Seorang anggota TNI Serda Nurhadi dikepung oleh dept collector di gerbang tol kawasan Jakarta Utara. Saat itu Serda Nurhadi sedang membawa orang yang tengah sakit.
Kejadian tersebut mendapat tanggapan dari Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Fadli Zon. Fadli heran Serda Nurhadi bisa dikepung oleh debt collector.
“Kok bisa anggota tentara resmi yang mau nolong warga dikepung debt collector? Tatanan kita makin berantakan,” ujar Fadli seperti dilihat di akun Twitternya yang menanggapi berita pengepungan tersebut, Senin (10/5).
Seperti diketahui, sekelompok orang mengepung mobil yang dikendarai oleh Serda Nurhadi. Mereka memaksa dan merampas kunci mobil yang dikemudikan Serda Nurhadi.
Kok bisa anggota tentara resmi yg mau nolong warga dikepung debt collector? Tatanan kita makin berantakan.
Fadli Zon mengomentari penyataan kontroversial Presiden Joko Widodo yang mempromosikan Bipang Ambawang sebagai salah satu kuliner khas daerah.
Seperti diketahui, penyebutan Bipang Ambawang tersebut dipersoalkan banyak pihak sebab dianggap berada dalam konteks menyambut perayaaan terbesar umat Muslim, yakni Hari Raya Idul Fitri. Sementara, Bipang Ambawang adalah makanan khas kalimantan yang terbuat dari babi panggang, yang tentunya haram dikonsumsi umat Muslim. Fadli Zon kemudian mengkritik soal persiapan pidato Presiden Jokowi. Ia membandingkan bahwa pada zaman kepemimpinan Presiden Soeharto, pidato Presiden diseleksi dengan ketat. Pernyataan itu ia sampaikan melalui akun Twitter pribadinya @Fadlizon.
“Pak Moerdiono pernah bilang ke saya, di zaman Pak Harto, pidato Presiden lewat seleksi ketat, karena ucapan RI1 harus akurat tepat. Dari staf pembuat pidato, diseleksi 2 tahap baru ke Mensesneg, terakhir Pak Harto sendiri ikut koreksi. Nah ini siapa yang siapkan teks? Kasihan dong Presiden,” tulis Fadli Zon pada Sabtu (8/3/2021).
Fadli Zon memberikan pernyataan tersebut sebagai respons dari cuitan Politisi Partai Demokrat, Yan Harahap.
Yan Harahap menyindir bahwa Presiden Jokowi mungkin hanya membaca tanpa meninjau terlebih dahulu pidatonya.
“Mungkin itu akibatnya jika tinggal baca text tapi tak direview dulu sebelum dibacakan, terlalu percaya sama staff yang bikin narasi. Sementara staff yang bikin narasinya bisa jadi ‘penggemar’ Bipang (Babi Panggang) Ambawang,” tulisnya melalui akun Twitter.
Pidato Presiden Jokowi heboh ketika menyebut kuliner bipang ambawang salah satu kuliner Kalimantan dalam konteks lebaran. Sebab bipang (babi panggang) ambawang disebut bisa dijadikan oleh-oleh pengganti mudik Lebaran.
Jokowi memberi saran kepada warga yang ingin merayakan Lebaran tapi tak bisa mudik. Ia meminta warga yang rindu akan kuliner khas kampung halaman masing-masing untuk pesan secara online.
“Bagi saudara-saudara yang rindu kuliner khas daerah, atau yang biasanya mudik membawa oleh-oleh, tidak perlu ragu untuk memesannya secara online. Yang rindu makan Gudeg Jogja, Bandeng Semarang, Siomay Bandung, Pempek Palembang, Bipang Ambawang dari Kalimantan dan lain-lainnya, tinggal pesan. Dan makanan kesukaan akan diantar sampai ke rumah,” ujar Jokowi.
Tak sedikit yang mempertanyakan pidato Jokowi karena secara gamblang menyebut bipang ambawang bisa buat oleh-oleh Lebaran. Padahal diketahui makanan tersebut non halal sehingga tidak dikonsumsi umat muslim
Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Fadli Zon, terpilih mewakili Grup IPU (Interparliamentary Union- Organisasi Parlemen Dunia) Asia Pasifik untuk menjadi anggota Komisi IPU untuk Demokrasi dan HAM (IPU Bureau of the Standing Committee for Democracy and Human Rights) untuk periode 2021-2023. Selain itu, anggota BKSAP, Putri Annetta Komaruddin, terpilih sebagai anggota untuk Biro Parlemen Perempuan IPU (Bureau of IPU Women Parliamentarians).
