Bertempat di Kantor Yayasan Kofi Annan (Kofi Annan Foundation) di Jenewa, Swiss, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon bertemu Kofi Annan, Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) periode 1997-2006. Ia juga kini memimpin lembaga yang didedikasikan atas namanya.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat, Fadli Zon menyampaikan sejumlah hal terkait isu pengungsi Rohingya dan menanyakan tindak lanjut dari laporan yang pernah dihasilkan oleh Advisory Commission of Rakhine State yang diketuai Annan. Kofi Annan menceritakan hasil dari laporan yang pernah diberikan kepada Pemerintah Myanmar kepada Fadli Zon.
Laporan Kofi Annan terkait krisis Rohingya diawali pada September 2016. Saat itu, Aung San Suu Kyi yang menjabat sebagai State Counsellor meminta Kofi Annan Foundation dan Office of the State Counsellor untuk mendirikan sebuah Advisory Commission on Rakhine State (Komisi Penasihat Rakhine).
Sejak itu, Advisory Commission of Rakhine State diketuai oleh Kofi Annan dan diberikan mandat untuk menyusun upaya-upaya konstruktif dalam menangani permasalahan Rohingya. Tim bekerja selama 12 bulan. Pada 23 Agustus 2017, Advisory Commission of Rakhine State menyelesaikan laporannya, ke dalam sebuah proposal yang berjudul “Towards a Peaceful, Fair and Prosperous Future for the People of Rakhine”.
Kofi Annan menekankan, bahwa proposal tersebut mengandung tiga aspek dasar yang dibutuhkan dalam menghadirkan perdamaian di Rohingya; determination, perseverance and trust. Annan kemudian menegaskan di dalam proposal tersebut juga memberikan 4 rekomendasi utama dalam hal protection of rights, freedom of movement, enhanced economic and social development, and the edification of Rakhine’s cultural heritage. Masukan-masukan tersebut diterima dengan baik dan diakui oleh Pemerintah Myanmar.
Kofi Annan juga menceritakan pengalamanya selama terlibat dalam investigasi di Rohingya. Kofi Annan mengungkap sejumlah problem mendasar yang dialami penduduk Rohingya. Pertama adalah problem kemiskinan. Negara Rohignya memiliki tingkat kemiskinan yang sangat kronis.
“Ini terjadi di semua lapisan masyarakat. Tingkat kemiskinannya mencapai 78%, hampir dua kali lipat tingkat nasional 37,54%. Kondisinya semakin diperparah dengan buruknya pelayanan sosial dan akses penduduk terhadap pekerjaan,” ujar Fadli menirukan ucapan Annan lewwat rilis yang diterima SINDOnews, Rabu (28/3/2018).
Problem berikutnya menurut Kofi Annan, adalah krisis hak asasi manusia. Hampir seluruh penduduk Rohingya stateless. Tidak memiliki status kewarganegaraan. Akibatnya, problem sosial meningkat, hak-hak terabaikan, dikarenakan tingginya diskriminasi dan tindak kekerasan serta pelecehan terhadap penduduk Rohingya, terutama perempuan.
Karena itu, untuk jangka pendek, proposal yang diajukan Kofi Annan merekomendasikan sejumlah langkah taktis. Pertama, diperlukan pemberian kejelasan status kewarganegaraan dengan segera melalui proses verifikasi yang tertib. Kedua, Kofi Annan juga mendorong peningkatan akses (inclusive access) penduduk Rohingya terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan tanpa adanya diskriminasi.
Dalam pertemuan itu Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengapresiasi laporan Annan. Dengan kondisi Pemerintah Myanmar yang tertutup dan sulit menerima masukan, proposal yang dihasilkan Advisory Commission on Rakhine State yang dipimpin Kofi Annan telah memberikan peran yang sangat besar bagi proses perdamaian di Rohingya.
Proposal yang diajukan, telah menjadi saran dan rekomendasi yang diakui oleh pemerintah Myanmar untuk menangani permasalahan kemanusiaan di Rohingya. Namun ironisnya, sehari setelah laporan tersebut disampaikan terjadi pembantaian etnis Rohingya oleh militer Myanmar.
