Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon membantah gaya komunikasi politik Prabowo Subianto meniru cara Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat berkampanye di Pilpres Amerika Serikat. Pola yang dimaksud adalah menebar ketakutan di kalangan kelas bawah.
“Nggak ada, ketakutan kayak gimana? Pertama, Pak Prabowo mengingatkan sejumlah masalah yang dihadapi bangsa kita. Itu bukan menebarkan ketakutan,” kata Fadli di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 4 April 2018.
Wakil Ketua DPR itu menilai lembaga survei Indobarometer salah paham mempersepsikan gaya komunikasi politik Prabowo Subianto. Menurutnya, Indobarometer tak bisa membedakan antara persoalan bangsa dan menebar ketakutan.
“Seharusnya tidak boleh salah paham seperti itu. Yang disampaikan Pak Prabowo adalah persoalan-persoalan kebangsaan yang harus dihadapi, tentang kemiskinan, korupsi, macam-macam, ketimpangan, impor,” ujar Fadli
Fadli menganggap wajar ada pihak-pihak yang tak suka dengan realitas fakta persoalan di negeri ini. Ketika apa yang disampaiakan Prabowo menyakitkan bagi pemerintah.
“Pak Prabowo itu bicara apa adanya, dan bicara apa adanya itu kadang-kadang realitas itu menyakitkan. Mungkin itu yang dianggap menakutkan. Menakutkan bagi kekuasaan yang gagal iya, tapi bagi rakyat itu yang dirasa, merasa terwakili dengan apa yang disampaikan Prabowo,” pungkas dia.
Sebelumnya, Direktur Ekskutif Indobarometer M. Qodari mengatakan Prabowo Subianto menerapkan strategi mempertentangkan kalangan atas dengan kalangan bawah. Strategi ini persis apa yang dilakukan Donald Trump saat kampanye Pilres Amerika Serikat 2016 lalu.
Saat itu Trump menggunakan isu kesenjangan sosial di AS. Trump juga menebar isu ancaman asing dari Tiongkok dan imigran muslim dan Meksiko.
“Menurut saya, ini agak mirip. Jadi yang disebarkan adalah pesimisme, kemudian ketakutan. Dan kalau kita lihat kasus di Amerika ternyata pesimisme dan ketakutan itu dibeli oleh rakyat Amerika sehingga mereka memilih Donald Trump,” tutur dia.
Penggunaan pesawat kepresidenan bagi calon presiden petahana saat kampanye masih menjadi perdebatan.Aturan tersebut belum diatur rinci dalam peraturan KPU. Banyak pihak meminta aturan soal penggunaan pesawat kepresiden diatur dalam PKPU yang kini masih digodok KPU bersama Komisi II.
Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon mengatakan calon Presiden petahana tidak boleh menggunakan fasilitas negara saat kampanye pada pemilu mendatang, salah satunya penggunaan pesawat kepresidenan.
“Pasti harus dilarang lah. Kita aja sebagai pejabat tinggi atau pejabat publik kalau menjadi jurkam tidak boleh menggunakan kendaraan dinas,” kata Fadli Rabu, (4/4/2018).
Ia mengatakan salah satu fasilitas yang masih melekat bagi Capres petahana yakni pengamanan.
Menurutnya masih wajar bila seorang presiden yang maju kembali dalam kontestasi pemilu mendapat fasilitas pengamanan karena masih seorang kepala negara dan kepala pemerintahan.
”Ya mestinya kalau menurut saya memang Presiden itu melekat tetapi dalam penggunaan fasilitas kenegaraan harus ada kajian terutama sampai sejauh mana. Kalau misalnya pengawalan saya kira wajar, karena itu terkait keamanan. Tapi kalau menyangkut fasilitas yang lain, itu perlu dipertimbangkan,” katanya.
Menurutnya tidak bisa disatukan antara fasilitas pesawat kepresidenan dengan fasilatas pengamanan. Sehingga menurut nya pemilu berlangsung adil dan seimbang, dan tidak ada salah satu pihak yang diuntungkan.
”Ya saya kira tidak bisa lah, harus dipisahkan itu. Kalau kita mau konsisten dengan aturan main yang ada. Kalau misalnya mau ada dispensasi, dilakukan semua sama,” pungkasnya.
Wakil Ketua DPR Fadli Zonkembali melontarkan kritikan terhadap Pemerintahan Joko Widodo Lewat cuitannya, elite Partai Gerindra itu menyebut kondisi utang sekarang merupakan rekor tertinggi. Fadli bahkan menyebut era sekarang sebagai rezim tukang utang.