Kandidasi kedua anggota Delegasi Indonesia untuk Pertemuan IPU ke-142 tersebut menunjukkan fokus DPR terhadap isu-isu demokrasi, hak azasi manusia (HAM) dan pemihakan pada kaum Perempuan. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia berkepentingan memajukan demokrasi, menghormati dan melindungi HAM termasuk hak-hak perempuan.
Dalam pertemuan Asia Pacific Group (APG) secara virtual, Fadli Zon menyampaikan merasa terhormat mendapatkan mandat untuk mewakili Asia Pasifik, kawasan yang kaya ragam budaya dan ideologi politik.
Pada pencalonan untuk Komisi Demokrasi dan HAM, Grup Asia Pasifik harus mengisi dua posisi kosong dengan setidaknya satu posisi harus diisi anggota Parlemen laki-laki. Fadli Zon bersaing dengan sedikitnya dua kandidat lain yakni dari Parlemen Australia (Mr. Julian Hill) dan Parlemen Maladewa (Mrs. Jeehan Mahmoed). Namun pada saat pertemuan, Parlemen Australia menyatakan dukungan penuhnya kepada kandidat Indonesia dan menarik pencalonannya.
Perwakilan dari Parlemen Australia, Mr. Julian Hill memberikan dukungan penuh kepada Fadli Zon dan meyakini Indonesia dapat menjalankan mandat dari Grup Asia Pasifik dengan baik. Dalam kesempatan tersebut, Mr. Hill juga berharap dapat bertemu dengan Fadli Zon secara langsung pada kesempatan lainnya.
Sementara itu, Grup Asia Pasifik menyatakan dukungan penuhnya kepada pencalonan Putri Komaruddin dalam posisi Biro Parlemen Perempuan IPU. Politisi Golkar yang juga duduk di Komisi XI tersebut memiliki reputasi memadai untuk membahas beragam isu yang dekat dengan upaya pemihakan kaum Perempuan. Fadli Zon berharap ini menjadi kombinasi yang meyakinkan untuk membawa perspektif baru dalam isu-isu terkait Perempuan di IPU.
Anggota DPR RI Fadli Zon menyoroti masuknya puluhan WNA China ke Indonesia di tengah larangan mudik lebaran 2021.
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu, disaat mudik dilarang justru para WNA China terus berdatangan ke Indonesia.
Kritik tersebut disampaikan oleh Fadli Zon melalui akun Twitter miliknya @fadlizon.
“Mudik dilarang, WNA China terus datang,” kata Fadli seperti dikutip Beritahits.id, Jumat (7/5/2021).
Fadli Zon menilai, masuknya para WNA CHina disaat larangan mudik lebaran merupakan bentuk diskriminasi terhadap WNI.
“Diskriminasi terhadap WNI,” ujarnya.
Dalam cuitan terpisah, Fadli ZOn melontarkan sindiran terhadap pemerintah Indonesia yang terkesan memberikan sambutan khusus bagi WNA China yang masuk Indonesia.
“Karpet merah untuk WNA China,” ungkapnya.
Sebelumnya ramai dibicarakan publik media sosial sebuah video yang memperlihatkan kedatangan puluhan warga China di Bandara Soekarno Hatta pada Selasa (4/5/2021). Mereka langsung dijemput saat tiba di bandara.
Kabar adanya 85 Warga Negara (WN) China masuk ke Indonesia pada Selasa (4/5/2021) dibenarkan oleh Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi, Arya Pradhana Anggakara .
Para WN China tersebut masuk Indonesia melalui Bandara Soekarno Hatta dengan menggunakan pesawat China Southern Airlines (charter flight) dengan nomor penerbangan CZ8353
Tidak hanya membawa warga negara China, pesawat itu juga diketahui membawa warga negara Indonesia (WNI).
“Benar pada Selasa, 04 Mei 2021 Jam 14.55 WIB telah mendarat 85 WN China & 3 WNI dengan pesawat China Southern Airlines (charter flight) dengan nomor penerbangan CZ8353 dari Shenzhen di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta,” kata Arya.