“Pembantaian dan kekerasan berlangsung selama berbulan-bulan dan mengakibatkan pengungsi hingga lebih 500.000 jiwa di perbatasan Bangladesh. Ini sangat disayangkan oleh Annan,” jelasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Fadli Zon juga menyampaikan hasil kunjungannya ke kamp pengungsi di Cox’s Bazar, Bangladesh akhir tahun lalu. Dari pengamatan langsung, Fadli Zon mengungkapkan lokasi pengungsian Cox’s Bazar yang mencapai 3.000 hektare, telah menjadi tempat pengungsi yang paling luas di dunia.
Ironisnya, kebanyakan pengungsi adalah anak-anak. Ada 500.000 anak-anak. Dari jumlah itu, 30.000 adalah anak-anak yatim piatu. Fadli Zon menyampaikan bahwa pada Desember lalu di Kutupalong, ada sekitar 1 juta pengungsi dari Rohingya yang menyeberang dari Myanmar. Jumlah ini diyakini terus bertambah karena kekerasan di Rakhine belum juga berhenti.
Menanggapi Fadli Zon, Annan menyampaikan bahwa perlu upaya persuasif agar pemerintah Myanmar duduk kembali dan mengikuti laporannya. ASEAN seharusnya dapat berperan meyakinkan Myanmar untuk penyelesaian persoalan kemanusiaan. Namun tampaknya cara itu tak mudah dicapai.
Annan menyarankan juga agar Indonesia lebih proaktif dalam membujuk Myanmar untuk bisa menerima kembalinya etnis Rohingya. Annan menyampaikan kepada Fadli Zon, agar ada komunikasi di antara militer Indonesia dan Myanmar untuk bertukar pengalaman menghadapi transisi demokrasi.
Selebihnya Kofi Annan sempat menanyakan kepada Fadli Zon perihal perkembangan politik di Indonesia, persiapan pemilu dan calon presiden di Indonesia pada 2019. Ia menyampaikan salam untuk rakyat Indonesia.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mendukung Palestina di Sidang ke-138 Inter Parliamentary Union (IPU) di Gedung CICG, Jenewa, Swiss, Senin, 26 Maret 2018 waktu setempat. Fadli Zon yang memimpin delegasi Indonesia sangat menyesalkan keputusan yang dibuat Amerika Serikat (AS) mengenai status Kota Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.
“Kami juga mengutuk rencana relokasi Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem. Tindakan ini mengancam proses perdamaian Israel-Palestina dan perdamaian serta stabilitas global. Keputusan Trump tidak bertanggung jawab, tidak manusiawi, dan sangat tidak dapat diterima,” kata Fadli dalam keterangannya, Selasa, 27 Maret 2018.
Sebelumnya, point emergency item yang diusulkan terbagi menjadi tiga isu. Pertama usulan yang diajukan oleh Israel terkait aktivitas kelompok muslim Iran di kawasan Timur Tengah, proposal dari Swedia terkait penolakan kekerasan perempuan di lingkungan kerja, dan proposal gabungan dari Palestina, Kuwait, Bahrain, dan Turki terkait dukungan untuk Palestina.
Delegasi Indonesia menyatakan dukungan pada usulan point ketiga yaitu dukungan bagi Palestina dan mengecam tindakan AS mengenai status kota Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Point emergency item terkait Palestina mendapat dukungan 843 suara parlemen dunia. Indonesia menolak proposal usulan Israel sepenuhnya.
Indonesia menilai banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh AS dan Israel terkait intrumen internasional, termasuk Resolusi Dewan Keamanan PBB 242 (1967), 252 (1968), 476 (1980), 478 (1980), dan Resolusi Majelis Umum PBB 181 (II). Sejalan dengan resolusi ini, keputusan AS dan tindakan legislatif dan administratif berikut untuk mengubah karakter dan status Yerusalem harus dianggap ilegal.
Sidang IPU yang dihadiri oleh 146 negara yang di antaranya turut serta 69 ketua parlemen dari masing-masing negara di Gedung CICG, Jenewa, Swiss. Sidang IPU dihadiri total 1.539 anggota parlemen dunia membahas perlindungan untuk pengungsi dan migrasi internasional.
Pada Sidang ini, Fadli Zon juga menyerukan kepada masyarakat internasional khususnya PBB untuk segera memikul tanggung jawab menghalangi pernyataan sepihak AS dan menghentikan pembangunan permukiman ilegal di tanah Palestina. Kami mendesak PBB untuk memaksa Israel dan AS untuk mematuhi semua instrumen hukum internasional.