“Utang ya utang, n skrg capai rekor tertinggi utang. Ini rezim tukang utang. Jgn akrobat dg rasio PDB. Tp brp kemampuan kita bayar utang tsb,” kata Fadli dikutip dari akun @fadlizon, Rabu, 4 April 2018.
Sebelumnya, Fadli beberapa kali menyampaikan kritikan terhadap pemerintahJokowi. Kritikan tersebut seperti soal infrastuktur yang gencar dilakukan era Jokowi. Gencarnya pembangunan infrastruktur tak disertai dengan aspek keselamatan karena beberapa kali terjadi kecelakaan kerja.
Fadli juga heran dengan penghargaan yang didapatkan Sri Mulyani sebagai menteri terbaik di dunia. Penghargaan itu dari World Government Summit. Keheranan Fadli karena menurutnya target seperti penerimaan pajak tak tercapai. Begitupun angka utang pemerintah RI yang terus melonjak.
Terkait utang negara, Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah memberikan penjelasan karena pemerintah terus dikritik dari berbagai pihak. Menanggapi hal tersebut, Ani, sapaan akrab Sri Mulyani menganggap kritikan tersebut berlebihan.
Menurut dia, kritikan utang tersebut seolah-olah Indonesia sudah dalam kondisi krisis utang, sehingga masyarakat dibuat khawatir berlebihan. Ia menyindir jangan membuat ketakutan di publik untuk kepentingan politik tertentu.
“Kecuali kalau memang tujuan mereka yang selalu menyoroti masalah utang adalah untuk membuat masyarakat resah, ketakutan dan menjadi panik, serta untuk kepentingan politik tertentu. Upaya politik destruktif seperti ini sungguh tidak sesuai dengan semangat demokrasi yang baik dan membangun,” kata Ani dikutip dari keterangan resminya, Jumat, 23 Maret 2018.
Dia menjelaskan, masalah utang harus dipahami dalam konteks seluruh kebijakan ekonomi dan keuangan negara. Karena utang adalah salah satu instrumen kebijakan dalam pengelolaan keuangan negara dan perekonomian.
“Dalam konteks keuangan negara dan neraca keuangan pemerintah, banyak komponen lain selain utang yang harus juga diperhatikan. Dengan demikian kita melihat masalah dengan lengkap dan proporsional,” ujar Ani.
Kemudian, Ani mencontohkan, pihak yang membandingkan jumlah nominal utang dengan belanja modal atau bahkan dengan belanja infrastruktur dianggap kurang memahami dua hal. Kedua hal itu peran belanja modal untuk dana transfer ke daerah, serta peran institusi dan perencanaan dalam infrastruktur yang masuk dalam kategori belanja barang.
“Ekonom yang baik sangat mengetahui bahwa kualitas institusi yang baik, efisien, dan bersih adalah jenis soft infrastructure yang sangat penting bagi kemajuan suatu perekonomian. Belanja institusi ini dimasukkan dalam kategori belanja barang dalam APBN kita,” jelasnya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon merespons pernyataan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maruf Amin yang meminta Prabowo Subianto menyebut nama elite goblok bermental maling. Menurut Fadli, ketua umum Partai Gerindra itu tidak perlu menunjuk siapa yang dimaksudnya.
“Jadi, kalau berbicara itu apakah kemudian harus menunjuk orang? Memangnya sedang melakukan fit and proper test,” kata Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/4).
Wakil ketua DPR itu lantas mencontohkan dirinya saat mengeluarkan cuitan di Twitter soal fugur ‘plonga-plongo’ tanpa menyebut nama tokog yang dimaksud. “Kemudian saya harus bicara siapa plonga-plongonya? Memang ini kuis atau apa?” katanya.
Jadi, kata Fadli, kalau ada yang merasa tersinggung pernyataannya bisa jadi memang tergolong plonga-plongo. “Kalau dia terasa, bukan salah saya dong dia merasa plonga-plongo,” ungkap Fadli mencontohkan.
Karena itu Fadli kembali menegaskan, Prabowo tidak perlu menunjuk hidung siapa yang elite yang dimaksudnya. “Kan bicara banyak masa harus disebut satu-satu kecuali memang kalau menyebut nama,” katanya.