Meski demikian, Arya mengklaim, WN China yang datang ke Indonesia tersebut telah melewati prosedur yang ditetapkan.
Ia juga memastikan, dokumen keimigrasian para WN China tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam hal ini Peraturan Menteri Hukum dan HAM.
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Gerindra, Fadli Zon, turut mengomentari penangkapan eks Sekum FPI Munarman oleh Densus 88 Anti Teror. Fadli Zon mengaku tak percaya terkait keterlibatan Munarman dalam dugaan tindak pidana terorisme. Pernyataan itu disampaikan oleh Fadli Zon lewat akun Twitter @fadlizon seperti dilihat, Rabu (28/4/2021). Fadli Zon menilai tuduhan teroris kepada Munarman terlalu mengada-ngada. Seperti diketahui, Densus 88 Anti Teror menangkap Munarman di kediamannya pada Selasa (27/4) sore kemarin. Munarman ditangkap karena diduga terlibat dalam kegiatan baiat teroris di tiga kota. Sementara itu, tim kuasa hukum Munarman, Hariandi Nasution, membantah kliennya terlibat ISIS. Munarman, kata Hariandi, justru menolak aksi-aksi terorisme
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Fadli Zon mengingatkan bahwa pertanian adalah tulang punggung bangsa. Tidak ada peradaban besar di dunia yang tidak ditopang oleh kemajuan sektor pertanian.
“Tak heran jika dulu Bung Karno menggunakan istilah “PETANI” sebagai akronim dari “Penjaga Tatanan Negara Indonesia”. Petani dan sektor pertanian adalah tulang punggung bangsa ini,” ujar Fadli di hari ulang tahun yang ke-48 HKTI, Selasa.
Ia juga mengatakan di tengah krisis akibat pandemi Covid-19, pertanian kembali menjadi penolong perekonomian. Seperti yang terjadi pada krisis keuangan Asia tahun 1998, di saat sektor lain mengalami kontraksi tajam, sektor pertanian Indonesia tetap memberi kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi dan Produk Domestik Bruto (PDB).
Pada awal pandemi, atau sepanjang tahun 2020, hampir semua sektor ekonomi tumbuh negatif. Dari enam sektor penyumbang ekonomi terbesar, hanya sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan) yang mencatatkan pertumbuhan positif. Sedangkan sektor industri, perdagangan, konstruksi, transportasi, dan akomodasi makan minum, semuanya mengalami pertumbuhan negatif. Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) sepanjang tahun 2020 sektor pertanian tumbuh positif sebesar 1,75 persen.
Menurut FAO (Food and Agriculture Organization), kata Fadli, selama pandemi sektor pertanian Indonesia juga berhasil meningkatkan pertumbuhan PDB sekitar 2,19 persen dibandingkan tahun sebelumnya (year on year). Padahal, pada saat bersamaan, sebagian besar sektor lain, seperti transportasi dan pergudangan, mengalami penurunan tajam. Jika dibandingkan dengan dua sektor besar lainnya, yaitu manufaktur dan perdagangan, sektor pertanian juga tercatat mengalami peningkatan paling positif.
Selain itu, kontribusi sektor pertanian terhadap PDB Indonesia juga terus meningkat. Pada 2019, kontribusi sektor pertanian terhadap PDB kita hanya 12,9 persen. Sementara saat ini, kontribusinya terhadap PDB naik menjadi 15,01 persen.
“Makanya tak berlebihan jika dikatakan dampak pandemi terhadap perekonomian kita cukup tertolong oleh daya tahan sektor pertanian. Banyak orang yang kehilangan pekerjan dari sektor-sektor perkotaan, seperti yang terjadi pada krisis 1998 dulu, berhasil diselamatkan oleh sektor pertanian dan perdesaan,” ujar Fadli dalam keterangan tertulisnya, Selasa.
Bahkan, meminjam analisis Chris Manning (2021), dengan insentif yang tepat, kebangkitan sektor pertanian dan perdesaaan ini memiliki potensi menjadi lebih permanen daripada yang pernah terjadi saat krisis 1998. Apalagi, mengingat kemajuan teknologi saat ini, banyak pekerjaan yang semula hanya bisa dikerjakan di kota, kini bisa dikerjakan dari desa. Peluang baru berupa kehadiran e-commerce atau marketplace juga dapat berkontribusi pada pertumbuhan pertanian dan pendapatan petani.