“Kebijakan memotong USD125 juta dalam pendanaan untuk Badan PBB untuk Bantuan Pengungsi Palestina (UNRWA) menunjukkan AS tak memiliki kemauan politik mengakhiri penderitaan rakyat Palestina. Karena itu AS telah kehilangan kapasitas untuk menegakkan negosiasi damai. Ini mencerminkan kegagalan kepemimpinan global AS,” jelas Fadli.
Keputusan yang dibuat oleh para pejabat Israel pada pembangunan lebih dari 2.200 unit permukiman baru di Tepi Barat adalah pelanggaran terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB 2334 yang menyerukan Israel untuk segera dan sepenuhnya menghentikan semua kegiatan pemukiman di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur.
“Kami menyatakan bahwa setiap penodaan tempat-tempat suci agama di Yerusalem dapat memperburuk situasi global, memicu perselisihan, konflik, dan ekstremisme,” ungkapnya.
Upaya ilegal Israel untuk mengubah penampilan demografi Yerusalem selama dekade terakhir melalui pembangunan pemukiman ilegal, penghancuran situs sejarah dan mengusir penduduk lokal Palestina adalah pelanggaran hak-hak fundamental rakyat Palestina.
Terkait situasi di Palestina, tentu saja kami delegasi Indonesia yang menganut prinsip Konstitusi kemerdekaan adalah hak mutlak semua bangsa.
“Kami dengan tegas menolak semua bentuk kolonialisme dan pendudukan ilegal. Kami mendesak Parlemen Anggota IPU untuk mengakui hak-hak warga Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan merdeka,” tegas Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu.
Pada kesempatan ini, Fadli menegaskan IPU harus mengirimkan pesan kuat melalui sebuah resolusi bahwa parlemen dan anggota parlemen di dunia harus tegas membela keamanan, demokrasi dan keadilan. Resolusi yang diadopsi pada item emergency harus efektif dan berlaku.
“Sebagai bagian dari komitmen dan dukungan terhadap Palestina, Indonesia mengusulkan rancangan resolusi menyerukan kepada PBB agar AS menarik pengakuan kontroversial Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan mendesak pengakuan Palestina sebagai negara berdaulat menurut perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya,” kata dia.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon dalam kapasitasnya sebagai Presiden GOPAC (the Global Organization of Parliamentarians Against Corruption / Organisasi Parlemen Dunia Anti Korupsi) memuji langkah IPU menyoroti masalah migrasi sebagai tema utama Sidang Parlemen Dunia di Jenewa Swiss.
Hal ini dikatakan Fadli Zon saat memberikan pidato pada Sidang Inter Parliamentary Union ke-138 di Gedung CICG, Jenewa, Swiss, Senin (26/3/2018) waktu setempat.
Fadli menegaskan, GOPAC mengecam segala bentuk korupsi terkait migrasi seperti suap, penggelapan, penyalahgunaan dana publik dan nepotisme. GOPAC mendukung penyusunan Global Compact for Save, Orderly, and Regular Migration (GCM) yang merupakan amanat New York Declaration for Refugees and Migrants pada Sidang Majelis Umum ke-71 PBB 2016. Memastikan mendukung Global Compact for Refugees (GCR).
Dikatakan, selain memperkuat kerjasama internasional dalam penanggulangan migrasi, GCM dan GCR juga penting untuk memasukkan prinsip-prinsip antikorupsi dalam mekanisme penanggulangan migrasi.
Sebuah penelitian di Migration Policy Institute mengungkapkan bahwa korupsi memfasilitasi migrasi ilegal dalam bentuk penyuapan perbatasan dan pemalsuan dokumen dengan membayar suap. Kasus suap, imbuhnya, sering terjadi dalam perdagangan manusia.
Hal ini terkait dengan pejabat korup yang meloloskan penyelundupan manusia. Selain itu ada “dana siluman” yang biasanya keluar dari pengiriman remittance. Korupsi juga sering terjadi dalam pengiriman bantuan untuk pengungsi atau migrasi baik oleh institusi pemerintah maupun LSM dengan proposal fiktif.