Menurut Fadli, kritik yang dilontarkan Prabowo seharusnya menjadi bahan bagi semua pihak untuk introspeksi. “Elite itu banyak, di eksekutif, legislatif, pengambil keputusan,” katanya.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta Sukmawati Soekarnoputri untuk belajar sejarah lagi. Permintaan itu buntut dari lirik puisi Ibu Indonesia yang dibacakan adik dari Megawati Soekarnoputri itu dianggap telah melecehkan agama Islam.
Menurut Fadli, puisi yang dibacakan Sukmawati itu dapat mengancam keberagaman yang dijunjung di Indonesia. Dia menganggap Sukmawati tidak mempunyai sensitivitas. “Meskipun anak proklamator ya sensitivitas itu perlu untuk mengerti sejarah,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/4).
Fadli berpendapat, seharusnya Sukmawati banyak belajar dari mendiang ayahnya, Soekarno. Sebab proklamator itu bangsa itu lebih mengetahui dan mengerti peran umat Islam.
“Kalau Bung Karno sih saya kira hebat. Dia orang yang sangat mengerti sejarah, bagaimana mengerti peran umat Islam dan prosesnya,” ungkapnya. “Jadi saya kira Bu Sukma ini harus banyak belajar lagi lah tentang sejarah terutama dari bapaknya,” lanjutnya.
Fadli yang mengerti sastra dan sering menulis puisi mengaku tidak akan membuat balasan terhadap Sukmawati. “Saya kira ini nggak (balasan puisi) ya,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, Sukmawati Soekarnoputri membacakan puisi kontroversialnya saat acara 29 Tahun Anne Avantie Berkarya di Indonesia Fashion Week 2018. Berikut lirik puisi yang dibacakan Sukmawati:
Ibu Indonesia
Aku tak tahu Syariat Islam Yang kutahu sari konde ibu Indonesia sangatlah indah Lebih cantik dari cadar dirimu Gerai tekukan rambutnya suci Sesuci kain pembungkus ujudmu Rasa ciptanya sangatlah beraneka Menyatu dengan kodrat alam sekitar Jari jemarinya berbau getah hutan Peluh tersentuh angin laut
Lihatlah ibu Indonesia Saat penglihatanmu semakin asing Supaya kau dapat mengingat Kecantikan asli dari bangsamu Jika kau ingin menjadi cantik, sehat, berbudi, dan kreatif Selamat datang di duniaku, bumi Ibu Indonesia
Aku tak tahu syariat Islam Yang kutahu suara kidung Ibu Indonesia, sangatlah elok Lebih merdu dari alunan azan mu Gemulai gerak tarinya adalah ibadah Semurni irama puja kepada Illahi Napas doanya berpadu cipta Helai demi helai benang tertenun Lelehan demi lelehan damar mengalun Canting menggores ayat ayat alam surgawi
Pandanglah Ibu Indonesia Saat pandanganmu semakin pudar Supaya kau dapat mengetahui kemolekan sejati dari bangsamu Sudah sejak dahulu kala riwayat bangsa beradab ini cinta dan hormat kepada ibu Indonesia dan kaumnya.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon berharap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang baru terpilih, Anwar Usman, bisa mengembalikan marwah lembaga MK. Nantinya, kata Fadli, Ketua MK juga harus bebas dari kepentingan politik.
“Jadi harusnya itu, dia tidak boleh punya preferensi dekat dengan kelompok-kelompok tertentu, partai politik tertentu. Dia harus berada di atas semua partai politik, kelompok, golongan, dan semata-mata bekerja untuk menjaga konstitusi kita dan aturan-aturan di bawahnya sesuai dengan konstitusi kita,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan,Jakarta, Senin (2/4).
Selain itu, Fadli juga berharap Anwar bisa menjadi penjaga konstitusi. Sebab konstitusi tidak dapat dipermainkan.
“Harapannya siapapun yang terpilih, Mahkamah Konstitusi ini adalah penjaga, guardian of our constitution, penjaga akhir dari konstitusi kita. Jadi tidak boleh dimain-mainkan ya,” ucapnya.
Diketahui, Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman terpilih menjadi Ketua MK yang baru. Pemilihan ini berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan sembilan hakim konstitusi.
Anwar Usman meraih 5 suara. Sedangkan pesaingnya, Hakim Suhartoyo meraih 4 suara. Anwar merupakan hakim dari unsur Mahkamah Agung (MA). Untuk diketahui, 9 hakim konstitusi berasal dari 3 unsur yaitu pemerintah, DPR dan MA.
