panen raya. Pada Maret April 2021 kita akan memasuki panen raya Okmar (Oktober 2020-Maret 2021). Menurut BPS potensi Gabah Kering Giling (GKG) Januari April 25,37 juta ton atau 14,54 juta ton beras.
Oleh karena itu tak ada alasan mendasar bagi pemerintah impor beras, tidak ada dasar kuat. Pemerintah berdasarkan data apa dan siapa? terkait rencana impor beras ini.
Dalam menentukan kebijakan ini, sebaiknya pemerintah melibatkan semua pemangku pertanian yaitu terutama para petani. Melakukan public hearing komprehensif agar tepat sasaran dan berpihak pada petani. Jangan alergi mendengar masukan organisasi pertanian, pengusaha, akademisi dan serta pihak pihak yang terlibat dalm sektor pertanian.
Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menolak tegas impor beras pemerintah yang tidak didasari data akurat, merusak petani dan tidak melibatkan stakeholder pertanian.
HKTI mendesak pemerintah untuk mencabut kebijakan impor beras. HKTI juga meminta pemerintah untuk menempatkan petani dan pertanian Indonesia sebagai basis kedaulatan dan kemakmuran bangsa bukan sekedar komoditas dagang.
HKTI meminta pemerintah untuk terbuka dan melibatkan secara aktif organisasi petani serta pemangku kepentingan dalam merumuskan pangan nasional. Juga meminta Bulog untuk meyerap secara aktif dan maksimal sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) bila harga di petani di bawah HPP.
Ketua Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Fadli Zon mendesak pemerintah membatalkan rencana impor 1 juta ton beras. Pasalnya, rencana kebijakan itu menekan harga gabah dan merugikan petani lokal.
“HKTI secara tegas menolak kebijakan pemerintah untuk impor 1 juta ton beras yang merusak kehidupan petani yang tidak didasari data akurat serta tidak melibatkan stakeholder pertanian Indonesia,” ujar Fadli dalam akun Youtube Fadli Zon Official, Jumat (12/3).
Fadli mengungkapkan rencana itu merupakan kebijakan nirsimpati karena diumumkan menjelang panen raya. Meski waktu pelaksanaan belum pasti, menurut Fadli, rencana tersebut langsung berdampak pada turunnya harga gabah petani secara signifikan.
Padahal, sambungnya, tanpa ada rencana impor saja setiap panen raya harga gabah di tingkat petani hampir selalu turun di bawah harga pembelian pemerintah (HPP).
“Pengumuman rencana impor beras tentu akan memberikan efek semakin menekan harga gabah petani,” jelasnya.
Fadli mengingatkan puncak panen raya musim tanam Oktober-Maret 2020 adalah Maret-April 2021. Mengutip data Badan Pusat Statistik, lanjut Fadli, potensi gabah kering giling (GKG) Januari-April mencapai 25,37 juta ton atau setara dengan 14,54 juta ton beras naik 3 juta ton dibandingkan periode yang sama 2020.
“Tak ada alasan mendasar bagi pemerintah untuk melakukan impor beras statistiknya jelas cukup dan bahkan naik dibandingkan 2020 sehingga tidak ada dasar kuat bagi pemerintah untuk impor beras,” ujarnya.
Menurut Fadli, keputusan terkait kebijakan pangan sebaiknya melibatkan seluruh pemangku kepentingan pertanian atau seluruh stakeholder yaitu para petani. Public hearing secara komprehensif sangat diperlukan agar kebijakan pangan pemerintah tepat sasaran dan berpihak pada petani serta rakyat.
Pemerintah, kata Fadli, jangan alergi mendengar masukan dari dan melibatkan organisasi petani, organisasi usaha pertanian dan akademisi serta pihak-pihak yang terlibat dalam sektor pertanian.
“Pemerintah juga jangan ujug-ujug mengeluarkan kebijakan yang tak lama kemudian dicabut atau direvisi padahal sudah menyebabkan kegaduhan dan tekanan penurunan harga gabah petani,” katanya.
Berikutnya, HKTI meminta pemerintah untuk menempatkan petani dan pertanian Indonesia sebagai basis kedaulatan dan kemakmuran bangsa bukan sekedar komoditas dagang.
Selanjutnya, HKTI meminta pemerintah terbuka dan melibatkan secara aktif organisasi petani serta pemangku pertanian Indonesia dalam perumusan kebijakan pangan nasional.
Kemudian, HKTI juga meminta Bulog untuk menyerap secara aktif dan maksimal hasil produksi petani sesuai HPP pada panen raya Maret 2021.
“Sekali lagi, jangan sampai rencana melakukan impor beras 1 juta ton ini adalah sebuah rencana yang akal-akalan dan kemudian merugikan petani dan sektor pertanian Indonesia dan di balik semua itu bisa saja ini menjadi bagian dari rent seeking activities atau kegiatan untuk perburuan rente,” ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan rencana impor beras 1 juta ton itu dilakukan demi menjaga ketersediaannya di dalam negeri supaya harganya tetap terkendali. Rinciannya, impor 500 ribu ton untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan 500 ribu ton sesuai dengan kebutuhan Perum Bulog.
Salah satu yang penting adalah penyediaan beras dengan stok 1 juta -1,5 juta ton,” ujarnya dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan 2021, Kamis (4/3) lalu.
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan impor beras tersebut digunakan untuk iron stock alias cadangan. Ia menuturkan impor beras tersebut sudah disepakati, bahkan Kementerian Perdagangan telah mengantongi jadwal impor beras tersebut.
“Iron stock itu barang yang memang ditaruh untuk Bulog sebagai cadangan, dia musti memastikan barang itu selalu ada. Jadi, tidak bisa dipengaruhi oleh panen, atau apapun karena memang dipakai sebagai iron stock,” ucapnya.
Banyak pihak yang menolak rencana pemerintah melakukan impor beras sebanyak 1 juta ton di tahun ini. Impor beras dianggap merugikan petani di saat masa-masa panen saat ini.
Meski demikian, Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi, kukuh ingin impor beras. Dia jamin, impor beras tidak hancurkan para petani.
Bahkan, saat rapat dengan Komisi VI DPR RI pada Senin (22/3) kemarin, Lutfi siap mundur dari jabatannya, jika kebijakan impor beras itu terbukti salah.
Menanggapi itu, Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Fadli Zon menilai, Mendag yang ngotot ingin impor beras, menandakan bahwa pembangunan pangan di era Jokowi telah gagal.
“Rencana Mendag untuk impor beras ini sama saja menyatakan pembangunan pertanian khususnya pangan telah gagal,” kata Fadli Zon, Selasa (23/3).
Dia menjelaskan, jika impor dilakukan, menandakan bahwa Presiden Jokowi tak mampu penuhi pangan untuk rakyat.
“Artinya pak Jokowi bisa dianggap tak mampu penuhi pangan bagi rakyat,” ujarnya.
Fadli Zon heran dengan kebicakan Impor yang akan menghancurkan petani itu.
“Luar biasa nafsu impor beras 1 juta ton ini, benar-benar mau menghancurkan petani dan sektor pertanian,” cetusnya.