Dalam hal migrasi paksa, sering kita lihat berkembang dari konflik atau situasi pasca-perang di negara-negara asal. Dampaknya lebih buruk.
“Dalam kasus Rohingya misalnya, arus migrasi dari Myanmar ke Bangladesh banyak diwarnai kasus kekerasan politik maupun ekonomi dilakukan pihak berwenang. Selama kunjungan saya ke Cox Bazaar, Bangladesh, baru-baru ini, saya mendengar cerita kekejaman dan pelecehan besar-besaran yang telah menyebabkan tragedi kemanusiaan di zaman kita,” ungkap Fadli Zon yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini.
Pada kesempatan Sidang IPU, Fadli Zon mengajak parlemen sedunia mendukung komitmen Sustainable Development Goals (SDGs). Migrasi terkait dengan beragam aspek multidimensi pembangunan.
GOPAC mengakui SDGs sebagai tujuan global menuju kesejahteraan manusia di lingkungan bebas korupsi. Parlemen dapat berkontribusi melalui peran konstitusional mendukung SDGs.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, menyampaikan sikap Indonesia soal Palestina dalam Sidang The Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-138 di Jenewa, Swiss. Indonesia dengan tegas menolak keputusan Amerika terkait status Ibu Kota Israel yang dipindahkan ke Yerusalem. Indonesia juga meminta IPU memberi sanksi kepada Israel karena tidak mengindahkan resolusi PBB.
Sidang IPU dihadiri oleh 146 negara yang diantaranya turut serta 69 ketua parlemen dari masing-masing negara di Gedung CICG, Jenewa, Swiss, Sabtu (24/3/2018). Perwakilan DPR RI yang hadir dalam sidang IPU di antaranya Ketua DPR Bambang Soesatyo, Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah, anggota DPR Ahmad Sahroni, Muhammad Misbakhun, Agun Gunanjar Sudarsa dan Johnny Plate.
Menyampaikan sikapnya soal Palestina, Indonesia mengatakan sangat menyesali keputusan Amerika Serikat terkait status Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Indonesia mengecam perpindahan kota Tel Aviv ke Yerusalem, dimana hal tersebut dapat mengancam proses perdamain Palestina dan Israel dan membahayakan perdamaian dan stabilitas dunia. Keputusan yang dibuat Trump sangat tidak bertanggung jawab dan tidak manusiawi.
Kebijakan untuk memotong USD 125 Juta dalam pendanaan untuk bantuan pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) menunjukan bahwa Amerika Serikat tidak memiliki kemauan untuk mengakhir penderiaan rakyat Palestina dimana hal tersebut mencerminkan kegagalan kepemimpinan global AS.
Indonesia dalam hal ini mengajak semua komunitas dunia terutama PBB agar mimikul tanggung jawab bersama untuk menolak pernyataan Amerika Serikat terhadap pemukiman di tanah Palestina. Indonesia juga mendesak PBB untuk memaksa Israel dan Amerika Serikat untuk mematuhi semua peraturan hukuminternasional.
Indonesia juga meminta IPU memberikan sanksi kepada Israel yang tidak mengindahkan resolusi-resolusi PBB selama ini. Pembangunan settlement di West Bank pelanggaran atas Resolusi UNSC 2334. Selain itu terdapat setidaknya pelanggaran terhadap Resolusi UNSC 242, 252, 476 dan Resolusi GA 181 (II).
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon tampak angkat bicara, terkait pidato Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menjadi perbincangan publik dan menuai kontroversi.
Pantauan TribunWow.com, hal itu ia sampaikan melalui akun Twitternya yang diunggah pada Sabtu (24/3/2018).
Fadli Zon mengatakan jika sebenarnya inti pidato Prabowo adalah mengingatkan masyarakat agar tidak lengkah.
Hal tersebut lantaran semua itu bisa saja terjadi.
Fadli Zon pun memberikan contoh buku-buku lain yang menuliskan tentang akhir sebuah bangsa.
Contohnya adalah bubarnya Uni Soviet pada tahun 1991 yang menjadi 15 negara.
Menurut Fadli Zon, Indonesia harus kuat agar tidak bubar.
Fadli Zon menegaskan jika apa yang disampaikan oleh Prabowo adalah jangan sampai kita menjadi gagal dan bubar.