“Jadi kita sudah melihat. Berdasarkan hasil tersebut, yang mulia Anwar Usman terpilih menjadi Ketua MK masa periode 2018-2020,” ucap Ketua Rapat Pleno Hakim Konstitusi Anwar Usman di Gedung MK,Jakarta, Senin (2/4).
Puisi ‘Ibu Indonesia’ Sukmawati Soekarnoputri yang di dalamnya menyinggung mengenai azan mendadak jadi viral. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyebut seharusnya hal yang menyinggung isu sensitif dihindari.
Menurut Fadli, ini belajar dari pengalaman Pilkada 2017. Dia menyebut isu sensitif, termasuk SARA, dapat menimbulkan kegaduhan.
“Seharusnya semua yang berbau perbedaan itu tidak bolehlah dijadikan sebagai (sarana) menyudutkan orang lain. Apalagi yang sensitif, seperti persoalan agama, suku, dan sebagainya. Itu kan sangat sensitif,” kata Fadli di TPU Karet Bivak, Jl Karet Pasar Baru Barat, Jakarta Pusat, Senin (2/4/2018).
“Jadi sebaiknya kita menghindari hal-hal yang seperti itu. Kita sudah lihat akibatnya seperti di dalam kasus Pilkada Jakarta. Itu kan bagaimana reaksi dari umat Islam. Kita berharap tidak ada hal-hal yang seperti itu yang menyinggung,” imbuhnya.
Fadli menyebut lebih baik Sukmawati mengoreksi puisi tersebut karena menyinggung tentang syariat Islam. Ia khawatir akan menimbulkan kegaduhan baru.
“Saya belum mendengarkan secara langsung, tapi kalau misalkan itu dianggap menyinggung, lebih baik dikoreksilah. Karena itu secara spesifik membicarakan tentang syariat Islam. Sementara orang yang berpendapat soal syariat Islam di Indonesia ini ada yang tentu saja sangat pro, yang pro pun derajatnya berbeda-beda,” kata Fadli.
Ia mengatakan umat Islam telah sepakat merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Karena itu, kata Fadli, jangan lagi diungkit hal-hal yang sensitif.
“Mestinya kalau mengangkat-angkat yang seperti itu kan akan menimbulkan satu kegaduhan baru. Apalagi menyangkut syariat Islam. Ini membuka suatu wacana baru atau apa,” beber Waketum Gerindra itu.
“Kan umat Islam di Indonesia sendiri sudah jelas setuju, tokoh-tokoh umat Islam yang dulu Panitia Sembilan yang ikut merumuskan Pancasila itu sudah setuju. Itu karya dari umat Islam sendiri, jadi jangan diungkit-ungkit lagi,” imbuh Fadli.
Ia mengatakan, pada rumusan Piagam Jakarta, saat itu telah disepakati adanya Pancasila. Dengan begitu, Fadli mengimbau jangan lagi menyinggung isu sensitif yang bisa menimbulkan kegaduhan baru.
“Jadi Piagam Jakarta itu adalah bagian dari konstitusi kita. Saya kira itu adalah bagian dari sejarah yang disepakati pancasila seperti kita pahami sekarang. Jadi jangan diungkit-ungkit persoalan lama yang sudah selesai. Nanti menimbulkan kegaduhan baru,” sebutnya.
Sebelumnya diberitakan, puisi Sukmawati dibawakan dalam acara ’29 Tahun Anne Avantie Berkarya’ di Indonesia Fashion Week 2018. Video pembacaan puisi itu lalu beredar dan ramai dibahas.
Salah satu yang mempersoalkan puisi itu adalah pengurus Persaudaraan Alumni 212, Kapitra Ampera. Menurut Kapitra, Sukmawati tidak seharusnya membanding-bandingkan azan dengan kidung Pancasila. Sukmawati sudah angkat bicara soal ini.
“Saya nggak ada SARA-nya. Di dalam saya mengarang puisi. Saya sebagai budayawati berperan bukan hanya sebagai Sukmawati saja, namun saya menyelami, menghayati khususnya ibu-ibu di beberapa daerah. Ada yang banyak tidak mengerti syariat Islam, seperti di Indonesia timur di Bali dan daerah lain,” kata Sukmawati saat dihubungi terpisah.
Fadli Zon meraih rekor dari Museum Rekor Dunia-Indonesia (MURI) pada Hari Filateli Indonesia, Sabtu (31/3/2018).
