Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengkritik terbitnya Instruksi Menteri yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Kata Fadli Zon, Instruksi Menteri tak bisa mencopot jabatan Kepala Daerah. Hal ini disampaikannya melalui akun Twitter @fadlizon, Kamis (19/11/2020).
“Mana bisa Instruksi Menteri (Inmen) bisa mencopot Kepala Daerah,” tulis anggota DPR RI itu. Fadli Zon mengatakan demikian karena menurutnya Kepala Daerah dipilih langsung oleh rakyat bukan Instruksi Menteri.
“KDH dipilih oleh rakyat dan prosedur pemberhentian melalui proses panjang. Bukan oleh Inmen,” ujarnya.
Banyak warganet yang sependapat dengan Fadli Zon, sebab menurut mereka tidak semudah itu memberlakukan Instruksi Menteri.
“Kalau sampai instruksi menteri dapat mencopot gubernur sama saja dengan inkonsistensi hukum atau pengaburan demokrasi kalau tidak mau dikatakan oligarki,” kata @ahani_kosim.
“Ini bukan kepolisian pa, gubernur di pilih rakyat bukan di angkat presiden, ga usah sok berkuasa lah…” ujar @theaif4.
Sebagaimana diberitakan, Tito Karnavian mengaku akan menerbitkan Instruksi Mendagri tentang Penegakan Protokol Kesehatan (Prokes) Pencegahan Covid-19 kepada seluruh kepala daerah imbas peristiwa kerumunan massa yang seolah tidak mampu ditangani kepala daerah.
“Saya sampaikan kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk mengindahkan instruksi ini, karena ada risiko menurut UU. Kalau UU dilanggar dapat dilakukan pemberhentian,” ujar Tito Karnavian dilansir dari republika.
Tito Karnavian meminta kepala daerah mematuhi segala peraturan yang berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19, termasuk aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Ia menegaskan, agar kepala daerah konsisten mentaati prokes guna mencegah penyebaran Covid-19.
“Saya meminta kepala daerah untuk menjadi teladan mematuhi protokol kesehatan, termasuk tidak ikut dalam kerumunan yang berpotensi melanggar protokol kesehatan,” kata Tito Karnavian.