Berikut postingan Fadli Zon terkait hal tersebut.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon tampak angkat bicara, terkait pidato Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menjadi perbincangan publik dan menuai kontroversi.
Pantauan TribunWow.com, hal itu ia sampaikan melalui akun Twitternya yang diunggah pada Sabtu (24/3/2018).
Fadli Zon mengatakan jika sebenarnya inti pidato Prabowo adalah mengingatkan masyarakat agar tidak lengkah.
Hal tersebut lantaran semua itu bisa saja terjadi.
Fadli Zon pun memberikan contoh buku-buku lain yang menuliskan tentang akhir sebuah bangsa.
Contohnya adalah bubarnya Uni Soviet pada tahun 1991 yang menjadi 15 negara.
Menurut Fadli Zon, Indonesia harus kuat agar tidak bubar.
Fadli Zon menegaskan jika apa yang disampaikan oleh Prabowo adalah jangan sampai kita menjadi gagal dan bubar.
Berikut postingan Fadli Zon terkait hal tersebut.
“RI harus kita jaga selamanya dg sepenuh tenaga n usaha jgn smp alami disintegrasi spt Uni Soviet atau Yugoslavia.
Bahkan negara besar pun bisa pecah atau bubar jika tak dijaga kekuatan2 yg menyatukannya.
Ada kondisi domestik ada jg geopolitik.
Apa yg disampaikan P @prabowo: ada kajian/ramalan/prediksi yg ingin RI bubar oleh pihak lain/luar. Inilah peringatan agar wadpada.
Intelektual disiden Andrei Amalrik th 1969 menulis: Will the Soviet Union Survive until 1991?.
(Akankan Soviet Bertahan hingga 1991?)
Terjadi polemik hebat krn Soviet adlh superpower yg kuat segalanya baik di bid militer, partai komunis hingga ke rumah2, dll.
Intelektual disiden Andrei Amalrik th 1969 menulis: Will the Soviet Union Survive until 1984?.
(Akankan Soviet Bertahan hingga 1984?)
Akhirnya Uni Soviet bubar jd 15 negara th 1991.
Ini akhir yg tragis bg sbh adidaya yg pernah digjaya bahkan menguasai antariksa.
Ada faktor internal n eksternal. Knp negara adidaya sj bisa bubar.
Semua org tak nyangka negara ada umurnya. Dont take it for granted.
Secara mengejutkan, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto baru-baru ini mengatakan bahwa pada tahun 2030 mendatang, negara Indonesia diprediksi akan bubar. Pernyataan tersebut terekam dalam sebuah cuplikan video berdurasi 1 menit 18 detik yang diposting oleh akun resmi Facebook Gerindra, pada Senin (19/3/2018).
Terkait dengan hal tersebut, Wakil ketua DPR, Fadli Zon mengatakan bahwa pernyataan tersebut hanya sebuah peringatan dan kritikan bagi pemerintah yang dianggap belum bekerja secara maksimal. Pasalnya, jika hal tersebut dibiarkan saja, bakal berdampak buruk bagi keberlangsungan negara ini.
“Itu namanya warning, ya. Kita itu ingin Indonesia lebih dari 1.000 tahun, 2.000 tahun, selamanya sampai kiamat. Tapi kalau cara memimpin Indonesia sama seperti sekarang ya bisa kacau,” ungkap Fadli di DPP Partai Gerindra, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (20/3/2018).
Warning yang dimaksud oleh Fadli sendiri adalah agar pemerintah tidak salah dalam menentukan arah negara ini. Tujuannya agar Indonesia tidak mendekati jurang kehancuran.
“Kalau kita salah jalan, kita bisa bubar. Justru kita tidak ingin kita itu bubar. Jangan sampai kita salah jalan. Menurut saya ini kita sudah banyak salah jalan ya masuk kejerat utang dan lain-lain,” tegas Fadli
Fadli melanjutkan, bukan tidak mungkin Indonesia akan mengalami kehancuran apabila tidak adanya perbaikan dalam sistem bernegara. Hal tersebut berkaca dari pengalaman Uni Soviet, negara digdaya pada masanya yang akhirnya mengalami kehancuran.