Wakil Ketua DPR RI dari Partai Gerindra itu dianugerahi empat rekor sekaligus.
“Mas @fadlizon dianugerahi 4 Rekor Dunia MURI di Hari Filateli Indonesia. 1. Kartu Pos Bergambar Periode Hindia Belanda Terlengkap, 2. Sampul Hari Pertama Perangko Indonesia Terlengkap, 3. Lukisan Perangko Indonesia Terlengkap (artist drawing), 4. Proof Perangko Indonesia Terpanjang,” kicau Direktur MURI, Aylawati Sarwono melalui akun Twitternya.
Fadli Zon memang punya hobi mengumpulkan perangko atau filateli. Atas hobinya itu, ia kini diamanahkan Ketua Umum Pengurus Pusat Perkumpulan Filatelis Indonesia (PFI).
Salah satu alasan Fadli menjadi kolektor perangko kuno, karena memiliki nilai sejarah yang tak ternilaikan. Perangko, ujarnya menjadi salah satu bukti sejarah Indonesia. Karena perangko juga menceritakan bagaimana situasi Indonesia pada jaman itu.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, menjelaskan pernyataan Prabowo Subianto soal Indonesia bubar tahun 2030 nanti.
Fadli mengatakan hal itu merupakan prediksi yang dikutip Prabowo Subianto dari kajian-kajian penulis di luar negeri.
Melalui kajian tersebut menurut Fadli, dapat diketahui gejala-gejala yang muncul ketika suatu negara akan mengalami kemunduran.
“Gejala-gejalanya ya kalau kita mulai kehilangan kedaulatan, misalnya aset-aset nasional kita, kekayaan kita tidak berada ditangan kita sendiri,” ujar Fadli Zon, Kamis (29/3/2018).
Fadli juga memaparkan tanda-tanda kegagalan lainnya yaitu negara yang terikat dengan negara lain.
“Kita punya ketergantungan yang tinggi kepada pihak lain, kepada asing, kita punya hutang yang banyak,”
Selain itu pula, Fadli menyebutkan bukti-bukti yang sebuah negara itu gagal akan muncul secara bertahap.
“Tahap-tahap menuju negara gagal itu ada, ada yang negara gagal itu karena narkotik, ada yang kemiskinan atau ketimpangan luar biasa antara yang punya dengan yang tidak punya,” tuturnya.
“Atau karena pemimpinnya lemah sama sekali sehingga, tidak bisa mengendalikan konflik-konflik sosial yang ada di masyarakat,” kata Fadli.
Menurut Fadli Zon, Prabowo Subianto berani mengucapkan pernyataan kontroversial itu karena memiliki kiat tersendiri dalam menyikapi fenomena tersebut.
“Kita harus tangkal segala macam itu dengan kepemimpinan yang kuat, pemimpin yang mampu menyatukan segala macam perbedaan, dan terutama keadilan sosial sesuai sila ke lima Pancasila,” ujar Fadli.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon bertemu dengan Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) periode 1997 hingga 2006, Kofi Annan, di kantor Yayasan Kofi Annan di Jenewa, Swiss pekan ini.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat, Fadli Zon menyampaikan sejumlah hal terkait isu pengungsi Rohingya dan menanyakan tindak lanjut dari laporan yang pernah dihasilkan oleh Advisory Commission of Rakhine State yang diketuai Annan.
Dalam kesempatan yang sama, Kofi Annan menceritakan hasil dari laporan yang pernah diberikan kepada Pemerintah Myanmar kepada Fadli Zon.
Laporan Kofi Annan terkait krisis Rohingya diawali pada September 2016. Saat itu, Aung San Suu Kyi yang menjabat sebagai State Counsellor meminta Kofi Annan Foundation dan Office of the State Counsellor untuk mendirikan sebuah Advisory Commission on Rakhine State atau Komisi Penasihat Rakhine.
Sejak itu, Advisory Commission of Rakhine State diketuai oleh Kofi Annan dan diberikan mandat untuk menyusun upaya-upaya konstruktif dalam menangani permasalahan Rohingya. Tim bekerja selama 12 bulan. Pada 23 Agustus 2017, Advisory Commission of Rakhine State menyelesaikan laporannya, ke dalam sebuah proposal yang berjudul “Towards a Peaceful, Fair and Prosperous Future for the People of Rakhine”.