Selain itu, sektor pertanian juga menjadi penyelamat ekspor Indonesia. Meskipun antara tahun 2016 hingga 2018 pangsa ekspor pertanian mengalami penyusutan, namun di masa pandemi ini pangsanya justru mengalami peningkatan. Menurut BPS, ekspor pertanian Indonesia pada Maret 2021 mengalami peningkatan hingga dua digit.
Secara ‘month to month’ (mtm) peningkatan ekspor pertanian mencapai US$0,39 miliar, atau meningkat 27,06 persen. Peningkatan ini adalah yang tertinggi dibanding sektor lain, seperti sektor migas (5,28 persen), sektor industri pengolahan (22,27 persen), serta sektor pertambangan dan lainnya (13,68 persen). Komoditas pertanian yang mengalami kenaikan ekspor cukup besar di antaranya adalah sarang burung walet, tanaman obat, aromatik dan rempah, tembakau, serta cengkeh. Sementara, secara ‘year on year’ (yoy), ekspor pertanian juga tumbuh sebesar 25,04 persen.
Meski tahun lalu Indonesia dihantui ancaman rantai pasok pangan, akibat munculnya berbagai macam pembatasan sosial, namun data menunjukkan produksi padi nasional pada 2020 justru mengalami peningkatan. Menurut data BPS produksi padi pada 2020 adalah sebesar 54,65 juta ton GKG (gabah kering giling), atau naik sebesar 45,17 ribu ton (0,08 persen) dibandingkan 2019. Jika dikonversikan menjadi beras, produksi beras pada 2020 adalah sebesar 31,33 juta ton, alias mengalami kenaikan sebesar 21,46 ribu ton (0,07 persen) dibandingkan tahun 2019.
Untuk tahun ini, BPS memperkirakan potensi produksi periode Januari–April 2021 mencapai 14,54 juta ton beras, atau mengalami kenaikan sebesar 3,08 juta ton (26,84 persen) dibandingkan ‘subround’ produksi beras tahun lalu yang hanya sebesar 11,46 juta ton. Adapun potensi luas panen padi pada subround Januari–April 2021 diperkirakan mencapai 4,86 juta hektare atau mengalami kenaikan sekitar 1,02 juta hektare (26,53 persen) dibandingkan subround yang sama sebesar 3,84 juta hektare. Karena itu, sangat aneh rencana pemerintah akan melakukan impor beras beberapa waktu lalu. Kebijakan impor beras pasti merugikan petani dan menghancurkan harga gabah.
“Di luar tanaman pangan, di tengah-tengah pandemi ini kita juga mengalami surplus produksi daging dan telur ayam, sehingga tak harus mengimpor dari luar,” bebernya.
Semua data tadi sebenarnya memberi gambaran yang cukup bahwa sektor pertanian adalah penyelamat krisis. Di tengah kontraksi ekonomi global, sektor pertanian bisa menjadi bantalan krisis yang efektif. Sehingga, sektor ini seharusnya mendapat perhatian, perlindungan, serta investasi yang cukup dari pemerintah.
Anggota DPR RI, Fadli Zon meminta adanya perubahan terminologi kelompok kriminal bersenjata (KKB). Baginya, mereka sudah termasuk separatis.
Menurut Fadli Zon, KKB bukan kriminal bersenjata biasa. Mereka adalah kelompok separatis, dengan demikian seharusnya tindakannya berbeda. “Dengan adanya separatis, mereka yang di garis depan adalah TNI dan Polri,” ujar Fadli, yang ditemui di Kota Cirebon, Senin (26/4/2021).
Menurut dia, KKB layak dikategorikan separatis karena tuntutannya adalah membentuk negara atau merdeka.
Karenanya, perubahan terminologi KKB mendesak dan penting dilakukan. “Kalau kelompok kriminal, yang di depan adalah polisi. Kalau separatis, yang di depan TNI,” tegasnya.
Pemerintah, sambung politisi Partai z Gerindra ini, harus segera menetapkan perubahan terminologi tersebut. “Ini seolah ada penghalusan. Di tempat lain, kita mudah memberi cap teroris, radikal,” tandasnya.
Setelah TNI di depan, kata dia, yang penting semuanya terukur. Jangan sampai banyak korban. “Paling penting kelompok separatis ini ditangani diterukur,” katanya.
Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon mengatakan pemerintah Indonesia harus segera melakukan modernisasi alat utama sistem persenjataan (Alutsista).
Indonesia sebagai negara kepulauan dalam proses penjagaan wilayah dan integritas teritorial membutuhkan peralatan canggih, modern termasuk yang konvensional maupun yang sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi.
Peristiwa tenggelamnya KRI Nanggala 402 merupakan suatu pertanda memang kita harus segera melakukan modernisasi alutsista kita karena kita ini adalah negara kepulauan,” kata Fadli Zon.
Musibah tenggelamnya KRI Nanggala 402 dan 53 awaknya dinyatakan gugur merupakan duka bagi bangsa Indonesia.
“Saya yakin dan kita mendoakan semoga mereka (awak KRI Nanggala 402) menjadi syuhada karena mereka berjuang di dalam tugas dan juga mengalami musibah yang tidak kita inginkan,” tambahnya.
Dia pun berharap modernisasi Alutsista bisa menjadi program prioritas pemerintah agar kejadian ini tidak terulang lagi ketimbang memindahkan ibu kota negara
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menilai diplomasi yang dilakukan Bangsa Indonesia sejatinya harus merupakan diplomasi total. Artinya bukan hanya pihak-pihak tertentu atau diplomat saja. Namun lebih dari itu diplomasi yang dilakukan oleh seluruh elemen bangsa. Termasuk Diplomasi Parlemen yang memang juga sangat dibutuhkan.
“Diplomasi kita ini harus diplomasi total, bukan hanya pihak-pihak tertentu atau diplomat saja. Tapi diplomasi semua pihak atau multi track diplomacy. Termasuk diplomasi parlemen,” ujar Fadli Zon saat sosialisasi Diplomasi Parlemen (BKSAP DPR RI) Sebagai Bagian dari Diplomasi Total Indonesia, di Kampus Universitas Muhammmadiyah Cirebon, Jawa Barat, Senin (26/4/2021).
Dijelaskannya, dengan adanya diplomasi total, terlebih lagi diplomasi parlemen bisa menjembatani berbagai kepentingan. Baik kepentingan perguruan tinggi, kepentingan daerah, provinsi, kabupaten/kota dengan pihak-pihak di luar. Misalnya jika perguruan tinggi ingin bekerja sama dengan perguruan tinggi negara lainnya, maka BKSAP, dengan tugas diplomasi yang melekat di dalamnya bisa ikut menjembataninya dengan banyak negara.
“Dengan sistem Parlementer, dari parlemen, itu akan memudahkan untuk berbicara, berdialog, maupun bekerjasama. Dengan kata lain, kita berharap dengan adanya diplomasi parlemen yang makin kuat, maka hal-hal yang mungkin dianggap agak sulit untuk diuraikan, bersama-sama dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Luar Negeri, akan bisa lebih mudah terurai dan dicari solusinya,” ungkap politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini.
Ditambahkannya, lewat diplomasi parlemen, BKSAP DPR RI bisa direct atau berkomunikasi langsung dengan pimpinan dan anggota parlemen, serta institusi parlemen dari negara yang bersangkutan, yang mempunyai akses langsung pada negaranya. Pasalnya, tidak bisa dipungkiri terkadang prosedur dan birokrasi yang cukup panjang membuat berbagai permasalahan sulit terurai dan dicarikan solusinya.
Di tengah isu reshuffle kabinet. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Fadli Zon, menilai Kementerian Keuangan layak dievaluasi.
“Menurut saya, Kementerian Keuangan patut untuk dievaluasi. Terutama, setelah meminta bimbingan dari IMF dan World Bank. Apakah ini tanda-tanda Indonesia akan menjadi pasien lagi untuk IMF?” ujar Fadli dalam dalam diskusi virtual di MNC Trijaya, Sabtu (24/4).
Fadli mengatakan bahwa pemerintah perlu memprioritaskan ekonomi dan kesehatan. Menurutnya, pemerintah perlu memikirkan secara matang sebelum melakukan intervensi
Fadli tidak ingin Presiden Joko Widodo salah dalam melakukan intervensi, termasuk reshuffle.
“Reshuffle kan baru terjadi beberapa bulan lalu. Apakah ada sesuatu yang salah dalam reshuffle sebelumnya? Cari orang yang betul-betul profesional di bidangnya. Bukan bergantung kepada partai politik,” kata Fadli Zon.