“Uni Soviet saja pecah. Kita lihat pengalaman Uni Soviet. Negara yang sangat kuat saja hanya bertahan 70 tahun. Padahal dia punya partai yang sangat kuat, punya Red Army yang sangat kuat,” pungkas Fadli.
Akan tetapi, Fadli mengaku belum mengetahui pasti kapan dan di mana video tersebut direkam. Ia juga belum bisa memastikan pidato itu disampaikan dalam acara internal partai atau acara lain.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima audiensi Pengurus Pusat Keluarga Mahasiswa Minangkabau (KMM) Jakarta Raya.
Dalam pertemuan itu, terungkap sejumlah masalah internal yang dihadapi organisasi yang telah berdiri sejak tahun 1963 itu, diantaranya tidak memiliki basecamp untuk berkumpul dan tidak memiliki pembina untuk menjadi panutan.
“Semula mereka punya sekretariat di kantor penghubung Sumatera Barat, di Matraman, Jakarta Timur, jadi mereka bisa berkumpul disitu. Tapi ketika kantor penghubung itu diubah menjadi hotel yang besar, mereka tidak ada tempat berkumpul lagi,” kata Fadli di ruang kerjanya, Gedung DPR RI, Senayan, Rabu (21/3/2018).
Setelah dibangun menjadi sebuah hotel, Sekretariat KMM masih diizinkan untuk tetap beroperasi di sana, namun dikenakan biaya sebesar 80 juta per tahun.
Mengingat keseluruhan anggota adalah seorang mahasiswa, mereka tidak menyanggupi itu. Sehingga sampai dengan saat ini, diakui sangat sulit mendapatkan tempat untuk mengadakan rapat kerja dan silaturahmi.
Menyadari mahasiswa merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang penting dan sebagai agen perubahan sosial, Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Politik dan Keamanan itu berjanji akan membantu memfasilitasi tempat untuk mereka mengadakan pertemuan.
“Mereka ini kan bagian yang sangat penting, mereka mendapat privillage untuk sekolah di perguruan tinggi, nanti biasanya mereka akan menjadi tokoh-tokoh penting saat kembali ke daerah masing-masing. Nanti saya akan coba bantu fasilitasi. Kalau untuk pertemuan-pertemuan nanti kan bisa dimana saja gampang,” ujarnya.
Perwakilan KMM diminta untuk mendata jumlah anggota yang berada di 20 perguruan tinggi di Jakarta, agar memudahkan Fadli dalam menentukan tempat mana yang memadai untuk dijadikan basecamp KMM.
Masalah lain yang menjadi persoalan adalah dari awal organisasi ini dibangun sampai dengan saat ini, tidak memiliki pembina sebagai sosok yang dijadikan panutan dan tempat untuk mengadu.
Sehingga mereka meminta kesediaan Fadli untuk menjadi Pembina KMM Jakarta Raya. Menanggapi permintaan itu, Fadli Zon tidak keberatan dan akan mempertimbangkan hal tersebut.
“Saya kira ini bagian dari upaya kita untuk melakukan networking dengan semua elemen masyarakat. Tentu ini perlu kita dengar dan perlu dipertimbangkan,” tutupnya.
Kesetaraan gender masih menjadi isu yang diperdebatkan dan diperjuangkan, tidak terkecuali oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.
Ia menilai, hal ini merupakan persoalan penting yang harus segera dituntaskan. Sebab sejatinya setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama sebagai warga negara Indonesia.
“Mengenai sensitivitas gender, saya kira ini merupakan masalah yang sangat penting. Kesetaraan gender harus diperjuangkan,” ungkap Fadli saat menerima audiensi Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Solidaritas Perempuan (SP), dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) di ruang kerjanya, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/3/2018).
Fadli melihat, keberadaan perempuan di arena sosial sering kali tidak dianggap, padahal perempuan memiliki peran penting dalam kehidupan sosial. Hal ini mendorong KIARA, SP, dan KPA memberi masukan kepada DPR RI melalui Fadli Zon agar memasukan hak-hak perempuan dalam RUU Pertanahan.
“Mereka menilai dengan kejelasan hak tanah perempuan akan memberikan ruang kepada perempuan untuk melangsungkan kehidupan yang layak dan akan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian hal ini akan berpengaruh pada posisi perempuan dalam pengambilan keputusan, perencanaan dan persiapan pembangunan,” urai Fadli.