Kofi Annan menekankan, bahwa proposal tersebut mengandung tiga aspek dasar yang dibutuhkan dalam menghadirkan perdamaian di Rohingya; determination, perseverance and trust. Annan kemudian menegaskan di dalam proposal tersebut juga memberikan 4 rekomendasi utama dalam hal protection of rights, freedom of movement, enhanced economic and social development, and the edification of Rakhine’s cultural heritage. Masukan-masukan tersebut diterima dengan baik dan diakui oleh Pemerintah Myanmar.
Kofi Annan juga menceritakan pengalamanya selama terlibat dalam investigasi di Rohingya. Kofi Annan mengungkap sejumlah problem mendasar yang dialami penduduk Rohingya. Pertama adalah problem kemiskinan. Negara Rohignya memiliki tingkat kemiskinan yang sangat kronis. Ini terjadi di semua lapisan masyarakat.Tingkat kemiskinannya mencapai 78%, hampir dua kali lipat tingkat nasional 37,54%. Kondisinya semakin diperparah dengan buruknya pelayanan sosial dan akses penduduk terhadap pekerjaan.
Problem berikutnya menurut Kofi Annan, adalah krisis hak asasi manusia. Hampir seluruh penduduk Rohingya stateless. Tidak memiliki status kewarganegaraan. Akibatnya, problem sosial meningkat, hak-hak terabaikan, dikarenakan tingginya diskriminasi dan tindak kekerasan serta pelecehan terhadap penduduk Rohingya, terutama perempuan.
Karena itu, untuk jangka pendek, proposal yang diajukan Kofi Annan merekomendasikan sejumlah langkah taktis. Pertama, diperlukan pemberian kejelasan status kewarganegaraan dengan segera melalui proses verifikasi yang tertib. Kedua, Kofi Annan juga mendorong peningkatan akses (inclusive access) penduduk Rohingya terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan tanpa adanya diskriminasi.
Dalam pertemuan itu Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengapresiasi Laporan Annan. Dengan kondisi Pemerintah Myanmar yang tertutup dan sulit menerima masukan, proposal yang dihasilkan Advisory Commission on Rakhine State yang dipimpin Kofi Annan telah memberikan peran yang sangat besar bagi proses perdamaian di Rohingya. Proposal yang diajukan, telah menjadi saran dan rekomendasi yang diakui oleh pemerintah Myanmar untuk menangani permasalahan kemanusiaan di Rohingya.
Namun ironisnya, sehari setelah laporan tersebut disampaikan, terjadi pembantaian etnis Rohingya oleh militer Myanmar. Pembantaian dan kekerasan berlangsung selama berbulan-bulan, dan mengakibatkan pengungsi hingga lebih 500.000 jiwa di perbatasan Bangladesh. Ini sangat disayangkan oleh Annan.
Dalam pertemuan tersebut, Fadli Zon juga menyampaikan hasil kunjungannya ke kamp pengungsi di Cox’s Bazar, Bangladesh akhir tahun lalu. Dari pengamatan langsung, Fadli Zon mengungkapkan lokasi pengungsian Cox’s Bazar yang mencapai 3.000 hektare, telah menjadi tempat pengungsi yang paling luas di dunia. Ironisnya, kebanyakan pengungsi adalah anak-anak. Ada 500.000 anak-anak. Dari jumlah itu, 30.000 adalah anak-anak yatim piatu. Fadli Zon menyampaikan bahwa pada Desember lalu di Kutupalong, ada sekitar 1 juta pengungsi dari Rohingya yang menyeberang dari Myanmar. Jumlah ini diyakini terus bertambah karena kekerasan di Rakhine belum juga berhenti.
Menanggapi Fadli Zon, Annan menyampaikan bahwa perlu upaya persuasif agar pemerintah Myanmar duduk kembali dan mengikuti laporannya. ASEAN seharusnya dapat berperan meyakinkan Myanmar untuk penyelesaian persoalan kemanusiaan. Namun tampaknya cara itu tak mudah dicapai. Annan menyarankan juga agar Indonesia lebih proaktif dalam membujuk Myanmar untuk bisa menerima kembalinya etnis Rohingya. Annan menyampaikan kepada Fadli Zon, agar ada komunikasi di antara militer Indonesia dan Myanmar untuk bertukar pengalaman menghadapi transisi demokrasi.
Selebihnya Kofi Annan sempat menanyakan kepada Fadli Zon perihal perkembangan politik di Indonesia, persiapan pemilu dan calon Presiden di Indonesia pada 2019. Ia menyampaikan salam untuk rakyat Indonesia.