Menurutnya, hal itu merupakan usulan yang bagus dan perlu dipertimbangkan. Ia menjelaskan bahwa RUU Pertanahan sudah masuk dalam Prolegnas dan ditargetkan akan dirampungkan tahun ini.
Dalam waktu dekat akan dibahas lebih rinci di Komisi II, untuk itu politisi dapil asal Jawa Barat ini meminta para audiensi untuk memberikan usulan secara tertulis, agar dapat ia teruskan ke Komisi II dan pihak-pihak terkait.
“Saya kira ini juga masukan yang sangat penting dan berharga. Tentu nanti akan kami teruskan ke Komisi II, khususnya nanti Panja yang menangani persoalan RUU Pertanahan ini. Ini juga merupakan upaya agar tanah tidak dikuasai oleh segelintir orang. Dengan ini, setidaknya perempuan memiliki ruang untuk memperjuangkan haknya,” tutup Fadli.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai janji Jokowi untuk membangun manusia tidak terwujud lewat Revolusi Mental. Ia mengatakan Jokowi lebih cocok menggunakan jargon Revolusi Beton karena banyaknya pembangunan infrastruktur yang tengah dilakukan.
“Revolusi Mental hanya jargon. Revolusi beton itu pun banyak mangkrak dan banyak rusak betonnya,” kata Fadli di Jakarta, Selasa (20/3/2018).
Lanjutnya, Fadli melihat Pemerintah terlalu banyak mengumbar janji-janji manis, namun minim realisasinya.
“Kiri kanan lihat rakyat sengsara, kan itu lagunya. Naik,naik, bbm naik, tinggi-tinggi sekali,” cetus Fadli usai Ia mengunjungi seluruh pemilihnya.
Namun, kata Fadli hal ini tidak akan terjadi jika Prabowo yang jadi Presiden, “Prabowo akan lebih mengedepankan ekonomi kerakyatan. Karena platform ekonomi kami adalah kerakyatan yang diprioritaskan bukan beton,” tegas Fadli.
Wakil ketua umum Gerindra Fadli Zon mengatakan Prabowo Subianto pasti menerima keinginan partainya yang mendesaknya maju sebagai calon Presiden 2019. Gerindra sendiri sudah mendeklarasikan Prabowo sebagai capres.
“Tentu dari partai lah yang mendeklarasikan, bukan diri sendiri. Tentu dari partai dan tentu Pak Prabowo karena itu menjadi sebuah keinginan dan tugas partai ya pasti (Prabowo) akan menerima,” katanya di gedung DPR, Senayan, Jakarta (19/3).
Dia menegaskan, partainya akan mengumumkan bulan April mendatang pada rapat koordinasi nasional. Pihaknya juga masih menguatkan struktur fungsionaris dan simpatisan partai.
“Paling lambat bulan April ini lah nanti dari Gerindra kita akan segera mendeklarasikan Pak Prabowo sebagai capres dan saya kira hampir semua pengurus kami juga secara internal meskipun belum ada rapat resmi tapi dalam sebuah Rakornas akan diumumkan pada April ini,” ujarnya.
Fadli menambahkan, ketua umumnya tak ragu untuk benar-benar maju. “Enggak, enggak ragu. Saya kira nanti sekaligus nanti,” tambahnya.
Wakil Ketua DPR ini mengungkapkan, kehadiran Prabowo sebagai capres karena suatu keterpanggilan sejarah untuk tampil memperbaiki keadaan sekarang. Dia menjelaskan, saat ini Prabowo belum menyatakan maju karena partainya masih fokus di Pemilihan Umum 2019.
“Kalau 2014 seperti kita ketahui jarak dari pemilu legislatif ke pemilu presiden itu cuma dua bulan. Begitu selesai pileg april 2014, pada 5 juli sudah pemilu presiden. Jadi persiapan org itu dua tahap. Jadi Pileg selesai ya Pilpres,” terang Fadli.
“Tapi dalam pilpres sekarang ini jarak nya masih jauh, masih lama. Jadi sebenarnya tidak ada alasan yang karena pertama untuk pencapresannya sendiri untuk awal Agustus. Kemudian jarak waktu dari Agustus ke 17 April juga kan cukup lama. Gak ada masalah,” pungkasnya.
